BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN GOWA
(POLBANGTAN GOWA)
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN ANTAR GEDUNG BARU
KAMPUS 2 BONE
RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT)
TAHUN ANGGARAN 2025
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN ANTAR GEDUNG BARU
BAB I
SYARAT-SYARAT UMUM DAN ADMINISTRASI
Pasal 1
Lingkup Pekerjaan
Lingkup pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Antar Gedung Baru
kampus 2 Polbangtan Gowa di kabupaten Bone Meliputi :
- Pembangunan Jalan Beton
- Pembangunan Aksesories Pedestrian Taman Jalan
- Pembuatan Tangga Pedestrian
Pasal 2
Ketentuan Umum Pelaksanaan Pekerjaan
1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan (fisik 0%), jika diperlukan pihak kontraktor pelaksana membuat
persentase atau kick off meeting (jika diperlukan) dengan pihak pemberi kerja/ pengawas tentang
pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan (organisasi proyek, time schedule, tenaga personil, cara
pengaturan pekerjaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu).
2. Kontraktor wajib melaporkan setiap pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan kepada pihak
Pengawas dan kontraktor harus mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pengawas yang
bertindak sebagai perwakilan dari owner.
3. Kontraktor wajib melaporkan setiap perubahan yang terjadi di lapangan kepada Pengawas untuk
kemudian dikonsultasikan dengan konsultan perencana.
4. Kontraktor pelaksana harus mengerjakan semua jenis pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang
telah disiapkan oleh Pengawas.
5. Segala penyimpangan dari spesifikasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengawas, maka
seluruh risiko dan biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak kontraktor
pelaksana/ kontraktor.
6. Kontraktor pelaksana/ kontraktor harus menempatkan wakil yang selalu berada di lokasi
pekerjaan pada waktu pelaksanaan pekerjaan berlangsung, sehingga dapat memutuskan hal-hal
yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 3
Peraturan Teknis
1) Pelaksanaan pekerjaan ini digunakan peraturan-peraturan seperti tercantum di bawah ini:
a. Persyaratan Umum Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)
b. Peraturan Departemen Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
c. Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat/ Daerah setempat
d. Peraturan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)
e. Peraturan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai syarat-syarat umum konstruksi.
f. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, PPIUG – 1983.
g. Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung SNI- 1726-
2012.
h. Standarisasi-standarisasi lain, yang berhubungan dengan pekerjaan di atas.
2) Jika ternyata pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini terdapat perbedaan terhadap peraturan-
peraturan sebagaimana dinyatakan di dalam ayat (1) di atas, maka Rencana Kerja dan Syarat-
Syarat ini yang mengikat.
Pasal 4
Pelaksanaan Pekerjaan
1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
a. Pelaksanaan proyek berlangsung sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan
Kontrak Perjanjian Kerja (Kontrak).
b. Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor pelaksana harus menyiapkan Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan (kurva S, Bar Chart dan Network Planning) dengan detail, yang diperlihatkan
urutan pelaksanaan kegiatan beserta waktu yang dibutuhkan dan diserahkan kepada
Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya Jadwal ini
akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan dan penetapan kemajuan
(progress) fisik pekerjaan.
c. Secara berkala Kontraktor pelaksana harus membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
bulanan/ mingguan yang akan digunakan sebagai acuan kerja.
d. Apabila Kontraktor pelaksana dalam jangka waktu yang ditetapkan belum melakukan
perbaikan yang diperlukan, maka pemberi tugas berhak melakukan perbaikan pekerjaan
tersebut atas biaya yang dibebankan kepada Kontraktor pelaksana.
e. Setelah jangka waktu pemeliharaan berakhir, pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya,
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Ke II.
2. Jadwal Kedatangan Bahan/ Material
Jadwal kedatangan bahan/ material harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan
dibuat secara terpisah. Dalam jadwal harus sudah termasuk/ memperhitungkan waktu pengajuan
jadwal rencana pengiriman, pengambilan sampel, dan pengujian bahan. Jadwal ini harus
diserahkan kepada Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
Pasal 5
Lokasi dan Daerah Kerja
1. Lokasi Daerah Kerja
a. Lokasi yang disediakan untuk area kerja adalah Area Jalan samping gedung baru
dalam kompleks Kampus 2 Polbangtan Di Kabupaten Bone
b. Untuk area penempatan barang akan ditentukan kemudian oleh Pemberi Tugas/ Pengawas
Lapangan, dimana Kontraktor pelaksana harus menyiapkan, menempatkan, mengatur
penggunaan lapangan kerja yang tersedia untuk menempatkan peralatan, tempat
penyimpanan bahan-bahan serta tempat lain yang dibutuhkan kemudian.
c. Sebelum menggunakan lapangan kerja, Kontraktor pelaksana harus mengajukan gambar/
layout untuk areal kerja, selanjutnya dikonsultasikan dengan Pemberi Tugas/ Pengawas
Lapangan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dan petunjuk lebih lanjut.
d. Pada akhir pekerjaan sesuai dengan petunjuk Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan,
Kontraktor pelaksana harus segera membongkar/ memindahkan bangunan-bangunan
sementara, alat-alat konstruksi penolong atau bentuk lain yang sudah tidak digunakan
sehingga bekas tempat kerja tersebut bersih kembali.
e. Daerah Kerja Kontraktor adalah diusulkan oleh Kontraktor dan disetujui oleh Pemberi
Pekerjaan.
f. Bila Kontraktor memerlukan tambahan daerah kerja adalah tanggung jawab Kontraktor
sendiri untuk mencari lahan yang sesuai dan membayar semua biaya sehubungan dengan
hal itu.
g. Kontraktor harus memberitahu Konsultan Pengawas dan Pemberi pekerjaan secara tertulis
lokasi daerah kerja yang diusulkan dan bertanggung jawab atas pengeluaran tambahan yang
terjadi sehubungan dengan hasil inspeksinya di daerah kerja tersebut yang berlokasi di luar
lokasi pekerjaan.
