| Reason | |||
|---|---|---|---|
Mizan Karya Mandiri | 03*3**0****51**0 | Rp 1,997,540,076 | - |
CV Arsyla Sinar Papua | 09*9**7****51**0 | Rp 2,200,000,000 | - |
| 0316598903951000 | - | - | |
| 0026898072951000 | Rp 2,170,000,000 | TEKNIS : 1. Pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT. FRYMAR PRATITA AGUNG dan CV. LAMBANAN, tidak melampirkan Bukti Jual Beli Dumptruck antara Agus Salim Tarigan (Pemilik) dengan Wildan (Penjual) untuk B 9262 NDB hanya melampirkan surat keterangan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Bukti Jual Beli Dumptruck antara Emin (Pemilik) dengan Wildan (Penjual) untuk F 8660 HJ hanya melampirkan surat keterangan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Bukti Pembelian Concrete Vibrator, dll sama dengan Bukti Pembelian Concrete Vibrator, dll yang digunakan CV. Fajar Pagi untuk penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Tahap 2 (Nomor PO, Nomor DO dan Nomor Customer sama). | |
CV Cahaya Cendrawasih Mandiri | 03*3**8****51**0 | Rp 2,043,365,413 | TEKNIS : 1. Pada surat perjanjian sewa peralatan antara ALSON LITAAY dan CV. CAHAYA CENDRAWASIH MANDIRI terdapat pemakaian materai 10000 yang dipakai berulang, dikarenakan digunakan juga pada Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian pada pasal 15 tentang keabsahan meterai. Sehingga kami selaku Pokja Pemilihan menilai bahwa surat perjanjian sewa peralatan tersebut adalah tidak sah. 2. Personil Atas Nama HARI SUBAGIO, ST telah digunakan pada Perusahaan CV. MALAMOI MAKMUR PERSADA sebagai Pemenang pada Paket Peningkatan Jalan Athabu – Aitinyo Tahun 2024. |
CV Serafim Papua | 07*7**4****51**0 | Rp 2,100,000,000 | TEKNIS : 1. Pada surat perjanjian sewa peralatan antara PT. MAJU MEGAH TRANS dan CV. SERAFIM PAPUA terdapat tanda tangan dengan pemakaian materai 10000 yang dipakai berulang, dikarenakan sebelumnya telah digunakan pada surat perjaniian sewa peralatan untuk penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Tahap 1 antara PT. MAJU MEGAH TRANS dan CV. LAMBANAN Tahun 2023 pada LPSE Kabupaten Maybrat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian pada pasal 15 tentang keabsahan meterai. Sehingga kami selaku Pokja Pemilihan menilai bahwa surat perjanjian sewa peralatan tersebut adalah tidak sah. 2. RKK yang dibuat tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam MDP untuk Uraian Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya |
CV Sunook | 04*3**2****51**0 | Rp 2,028,301,751 | TEKNIS : 1. Perjanjian Sewa Peralatan tidak bermaterai, tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam MDP 2. Daftar Riwayat Pekerjaan dan Referensi Personil Atas Nama JONI TANDIDATU TENDENG tidak sesuai untuk Posisi Penugasan]/Jabatan dan Uraian Tugas, Daftar Riwayat Pekerjaan dan Referensi Personil Atas Nama TAUFIK HARIADI tidak sesuai untuk Posisi Penugasan/Jabatan dan Uraian Tugas. |
| 0940095128951000 | - | - | |
| 0727089336952000 | - | - | |
CV Gavinco Putra | 00*1**5****52**0 | - | - |
PT Adikarya Konstruksi Perkasa | 0946917920003000 | - | - |
| 0026897637951000 | - | - | |
CV Citra Mandiri | 0030826861951000 | - | - |
| 0023167661951000 | - | - | |
CV Yahor Mandiri | 00*0**4****51**0 | - | - |
CV Sain Wijaya | 09*0**5****51**0 | - | - |
| 0915888929951000 | - | - | |
| 0030101117952000 | - | - | |
| 0606164671952000 | - | - | |
CV Kharisma | 00*8**9****51**0 | - | - |
| 0946913415952000 | - | - |
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PEMBANGUNAN
RUMAH JABATAN BUPATI TAHAP II
LOKASI
KABUPATEN MAYBRAT
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN
RUMAH JABATAN BUPATI TAHAP II
1. LATAR BELAKANG
Kabupaten Maybrat merupakan Hasil pemekaran dari kabupaten Sorong selatan di
Provinsi Papua Barat sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2009. Memberikan
implikasi pada daerah untuk mampu mengemban tanggung jawab dan wewenang yang
luas, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan
termasuk didalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan
sendiri (self finance development). Hal tersebut memerlukan sebuah langkah
kompeherensif untuk merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan, yang
antara lain memerlukan pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif, terutama dalam
menggali sumber pendapatan daerah.
Untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah telah
tersedia berbagai macam pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah daerah
maupun pusat seperti APBD, DAU dan DAK dan lain-lain. Dengan demikian
banyaknya sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
pembangunan maka semakin tinggi pula tuntutan agar pembiayaan pembangunan dari
dana-dana tersebut untuk dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
serta bebas dari manipulasi penggunaan dana (KKN), sehingga seluruh dana tersebut
dapat terserap seluruhnya untuk pembangunan agar betul-betul hasilnya dapat
dinikmati oleh masyarakat yang berada di daerah tersebut.
