Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Phtc Provinsi Jawa Barat 3

Uraian Singkat Pekerjaan                          

I.1. Latar Belakang                                                     

Sarana dan prasarana satuan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap
terlaksananya proses pendidikan yang nyaman dan berkualitas. Sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai dapar mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Namun,

kekurangan sarana dan prasarana dapat menghambat proses belajar dan pengajaran. Kondisi pendidikan
di Indonesia saat ini masih menghadapi kurangnya sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta layanan
akses pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

Kurangnya sarana dan prasarana salah satunya dapat dilihat dari kondisi ruang kelas. Berdasarkan data
DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan EMIS Kementerian Agama per
15 April 2023, masih terdapat 510.094 ruang kelas Rusak Sedang-Berat (21,84%).

Kondisi permasalahan diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan perlu
dilakukan dan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan
pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi madrasah dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian

Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan
Umum. Pelaksanaan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU

merupakan dukungan kegiatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Agama melalui Rehabilitasi/Renovasi Madrasah yang rusak sedang dan berat. Sasaran dari kegiatan ini
berdasarkan kepada asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat

pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Secara gambaran umum, lokasi proyek berada di 10 (sepuluh) madrasah yang tersebar di Kota Bogor,

Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, dan Kab. Subang. Klasifikasi pekerjaan konstruksi
termasuk kategori sederhana, meliputi:                                  
●    Pekerjaan Persiapan dan SMK3;                                      

●    Pekerjaan Struktur,                                                
●    Pekerjaan Arsitektur,                                              
●    Pekerjaan Mekanikal;                                               

●    Pekerjaan Elektrikal,                                              
●    Pekerjaan Plumbing;                                                
●    Pekerjaan Infrastruktur;                                           

●    Pekerjaan Lansekap; dan                                            

I.2. Landasan Hukum                                                     

Landasan hukum di kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah Madrasah PHTC Provinsi Jawa Barat
3 ini antara lain:                                                      

   a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Sebagaimana dengan
      perubahannya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;      
   c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang;          
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana
      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;        

   e. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka
      Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;                 
   f. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
      Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024;

   g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa
      Pemerintah;                                                       
   h. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi
      Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan
      Pendidikan Dasar dan Menengah;                                    

   i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor
      12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
      Penyedia;                                                         
   j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya
      Masukan Tahun Anggaran 2025;                                      
   k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/KPTS/M/2025 tentang Besaran Remunerasi
      Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
      Konstruksi;                                                       

   l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2023 tentang
      Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
      Perumahan Rakyat;                                                 
   m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang
      Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;                  

   n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2020 tentang
      Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
      27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;     
   o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2020 tentang
      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.
      05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;            

   p. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 602 Tahun 2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat
      Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi;                            
   q. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor: 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa
      Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   r. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi
      Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;            

   s. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kewajaran Harga;
   t. Pedoman Standar Minimal Tahun 2025 Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya
      Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi, Inkindo;

   u. Surat Menteri PUPR Nomor : PA 0101-Mn/2075 Hal Pengendalian Penggunaan Barang Impor
      dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan
      Perumahan Rakyat;                                                 
   v. Surat Menteri PUPR Nomor : PA 0106-Mn/233 Hal Penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan
      Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   w. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
      Standarisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Madrasah; 
   x. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tata Cara
      Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

      Rakyat;                                                           
   y. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PA 0106-DK/334 tanggal 8 Mei 2024 perihal
      Pelaksanaan Penerapan Penggunaan Data Harga Satuan Pokok yang Bersumber dari Harga
      Pasar dalam Pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi;              
   z. Peraturan Daerah setempat yang berlaku.                           

I.3. Pendanaan (Sumber Biaya)                                           
Pagu anggaran pekerjaan Madrasah PHTC Provinsi Jawa Barat 3 sebesar Rp. 52.036.429.000,00 (Lima

Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Enam Juta Empat ratus Dua Puluh Sembilan Ribu rupiah) pada Tahun
Anggaran 2025-2026.                                                     

I.4. Nama Organisasi Pengguna Jasa                                      
Organisasi pengguna jasa dalam pelaksanaan Madrasah PHTC Provinsi Jawa Barat 3 adalah Satuan Kerja
Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat.                             

I.5. Jangka Waktu Pelaksanaan                                           
Waktu pelaksanaan direncanakan selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender dihitung sejak

diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).                          

I.6. 2.1. Lingkup Wilayah/ Lokasi kegiatan                              

Ruang lingkup wilayah Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jawa Barat 3 adalah:

      NAMA LOKASI MADRASAH  KECAMATAN        KAB./KOTA                  
      MTSN KOTA BOGOR       BOGOR UTARA     KOTA BOGOR                  
      MAN 5 BOGOR         PARUNG PANJANG     KAB BOGOR                  

      MTSN 2 KOTA BEKASI      JATIASIH      KOTA BEKASI                 
      MTSN 3 BEKASI          SUKAKARYA       KAB BEKASI                 
      MTSN 1 BEKASI            SETU          KAB BEKASI                 
      MTSN 6 KARAWANG         PEDES        KAB KARAWANG                 
      MIN 2 SUBANG          TAMBAKDAHAN     KAB SUBANG                  
      MIN 1 SUBANG          PAMANUKAN       KAB SUBANG                  
      MTSN 5 SUBANG          COMPRENG       KAB SUBANG                  

      MTSN 4 SUBANG         PUSAKAJAYA      KAB SUBANG