2. Kondisi Lapangan
a. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor Pelaksana harus benar-benar memahami kondisi
keadaan lapangan/ gedung/ area pekerjaan atau hal-hal lain yang mungkin akan
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan harus sudah memperhitungkan segala akibatnya.
b. Kontraktor Pelaksana harus mempelajari dengan seksama seluruh bagian dari
lokasi rencana jalan , guna penyesuaian dengan kondisi lapangan sehingga
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
c. Kontraktor Pelaksana wajib membuat skema pola kerja dan teknis yang sesuai rencana
kerja atau yang lebih efisien dan lebih aman serta tidak mengganggu aktivitas gedung
secara total.
d. Kontraktor Pelaksana harus menempatkan seorang penanggung jawab pelaksanaan, yang
ahli dan berpengalaman, dan selalu berada di lapangan yang bertindak sebagai wakil
Kontraktor Pelaksana di lapangan dan mempunyai kemampuan untuk memberikan
keputusan-keputusan teknis dengan tanggung jawab penuh di lapangan untuk menerima
segala instruksi dari Pemberi Pekerjaan.
e. Penanggung jawab harus terus-menerus berada di tempat/ lokasi proyek selama jam-jam
kerja dan saat diperlukan dalam pelaksanaan atau pada setiap saat yang dikehendaki
Pemberi Pekerjaan.
f. Petunjuk dan perintah Pemberi Pekerjaan dalam pelaksanaan disampaikan langsung kepada
Kontraktor Pelaksana melalui Penanggung jawab tersebut sebagai penanggung jawab
lapangan.
g. Kontraktor Pelaksana diwajibkan menjalankan peraturan dan tata tertib yang ketat terhadap
semua buruh, pegawai, termasuk pengurus bahan-bahan yang berada di bawahnya. Siapa
pun di antara mereka yang tidak berwenang melanggar terhadap peraturan umum,
mengganggu ataupun merusak ketertiban pekerjaan, harus segera dikeluarkan dari tempat
pekerjaan atas perintah Konsultan Pengawas.
4. Pengukuran dan Elevasi
a. Kontraktor Pelaksana diwajibkan melakukan pengukuran dan penggambaran kembali
lokasi pekerjaan dengan keterangan-keterangan mengenai peil, ketinggian sebuah ruangan,
dan lain-lain.
b. Hasil pengukuran harus dilaporkan kepada Konsultan Pengawas agar dapat ditentukan
sebagai pedoman atau referensi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar
rencana dan persyaratan teknis.
c. Ketidakcocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan harus segera
dilaporkan kepada Konsultan Pengawas dan Pemberi Pekerjaan untuk dimintakan
keputusannya.
d. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, dalam hal apa pun menjadi
tanggung jawab Kontraktor Pelaksana, karenanya Kontraktor Pelaksana diwajibkan
mengadakan pemeriksaan secara komprehensif terhadap gambar- gambar dan dokumen
yang ada.
e. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut dapat dilakukan dengan alat waterpass/
klinometer yang ketepatannya dapat dipertanggungjawabkan.
f. Kontraktor harus memberitahukan Konsultan Pengawas dan Pemberi pekerjaan sekurang-
kurangnya dalam waktu 24 jam, bila akan mengadakan levelling pada semua bagian dari
pada pekerjaan.
g. Kontraktor harus menyediakan biaya atas semua bantuan yang diperlukan Konsultan
Pengawas dan Pemberi pekerjaan dalam mengadakan penelitian levelling tersebut.
h. Pekerjaan akan diberhentikan beberapa saat bila perlu untuk mengadakan penelitian
kelurusan maupun level dari bagian-bagian pekerjaan.
i. Kontraktor harus membuat peil/ titik-titik tanda (bench mark) permanen di tiap- tiap bagian
pekerjaan dan peil ukur ini harus diberi pelindung dan dirawat selama berlangsungnya
pekerjaan agar tidak berubah.
Pasal 6
Bahan/ Material
1. Pengadaan Material
a. Bila dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang disebutkan nama dan pabrik pembuatan
dari suatu material/ bahan, maka dalam hal ini dimaksudkan bahwa spesifikasi teknis dari
material tersebut yang digunakan dalam konstruksi dan untuk mempermudah Kontraktor
Pelaksana mencari material barang tersebut.
b. Kontraktor pelaksana harus mengajukan daftar bahan-bahan/ material yang akan
digunakan, tempat asal/ sumber serta contoh material yang akan digunakan. Daftar tertulis
ini sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas/ Pengawas
Lapangan.
c. Contoh material yang akan digunakan dalam pekerjaan harus segera disediakan atas biaya
Kontraktor Pelaksana, setelah disetujui Konsultan Pengawas/ Pemberi Pekerjaan, harus
dinilai bahwa material tersebut yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti dan
telah memenuhi syarat spesifikasi teknis perencanaan.
d. Contoh material tersebut, disimpan oleh Konsultan Pengawas dan Pemberi Pekerjaan untuk
dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai
kualitasnya, sifat maupun spesifikasi teknisnya.
e. Dalam pengajuan harga penawaran, Kontraktor Pelaksana harus sudah memasukkan harga
penawaran biaya untuk pengujian berbagai material. Kontraktor Pelaksana juga tetap
bertanggung jawab atas biaya pengujian material yang tidak memenuhi syarat atas Perintah
Pemberi Pekerjaan/ Konsultan Pengawas.
f. Dalam hal tidak diberikan spesifikasi khusus untuk barang-barang atau bahan- bahan yang
harus dipakai, maka dapat digunakan ASTM, AASHO, BRITISH STANDARD atau
peraturan-peraturan ada yang relevan.
g. Bahan-bahan yang tidak sesuai, tidak memenuhi syarat-syarat atau kualitas jelek yang
dinyatakan afkir atau ditolak oleh Konsultan Pengawas, harus segera dikeluarkan dari
lapangan pekerjaan selambat-lambatnya dalam tempo 2x24 jam dan tidak boleh
dipergunakan:
1) Apabila sesudah bahan-bahan tersebut dinyatakan ditolak oleh Konsultan Pengawas
dan ternyata masih dipergunakan oleh Kontraktor Pelaksana, maka Konsultan
Pengawas wajib memerintahkan pembongkaran kembali kepada Kontraktor
Pelaksana, dimana segala kerugian yang disebabkan oleh pembongkaran tersebut,
menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana sepenuhnya.
2) Jika terdapat perselisihan dalam pelaksanaan tentang pemeriksaan kualitas dari
bahan-bahan tersebut, Konsultan Pengawas berhak meminta kepada Kontraktor
Pelaksana untuk mengambil contoh-contoh dari bahan- bahan tersebut dan
memeriksakannya ke Laboratorium yang disetujui oleh
Pemberi Pekerjaan, dan segala biaya pemeriksaan tersebut menjadi tanggungan
Kontraktor Pelaksana.
3) Sebelum ada kepastian dari laboratorium tentang baik atau tidaknya kualitas bahan-
bahan tersebut, Kontraktor Pelaksana tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan
yang menggunakan bahan-bahan tersebut.
h. Bahan bangunan harus disimpan sedemikian rupa agar mutunya tidak menjadi berkurang
maupun mengalami kerusakan selama penyimpanan. Penyimpanan hendaknya dilandasi
dengan lantai yang keras, bersih dan terlindungi atap.
i. Selama peralatan dan material disimpan di lapangan, kontraktor harus:
1) Memisahkan material yang mudah terbakar dengan material yang tidak mudah
terbakar.
