CV Putra Sumatera Baru | 09*8**3****13**0 | Rp 288,059,116 |
| 0719725632118000 | - | |
| 0941510695118000 | - | |
CV Annisa Graha | 08*9**2****13**0 | - |
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
PONDASI BERTINGKAT SD/MI BESERTA
PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA
LAMO
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 - Sibuhuan
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN:
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PONDASI BERTINGKAT SD/MI BESERTA
PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA LAMO
PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2024
1. PENDAHULUAN
A. Umum
1. Pembangunan merupakan suatu proses mendirikan bangunan gedung baik merupakan
bangunan baru maupun perbaikan sebahagian atau seluruhnya (rehabilitasi) yang
terdiri dari tahapan perencanaan konstruksi dan tahap pelaksanaan konstruksi.
2. Pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Fisik Bangunan harus dilakukan oleh Penyedia Jasa
Konstruksi dan dilakukan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga- tenaga ahli di
lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Penyedia Jasa Konstruksi bertujuan secara umum melakukan pekerjaan konstruksi fisik
bangunan.
4. Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sangat ditentukan oleh kualitas komitmen dan
intensitas pengerjaan konstruksi fisik bangunan di lapangan serta yang secara menyeluruh
dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah
disepakati.
A. Latar belakang
1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemegang mata anggaran adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini adalah
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bawah
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk penyelenggaraan Satuan Kerja tersebut, dibentuk Organisasi Pengelola Satuan Kerja
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Padang Lawas dan SK Pembentukan Pejabat/Panitia Pokja Pengadaan Barang/Jasa.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang
memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta
diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik bangunan di lapangan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dengan baik untuk menghasilkan konstruksi fisik bangunan yang memenuhi sesuai
KAK ini.
3. SASARAN
Kegiatan yang dilaksanakan adalah PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PONDASI
BERTINGKAT SD/MI BESERTA PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA LAMO.
4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pengguna Jasa adalah : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
Nama PPK : SOWANDRY TUA PANGIDOAN
Alamat : Jl. KH. Dewantara Sibuhuan
5. SUMBER PENDANAAN
A. BIAYA PEKERJAAN FISIK
1) Untuk pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PONDASI
BERTINGKAT SD/MI BESERTA PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA
LAMO ini diperlukan Biaya kurang lebih sebesar Rp.290.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan
Puluh Juta Rupiah) dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara yaitu:
a. Untuk pekerjaan standar berlaku maksimum sesuai yang tercantum dalam tabel
A1, tabel B1, dan tabel D,
b. Bila terdapat pekerjaan non-standar, maka dihitung secara orang bulan dan biaya langsung
yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku,
c. Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a dan b diatas adalah dipisahkan antara
bangunan standar dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang
menyebut angka dan huruf,
d. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan
jasa konstruksi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Jasa Konstruksi.
2) Biaya pekerjaan konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual.
3) Pembayaran biaya Pelaksana Jasa Konstruksi adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan fisik
B. SUMBER BIAYA
Sumber dana dari keseluruhan Pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
PONDASI BERTINGKAT SD/MI BESERTA PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA
LAMO ini dibebankan pada DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
Tahun Anggaran 2024.
6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG
A. Lingkup kegiatan : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PONDASI
BERTINGKAT SD/MI BESERTA PERABOTNYA SD
NEGERI 0405 HUTARAJA LAMO
B. Lokasi kegiatan : Desa Hutaraja Lamo Kecamatan Sosa
C. Data dan Informasi :
1) Untuk melaksanakan tugasnya Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus mencari
informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Kepala
Satuan Kerja termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang
digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, maupun yang dicari sendiri.
Kesalahan kelalaian Pekerjaan konstruksi fisik bangunan sebagai akibat dari
kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi .
3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan
perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut :
a. Informasi tentang lahan, meliputi :
b. Pemakai bangunan
c. Kebutuhan bangunan
d. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan
pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut
e. Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/bangunan
f. Keinginan-keinginan tentang utilitas bangunan.
4). Program alih teknologi
5). Staf/tim teknis pelaksanaan Pekerjaan.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,bertugas sebagai wakilnya yang
bertindak sebagai tim teknis untuk pelaksana dan pendamping dalam
pelaksanaan Pekerjaan ini.
7. LINGKUP PEKERJAAN
A. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi adalah
berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
B. Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah :
1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik
bangunan baik dari segi kelengkapan maupun dari segi kebenaran.
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan , jadwal
pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan alat
3. Melaksanaakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman teknis dan
spesifikasi pelaksanaan kerja.
4. Menyususun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan yang
memerlukanya.
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik bangunan di lapangan sesuai dengan
persyaratan spesifikasi teknis konstruksi bangunan dan rincian gambar
pelaksanaan (shop drawing) pada dokumen.
6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik bangunan melalui rapat rapat
dilapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan
kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul / dihadapi dan surat menyurat.
7. Membuat gambar gambar yang sesuai dengan pelaksanaan konstruksi fisik
bangunan dilapangan (as built drawing) yang selesai sebelum serah terima I
(pertama) setelah disetujui oleh konsultan pengawas konstruksi dan diketahui oleh
konsultan perencanaan konstruksi .
8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan konstruksi fisik bangunan dilapangan
yang terjadi masa pemeliharaan.
C. Tanggung jawab kontraktor pelaksana
1) Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas pekerjaan
konstruksi fisik bangunan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi
yang berlaku.
