Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang -Jasa Perencanaan Dan Perancangan Perkotaan

URAIAN     SINGKAT                                
                                                                  
                                                                  
   PENILAIAN PERWUJUDAN  RENCANA TATA RUANG WILAYAH               
      KOTA PALEMBANG   PROVINSI SUMATERA SELATAN                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                  TAHUN ANGGARAN   2025                           
                                                                  
                                                                  
              PEMERINTAH  KOTA PALEMBANG                          
       DINAS PEKERJAAN UMUM  DAN PENATAAN  RUANG                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
 I.  Latar Belakang                                               
     Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata
     ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang, di mana tiga
     hal tersebut bersifat berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan
                                                                  
     satu sama lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
     2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa
     kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
     Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang       
     Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.                      
                                                                  
     Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian integral dari
     sistem penataan ruang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam
     Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang     
     yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem  
                                                                  
     perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian  
     penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri       
     merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, yang
     dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang         
     dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang.               
                                                                  
     Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata
     ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
     Dimana kegiatan monitoring (pemantauan) dan evaluasi (penilaian)
     termasuk dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian  
                                                                  
     pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata
     ruang yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang
     sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Mengacu pada         
     Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 tahun 2021 Tentang        
     Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan    
                                                                  
     Penataan Ruang, bahwasannya pengendalian pemanfaatan ruang   
     dilakukan melalui penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan  
     mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, pemberian Insentif
     dan Disinsentif, pengenaan sanksi administratif, dan penyelesaian
                                                                  
     sengketa penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang      
     dilaksanakan agar setiap orang mentaati RTR yang telah ditetapkan,
     memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR, serta mematuhi         
     ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.            
     Saat ini, penataan ruang telah memasuki era pengendalian     
                                                                  
     pemanfaatan ruang, dimana hampir seluruh produk rencana tata 
     ruang sudah tersedia khususnya rencana umum tata ruang baik di
     tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk itu,
     pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran yang krusial dalam
                                                                  
     mengawal implementasi dari rencana tata ruang, sehingga apa yang
     ingin dicapai melalui rencana tata ruang dapat diwujudkan.   
                                                                  
                                                                  
                                                                  
     Semakin kompleksnya permasalahan dalam kegiatan pemanfaatan  
     ruang, maka optimasi penilaian perwujudan pemanfaatan ruang  
     sebagai bagian dari instrumen pengendalian pemanfaatan ruang 
     perlu dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien guna     
                                                                  
     mewujudkan tertib pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota
     yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun
     sekaligus mencapai tujuan utama dari penataan ruang wilayah Kota
     Palembang yang berkualitas, aman, nyaman, produktif dan      
     berkelanjutan.                                               
                                                                  
     Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun  2021  tentang          
     Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana salah satu instrumen   
     Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah Penilaian Perwujudan   
     Rencana Tata Ruang yang dimaksudkan untuk menilai perwujudan 
                                                                  
     rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Kegiatan Penilaian
     Perwujudan Rencana Tata Ruang Kota Palembang dapat dijadikan 
     dasar/landasan dalam perumusan rekomendasi serta masukan bagi
     pemerintah Kota Palembang terhadap pelaksanaan RTRW Kota     
     Palembang. Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan pola
                                                                  
     ruang dilakukan terhadap kesesuaian indikasi program RTR,    
     kesesuaian lokasi serta kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan
     pemanfaatan ruang. Hasil dari penilaian ini berupa muatan rencana
     struktur ruang dan pola ruang yang terwujud dan belum terwujud
                                                                  
     serta pelaksanaan program rencana pembangunan yang tidak     
     sesuai dengan muatan RTR.                                    
     Berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk melaksanakan      
     pekerjaan Penyusunan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang 
     di Kota Palembang untuk menilai kesesuaian indikasi program RTR,
                                                                  
     kesesuaian lokasi serta kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan
     pemanfaatan ruang.                                           
                                                                  
 II. Dasar Hukum                                                  
                                                                  
     1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan        
       Ruang;                                                     
     2. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang     
       Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan       
       Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
                                                                  
       Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;   
     3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang          
       Penyelenggaraan Penataan Ruang;                            
     4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan    
                                                                  
       Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 
       tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
       dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;                
     5. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021      
       tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan     
       Pengawasan Penataan Ruang;                                 
                                                                  
     6. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022      
       tentang Cipta Kerja; dan                                   
     7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan     
       Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024  
       Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang.         
                                                                  
                                                                  
III. Maksud                                                       
     Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan  
     ruang di Kota Palembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.    
                                                                  
                                                                  
IV.  Tujuan                                                       
     Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penilaian perwujudan  
     rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan di Kota
     Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.                        
                                                                  
                                                                  
 V.  Sasaran                                                      
     Sasaran kegiatan meliputi:                                   
     1. Terselenggaranya penilaian perwujudan rencana struktur ruang
                                                                  
       dan perwujudan rencana pola ruang;                         
     2. Terselenggaranya pengendalian implikasi kewilayahan; dan  
     3. Tersusunnya usulan pemberian insentif dan disinsentif bidang
       penataan ruang.