2) Menyediakan alat pemadam api ringan minimal 2x10 kg di Kit Konsultan dan
Gudang Penyimpanan.
2. Perubahan Material
a. Setiap penggantian spesifikasi teknis dari material, nama dan pabrik pembuat dari suatu
bahan/ barang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas yang telah dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan Konsultan Perencana dan bila tidak ditentukan dalam RKS serta Gambar
Kerja, maka bahan dan barang tersebut harus diusahakan dan disediakan oleh Kontraktor
Pelaksana, yang harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Konsultan Perencana melalui
Konsultan Pengawas dan Pemberi Pekerjaan.
b. Jika Kontraktor pelaksana mengajukan bahan lain yang akan digunakan, ia harus
memberikan keterangan selengkap-lengkapnya . Sedikitnya 2 (dua) minggu sebelum
pemesanan bahan. Hal yang harus diberitahukan pada Pengawas meliputi jenis, kualitas
dan kuantitas bahan yang dipesan.
3. Pengujian Material dan Peralatan Apabila diperlukan dalam pekerjaan ini
a. Petunjuk Umum
1) Prosedur Pengujian
a) Kontraktor harus mengajukan rencana dan prosedur pengujian kepada
Konsultan untuk mendapat persetujuan.
b) Metode pengetesan dan pengujian harus mengikuti standar teknis yang
berlaku.
c) Sebelum Testing Material dilaksanakan, Kontraktor wajib mengajukan
terlebih dahulu Program (Jadwal) Testing Material.
d) Kontraktor harus menentukan jadwal dan cara pengujian yang akan dilakukan
2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengujian, Kontraktor pelaksana
menyerahkan jadwal dan cara pengujian tersebut kepada Konsultan untuk
disetujui.
2) Pencatatan
a) Kontraktor harus melakukan pencatatan yang baik terhadap pengetesan dan
pengujian. Kontraktor harus menyerahkan hasil pengetesan dan pengujian
kepada Konsultan.
b) Kontraktor harus melakukan semua pengujian dan pengukuran yang dianggap
perlu dan/ atau yang dimintai oleh pihak Konsultan untuk mengetahui apakah
keseluruhan instalasi dapat berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi semua
persyaratan yang diminta.
3) Saksi dan Tenaga Ahli
a) Semua pengetesan dan pengujian yang dilakukan oleh kontraktor harus
disaksikan oleh Konsultan.
b) Jika diperlukan Testing Material harus dilakukan oleh Tenaga Ahli yang
ditunjuk oleh Pabrikan perangkat tersebut atau oleh tenaga ahli yang pernah
mendapat pendidikan dan sertifikat khusus untuk maksud tersebut maka pihak
Konsultan berhak menyerahkan perihal tersebut merupakan tanggung jawab
Kontraktor Pelaksana.
4) Peralatan, material dan Alat pengujian
a) Kontraktor harus menyediakan semua alat ukur yang diperlukan untuk
pengetesan dan pengujian. Alat-alat tersebut harus sudah dikalibrasi oleh
institusi yang berwenang.
b) Peralatan, material dan cara bekerjanya peralatan yang mengalami kerusakan/
cacat/ salah harus diganti/ diperbaiki dan testing diulangi untuk operasi
sesungguhnya secara tepat dari seluruh sistemnya.
c) Semua bahan, perlengkapan dan instalasi lain yang diperlukan untuk
mengadakan Testing tersebut merupakan tanggung jawab Kontraktor
Pelaksana.
d) Semua bahan yang kurang baik atau pemasangan yang kurang sempurna yang
diketahui pada saat Pemeriksaan/ Pengujian harus segera diganti dengan yang
baru/ disempurnakan sampai dapat berfungsi dengan baik dan sesuai Standar
Uji yang ada.
5) Biaya
Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap semua biaya dan fasilitas yang
diperlukan untuk pengetesan dan pengujian.
6) Pengujian Ulang
a) Apabila terjadi kegagalan dalam pengujian, kontraktor harus memperbaiki
bagian-bagian yang rusak dan kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian
melakukan pengujian berhasil dengan baik.
b) Kontraktor pelaksana harus menyerahkan laporan pengujian/ sertifikat test
untuk peralatan sistem kepada Konsultan.
c) Pekerjaan akan dinyatakan selesai bila seluruh pengujian berhasil dengan baik
dan dapat diterima oleh Konsultan.
d) Untuk mengetahui bahwa semua pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat
berfungsi baik dan telah sesuai dengan persyaratan teknis, maka Kontraktor
diwajibkan menguji seluruh pekerjaannya dengan standar uji masing-masing
yang telah ditetapkan dalam peraturan/ Spesifikasi Peralatan.
e) Pengujian ini dilaksanakan di bawah Pengawasan Konsultan yang ditunjuk
Jadwal Pelaksanaan Pengujian dapat diatur seminggu sebelumnya atau atas
persetujuan bersama.
Pasa l 7
Peralatan
1. Kontraktor pelaksana harus menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
ini sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar, baik dan sesuai dengan
rencana seperti yang disyaratkan dalam RKS ini.
2. Semua peralatan harus cukup baik dalam kualitas maupun kuantitas, sehingga dapat mendukung
aktivitas pekerjaan dengan baik.
3. Pengawas/ Pemberi Tugas berhak memerintahkan Kontraktor pelaksana untuk mengganti/
menambah peralatan yang disediakan Kontraktor pelaksana bilamana dipandang bahwa peralatan
tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mutu, kelancaran dan waktu yang telah ditetapkan.
Segala biaya penggantian/ penambahan peralatan ini menjadi tanggungan Kontraktor pelaksana.
4. Semua peralatan harus melalui pengujian di pabrik sebelum dikirim serta kontraktor harus
menyerahkan sertifikat pengujiannya kepada Konsultan sebanyak 3 (tiga) rangkap.
Pasal 8
Mobilisasi Dan Demobilisasi
1. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Kontraktor pelaksana menerima SPMK, Kontraktor pelaksana
harus memasukkan Rencana Prosedur Mobilisasi beserta Daftar Terinci Peralatan yang digunakan
kepada Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan.
2. Kontraktor pelaksana harus menjamin dilaksanakannya mobilisasi di atas dalam waktu
10 (sepuluh) hari setelah Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan memberikan persetujuan
dimulainya pekerjaan. Peralatan yang diajukan tersebut harus sudah berada di lokasi pekerjaan
sesuai dengan jadwal kebutuhan alat dan tidak boleh dipindahkan ke lokasi lain selama pekerjaan
ini berlangsung.
