Penanganan Kemiskinan Ekstrim Bidang Air Minum Dan Sanitasi Desa Yahadian Kecamatan Kais, Kabupaten Sorong Selatan

			Reason
CV Sakiki Interprise	0017279092955000	Rp 5,164,336,000	-
CV Fasin Mandiri	0412724148951000	-	-
Banula Mandiri, CV	0030049936955000	-	-
CV Papua Jaya Konstruksi	0662056571955000	Rp 5,679,745,000	1) Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Adhe Bondan Yustinian yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu dengan CV. Ghina Jaya Sulbarindo pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))
CV Aang Konstruksi	0782*050	-	-
CV Jaya Mandiri	0029750734807000	Rp 5,478,371,213	1) Sertifikat Standar belum terverifikasi dan Peserta tidak menyampaikan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi (BAB VIII. B.3. a. 2)) 2) a.Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1) b.Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2) c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO dan subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
CV Sinar Saronde Lestari	0867478117822000	Rp 5,164,336,000	1) Peserta tidak menyertakan SBU yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan serta Addendumnya 2) a. Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1); b..Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2); c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Gorontalo, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap."
Rodeak Jaya Mandiri	0800814923951000	Rp 5,167,540,172	1) Peserta tidak menyertakan sertifikat standar sehingga tidak memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi (BAB VIII. B.3) 2) Peserta tidak menyertakan SBU yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan serta addendumnya 3) Pengalaman Badan Usaha yang disertakan tidak tercantum dalam SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman (BAB III. 43) 4) Teknis : Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Rizki Rizal yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu oleh CV. Hawuning Buwana pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))
CV Ghina Jaya Sulbarindo	0433003530813000	Rp 5,809,881,439	1) Peserta tidak menyertakan sertifikat standar sehingga tidak memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi (BAB VIII. B.3) 2) a. Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1) b.Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2) c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Sulawesi Barat, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap. 4) Teknis : Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Adhe Bondan Yustinian yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu dengan CV. Papua Jaya Konstruksi pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))"
CV Doreri Makmur	0839328259955000	Rp 5,164,336,000	1) Berdasarkan hasil klarifikasi personel pada SIPBJ dan kepada Pengguna Jasa, Personel Manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Alim Arianto yang ditawarkan oleh peserta masih terikat kontrak pada paket lain (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(14))
Hawuning Buwana	0530662162955000	Rp 4,970,017,328	1) Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Rizki Rizal yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu oleh CV. Rodeak Jaya Mandiri pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))
CV Gema Sangkakala	0723*540	-	-
PT Enviro Energi Lestari	0966163545013000	-	-
CV Sembra Jaya Abadi	0913810594951000	-	-
PT Sumber Tiga Jaya	0937903367616000	-	-
PT Patra Geoteksindo Jaya	0961*350	-	-
Umbul Siti	0018898395511000	-	-
CV Bippon Bey	0929122752955000	-	-
CV Ofroka Mendes	0750638777955000	-	-
Montoru Wam	0458*550	-	-
Hasta Purwa Mandiri	0732263173951000	-	-
Urlatu Papua	0864734785951000	-	-
CV Sumber Cagar Raya	0028589711951000	-	-
CV Bearland Konsultan	0411268576955000	-	-
CV Farida Bakti	0842134975942000	-	-
PT Rizanelivo Papua Permai	0316749837955000	-	-
CV Papua Cerdas Mandiri	0955*520	-	-
CV Aprillio Konstruksi Indonesia	0412111494604000	-	-
CV Arbasina Abadi	0674*510	-	-
CV Sasar Papua Utama	0900977869955000	-	-
CV Quality Utama	0810938126311000	-	-
CV Sazi Bertuah	0843*140	-	-
CV Hosanna Pratama Mandiri	0859140964952000	-	-
PT Prima Abadi Makasio	0015373822821000	-	-
CV Mitra Papua	0750943672951000	-	-
CV We Weworu Mulawana	0729750299951000	-	-
CV Tpk Anugrah Papua	0717791354951000	-	-

