| Administrative Score (SA) | Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|
CV Alifha Konsultan | 00*4**3****11**0 | Rp 299,611,200 | 60.24 | 90.24 | - |
| 0021996699124000 | - | - | - | - | |
CV Urban Ekologi Konsultan | 06*0**0****07**0 | - | - | - | Tidak Memenuhi Nilai Skor Batas Ambang Minimal |
| 0402205074126000 | - | - | - | Tidak Memiliki Kualifikasi yang Sejenis | |
| 0839101987124000 | - | - | - | - | |
CV Widya Pratama Raya | 08*7**6****26**0 | - | - | - | Tidak Memiliki Kualifikasi yang Sejenis |
CV Inama Karya Konsulindo | 01*6**7****26**0 | - | - | - | - |
PT Republic Engineering Consultant | 06*5**2****24**0 | - | - | - | - |
PT Angkasa Raya Consultant | 06*5**2****24**0 | - | - | - | - |
| 0312087273126000 | - | - | - | - | |
CV Madece William Consultant | 01*8**1****26**0 | - | - | - | - |
| 0969593243126000 | - | - | - | - |
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN NIAS SELATAN
Pendataan
Kegiatan Pendataan meliputi 3 (tiga) hal utama sebagai berikut:
a. Identifikasi kebutuhan dan ketersediaan data
b. Review isu dan permasalahan PKP
c. Pengumpulan data
d. Peta-peta meliputi;
1. Peta dalam dokumen RTRW
2. Peta daerah kabupaten yang berbatasan dengan skala 1:25.000 sampai dengan
1:50.000.
3. Citra satelit untuk memperbaharui peta dasar dan membuat peta tutupan lahan.
4. Data dan peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah
Updating Analisa Data
Analisis yang perlu dilakukan dalam Penyusunan RP3KP, meliputi:
1. Review Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang
nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten terhadap pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Review Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah
fungsional perkotaan dan perdesaan; hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui
rencana struktur ruang maupun eksisting struktur ruang.
3. Review Analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten, sekurang-
kurangnya meliputi;
o Pola migrasi, pola pergerakan;
o Proporsi penduduk perkotaan dan/atau perdesaan pada awal tahun perencanaan
dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
o Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat
pendidikan, sex ratio; dan
o Sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20
(dua puluh) tahun ke depan;
o Jumlah pertumbuhan Kepala Keluarga.
4. Review Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman, sekurang-
kurangnyameliputi:
o Identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah
o Ketersediaan rumah dan kondisinya;
o Jumlah kekurangan rumah (backlog) pada awal tahun perencanaan dan
proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan karena pertumbuhan penduduk (antara
lain disebabkan: pertumbuhan penduduk alami, migrasi, adanya pusat kegiatan
baru/ ekonomi);
o Lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus;
o Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan
pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan
o Lokasi perumahan dan permukiman serta jumlah rumah yang memerlukan
peningkatan kualitas
5. Review Analisis arah pengembangan PKP di perkotaan dan/atau perdesaan yang
berbatasan dalam wilayah kabupaten terhadap rencana pengembangan wilayah
kabupaten secara keseluruhan;
6. Review Analisis kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk sarana
pemakaman umum pada daerah kabupaten;
7. Review Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan
dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana
dan sarana serta utilitas umum;
8. Review Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
9. Review Analisis kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
10. Review Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi
pemanfaatan ruang;
11. Review Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
sumber penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan,
dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
12. Review Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di
daerah kabupaten/kota.
Review Konsep Rencana
Konsep rencana dalam penyusunan dokumen RP3KP, meliputi:
1. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman
2. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan
dalam RP3KP daerah provinsi
3. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten
4. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan
pola hunian berimbang
5. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan
6. Rencana kawasan permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian
serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan
7. Rencana pembangunan lingkungan hunian baru
8. Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung
pembangunan kawasan fungsi lain
9. Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman
10. Rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana, sarana dan utilitas umum
termasuk pemakaman umum
11. Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi
12. Penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
13. Penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan
14. Indikasi program pelaksanaan RP3KP dalam jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang
15. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman
16. Pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain
17. Daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman baru
18. Pengaturan mitigasi bencana
19. Sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi
dengan sistem informasi pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten
20. Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan, berupa arahan perizinan
21. Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif
Album Peta
Album Peta yang disajikan dalam format peta cetak dan file peta digital yang sudah
mengikuti ketentuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dikeluarkan oleh lembaga
berwenang.
Peta yang dihasilkan minimal memuat unsur-unsur kelengkapan peta antara lain:
instansi yang menerbitkan peta, judul kegiatan; judul peta; orientasi peta; skala peta,
sumber data, legenda/keterangan peta, orientasi wilayah /inset; dan gambar utama peta.
Untuk peta dasar, peta kondisi eksisting, dan peta analisis memiliki tingkat ketelitian
skala minimal 1:50.000 untuk Kabupaten. Rincian peta yang harus dibuat terdiri dari:
1. Peta dasar
o peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
o peta topografi; dan
o peta jenis tanah;
2. Peta kondisi eksisting
o Peta sebaran kepadatan penduduk;
o Peta tata guna lahan;
o Peta batas kawasan hutan;
o Peta informasi kebencanaan;
o Peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
o Peta pola dan struktur ruang;
o Peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
o Peta tipologi perumahan dan permukiman;
3. Peta analisis
o Peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
o Peta potensi sumberdaya alam;
o Peta mitigasi bencana;
o Peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan
permukiman, termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus;
o Peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman;
o Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
o Peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
o Peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan permukiman di daerah kabupaten; dan
o Peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan
dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten.
4. Peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1 : 10.000 yang mencakup
o Peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan
o Peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten
o Peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan
permukiman
o Peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di perkotaan dan perdesaan