3. Penyediaan lokasi penyimpanan/ parkir peralatan di areal pekerjaan terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan.
4. Kegiatan mobilisasi atau pengantaran material struktur baja dapat menggunakan Dump Truck.
5. Kontraktor Pelaksana harus merencanakan jalan yang dilalui saat proses mobilisasi ataupun
demobilisasi, jalan yang direncanakan diusahakan dapat menghindari arus lalu lintas yang padat
sehingga dapat memperlancar kegiatan mobilisasi/demobilisasi.
6. Kotoran bekas tumpahan material di sepanjang jalan menuju site perlu dibersihkan agar tidak
mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengendara lain.
7. Kerusakan yang timbul pada bagian atau keseluruhan pada peralatan tersebut yang bisa
mengganggu pelaksanaan pekerjaan harus segera diperbaiki atau diganti.
Pasal 9
Pembuatan Papan Proyek Dan Rambu Pengaman
1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, kontraktor pelaksana harus membuat papan nama
proyek dan rambu pengaman pada areal kerja sesuai dengan petunjuk pengawas untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan.
2. Papan nama proyek terbuat dari bahan kualitas baik minimal kayu kelas II dan dapat digunakan
sampai selesai pelaksanaan pekerjaan serta mendapat persetujuan Pemberi pekerjaan.
3. Rambu pengaman dari bahan yang kualitas baik dan harus cukup kuat dan tahan selama masa
pelaksanaan pekerjaan.
4. Kontraktor diharuskan membuat papan na ma proyek serta memeliharanya selama proyek
berjalan, minimal berisi kalimat sebagai berikut atau:
“PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN ANTAR GEDUNG BARU
KONTRAKTOR PELAKSANA : .....................................................
NO. KONTRAK : .....................................................
TGL. KONTRAK : .....................................................
KONSULTAN PENGAWAS : .....................................................
KONSULTAN PERENCANA : .....................................................
5. Kontraktor dapat mengusulkan papan nama proyek dengan disain sendiri dan harus mendapat
persetujuan dari Konsultan pengawas dan Pemberi pekerjaan.
Pasal 10
Gambar Detail Engineering Design (DED)
1. Gambar Detail Engineering Design (DED) yang dibuat oleh Konsultan Perencana adalah gambar
rencana atau gambar kerja atau gambar for construction, yang artinya adalah gambar yang
menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana dan menjadi acuan bagi
Konsultan Pengawas untuk memberikan approval shop drawing yang diajukan oleh Kontraktor
Pelaksana sebelum pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelaksanaan diharapkan sesuai gambar rencana, namun atas dasar pertimbangan kekuatan dan
keamanan struktur bangunan, gambar rencana dapat berubah atas persetujuan Konsultan
Perencana, Konsultan Pengawas dan Pemberi Pekerjaan.
3. Gambar rencana hanya dapat berubah apabila diperintahkan secara tertulis oleh Pemberi
Pekerjaan, dengan mengikuti penjelasan dan pertimbangan dari Konsultan Perencana dan
Konsultan Pengawas.
4. Perubahan gambar rencana (gambar CCO) ini harus dibuat gambarnya oleh Kontraktor Pelaksana
yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pemberi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas,
dengan memperhatikan perbedaan antara gambar awal rencana dan gambar perubahan rencana.
Pasal 11
Shop Drawing dan As Built Drawing
1. Shop Drawing (Apabila Diperlukan Dalam Pekerjaan Inin)
Shop Drawing adalah gambar kerja, yang disiapkan oleh Pelaksana Jasa Konstruksi atau
Kontraktor yang memberikan penjelasan pekerjaan untuk terlaksananya pekerjaan peningkatan
dengan sebaik-baiknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Jasa Konstruksi harus menyediakan tiga rangkap
gambar kerja kepada Pengawas untuk diperiksa, gambar tersebut harus disertai perhitungan
dan catatan seperlunya untuk mendapatkan persetujuan Pengawas.
b. Setiap bagian pekerjaan atas dasar gambar kerja tidak boleh dimulai sebelum Pengawas
mempelajari atau menyetujui ataupun mengoreksi gambar kerja yang bersangkutan.
c. Perbaikan yang tertera pada gambar kerja harus dianggap sebagai perubahan yang
diperlukan agar memenuhi persyaratan dalam spesifikasi dan tidak dapat dijadikan dasar
pekerjaan tambahan. Pelaksana Jasa Konstruksi tidak menuntut akan kerusakan atau
perpanjangan waktu karena keterlamb atan sebagai akibat membuat perbaikan gambar
kerja.
d. Pengawas hanya mempelajari gambar kerja dilihat dari rencana umum saja.
e. Pelaksana Jasa Konstruksi tetap bertanggung jawab akan adanya kesalahan yang terdapat
di dalam gambar kerja.
2. As Built Drawing Apabila diperlukan Dalam Pekerjaan Ini
a. Sebelum melakukan serah terima pekerjaan, kontraktor harus membuat dan menyerahkan
dokumen secara detail dan lengkap. Gambar terlaksana (As Build Drawing), terdiri dari 1
(satu) set asli dan 3 (tiga) set copy dokumen tersebut harus diserahkan kepada Konsultan
sebelum tanggal serah terima pekerjaan.
b. Untuk gambar terlaksana harus termasuk gambar-gambar diagram. Gambar yang
berukuran diatas A-3 harus diserahkan dalam bentuk 3 (tiga) copy ukuran A-3 dan 1 (satu)
set asli sesuai ukuran. Untuk ukuran besar harus digulung di dalam tabung gambar dan
dilengkapi dengan label gambar.
c. Digital file sebanyak 1 copy pada 1 Flash disk dengan kapasitas 32 Gb dan termasuk di
dalamnya File Video Dokumentasi Kegiatan. Dokumen yang berupa foto lengkap dengan
digital file-nya termasuk yang harus disertakan.
Pasal 12
Perbedaan Dalam Dokumen Lampiran Kontrak
1. Jika terdapat perbedaan antara Gambar Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini, maka
Kontraktor Pelaksana harus menanyakannya secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan
Pemberi Pekerjaan.
2. Jika di dalam gambar kerja DED terdapat perbedaan antara gambar skala dan notasi/ dimensi
maka yang menjadi acuan adalah notasi/ dimensi yang tertera dan harus mendapat persetujuan
dari Konsultan Pengawas dan Pemberi Pekerjaan.
