Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Prasarana Pendidikan Universitas Tadulako Fase III

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PRASARANA PENDIDIKAN               
                   UNIVERSITAS TADULAKO FASE III                        

1. LATAR BELAKANG                                                       
   A. Pendahuluan                                                       

       Gempa bumi 7,4 SR yang mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018
     silam masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah bagi Pemerintah dalam upaya pengembalian fungsi

     ekonomi rakyat. Kerusakan pada sektor permukiman dan sosial seperti bangunan Pendidikan, Kesehatan
     dan kantor pelayanan publik, mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat di lokasi terdampak.

        Untuk itu, kebutuhan pembangunan kembali menjadi prioritas Pemerintah dan Masyarakat terdampak.
     Saat ini pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dalam tahap penyelesaian berikut dengan fasilitas

     pendukungnya, begitu juga dengan Fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan dan fasilitas lainnya yang
     mengalami kerusakan akibat bencana.                                

        Berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
     Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya,

     Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab diantaranya melaksanakan
     rehabilitasi dan rekonstruksi Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, penunjang perekonomian dan prasarana
     dasar. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas tersebut di atas, serta mendampingi

     dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swadaya oleh
     masyarakat maupun kontraktual.                                     

       Dalam hubungannya dengan rencana induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa
     Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk melaksanakan dan mengimplementasikan program

     rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan hunian di daerah terpilih yang terdampak bencana
     Kementerian PUPR adalah institusi pelaksana proyek di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya dan

     Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Pemerintah akan mendukung upaya pemulihan pasca
     bencana di Sulawesi Tengah melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana Pendidikan dan Kesehatan.

     Pemulihan ini sebagai upaya untuk mengurangi potensi kerugian manusia sektor pendidikan dan
     kesehatan selama gempa bumi di masa yang akan datang dan peristiwa bencana lainnya dengan

     perencanaan yang berbasis pengurangan risiko bencana.              
       Khususnya bangunan-bangunan gedung dalam kampus Universitas Tadulako, dimana bangunan ini
     terdampak bencana gempa tahun 2018, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan ringan dan sedang yang

     memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi.                          
   B. Dasar Hukum                                                       
     •  Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

     •  Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung      

     •  Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana
        perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015   
     •  Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28

        Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;                             
     •  Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

     •  Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
     •  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang

        Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;   
     •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

        Negara;                                                         
     •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar

        Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa
        Konsultansi Konstruksi;                                         

     •  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan
        Kemudahan Bangunan Gedung;                                      

     •  Peraturan dan standar-standar teknis seperti: PBI, SKBI, SKSNI, dan SNI.
     •  Peraturan-peraturan Daerah setempat yang berlaku.               

2. MAKSUD DAN TUJUAN                                                    

   Maksud dari kegiatan ini merupakan petunjuk bagi penyedia jasa konstruksi yang memuat masukan, dasar,
   kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam

   pelaksanaan tugas pelaksanaan konstruksi. Tujuannya adalah bahwa dengan penugasan ini diharapkan
   Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran

   yang memadai sesuai dengan KAK ini.                                  

3. SASARAN                                                              
   Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dan terfungsikannya kembali sarana dan

   prasarana Gedung Universitas Tadulako khususnya Gedung Pertemuan/Eksibisi, Gedung Perkuliahan serta
   Gedung penunjang laboratorium sebagai upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar mahasiswa.