Reason

CV Sakiki Interprise

0017279092955000

Rp 5,164,336,000

CV Fasin Mandiri

0412724148951000

Banula Mandiri, CV

0030049936955000

CV Papua Jaya Konstruksi

0662056571955000

Rp 5,679,745,000

1) Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Adhe Bondan Yustinian yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu dengan CV. Ghina Jaya Sulbarindo pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))

CV Aang Konstruksi

07*8**2****05**0

CV Jaya Mandiri

0029750734807000

Rp 5,478,371,213

1) Sertifikat Standar belum terverifikasi dan Peserta tidak menyampaikan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi (BAB VIII. B.3. a. 2)) 2) a.Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1) b.Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2) c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO dan subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.

CV Sinar Saronde Lestari

0867478117822000

Rp 5,164,336,000

1) Peserta tidak menyertakan SBU yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan serta Addendumnya 2) a. Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1); b..Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2); c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Gorontalo, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap."

Rodeak Jaya Mandiri

0800814923951000

Rp 5,167,540,172

1) Peserta tidak menyertakan sertifikat standar sehingga tidak memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi (BAB VIII. B.3) 2) Peserta tidak menyertakan SBU yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan serta addendumnya 3) Pengalaman Badan Usaha yang disertakan tidak tercantum dalam SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman (BAB III. 43) 4) Teknis : Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Rizki Rizal yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu oleh CV. Hawuning Buwana pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))

CV Ghina Jaya Sulbarindo

0433003530813000

Rp 5,809,881,439

1) Peserta tidak menyertakan sertifikat standar sehingga tidak memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi (BAB VIII. B.3) 2) a. Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1) b.Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2) c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Sulawesi Barat, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap. 4) Teknis : Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Adhe Bondan Yustinian yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu dengan CV. Papua Jaya Konstruksi pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))"

CV Doreri Makmur

0839328259955000

Rp 5,164,336,000

1) Berdasarkan hasil klarifikasi personel pada SIPBJ dan kepada Pengguna Jasa, Personel Manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Alim Arianto yang ditawarkan oleh peserta masih terikat kontrak pada paket lain (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(14))

Hawuning Buwana

0530662162955000

Rp 4,970,017,328

1) Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Rizki Rizal yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu oleh CV. Rodeak Jaya Mandiri pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))

CV Gema Sangkakala

07*2**3****54**0

PT Enviro Energi Lestari

0966163545013000

CV Sembra Jaya Abadi

0913810594951000

PT Sumber Tiga Jaya

0937903367616000

PT Patra Geoteksindo Jaya

09*6**1****35**0

Umbul Siti

0018898395511000

CV Bippon Bey

0929122752955000

CV Ofroka Mendes

0750638777955000

Montoru Wam

04*5**8****55**0

Hasta Purwa Mandiri

0732263173951000

Urlatu Papua

0864734785951000

CV Sumber Cagar Raya

0028589711951000

CV Bearland Konsultan

0411268576955000

CV Farida Bakti

0842134975942000

PT Rizanelivo Papua Permai

0316749837955000

CV Papua Cerdas Mandiri

09*5**5****52**0

CV Aprillio Konstruksi Indonesia

0412111494604000

CV Arbasina Abadi

06*7**4****51**0

CV Sasar Papua Utama

0900977869955000

CV Quality Utama

0810938126311000

CV Sazi Bertuah

08*4**3****14**0

CV Hosanna Pratama Mandiri

0859140964952000

PT Prima Abadi Makasio

0015373822821000

CV Mitra Papua

0750943672951000

CV We Weworu Mulawana

0729750299951000

CV Tpk Anugrah Papua

0717791354951000

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                         
Penanganan Kemiskinan Ekstrim Bidang Air Minum dan Sanitasi Desa Yahadian Kecamatan Kais, Kabupaten
                           Sorong Selatan                              
                         YANG TERDIRI DARI:                            