3. Apabila ada hal-hal yang disebutkan pada Gambar Kerja, RKS atau dokumen yang berlainan dan
atau bertentangan, maka yang diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis lebih
tinggi dan harus mendapat persetujuan dari pemberi pekerjaan.
Pasal 13
Dokumentasi & Pelaporan
1. Setiap akhir pekan Kontraktor pelaksana harus menyampaikan laporan mingguan kepada Pemberi
Tugas tentang kemajuan pekerjaan dalam minggu yang bersangkutan, meliputi pengadaan bahan
di tempat proyek, penambahan, pengurangan atau perubahan pekerjaan, jumlah/ macam dan
harga satuan bahan- bahan yang masuk, kejadian-kejadian penting lainnya dalam pelaksanaan
pekerjaan proyek.
2. Jumlah pekerja setiap hari dicatat menurut golongan dan upah, daftar pekerja ini setiap waktu
dapat diperiksa oleh pengawas/ Pemberi Tugas, dan ia berhak mengadakan penelitian-penelitian
tentang produktivitas pekerja tersebut.
3. Di dalam laporan harian harus tercantum keadaan cuaca, bahan yang masuk, pekerja, pegawai/
karyawan, catatan-catatan tentang perintah-perintah dari pengawas/ Pemberi Tugas dan lain-
lainnya yang dipandang perlu.
4. Setiap minggu Kontraktor pelaksana harus melaporkan kemajuan pekerjaan terperinci dan
prosentase terhadap keseluruhan/ bagian.
5. Dokumentasi pekerjaan berupa foto atau video (bila diperlukan) wajib dibuatkan sebelum dimulai
pekerjaan pelaksanaan pekerjaan (fisik 0%), tahap pelaksanaan pekerjaan dan setelah selesainya
pekerjaan (fisik 100%) dan Kurva S meliputi rencana dan realisasi pekerjaan pada bulan tersebut.
Pada setiap hasil dokumentasi tersebut agar diberi penjelasan. Jumlah foto dokumentasi tersebut
dibuat 2 (set). Dokumentasi yang berupa foto berwarna ukuran post card yang menunjukkan
kemajuan pekerjaan beserta peralatan yang dipakai dan lain-lain foto tentang kejadian-kejadian
penting. Semua foto-foto tersebut dijilid lengkap dengan keterangan-keterangan dan tanggal
pengambilan.
Pasal 14
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
1. Kontraktor Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan dalam Peraturan Perburuhan atau persyaratan yang diwajibkan untuk semua bidang
pekerjaan.
2. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab atas biaya, kerugian tuntutan ganti rugi (claim) yang
diakibatkan oleh adanya kecelakaan atau peristiwa meninggalnya seseorang dalam melaksanakan
pekerjaan pelaksanaan tersebut, bilamana hal itu disebabkan oleh kelalaian Kontraktor Pelaksana.
3. Kontraktor Pelaksana wajib memenuhi peraturan-peraturan hukum mengenai perawatan dan
tunjangan/ ganti rugi bagi korban dan keluarganya.
4. Di dalam lokasi harus tersedia kotak obat lengkap untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
(PPPK).
5. Kontraktor pelaksana diwajibkan untuk menyediakan segala alat pelindung diri untuk para
pekerja dan senantiasa selalu mengingatkan akan kedisiplinan untuk selalu memakai
perlengkapan tsb.
6. Kontraktor Pelaksana dapat berdiskusi dengan Pengawas Lapangan, terkait analisa risiko
kecelakaan kerja dari setiap item pekerjaan.
7. Papan atau rambu (rambu petunjuk, larangan, kewajiban) harus dipasang di berbagai titik sebagai
informasi atau peringatan kepada pekerja maupun masyarakat di sekitar site bahwa sedang ada
kegiatan konstruksi, hal ini dilakukan agar pekerja atau masyarakat selalu berwaspada di sekitar
area site akan risiko yang memungkinkan terjadi.
Berikut identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk setiap uraian pelaksanaan pekerjaan ini:
• Pekerjaan Ketinggian Lebih dari 1.8 meter
Pasal 15
Izin-Izin
1. Semua izin-izin dan persyaratan-persyaratan yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan ini
harus dilakukan oleh Kontraktor atas tanggungan dan biaya Kontraktor.
2. Kontraktor harus menyerahkan semua perizinan atau keterangan resmi yang diperoleh mengenai
proyek ini kepada Konsultan atau pihak ditunjuk, sebelum penyerahan dilakukan.
3. Kontraktor harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Konsultan setiap akan memulai suatu
tahapan pekerjaan, demikian pula bila akan melaksanakan pekerjaan di luar jam kerja (kerja
lembur).
4. Kontraktor harus mendapatkan ijin-ijin yang b erhubungan dengan pajak, pemerintahan setempat,
badan yang berwenang terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Dalam hal ini, semua biaya yang
dikeluarkan sehubungan dengan permintaan ijin tersebut.
Pasal 16
Ganti Rugi
Kontraktor pelaksana bertanggung jawab atas segala ganti rugi, jika akibat kelalaian pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor pelaksana menimbulkan kerugian-kerugian kepada pihak
lain. Tidak diadakan mata pembayaran untuk ganti rugi tersebut, tetapi harus sudah termasuk dalam
biaya yang diajukan di dalam Dokumen Kontrak.
Pasal 17
Persetujuan Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan
1. Semua gambar-gambar, dokumen-dokumen, contoh-contoh bahan/ material dan lain- lain yang
memerlukan persetujuan Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan harus diserahkan dalam waktu 3
(tiga) rangkap dan apabila disetujui, 1 (satu) rangkap dari padanya akan dikembalikan kepada
Kontraktor pelaksana dan lainnya akan disimpan oleh Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan.
2. Apabila bahan-bahan/ material dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan, maka Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan berhak untuk
menolak bahan/ material atau hasil pekerjaan tersebut. Kontraktor pelaksana harus mengadakan/
memperbaiki kembali bahan/ material atau hasil pekerjaan tersebut tanpa perpanjangan waktu dan
segala biaya yang timbul menjadi tanggungan dari Kontraktor pelaksana.
Pasal 18
Pemberitahuan Untuk Memulai Pekerjaan
1. Kontraktor pelaksana diharuskan untuk memberi penjelasan, apabila Pemberi Tugas/ Pengawas
Lapangan memerlukan data/ keterangan tentang material yang digunakan dan tempat asal material
yang didatangkan untuk suatu tahap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya.