Untuk Tahun Anggaran 2024 ini Pemerintah Kabupaten Maybrat mencanangkan
program-program pembangunan pada berbagai sektor dengan titik berat pada
pembangunan Infrastruktur Pemerintahan yang saat ini dapat dikatakan belum
memadai. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Maybrat adalah Pembangunan RUMAH JABATAN BUPATI TAHAP II.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana yang
memuat azas, masukan, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas.
b. Dengan penugasan ini diharapkan pelaksana dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai
KAK ini.
3. SASARAN
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/ Gedung Kantor dapat
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Konsultan Perencana, Pelaksana dan Konsultan Pengawas bertanggung Jawab
secara profesional yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang
berlaku.
c. Hasil karya yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standart hasil karya yang
berlaku.
d. Hasil Karya yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah
diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk melalui KAK ini
seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan
yang akan diwujudkan.
i. Hasil karya yang dihasilkan harus memenuhi peraturan, standar dan pedoman
teknis yang berlaku.
4. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
Alamat : Jl. Kumurkek - Ayawasi
5. SUMBER PENDANAAN
Untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan RUMAH JABATAN BUPATI TAHAP II
dengan dana Rp. 2.280.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum bersumber dari dana
DAU Kabupaten Maybrat Tahun 2024.
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 210 hari kalender.
7. LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi.
Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa adalah berpedoman pada
ketentuan yang berlaku. Shop Drawing, Perincian Penawaran (RAB), Rencana Metode
Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan konstruksi ini merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak).
Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi :
a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi
yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
b. Menyusun Field Engineering kondisi awal dan rekayasa lapangan (penyesuaian
rencana awal dan kondisi aktual lapangan serta membuat gambar pelaksanaan
(Shop Drawings) yang dikoreksi oleh konsultan pengawas untuk disahkan oleh
PPK.
c. Menyelesaikan seluruh volume item pekerjaan yang tertera pada perincian
penawaran (RAB) serta addendumnya (apabila ada) sesuai dengan Spesifikasi
teknis yang dipersyaratkan.
d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan
(bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan
kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
e. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Rencana
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penyedia Jasa Wajib membuat Rencana
K3 Konstruksi untuk pekerjaan ini (RK3K).
f. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari konsultan
pengawas teknis.
g. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan beserta jadwal pelaksanaan
(“Kurfa S”) yang disusun secara periodik yang diperiksa oleh konsultan pengawas.
h. Menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan / Pemeriksaan Bersama dan
perhitungan volume pekerjaan (Back Up Data).
i. Membuat gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan ( As-Built
Drawing) yang dikoreksi oleh konsultan pengawas untuk disahkan oleh PPK.
j. Melaksanakan serah terima pertama pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus persen).
k. Pemeliharaan konstruksi merupakan dari hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di
dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki
segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
l. Melakukan Serah Terima Akhir pada saat masa pemeliharaan berakhir.
8. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:
- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja harus lengkap dan jelas;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
9. PERALATAN
Peralatan Utama dan Perlengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan
pekerjaan dan melampirkan bukti milik sendiri/sewa :
No Jenis Peralatan Kapasitas Jumlah
1 Concrete Mixer 0,3 – 0,6 m3 2 Unit
2 Dump Truck 3,5 Ton 3 Unit
3 Vibrator 5,5 HP 1 Unit
10. TENAGA AHLI
Tenaga yang dibutuhkan untuk kegiatan ini terdiri dari :
No Jumlah
Tugas / Jabatan Personil Kualifikasi
- Pendidikan minimal SMK/SMA
Pelaksana 1 Orang
1 Sederajat
- Memiliki SKT Pelaksana
Bangunan Gedung (TA 022) /
SKK Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Gedung Min. Jenjang
4
- Pengalaman minimal 2 tahun
- Pendidikan minimal S1 Teknik
Ahli K3 Konstruksi 1 Orang
2 Sipil
- Memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi
Muda(TS 603) / SKK Ahli Muda
K3 Konstruksi Jenjang 7
- Pengalaman minimal 3 tahun
Personil Menampilkan
a. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) / Sertifikat Keahlian Kerja ( SKA )
b. Ijasah Legalisir
c. Curriculum Vitae ( Daftar Riwayat Hidup )
d. Referensi Kerja Sesuai Pengalaman Dan Ditandatangani Oleh PPK Terkait
e. Surat Pernyataan Kepemilikan Kompetensi Kerja
f. NPWP
g. SPT Tahunan Tenaga Ahli tahun 2023
h. E – KTP
11. KUALIFIKASI
Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:
Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang pekerjaan
konstruksi gedung;
Pernah menjadi penyedia jasa dalam bidang konstruksi gedung;
Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan tepat;
Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna;
Memiliki komitmen yang kuat untuk mau bekerjasama dengan Panitia Pengadaan,
dan Tim Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat;
Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dan jadwal pekerjaan.
Pengalaman kerja/kinerja tahun sebelumnya.
12. KELUARAN
Keluaran/Produk yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya gedung baru
guna melengkapi infrastruktur yang ada untuk menunjang terlaksananya pelayanan
kegiatan.
Maybrat, 23 April 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEMIANUS SAFKAUR, ST
NIP. 19841204 201004 1 001