IndoTender

Penanganan Kemiskinan Ekstrim Bidang Air Minum Dan Sanitasi Desa Yahadian Kecamatan Kais, Kabupaten Sorong Selatan

Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 85816064
Date: 25 June 2023
Year: 2023
KLPD: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Work Unit: Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat
Procurement Type: Pekerjaan Konstruksi
Method: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Contract Type: Harga Satuan
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 6,455,420,000
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 6,455,420,000
Winner (Pemenang): CV Sakiki Interprise
NPWP: 017279092955000
RUP Code: 43841995
Work Location: KAB. SORONG SELATAN - Sorong Selatan (Kab.)
Participants: 37
Applicants
Reason
CV Sakiki Interprise
0017279092955000Rp 5,164,336,000-
CV Fasin Mandiri
0412724148951000--
Banula Mandiri, CV
0030049936955000--
CV Papua Jaya Konstruksi
0662056571955000Rp 5,679,745,0001) Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Adhe Bondan Yustinian yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu dengan CV. Ghina Jaya Sulbarindo pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))
CV Aang Konstruksi
07*8**2****05**0--
CV Jaya Mandiri
0029750734807000Rp 5,478,371,2131) Sertifikat Standar belum terverifikasi dan Peserta tidak menyampaikan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi (BAB VIII. B.3. a. 2)) 2) a.Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1) b.Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2) c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO dan subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
CV Sinar Saronde Lestari
0867478117822000Rp 5,164,336,0001) Peserta tidak menyertakan SBU yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan serta Addendumnya 2) a. Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1); b..Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2); c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Gorontalo, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap."
Rodeak Jaya Mandiri
0800814923951000Rp 5,167,540,1721) Peserta tidak menyertakan sertifikat standar sehingga tidak memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi (BAB VIII. B.3) 2) Peserta tidak menyertakan SBU yang sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan serta addendumnya 3) Pengalaman Badan Usaha yang disertakan tidak tercantum dalam SIMPAN sehingga tidak dapat dievaluasi sebagai pengalaman (BAB III. 43) 4) Teknis : Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Rizki Rizal yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu oleh CV. Hawuning Buwana pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))
CV Ghina Jaya Sulbarindo
0433003530813000Rp 5,809,881,4391) Peserta tidak menyertakan sertifikat standar sehingga tidak memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi (BAB VIII. B.3) 2) a. Tidak ada kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) ;Tidak sesuai dengan (Bab VIII 8.b.1) b.Direktur Utama Tidak Dijabat Oleh OAP;Tidak Sesuai dengan (Bab VIII 8.b.2) c.Tidak ada pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% apabila berjumlah gasal dan minimal 50% apabila berjumlah genap ;Tidak sesuai dengan( Bab VIII 8.b.3); 3) Peserta berasal dari Pelaku Usaha luar Provinsi Papua Barat yaitu , Provinsi Sulawesi Barat, sehingga berlaku ketentuan wajib berKSO atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua (Provinsi Papua Barat). Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka: a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua; b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. Namun demikian berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 3.10 Untuk Usaha Kecil tidak dapat melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dan Dokumen Pemilihan Bab IX. Rancangan Kontrak, II. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 59.4, Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain. Sehingga Pelaku Usaha Non Papua (Provinsi Papua Barat) yang mengikuti tender ini tidak memenuhi persyaratan (KSO dan Subkon). Adapun persyaratan untuk Pelaku Usaha Papua berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua Barat); 2. Pembuktian Pelaku Usaha Papua : a. jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen); b. Direktur Utama dijabat oleh OAP; c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap. 4) Teknis : Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Adhe Bondan Yustinian yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu dengan CV. Papua Jaya Konstruksi pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))"
CV Doreri Makmur
0839328259955000Rp 5,164,336,0001) Berdasarkan hasil klarifikasi personel pada SIPBJ dan kepada Pengguna Jasa, Personel Manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Alim Arianto yang ditawarkan oleh peserta masih terikat kontrak pada paket lain (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(14))
Hawuning Buwana
0530662162955000Rp 4,970,017,3281) Personel manajerial dengan jabatan Pelaksana a/n Rizki Rizal yang ditawarkan, telah diusulkan lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda yaitu oleh CV. Rodeak Jaya Mandiri pada tender yang sama, sehingga peserta yang menawarkan personel manajerial tersebut digugurkan (BAB III. IKP 28.14.b.2).c.(12))
CV Gema Sangkakala
07*2**3****54**0--
PT Enviro Energi Lestari
0966163545013000--
CV Sembra Jaya Abadi
0913810594951000--
PT Sumber Tiga Jaya
0937903367616000--
PT Patra Geoteksindo Jaya
09*6**1****35**0--
Umbul Siti
0018898395511000--
CV Bippon Bey
0929122752955000--
CV Ofroka Mendes
0750638777955000--
Montoru Wam
04*5**8****55**0--
Hasta Purwa Mandiri
0732263173951000--
Urlatu Papua
0864734785951000--
CV Sumber Cagar Raya
0028589711951000--
CV Bearland Konsultan
0411268576955000--
CV Farida Bakti
0842134975942000--
PT Rizanelivo Papua Permai
0316749837955000--
CV Papua Cerdas Mandiri
09*5**5****52**0--
CV Aprillio Konstruksi Indonesia
0412111494604000--
CV Arbasina Abadi
06*7**4****51**0--
CV Sasar Papua Utama
0900977869955000--
CV Quality Utama
0810938126311000--
CV Sazi Bertuah
08*4**3****14**0--
CV Hosanna Pratama Mandiri
0859140964952000--
PT Prima Abadi Makasio
0015373822821000--
CV Mitra Papua
0750943672951000--
CV We Weworu Mulawana
0729750299951000--
CV Tpk Anugrah Papua
0717791354951000--
Tenders also won by CV Sakiki Interprise
Authority
28 February 2023Pembangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas Iib - Kota SorongKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 10,000,000,000
20 April 2022Pembangunan Jalan Waryori - Wasirawi Distrik MasniProvinsi Papua BaratRp 9,720,000,000
2 July 2021Peningkatan Jalan Wisata Pantai SasieProvinsi Papua BaratRp 4,814,800,000
2 February 2022Pembangunan Jembatan Gantung Syujak IIIKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 4,000,000,000
13 August 2019Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Werabuan Distrik Wartutin Paket 1Pemerintah Daerah Provinsi Papua BaratRp 3,700,000,000
18 January 2019Pembangunan Broncaptering Kali Dingin Kapasitas 2,5 L/Det Untuk Kawasan Rawan Air Inggramui Kabupaten ManokwariKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 2,500,000,000
8 November 2020Pembangunan Jalan Wisata Pantai SasieProvinsi Papua BaratRp 2,420,000,000
2 August 2021Renovasi Gedung Kantor Lantai 2 (Dua) Da Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi ManokwariKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIRp 2,367,764,000
7 July 2021Pembangunan Jaringan Air Bersih Kampung Yarmatum Distrik Sough JayaPemerintah Daerah Kabupaten Teluk WondamahRp 2,341,170,000
21 December 2015Pembangunan Spam 2,5 L/Det Kawasan Sfagyo, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong SelatanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRp 2,000,000,000