2) Secara umum tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi adalah minimal sebagai
berikut :
a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi fisik bangunan dengan dokumen
pelelangan/pelaksanaan, Rincian Gambar Pelaksanaan (shop drawing) , Rencana
Kerja dan Syarat Spesifikasi Teknis (RKS) yang dijadikan pedoman, serta peraturan,
standar dan pedoman teknis yang berlaku.
b. Kinerja pekerjaan konstruksi fisik bangunan dilapangan telah memenuhi standar hasil
konstrusi fisik bangunan yang berlaku dan berdasarkan Rincian Gambar Pelaksanaan
(shop drawing), Rencana Kerja dan Syarat Spesifikasi Teknis (RKS) baik kualitas
dan kuantitas tenaga ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
c. Hasil evaluasi pekerjaan konstruksi fisik bangunan dan dampak yang ditimbulkan.
3) Penanggung jawab profesional pekerjaan konstruksi fisik bangunan adalah tidak
hanya Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi
para tenaga ahli professional pelaksana pekerjaan konstruksi fisik bangunan yang
terlibat.
D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender terhitung sejak
diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
E. TENAGA AHLI
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pelaksana Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyediakan
tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi untuk menjalankan kewajibannya sesuai
dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh pemberi
tugas.
Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli dan terampil beserta kualifikasinya, minimal sebagai
berikut :
KUALIFIKASI PENGALAMAN JUMLAH
NO SKA/SKT PERSONIL
PENDIDIKAN (TAHUN) (ORANG)
PELAKSANA BANGUNAN
1 GEDUNG/PEKERJAAN D-III TEKNIK SIPIL 2 1
GEDUNG (Ta 022)
SERTIFIKAT K3
2 SMA/STM 0 1
KONSTRUKSI
Untuk tenaga terampil melampirkan SKT, IZAJAH, NPWP, dan SPT Tahunan 2022
Untuk personil wajib melampirkan Curiculume Vite (CV)
bila diperlukan, Panitia berhak untuk menghadirkan tenaga ahli yang dimaksud di atas
untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi (Personilnya, Ijazah asli, NPWP asli, dan SKT
asli).
F. PERALATAN
KAPASITAS
NO. JENIS PERALATAN VOLUME
MINIMAL
1. Generator Set 1 Unit 5 KVA
2. Mesin pompa air 1 Unit 70-100 mm
3. Peralatan Tukang 1 Set Lengkap
4. Scafolding 3 Set SNI
5. Kereta sorong/Angkong 3 Unit SNI
UniUUn
itUnit
G. SUMBER DANA
Sumber pendanaan pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PONDASI
BERTINGKAT SD/MI BESERTA PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA LAMO
dibebankan pada DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun
Anggaran 2024.
H. BIAYA
Untuk pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PONDASI
BERTINGKAT SD/MI BESERTA PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA LAMO
tersebut memerlukan HPS kurang lebih sebesar Rp.290.000.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh
Juta Rupiah).
I. KRITERIA
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi pada
Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN
Setiap bagian dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan harus dilaksanakan
secara benar dan tuntas serta sesuai dengan Rincian Gambar Pelaksanaan (shop drawing) ,
Rencana Kerja dan Syarat Spesifikasi Teknis (RKS) syarat teknis pekerjaan bangunan pada
dokumen yang telah disepakati sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima
dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
B. PERSYARATAN TEKNIS
Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan
seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelengggaraan jasa konstruksi,
ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan, yaitu surat
perjanjian Pekerjaan pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan
sebagai dasar perjanjiannya.
2. Yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tanggal 14
September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat.
4. Standar dan pedoman teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
C. PERSYARATAN LAINYA
1. Memiliki SBU Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Gedung Subbidang Jasa Pelaksana
Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007) Klasifikasi Kecil (K)
2. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Nomor Induk
Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
3. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
4. Memiliki TDP dan SPT Tahun 2023.
J. PROGRAM KERJA
A. Sebelum melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus segera menyusun
: Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik
bangunan. Membuat time schedule/bar chart, s-curve, selanjutnya diteruskan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.
B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat
Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi .
K. KELUARAN
Hasil keluaran dari pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PONDASI
BERTINGKAT SD/MI BESERTA PERABOTNYA SD NEGERI 0405 HUTARAJA LAMO
yang dilakukan oleh pelaksanaan jasa konstruksi:
1. Tersedianya Bangunan Hasil Gedung dan Bangunan pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
2. Laporan akhir pekerjaan berupa:
Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Konsultan Pengawas.
Laporan harian berisi keterangan tentang:
Rencana kerja harian/metode
Shop drawing
Tenaga kerja
Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
Alat-alat
Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
Laporan keadaan cuaca
Laporan Izin Pelaksanaan Pekerjaan (laporan pelaksana jasa kosntruksi ke konsultan
pengawas sebelum melaksanakan pekerjaan)
Laporan Izin Pengecoran (laporan pelaksana jasa konstruksi ke konsultan pengawas sebelum
melakukan pekerjaan pengecoran)
Laporan Approve Material
Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian dalam bentuk progress beserta
rinciannya dan monitoring bobot dalam bentuk schedule untuk laporan bulanan
Dokumentasi pekerjaan selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung dan dokumentasi
pekerjaan 0%,25%,50%,75%,100%
Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan pelaksanaan pengukuran
dilapangan.
Surat perintah perubahan pekerjaan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang (bila
diperlukan)
Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan manual peralatan-
peralatan h.Gambar-gambar pelaksanaan pekerjaan (shop drawing).
Membuat time schedule/barchart, s-curve, serta struktur organisasi lapangan selanjutnya
diteruskan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan
L. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehingga
dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana. Hal lain yang belum diatur dalam KAK ini
termasuk perubahan perubahan yang dipandang perlu diatur dalam surat perjanjian kerja
(Kontrak).
DISUSUN/DITETAPKAN : Sibuhuan
TANGGAL : Juli 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
SOWANDRY TUA PANGIDOAN
NIP : 19860423 201101 1 014