Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pembangunan Instalasi Kamar Bersalin Dan Perinatologi Tahap II Rs. Bunda Pengharapan)

URAIAN    SINGKAT                                   

1. LATAR BELAKANG                                                     

      Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan 

   pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat   
   strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

   Menurut Undang-Undang RI No.44 tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi

   pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan      
   perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

   rawat jalan dan gawat darurat (23).Tugas dan fungsi rumah sakit telah
   dijabarkan dalam undang-undang tersebut, tugas rumah sakit yaitu   

   memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang    

   meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.           
      Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan untuk dapat memberikan  

   pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan
   dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pertambahan jumlah

   penduduk Indonesia khususnya wilayah Kota Merauke dan perkembangan 
   aktifitas manusia mendorong pembangunan fisik kota sebagai dampak yang

   timbul untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan Pelayanan       

   kesehatan berupa pembangunan Rumah Sakit beserta infrastrukturnya. 
      Sebagai Provinsi baru, Provinsi Papua Selatan perlu membenahi   

   prasarana dan sarana pelayanan yang dimilikinya, khususnya di sektor
   pelayanan kesehatan terutama pelayanan rujukan dengan keunggulan   

   kanker, jantung, dan stroke. Sehingga perlu disiapkan infrastruktur bangunan

   rumah sakit rujukan Provinsi.                                      
      Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan   

   dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai
   dengan ketentuan teknis pengadaaan bangunan asset Pemerintah sehingga

   prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Setiap bangunan

   gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan mutu
   atau kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi       

   bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. Setiap  
   bangunan gedung negara harus dikontruksi dengan sebaik-baiknya,    

   sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi

   mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
   Pemberi jasa kontruksi untuk bangunan negara dan prasarana         

   lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga 
   mampu mengoptimalkan kinerja kontruksi terhadap teknis bangunan yang

   memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku   

   profesional                                                        
      Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan 

   kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor
   Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut

   beberapa aspek mutu, volume,waktu dan biaya. Disamping itu juga    

   bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.
   Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada  

   Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   selaku Pengguna Anggaran.                                          

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                  

      Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan petunjuk bagi penyedia jasa

   kontruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang
   harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam  

   pelaksanaan jasa kontruksi.                                        
      Dengan ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan

   tanggungjawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang      

   memadai sesuai KAK.                                                

      Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Instalasi Kamar   

   Bersalin Dan Perinotologi Tahap II RS. Bunda Pengharapan Merauke ini
   sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya

   dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir

   bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja
   (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan

   pekerjaan lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.     
      Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Instalasi Kamar Bersalin dan  
                                  Pembangunan                         
   Perinotologi Tahap II RS. Bunda Pengharapan Merauke ini adalah untuk

   meningkatkan & menghadirkan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan bagi
   masyarakat khususnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berada di

   wilayah Provinsi Papua Selatan.                                    

3. TARGET / SASARAN                                                   
      Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan jasa

   konstruksi ini adalah terlaksananya. Pembangunan Instalasi Kamar Bersalin

   dan Perinatologi Tahap II Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke yang
   memenuhi standard dan kualitas yang baik.                          

      Penyusunan dokumen Jasa Konstruksi Pembangunan Kamar Bersalin   
   dan Perinatologi Tahap II RS.Bunda Pengharapan ini dipakai sebagai 

   pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan fisik.  

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN  BARANG  / JASA                          

   Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan :   
   ➢  Pemerintah Provinsi Papua Selatan                               

   ➢  Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana    

   ➢  Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Selatan   

5. SUMBER DANA  DAN PERKIRAAN BIAYA                                   
   ➢  Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan tersebut  

      berasal dari DIPA APBD Tahun Anggaran 2024 (DAU)                
   ➢  Pagu Anggaran Rp 2.500.000.000,00 ( Dua Milyar Lima Ratus Ribu  

      Rupiah)