IndoTender

Pengawasan Teknis Nabire 2.2 ( Pembangunan Jembatan Ruas Nabire - Wanggar - Kwatisore)

Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 75208064
Date: 2 November 2021
Year: 2022
KLPD: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Work Unit: Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua Jayapura
Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Method: Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Contract Type: Waktu Penugasan
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 1,785,603,000
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 1,785,603,000
Winner (Pemenang): PT Puri Dimensi
NPWP: 018227900441000
RUP Code: 30317362
Work Location: RUAS JALAN NABIRE - WANGGAR - KWATISORE - Nabire (Kab.)
Participants: 37
Applicants
Administrative Score (SA)Reason
PT Bintang Inti Rekatama
0015845274804000Rp 1,441,869,00081.7885.42-
PT Puri Dimensi
0018227900441000Rp 1,461,023,30086.7389.12-
PT Duta Dwi Cipta Konsultan
0022822985952000Rp 1,473,340,00083.686.45-
PT Wadah Dirham Konsultan
0020959979952000----
PT Transka Dharma Konsultan
0015316136429000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Fais Karya Konsultan
0926482654805000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Secon Dwitunggal Putra
0011191632424000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Celebes Sarana Jasa
00*6**6****05**0---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Kogas Driyap Konsultan
0013456629017000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat). Tidak ada saham kepemilikan OAP pada perusahaan tersebut.
PT Ciriatama Nusawidya Consult
0015464290061000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Abdih Mulia Daya
0023089444805000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Wiratama Konsulindo
0022821060952000---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Bintang Malta Konsultan
0864039003801000---Tidak Konfirmasi dan Menghadiri Pembuktian kualifikasi
Duta Pratama Cipta
00*2**3****15**1---Tidak Melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Lain dan IKP 13.3.a. Peserta wajib melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua. (Perpres 17 Tahun 2019 Pasal 1 Nomor 13 Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat).
PT Arci Pratama Konsultan
0810891010805000----
PT Bina Index Consult
0016222713423000---Tidak Konfirmasi dan Menghadiri Pembuktian kualifikasi
PT Retro Hasyirindo Consultant
0021375894955000---Tidak Konfirmasi dan Menghadiri Pembuktian kualifikasi
PT Pillar Pusaka Inti
0016785727013000----
Mandiri Cakti Consultindo
0016158834952000----
PT Manggala Karya Bangun Sarana
0807755970528000----
PT Ramadayani Mitramulya
0014991749952000----
PT Jakarta Rencana Selaras
0018633735064000----
PT Petra Penida Energi Indonesia
0719817025432000----
PT Berlian Jaya Mandiri Konsultan
0011008109124000----
PT Winsolusi Konsultan
0028689933027000----
PT Anugerah Kridapradana
0013338884064000----
PT Prima Jaya Konsulindo
0422061937722000----
PT Jasaplant Perassyantha
0016147266722000----
PT Anggara Saputra Konsultan
0762518967952000----
PT Nasuma Putra
0011187002429000----
PT Fendel Structure Engineering
0032415804822000----
PT Cipta Dimensi Engineering
0024532491952000----
PT Media Architects And Engineers
0014991798952000----
PT Arphala Wiratama Consultant
0016910150805000----
PT Anugerah Maesa Lestari
0028684009821000----
PT Gunung Giri Engineering Consultant
0961174240526000----
PT Garis Putih Sejajar
0016222481445000----
Tenders also won by PT Puri Dimensi
Authority
25 November 2020Pengukuran, Pemetaan Dan Informasi Bidang Tanah Ptsl Fase IV (Lot 1,Lot 2, Lot 3, Lot 4, :Lot 5, Lot 6, Lot 7) Provinsi Sumatera SelatanKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNRp 51,100,437,420
8 July 2020Pembuatan Peta Situasi Batas Kawasan Hutan Di Jambi (Pihak Ketiga), Pembuatan Peta Situasi Batas Kawasan Hutan Di Kalimantan Barat (Pihak Ketiga), Pembuatan Peta Situasi Batas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Pihak Ketiga), Pembuatan Peta Situasi Batas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Timur (Pihak Ketiga), Pembuatan Peta Situasi Batas Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Selatan (Pihak Ketiga)Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNRp 44,514,899,000
31 October 2016Core Team Ct01Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 5,000,000,000
9 November 2018Pengawasan Teknis Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Passvaley - Elelim II (Myc)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 4,248,800,000
30 April 2018Pengadaan Pekerjaan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Kota Administrasi Jakarta Timur ( Paket 2 )Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNRp 3,504,960,000
12 December 2016Pengawasan Teknis Jayawijaya 5 (Pembangunan Jalan Dan Jembatan)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 3,439,264,000
22 March 2019Peningkatan Jalan Lajur Busway Di Provinsi DKI Jakarta (Pengawasan)Pemerintah Daerah Provinsi DKI JakartaRp 3,148,650,000
16 November 2016Pengawasan Jalan Preservasi Buyat-Molobog-Onggunoi, Presevasi Rekonstruksi Matali-Torosik-Onggunoi-Pinolosian-Molibagu, Preservasi Pelebaran Jalan Mamalia-Taludaa-Molibagu-DoloduoKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 2,964,885,000
23 November 2015Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Serui 1Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 2,829,152,000
12 December 2016Pengawasan Teknis Puncak Jaya 2 (Jembatan)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 2,682,691,000