Pengawasan Bidang Bina Marga Wilayah III

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             
             PENGAWASAN BIDANG BINA MARGA WILAYAH III                     
                                                                          
                                                                          
                                                                          
A. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA                                       
                                                                          
1. Ruang lingkup pekerjaan adalah Pengawasan Wilayah III Pekerjaan Bidang Jalan di Dinas PUPR
   Kota Palembang TA 2025 pada ruas-ruas jalan dengan nilai konstruksi > 400 Juta dengan nilai
                                                                          
   total pekerjaan adalah 3 s.d 15 M untuk kecamatan yang termasuk dalam wilayah III, yaitu :
   1. Kecamatan Plaju.                                                    
                                                                          
   2. Kecamatan Seberang Ulu I.                                           
                                                                          
   3. Kecamatan Seberang Ulu II.                                          
   4. Kecamatan Jakabaring.                                               
                                                                          
   5. Kecamatan Kertapati.                                                
   6. Kecamatan Gandus.                                                   
                                                                          
                                                                          
B. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN                                    
                                                                          
   Konsultan pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap
   bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya
   yaitu :                                                                
                                                                          
 1. Pekerjaan Persiapan                                                   
 a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
                                                                          
 b. Memeriksa Time schedule, Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh
   kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk
   mendapatkan persetujuan.                                               
                                                                          
                                                                          
 2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan                                  
                                                                          
 a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan
   inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis
   yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang
   kedua kalinya.                                                         
                                                                          
 b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan,
   peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja
   lainnya. Apabila terjadi kekeliruan pada ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau
   komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan
   atau ditempat kerja lainnya maka akan dilaporkan ke Direksi Pekerjaan untuk ditindak lanjuti.
 c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat
                                                                          
   agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Apabila terjadi
   keterlambatan pada kemajuan pelaksaaan pekerjaan dari rencana jadwal pekerjaan maka akan
   dilaporkan kepada direksi pekerjaan untuk ditindak lanjuti.            
 d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang
   dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak,
                                                                          
   untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.           
 e. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya
   dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada
   penyedia jasa, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.
 f. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan
   sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.                             
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
 g. Apabila masa pelaksanaan pekerjaan fisik telah selesai sebelum jangka waktu pelaksanaan
   pekerjaan pengawasan/supervisi berakhir, maka konsultan supervisi memiliki kewajiban
   menjalankan pengawasan untuk kegiatan pemeliharaan sampai dengan jangka waktu
   pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam KAK berakhir.               
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                       Palembang,       2025              
                                                                          
                                      Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)      
                                  Kegiatan Jasa Konsultansi Bidang Bina Marga
                                        Dinas PUPR Kota Palembang         
                                                                          
                                                                          
                                                                          
                                        M. MUKHLIS ROBY, ST               
                                        NIP. 197908152011011007