2. Dalam keadaan apa pun tidak dibenarkan untuk memulai pekerjaan tanpa terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan. Pemberitahuan Permohonan
Kerja (request) secara tertulis lengkap dan jelas harus terlebih dahulu disampaikan kepada
Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan dan dalam jangka waktu yang cukup sebelum dimulainya
pelaksanaan bagian pekerjaan tersebut
agar Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan mempunyai waktu untuk melakukan pemeriksaan
kesiapan pekerjaan tersebut.
3. Pemberitahuan kepada Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan harus disertai
kelengkapan sebagai berikut:
a. Jadwal/ waktu pelaksanaan
b. Metode kerja (cara kerja, tata urutan kerja, jenis alat, bahan yang digunakan, tenaga kerja
dan lain-lain)
c. Gambar kerja (shop drawing) untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan yang
memerlukan penjelasan dalam bentuk gambar.
BAB II
SYARAT-SYARAT TEKNIS PENGGUNAAN BAHAN
Pasal 1
Material & Persyaratannya
1. Material yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis ini.
2. Jika Kontraktor mengajukan bahan lain yang akan digunakan, ia harus memberikan keterangan
selengkap-lengkapnya dalam Dokumen Tender. Sedikitnya 2 (dua) minggu sebelum pemesanan
bahan. Hal yang harus diberitahukan pada Pengawas meliputi jenis, kualitas dan kuantitas bahan
yang dipesan.
3. Semua material yang digunakan harus dilakukan factory visit dan pengecekan/ pemeriksaan oleh
Konsultan pengawas dan Pemberi pekerjaan sebelum dilakukan pengiriman ke lokasi pekerjaan.
Segala biaya yang muncul menjadi beban pihak Pelaksana.
4. Dalam hal tidak diberikan spesifikasi khusus untuk barang-barang atau bahan-bahan yang harus
dipakai, maka dapat digunakan ASTM, AASHO, BRITISH STANDARD atau peraturan-
peraturan yang ada yang relevan.
5. Bila bahan-bahan atau barang-barang disyaratkan untuk memenuhi salah satu dari standar atau
peraturan di atas, maka bahan-bahan, barang-barang atau kemasannya harus mencantumkan merk
serta spesifikasinya dari sertifikat dagang yang terdaftar.
6. Kontraktor harus menyerahkan hasil test dari bahan-bahan yang dilaksanakan pemasok atau
pabrik sesuai dengan standar atau peraturan-peraturan yang relevan sebelum pekerjaan yang
bersangkutan mulai dikerjakan.
Berikut Spesifikasi Material yang digunakan:
1. Semen Portland ( Tonasa / Bosowa )
a. Jenis semen P.C. standard S.I type I yang dipakai harus memenuhi ketentuan- ketentuan
salah satu dari ketentuan berikut :
1) SNI 15-2049-2004
2) ASTM C 595
3) ASTM C 845
b. Jenis semen yang mempunyai sifat cepat mengeras juga yang mempunyai kadar
chloride Tidak Boleh Digunakan.
c. Penyimpanan semen dalam gudang harus dilakukan di atas lantai panggung minimal 20 cm
di atas tanah, bebas dari kelembaban dengan tinggi penumpukan max 10 zak. Semen yang
karena kantongnya pecah/ robek harus segera diangkut ke luar proyek.
d. Semen yang dipakai harus selalu diperiksa oleh pengawas sebelumnya. Semen yang mulai
mengeras harus segera dikeluarkan dengan segera dari lapangan.
e. Urutan pemakaian semen harus mengikuti urutan tibanya semen tersebut di lapangan,
sehingga Kontraktor pelaksana diharuskan menumpuk semen berkelompok menurut
urutan-urutan tibanya di lapangan.
f. Semen yang digunakan pada pekerjaan konstruksi harus sesuai dengan semen yang
digunakan pada perancangan proporsi campuran.
2. Agregat Halus (Pasir)
a. Agregat halus adalah pasir alam sebagai disintegrasi secara alami batuan atau pasir yang
dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran terkecil 0,6 mm dan butir
terbesar 5 mm. Pasir harus tajam, keras, bersih dari lumpur dan kotoran-kotoran, bahan
kimia, bahan organik, susunan diameter butirnya memenuhi persyaratan-persyaratan PBI
1971.
b. Susunan ayakan pasir harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada PBI-71. Tidak
diperbolehkan memakai pasir laut, kecuali dengan petunjuk-petunjuk dari lembaga
pemeriksaan bahan-bahan yang diakui.
3. Air Kerja
a. Air yang digunakan harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak yang mengandung
oli, asam, alkali, garam bahan organik, atau bahan-bahan lainnya yang merugikan terhadap
beton atau tulangan.
b. Bila akan dipakai air kerja bukan berasal dari air minum dan mutunya meragukan, maka
pengawas dapat meminta kepada Kontraktor pelaksana untuk mengadakan penyelidikan air
secara laboratoris dan penyelidikan tersebut atas tanggungan Kontraktor pelaksana. Air
kerja yang dipakai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas/
Pengawas Lapangan.
4. Kayu
a. Jika tidak ditentukan lain, maka semua bahan kayu yang digunakan untuk pekerjaan ini
harus dengan mutu A sesuai dengan PKKI. Semua kayu harus bebas dari getah-getah, cacat
kayu seperti mata kayu, retak-retak, bengkok dan sebagainya. Kayu harus sudah mengalami
proses pengeringan udara minimal selama 3 (tiga) bulan dan mengalami proses
pengawetan.
b. Kadar air dari semua kayu yang dipakai untuk pekerjaan adalah harus lebih kecil atau sama
dengan 20%, harus dijaga supaya kadar air tersebut konstan baik pada saat penyimpanan,
pekerjaan maupun sampai pada penyelesaian pekerjaan.
c. Macam kayu yang dipakai untuk pekerjaan ini adalah kayu kelas III, papan plywood dan
segala perlengkapan lain untuk membuat perancah/bekisting.
d. Ukuran-ukuran kayu yang harus sesuai dengan yang disyaratkan, kecuali penyimpangan
sedikit akibat penggergajian. Ukuran- ukuran yang menyimpang harus disesuaikan seperti
yang ditunjukkan dalam gambar rencana.
Pasal 2
Pengukuran
Lingkup pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Antar Gedung Baru
kampus 2 Polbangtan Gowa di kabupaten Bone Meliputi :
- Pembangunan Jalan Beton
- Pembangunan Aksesories Pedestrian Taman Jalan
- Pembuatan Tangga Pedestrian
2. Pelaksanaan Pengukuran:
a. Sebelum melakukan pengukuran, juru ukur harus menyiapkan dokumen gambar kerja
(gambar denah ruang dan gambar rencana).
b. Semua ukuran dan posisi, termasuk penentuan titik-titik di lapangan harus tepat sesuai
dengan gambar perencanaan.
c. Kontraktor wajib memberikan informasi kepada pengawas setiap kali suatu bagian
pekerjaan akan dimulai untuk diperiksa terlebih dahulu ukuran-ukurannya.
d. Kontraktor diwajibkan senantiasa mencocokkan ukuran satu sama lain dalam tiap
pekerjaan dan segera melaporkan secara tertulis kepada pengawas atau setiap terdapat
selisih/ perbedaan-perbedaan ukuran, untuk diberikan keputusan pembetulannya.
