Perencanaan Renovasi Ruang Kerja Kementerian Kebudayaan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

Nama Paket : Perencanaan Renovasi Ruang Kerja Kementerian Kebudayaan    
Kode RUP  : 57910725                                                    

Nilai Pagu : Rp. 1.458.200.000,- (Satu Milyar Empat Rayus Lima Puluh Delapan Juta
            Dua Ratus Ribu Rupiah)                                      

HPS       : Rp. 1.457.985.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta
            Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)              

Kegiatan renovasi ruang kerja Kementerian Kebudayaan ini merupakan renovasi gedung
bangunan kantor pemerintah yang dalam perencanaannya harus mengaju pada peraturan

peraturan tentang bangunan gedung negara yang berlaku.                  

Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan perencana adalah berpedoman pada
ketentuan yang berlaku, khususnya pedoman teknis Pembangunan Gedung Negara,

Peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 dan SE Menteri PUPR No.
07/SE/M/2024 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan arsitektur dan desain interior

beserta konsep design dari perencanaan rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung Negara
yang terdiri dari.                                                      

a. Tahap Persiapan                                                      

  Dalam tahap persiapan yang harus dilakukan meliputi:                  
  1) memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengidentifikasi masukan dan/atau
     persyaratan pengguna;                                              

  2) menyusun program mutu sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu
     pekerjaan perancangan;                                             

  3) studi literatur (regulasi, standar teknis, laporan studi kelayakan, studi tentang
     wilayah sekitar);                                                  

  4) konsultasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait paling sedikit mengenai:
     a) peraturan di daerah;                                            

     b) perizinan;                                                      
     c) harga satuan di daerah; dan                                     

     d) koordinasi pelaksanaan survei.                                  
  5) mobilisasi terkait peralatan dan tenaga ahli yang diperlukan;      

  6) persiapan survei lapangan.                                         
b. Pengumpulan Data dan Analisis Data                                   
  Dalam tahap pengumpulan data dan analisis data yang harus dilakukan meliputi:
  1) persiapan kegiatan survei (menyiapkan daftar simak);               

  2) melakukan survei dan pengumpulan data primer sesuai kebutuhan lingkup
     pekerjaan perancangan konstruksi;                                  
  3) melakukan analisis terhadap seluruh hasil survei yang dilakukan sebagaimana

     tercantum dalam KAK dan survei lainnya sesuai dengan persetujuan PPK, yang
     digunakan sebagai dasar perancangan.                               

c. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat:                
  1) Rencana arsitektur dan desain interior, beserta uraian konsep,     

  2) Rencana utilitas seperti tata udara, konsep pencahayaan,           
  3) Perkiraan biaya                                                    

d. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat:                       
  1) Konsep desain.                                                     

  2) Final DED meliputi Gambar-gambar detail arsitektur, detail interior, detail utilitas
     yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.            

  3) Semua gambar harus ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan
     Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat.                        
  4) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).                             

  5) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan
     konstruksi (Enginer Estimate) yang dilengkapi Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

  6) Laporan akhir perencanan.                                          
  7) Perkiraan biaya untuk SMKK.                                        

e. Membantu pejabat pembuat komitmen di dalam menyusun dokumen persiapan
  pengadaan, dan membantu unit layanan pengadaan barang dan jasa atau kelompok kerja

  unit layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan dalam menyusun
  program dan pelaksanaan pelelangan.                                   

f. Membantu unit kerja pengadaan barang/jasa atau kelompok kerja seleksi pada waktu
  penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Serta

  membantu kelompok kerja seleksi dalam melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun
  kembali dokumen tender, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi
  tender ulang.                                                         

g. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan
  dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis

  pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan
  yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan

  bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.                  
h. Penyusunan laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan
  perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan,

  dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan
  perlengkapan mekanikal elektrikal bangunan.                           

Tanggung Jawab Konsultan Perencana                                      
1. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang

  berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa
  Konstruksi.                                                           

2. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana adalah minimal sebagai berikut :
  a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil

     karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan
     ketentuan perundang-undangan yang berlaku.                         

  b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-
     batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari

     segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan
     diwujudkan.                                                        
  c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar,

     dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada
     umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.              

  d. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya
     sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang

     lingkup dan / atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal.
3. Pembahasan Laporan dan Konsultasi/ Assistensi Pembahasan Laporan     

  Adapun untuk pembahasan laporan-laporan kegiatan dengan pihak-pihak terkait dapat
  dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali meliputi pembahasan :            

  • Tahap Persiapan (Laporan Pendahuluan)                               
  • Tahap Pra-Rancangan (Laporan Antara)                                

  • Tahap Pengembangan Rancangan (Laporan Draft Akhir)                  

  • Tahap Akhir Perencanaan (Laporan Akhir)                             
  Kegiatan pembahasan laporan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan

  dari pihak terkait dalam penyempurnaan produk perencana.              
4. Konsultansi dan Asistensi                                            
  Kegiatan konsultansi dan asistensi wajib dilaksankaan oleh konsultan perencana,

  sehingga dapat diketahui hal-hal terkait dengan perbaikan dan tindak lanjut dalam
  rangka penyempurnaan laporan yang disusun. Untuk kegiatan konsultansi dan asistensi
  dapat dilakukan konsultan perencana baik secara daring maupun tatap muka.

  Untuk membuktikan hasil asistensi tersebut, konsultan perencana wajib menyediakan
  lembar asistensi yang kemudian diisi oleh pihak-pihak terkait dari hasil diskusi yang
  dilaksanakan.                                                         

5. Hubungan Antara Pihak Yang Terlibat                                  
Dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, maka terdapat beberapa pihak yang

terlibat dan sebagai pedoman untuk bekerja sama antara Detailed Engineering Design
Consultant, PPK, dan Tim Teknis.