URAIAN SINGKAT
SURVEY DAN PERENCANAAN TEKNIS REVITALISASI MADRASAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN 15
1. Latar Belakang
Sarana dan prasarana satuan pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh
terhadap terlaksananya proses pendidikan yang nyaman dan berkualitas. Sarana dan
prasarana pendidikan yang memadai dapar mendukung proses belajar mengajar dan
meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kekurangan sarana dan prasarana dapat
menghambat proses belajar dan pengajaran. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih
menghadapi kurangnya sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta layanan akses
pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.
Kurangnya sarana dan prasarana salah satunya dapat dilihat dari kondisi ruang kelas.
Berdasarkan data DAPODIK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
dan EMIS Kementerian Agama per 15 April 2023, masih terdapat 510.094 ruang kelas
Rusak Sedang-Berat (21,84%).
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 bahwa Provinsi Selatan memiliki total
sebanyak 19.822 sekolah yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi
Sulawesi Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat banyak sekolah dan madrasah yang
mengalami kerusakan. Melihat kondisi permasalahan yang sedemikian kompleks maka
dibutuhkan strategi penanganan khusus dan efisien, isu ini menjadi penting dikarenakan
kondisi kerusakan tersebut sudah sering terjadi dan mengakibatkan gangguan kegiatan
belajar mengajar.
Kondisi permasalahan diatas menjadi dasar bahwa perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan perlu dilakukan dan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
RPJMN 2025 – 2029. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sekolah
dilakukan secara kolaboratif melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dasar Hukum
1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6) Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2024;
7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka
Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
9) Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi.
10) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
11) Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Penyedia.
12) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Kewajaran
Harga;
13) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan
Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
14) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 602 Tahun 2023 tentang Batas Minimum Nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi;
15) Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2024 tentang Susunan Tenaga Ahli
Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perancangan Melalui Penyedia Jasa Perancanganan
Konstruksi;
16) Surat Menteri PUPR Nomor : PA0101-Mn/2075 Hal Pengendalian Penggunaan
Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17) Surat Menteri PUPR Nomor : PA0106-Mn/233 Hal Penerapan Sistem Informasi
Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
18) Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Standardisasi Desain dan Penilaian Kerusakan Sekolah dan Sekolah;
19) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
20) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PA 0106-DK/334 tanggal 8 Mei
2024 perihal Pelaksanaan Penerapan Penggunaan Data Harga Satuan Pokok yang
Bersumber dari Harga Pasar dalam Pelaksanaan Tender Pekerjaan Konstruksi;
21) Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : PB 0401-DK/558 tanggal 8 Juli
2024 hal Tindak Lanjut Proses Pengadaan Jasa Konstruksi atas Gangguan Layanan
pada Sistem Informasi Pendukung PBJ (SIMPAN, SIKI, SIMPK dan SIPASTI) di
Kementerian PUPR
3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi konsultan
perencana dalam melakukan survei identifikasi kerusakan sekolah mengklasifikasikan
tingkat kerusakan dari segi struktur, arsitektur, dan utilitas sehingga didapat kategori
rusak ringan, sedang, berat, sebagai acuan penanganan dan penyusunan Detail
Engineering Design (DED) yang memuat masukan asas, kriteria, proses, dan keluaran
yang harus terpenuhi. Terciptanya dokumen perencana dengan mutu dan kualitas
yang baik serta dapat diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi perlu menjadi
perhatian dan diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas sebagai Konsultan
Perencanaan sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk
menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
Tujuan dari kegiatan ini adalah, agar dokumen perencanaan teknis yang disusun sesuai
dengan tahapan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, dan tahapan perencanaan dapat
berjalan dengan efektif efisien baik dari sisi teknis dan waktu pelaksanaannya, serta dapat
dimanfaatkan untuk pelaksanaan fisik yang nantinya akan diserahterimakan secara
pusat pendidikan sekolah dasar hingga menengah. Keluaran yang diharapkan dari
kegiatan ini, antara lain :
a. Tersusunnya dokumen hasil survey identifikasi penilaian kerusakan bangunan
gedung sekolah
b. Tersusunnya Rencana Anggaran Biaya yang kompetitif sesuai dengan standar satuan
harga setempat, sebagai acuan implementasi fisik;
c. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design (DED)
berdasarkan lokasi prioritas;
d. Penyusunan rencana kerja dan syarat pelaksanaan fisik Perencanaan Teknis Kegiatan
Prasarana Strategis.
4. Sasaran
Sasaran Revitalisasi
- Satuan pendidikan negeri : TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, SLB, &
SKB
- Satuan pendidikan swasta : SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, SLB, serta
TK/RA/BA akreditasi A atau B dan PKBM akreditasi A atau B
5. Lokasi Pekerjaan
NO NAMA MADRASAH KAB/KOTA
1 MAS Biharul Ulum MA Arif Pinrang
2 MIS Guppi Bolong Enrekang
3 MIS Guppi Balombong Enrekang
4 MTSN 4 Enrekang Enrekang
6. Sumber Pendanaan
Biaya Pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran DIPA Direktorat Jenderal
Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
Strategis Sulawesi Selatan dengan nilai PAGU sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dan HPS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) termasuk pajak-pajak dan
pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.