Tidak dibenarkan kontraktor membetulkan sendiri kekeliruannya tersebut tanpa
persetujuan pengawas.
Pasal 3
Pembersihan dan Perataan Area Lokasi
1.Lingkup pekerjaan
a. Pembersihan Lokasi
• dipastikan lokasi bersih dari kotoran atau puing puing sisa material dari
pembangunan gedung pada area sekitar lokasi
b. Perataan area lokasi
• dipastikan lokasi tanah rata dan padat dan layak untuk dilaksanakan
pengecoran jalan
d. Marking
Sebelum dimulainya pelaksanaan konstruksi di lokasi proyek, untuk
menyamakan persepsi ukuran-ukuran yang akan dilaksanakan antara gambar
perencanaan dengan ukuran sebenarnya di lokasi, perlu dilakukan marking oleh
kontraktor untuk penentuan ukuran-ukuran yang akan dilaksanakan atas dasar
kondisi sebenarnya di lokasi proyek. Hasil marking tersebut harus disetujui oleh
Konsultan Pengawas dan Perencana.
Pasal 4
Pekerjaan Penutup Keramik Lantai
1. Ruang Lingkup Pekerjaan
• Pemasangan penutup lantai Tangga Unpolish Anti Slip
• Pemasangan Ceramic Tile Untuk Tempat Duduk Pedestrian
2. Persyaratan Material
• Material penutup lantai menggunakan Homogenous Tile Unpolish Anti Slip dengan
ukuran 40 x 40 cm.
3. Pelaksanaan Pekerjaan
• Persetujuan material yang akan digunakan terlebih dahulu.
• Mempersiapkan alat bantu kerja.
• Bersihkan terlebih dahulu permukaan yang akan dipasangkan keramik unpolish
• Pemasangan benang untuk sambungan mendapat pasangan permukaan keramik yang rata
dan garis nat lurus.
• Tebar adukan secara merata untuk menghindari rongga.
• Memasang keramik kepalaan untuk tanda titik awal pemasangan pada adukan, dilanjutkan
pemasangan keramik lantai lainnya dengan contoh yang sudah dibuat.
• Cek kerataan permukaan pasangan lantai keramik dengan waterpass.
• Biarkan pasangan keramik beberapa saat untuk mengeluarkan udara yang terdapat dalam adukan
• Melakukan proses perapian dengan memberikan nat, lalu membersihkan dari sisa-sisa nat
yang terbuang.
Pasal 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN BETON DENGAN
PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT).
1. PENGERTIAN UMUM
1.1. Pendahuluan
Empat elemen kompetensi yang telah ditentukan dalam SKKNI
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton, yaitu:
1. Menetapkan bahan/material yang akan digunakan untuk membuat
perkerasan jalan beton.
2. Menerapkan rancangan campuran beton untuk membuat
perkerasan jalan beton.
3. Menerapkan ketentuan sambungan memanjang, sambungan
ekspansi melintang atau sambungan kontraksi melintang.
4. Menerapkan ketentuan tentang pengecoran beton dan percobaan
penghamparan.
1.2. Pengertian Umum
Spesifikasi Teknik adalah bagian dari Dokumen Pelelangan yang berisi
ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan teknis pekerjaan yang
dilelangkan.
Persyaratan Teknis tersebut mencakup :
• persyaratan teknis bahan baku,
• persyaratan teknik bahan olahan,
• persyaratan teknis cara pelaksanaan pekerjaan termasuk persyaratan
teknis peralatan yang dipergunakan, dan
• persyaratan teknis produk akhir yang harus dicapai.
Dapat dikatakan bahwa Spesifikasi Teknik merupakan standar mutu
yang ingin dicapai dari hasil Pekerjaan yang dilelangkan.
Dalam tahap pelaksanaan Kontrak, Spesifikasi Teknik menjadi
lampiran Kontrak yang wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa
Kontraktor Pelaksana.
1.3. Ruang Lingkup
Lingkup Materi Unit Kompetensi ini meliputi Penerapan Spesifikasi
Teknik Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton, yaitu pembuatan lapisan
perkerasan beton semen-portland, sebagaimana disyaratkan dengan
ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang tertera pada
Gambar Rencana.
Perkerasan jalan beton terdiri dari plat beton semen (slab) yang
bersambungan (tidak menerus) dengan atau tanpa tulangan, atau plat
beton menerus dengan tulangan, yang terletak di atas lapisan pondasi,
tanpa atau dengan lapisan aspal beton (AC) sebagai lapis permukaan.
Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka plat beton tersebut
dianggap sebagai lapis pondasi (base course), dan di atasnya dapat
dilapisi dengan aspal beton (hot mix asphalt) sebagai lapis permukaan
(surface course), sedangkan di bawahnya terdapat lapisan pondasi
(subbase course) yang terdiri dari lapisan lean concrete atau agregat.
Lapisan pondasi dalam struktur perkerasan jalan beton tidak selalu
dipasang, tergantung dari kondisi tanah dasarnya, dan pada umumnya
didesain untuk tidak ikut menahan beban (non struktural).
Toleransi dimensi untuk perkerasan jalan beton harus dimonitor
dengan pengukuran ketinggian (levelling) dan penggunaan “Crown
Template dan Straight Edge” berukuran panjang 3 meter. Pemeriksaan
ketinggian untuk menetapkan ketebalan plat beton harus dilakukan
dengan jarak antara maksimum 10 meter dari poros ke poros.
Jenis-jenis Perkerasan Beton Semen/Rigid Pavement
Perkerasan beton semen menerus (tanpa sambungan) dengan
tulangan (Continuously Reinforced Concrete Pavement / CRCP).
