Renovasi Ruang Kerja Kementerian Kebudayaan

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
                                                                        
                                                                        
Nama Paket : Renovasi Ruang Kerja Kementerian Kebudayaan                
Kode RUP  : 60358353                                                    
                                                                        
Nilai Pagu : Rp. 26.539.671.349,- (Dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh
            sembilan enam puluh tujuh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan
                                                                        
            rupiah)                                                     
HPS       : Rp 26.190.293.874,- (Dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh juta
            dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat
                                                                        
            rupiah)                                                     
                                                                        
                                                                        
Kegiatan renovasi gedung E Kementerian Kebudayaan ini merupakan renovasi gedung
bangunan kantor pemerintah yang dalam perencanaannya harus mengacu pada Pedoman
Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 
Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi Negara yang berlaku.        
                                                                        
                                                                        
Pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung E kementerian kebudayaan adalah bangunan kantor
negara yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
22/PRT/M/2018 yang menjelaskan mengenai :                               
1. Spesifikasi komponen bangunan gedung negara secara arsitektur, struktur dan utilitas
2. Spesifikasi teknis bangunan gedung negara                            
3. Persentase komponen biaya bangunan negara                            
4. Kegiatan dan tugas dari penyedia jasa konstruksi                     
5. Pengelolaan teknis bangunan gedung negara                            
                                                                        
                                                                        
Tanggung Jawab penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Jasa Konstruksi Negara, meliputi:                                       
1. Penyelenggaraan usah pekerjaan konstruksi meliputi kegiatan :        
  a. Pembangunan                                                        
  b. Pengoperasian                                                      
                                                                        
  c. Pemeliharaan                                                       
  d. Pembongkaran                                                       
  e. Pembangunan kembali                                                
2. Kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu,
  dan biaya untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi.                       
3. Penyelenggara pembangunan melaksanakan kegiatan sesuai dengan hasil rancangan
  konstruksi.                                                           
4. Pelaksanaan fisik harus memenuhi syarat :                            
                                                                        
  a. Ketersediaan lahan yang baik sebagian maupun keseluruhan.          
  b. Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.    
5. Kegiatan pengoperasian harus dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan
  dan standar operasional prosedur                                      
6. Penyelenggaraan pengoperasian bangunan dalam penyelenggaraan usaha pekerjaan
  konstruksi dilakukan bagian dari layanan terintegrasi                 
7. Kegiatan pemeliharaan dilakukan seluruh atau sebagian bangunan dalam rangka menjaga
  keandalan bangunan konstruksi beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
8. Penyelenggaraan pembongkaran dilakukan terhadap bangunan yang memiliki kriteria :
                                                                        
  a. fungsinya tidak diperlukan lagi;                                   
  b. membahayakan keselamatan umum;                                     
  c. tidak memiliki izin;                                               
  d. lahannya akan dipergunakan untuk keperluan lainnya; dan/atau       
  e. telah melampaui rencana umur dan secara teknis tidak dapat diperpanjang umur
     layanannya.                                                        
9. Penyelenggara pembongkaran bangunan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan
  keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan berdasarkan kriteria risiko
                                                                        
  bahaya                                                                
10. Penyelenggaraan pembongkaran bangunan harus sesuai dengan ketetapan perintah
  pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.    
11. Dalam hal pembongkaran bangunan fungsi khusus, ketetapan perintah pembongkaran
  atau persetujuan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat.        
12. Penyelenggaraan pembongkaran meliputi tahapan:                      
  a. perencanaan;                                                       
  b. penetapan; dan                                                     
                                                                        
  c. pelaksanaan.                                                       
13. Kegiatan pembangunan kembali meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi
  bangunan.                                                             
14. Penyelenggaraan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  diselenggarakan melalui tahapan:                                      
  a. pengkajian                                                         
  b. perencanaan                                                        
  c. perancangan                                                        
                                                                        
  d. pelaksanaan pembangunan                                            
  e. pengawasannya.