Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Terintegrasi Kota Pasuruan Tahap Keempat Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pasuruan - Jawa Timur Tahun Anggaran 2025

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
                      DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN               
                          KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR                    
                 LEMBAGA PEMASYARAKATAN  KELAS IIB PASURUAN            

                     Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115    
              Laman: lapaspasuruan.kemenkumham.go.id Pos-el: [email protected]

                     URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          

     Permasalahan pokok yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
diantaranya adalah tingginya jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang tidak sebanding dengan

jumlah ketersediaan hunian atau kapasitas hunian sehingga mengalami over capacity. Hal
tersebut berakibat menurunnya kualitas kinerja tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan yang

meliputi pembinaan, pelayanan, perawatan, dan pengamanan serta tingginya resiko terjadinya
gangguan keamanan dan ketertiban hal ini memerlukan sarana dan prasarana bangunan dan

fasilitasnya yang cukup.                                               
     Permasalah lainnya yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana penunjang
untuk mendukung kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sedemikian sehingga

dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan para pegawai terkait tugasnya
     Pada saat ini Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Pasuruan dirasa sudah over kapasitas

dan kurang memadai, terutama dari segi kapasitas sudah tidak mencukupi, maka perlu dilakukan
perluasan/penambahan ruang hunian.                                     

     Kegiatan Pembangunan Lapas Terintegrasi Kota Pasuruan diawali dengan Pekerjaan
Pematangan Lahan dan Pekerjaan Turap yang merupakan Pembangunan Tahap I dan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Dilanjutkan Pelaksanaan Pembangunan Tahap II pada
Tahun Anggaran 2023 serta Pelaksanaan Pembangunan Tahap III pada Tahun Anggaran 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024 juga dilaksanakan Tahap Perencanaan yang akan dipergunakan
untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2025 (Tahap IV).                        

     Saat ini, pada tahun anggaran 2025 (Tahap IV) akan dilanjutkan dengan Pelaksanaan
Pembangunan yaitu:                                                     

        1. Pembangunan Poliklinik      1 Unit                          
        2. Pembangunan Masjid          1 Unit                          
        3. Pembangunan Gereja          1 Unit                          

        4. Pembangunan Pos Jaga Utama  1 Unit                          
        5. Pekerjaan Sarana Prasarana Lingkungan 1 Paket               

     Sesuai dengan yang diusung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa semua
bangunan sel/blok hunian harus mengusung konsep Smart Prison yaitu sistem kontrol dan monitor

yang digunakan dalam bangunan sel/blok hunian yang bertujuan mengintegrasikan semua system
yang ada pada blok hunian seperti sistem pencahayaan, keamanan dan lain-lain. Smart Prison ini

tidak hanya untuk memonitor seluruh elektronik yang ada tetapi juga dapat mengendalikan dan
mengatur sistem-sistem sehingga dapat mengoptimalkan kerja operator.   

     Dalam penggunaan Smart Prison merupaka gabungan dari dua jenis teknologi yang
terpisah yaitu system otomasi bangunan dan teknologi informasi.        

     Manajemen konstruksi merupakan suatu proses untuk mengatur dan juga mengelola suatu
pekerjaan pembangunan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari pembangunan

yang dilaksanakan tersebut. Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi dalam proses pelaksanaan
pekerjaan konstruksi diantaranya:                                      

 1. Mengawasi proses pekerjaan di lapangan dan memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan
   metode konstruksi yang tepat.                                       
 2. Meminta penjelasan tentang pekerjaan dan laporan tahap demi tahap dari kontraktor secara

   tertulis.                                                           
 3. Manajemen konstruksi berhak untuk menegur atau bahkan menghentikan proses pekerjaan

   bila tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.                     
 4. Melakukan rapat rutin baik bulanan maupun mingguan yang melibatkan konsultan perencana,

   wakil owner, dan juga kontraktor.                                   
 5. Bertanggung jawab langsung kepada owner atau wakilnya dalam menyampaikan informasi

   progres pekerjaan proyek.                                           
 6. Bertanggung jawab dalam pengesahan material yang digunakan dalam proyek.

 7. Mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor dalam
   aspek mutu dan waktu.                                               
 8. Bertanggung jawab dalam pengesahan adanya perubahan kontrak.       

 9. Melakukan pemeriksaan pada shop drawing dari kontraktor sebelum pelaksanaan.
 10. Memastikan metode pelaksanaan pekerjaan kontraktor agar sesuai dengan syarat K3LMP

   (kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, mutu, dan pengamanan).
 11. Bertanggung jawab dalam memberikan instruksi tertulis jika ada pekerjaan yang harus

   dilakukan untuk mempercepat jadwal namun tidak disebutkan dalam kontrak.

     Adapun untuk keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dalam
proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan diatur dalam surat perjanjian, minimal berupa:

 1. Laporan Pendahuluan.                                               
 2. Laporan Mingguan.                                                  

 3. Laporan Bulanan.                                                   
 4. Laporan Akhir.