Perkerasan beton semen menerus (tanpa sambungan), tanpa tulangan,
tebal 15 cm, dengan mutu beton Fc’18.6 Mpa atau K-225. menggunakan moleng
Pekerjaan perkerasan yang terletak diatas lapisan pondasi
menggunakan Perkerasan kaku (rigid pavement). Definisi
Perkerasan kaku (rigid pavement) adalah suatu susunan konstruksi
perkerasan di mana sebagai lapisan atas digunakan pelat beton yang
terletak di atas pondasi atau di atas tanah dasar pondasi atau langsung
di atas tanah dasar (subgrade) atau Perkerasan kaku (rigid
pavement) adalah suatu perkerasan jalan yang terdiri atas
plat beton semen sebagai lapis pondasi dan lapis pondasi bawah di
atas tanah dasar. Dalam Kontraktornya, plat beton sering dinamakan
lapis pondasi sebab adanya kemungkinan lapisan aspal beton di
atasnya sebagai lapis permukaan.
Bila digunakan metode dengan acuan tetap (fixed form) dianjurkan
agar lapis pondasi bawah dibuat paling sedikit 30 cm lebih lebar dari
pada lebar plat beton yang akan dicor, pada masing-masing sisi
memanjang hamparan, yang akan berguna sebagai landasan acuan
tetap.
1.4. Air
•Air yang dipergunakan untuk beton harus diuji sesuai dengan SNI 03-
6817-2002 (AASHTO T26).
•Jika dapat diminum, maka air tersebut dapat dipakai untuk pembuatan
perkerasan jalan beton tanpa melalui pengujian laboratorium
1.5. Semen
•Semen yang digunakan memenuhi SNI 15-2049-1994 (AASHTO M85)
kecuali jenis IA, IIA, IIIA dan IV. Terkecuali diperkenankan oleh
Konsultan Pengawas, bahan tambahan (aditiv) yang dapat
menghasilkan gelembung udara dalam campuran tidak boleh
digunakan.
•Hanya satu merk semen portland yang dapat digunakan di dalam
proyek.
• Admixture (Bahan Tambah/Aditiv) tidak boleh digunakan tanpa
persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas.
1.6. Agregat
•Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang
diberikan dalam persyaratan agregat
•Agregat harus bebas dari bahan organik seperti yang ditunjukkan oleh
pengujian SNI 03-2816-1992 tentang Metode Pengujian Kotoran
Organik dalam Pasir untuk Campuran Mortar dan Beton dan harus
memenuhi sifat-sifat lainnya yang diberikan dalam spesifikasi teknis.
2. PENETAPAN RANCANGAN CAMPURAN BETON
1. Penetapan Rancangan Campuran Awal
2. Percobaan Campuran (Trial Mix)
3. Penetapan Rancangan Campuran Kerja (Job Mix) Persyaratan Mutu Beton :
a. Proporsi Bahan Campuran Beton Jumlah semen dalam setiap meter
kubik beton padat tidak boleh kurang dari jumlah dalam percobaan
campuran yang disetujui. Pemakaian semen yang terlalu tinggi tidak
dikehendaki dan Penyedia Jasa Kontraktor harus mendasarkan disain
campurannya (mix design) pada campuran yang paling hemat yang
memenuhi semua persyaratan. Agregat kasar dan agregat halus harus
sesuai dengan ketentuan Spesifikasi Struktur Beton. Untuk menentukan
perbandingan agregat kasar dan agregat halus, proporsi agregat halus
harus dibuat minimum. Setiap perubahan terhadap perbandingan itu
harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas
b. Kekuatan Beton Kuat lentur (flexural strength) minimum tidak boleh
kurang dari 45 kg/cm2 pada umur 28 hari, bila diuji sesuai dengan SNI
03-4431-1997. Kuat lentur beton minimum pada umur 7 hari
disyaratkan 80c dari kuat lentur (flexural strength) minimum pada
umur 28 hari. c. Kemudahan Pengerjaan (Nilai Slump) Slump
sebagaimana diukur dengan cara pengujian SNI 03-1972-1990 untuk
acuan tetap (fixed form) harus antara 40 mm sampai 60 mm dan untuk
acuan gelincir (slip form) harus antara 20 mm sampai 40 mm.
Tabel 2,3: Ketentuan sifat campuran
BAB IV
PENUTUP
1. Semua bahan/material harus diajukan terlebih dahulu oleh Kontraktor Pelaksana sebelum
dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan.
2. Sebelum penyerahan pertama, Kontraktor Pelaksana wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang
belum sempurna dan harus diperbaiki, halaman di sekitar bangunan harus ditata rapi dan semua
barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari pekerjaan.
3. Dalam pelaksanaan seluruh sistem harus berjalan dengan sebaik mungkin, kelalaian Kontraktor
yang mengakibatkan sistem tidak berjalan dengan baik sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Kontraktor Pelaksana.
4. Semua sisa-sisa pekerjaan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan tidak boleh ada kotoran
yang tersisa di sekitar lokasi pekerjaan. Semua biaya angkutan pembuangan sisa-sisa pekerjaan
menjadi tanggungan Pelaksana.
5. Syarat-syarat yang belum tercantum dalam RKS ini namun ada pelaksanaan pekerjaan yang
berkaitan dengan pekerjaan bangunan tersebut maka pihak pelaksana wajib mengerjakan sebagai
penyempurnaan bangunan tersebut atas petunjuk pengawas lapangan. Segala sesuatu yang belum
tercantum dalam syarat-syarat ini akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan di lokasi
pekerjaan dan apabila terdapat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan tidak terdapat dalam RAB,
maka pelaksana wajib melaporkan dan akan dibuatkan adendum kontrak.| Authority | |||
|---|---|---|---|
| 6 June 2021 | Pembangunan Gedung Infeksi | Kota Pare Pare | Rp 4,215,837,500 |
| 24 July 2019 | Peningkatan Puskesmas Madising Na Mario Menjadi Rs Type C | Kota Pare Pare | Rp 2,731,500,000 |
| 17 June 2019 | Renovasi Berat Gedung Perawatan Seruni | Kota Pare Pare | Rp 2,492,499,999 |
| 25 August 2015 | Pembangunan Akses Jl. Suaka Alam Lestari | Unit Layanan Pengadaan | Rp 2,375,000,000 |
| 21 May 2013 | Pembangunan Gedung Guesthouse | Ditjen. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas | Rp 1,750,430,000 |
| 7 June 2018 | Pembangunan /Renovasi Berat Gedung Pemulasaran Jenazah | Kota Pare Pare | Rp 1,350,524,272 |
| 31 October 2023 | Rehabilitasi Kantor Bupati Maros | Kab. Maros | Rp 1,200,000,000 |
| 22 June 2020 | Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Igd | Kota Pare Pare | Rp 1,200,000,000 |
| 24 May 2021 | Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Kec. Baranti Kab. Sidrap | Kementerian Agama | Rp 1,102,500,000 |
| 4 October 2019 | Revitalisasi Ruang Radiologi | Kota Pare Pare | Rp 924,500,000 |