    URAIAN SINGKAT                                                     
         Penanganan Kemiskinan Ekstrim Bidang Air Minum dan Sanitasi Desa Yahadian Kecamatan Kais,
    Kabupaten Sorong Selatan merupakan kegiatan:                       
    •  Penanganan Kawasan Kemiskinan Ekstrim;                          
    •  Pemenuhan cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Sorong Selatan melalui pembangunan SPAM
       di Desa Yahadian Kecamatan Kais                                 
    •  Pemenuhan stop buang air besar sembarangan di Kabupaten Sorong Selatan melalui pembangunan
       bilik toilet di Desa Yahadian Kecamatan Kais                    

    LINGKUP KEGIATAN:                                                  

        ●  Pekerjaan Persiapan              : 1 Paket;                 
        ●  Pekerjaan SMK3                   : 1 Paket;                 
        ●  Pekerjaan Unit Air Baku                                     
           Pembuatan Sumur Bor              : 1 Unit;                  
        ●  Pekerjaan Perpipaan Transmisi                               
           P/P. Pipa HDPE ND 63 PN 10       : 300 Meter;               
        ●  Pekerjaan Pipa Distribusi                                   
           P/P Pipa HDPE ND 63 PN 10        : 1.900 Meter;             
        ●  Pekerjaan Pembangunan Menara Reservoir 24 M3 : 1 Unit       
        ●  Pekerjaan Mekanikal Elektrikal   : 1 Paket;                 
           P/P. Pompa Solar Sel Q = 1 L/det, H = 90 M : 1 Unit;        
        ●  Pekerjaan Pembuatan Sambungan Rumah : 117 Unit;             
        ●  Pekerjaan Penyelesaian           : 1 Paket;                 
        ●  Pekerjaan Bilik Toilet           : 84 Unit                  
        ●  Pekerjaan Septictank dan Resapan : 84 Unit                  
        ●  Pekerjaan Perangkap Lengkap      : 84 Unit                  
        ●  Pekerjaan Penyelesaian           : 84 Unit                  
                                     Manokwari, 26 Juni 2023           

                              Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman
                                      Provinsi Papua Barat             
                                PPK Pengembangan Kawasan Permukiman    

                               Muhammad Setiawan Trihabibie, ST., MESD 
                                    NIP. 199112242015031002

		Authority
28 February 2023	Pembangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas Iib - Kota Sorong	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 10,000,000,000
20 April 2022	Pembangunan Jalan Waryori - Wasirawi Distrik Masni	Provinsi Papua Barat	Rp 9,720,000,000
2 July 2021	Peningkatan Jalan Wisata Pantai Sasie	Provinsi Papua Barat	Rp 4,814,800,000
2 February 2022	Pembangunan Jembatan Gantung Syujak III	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 4,000,000,000
13 August 2019	Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Werabuan Distrik Wartutin Paket 1	Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat	Rp 3,700,000,000
18 January 2019	Pembangunan Broncaptering Kali Dingin Kapasitas 2,5 L/Det Untuk Kawasan Rawan Air Inggramui Kabupaten Manokwari	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,500,000,000
8 November 2020	Pembangunan Jalan Wisata Pantai Sasie	Provinsi Papua Barat	Rp 2,420,000,000
2 August 2021	Renovasi Gedung Kantor Lantai 2 (Dua) Da Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Manokwari	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Rp 2,367,764,000
7 July 2021	Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Yarmatum Distrik Sough Jaya	Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondamah	Rp 2,341,170,000
21 December 2015	Pembangunan Spam 2,5 L/Det Kawasan Sfagyo, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 2,000,000,000

Authority

28 February 2023

Pembangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas Iib - Kota Sorong

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rp 10,000,000,000

20 April 2022

Pembangunan Jalan Waryori - Wasirawi Distrik Masni

Provinsi Papua Barat

Rp 9,720,000,000

2 July 2021

Peningkatan Jalan Wisata Pantai Sasie

Provinsi Papua Barat