PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PERUMAHAN RAKYAT
URAIAN SINGKAT
PEKERJAAN :
REHABILITASI DAN PENGADAAN KANTOR SEMENTARA
POLDA PBD (SEGMEN 11)
LOKASI:
Kabupaten Sorong
Provinsi Papua Barat Daya
TAHUN 2025
Pendahuluan
1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepolisian Daerah (Polda) sebagai institusi penegak hukum, pelindung, pengayom,
dan pelayan masyarakat, diperlukan sarana dan prasarana perkantoran yang
memadai. Saat ini, kondisi gedung kantor utama Polda sedang dalam tahap
perencanaan/pembangunan (atau renovasi menyeluruh) sehingga tidak dapat
digunakan untuk kegiatan operasional secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan
rehabilitasi dan pengadaan kantor sementara Polda sebagai solusi sementara agar
kegiatan administrasi, pelayanan publik, dan operasional kepolisian dapat tetap
berjalan dengan baik tanpa mengganggu fungsi utama organisasi.
Pembangunan kantor sementara ini diharapkan mampu menyediakan ruang
kerja yang representatif, aman, dan efisien bagi seluruh personel. Selain itu,
keberadaan kantor sementara juga menjadi langkah strategis untuk memastikan
kontinuitas pelayanan kepada masyarakat selama masa pembangunan gedung
utama berlangsung. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis,
keamanan, kenyamanan, serta efisiensi biaya dan waktu pelaksanaan. Dengan
adanya kantor sementara ini, kegiatan operasional Polda dapat terus berlangsung
tanpa hambatan, sekaligus mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Untuk dapat memahami tujuan pekerjaan perencanaan perlu dibuat sebuah Kerangka
Acuan Kerja (KAK).
b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di maksud sebagai petunjuk bagi Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi, untuk dapat memahami tujuan dari penguna jasa konsultansi
konstruksi yang memuat masukan, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi
dan diperhatikan serta setiap bangunan gedung/sipil harus diwujudkan dengan
sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal,
ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta
berkontribusi positif bagi perkembangan
konstruksi di Indonesia.
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara
matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang
sesuai dengan kepentingan kegiatan pekerjaan.
KERANGKA ACUAN KERJA 2
d. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang
memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
e. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai
KAK ini.
3. SASARAN
1. Tercapainya kriteria teknis bangunan sipil yang layak dari segi mutu, biaya, dan
kriteria administrasi bagi bangunan gedung/sipil.
2. Mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan
kegiatan pekerjaan.
3. Terkendalikannya proses perencanaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi secara
berkualitas, tepat waktu, dalam batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan
secara tertib administrasi dan teknis.
4. LOKASI KEGIATAN
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Lokasi Pekerjaan
KERANGKA ACUAN KERJA 3
5. SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibiayai dari PkG dan DAU Tahun Anggaran 2025
Sorong, November 2025
Disusun oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Provinsi Papua Barat Daya
YAKOBUS TANDUNG PABIMBIN, ST.,M.Si
NIP. 19720916 200111 1 001
KERANGKA ACUAN KERJA 4