Fungsionalisasi Spam Kpp Papua Barat Daya

1. Gambaran Umum                                                        
                                                                          
     Akses air minum nasional masih didominasi oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
     bukan jaringan perpipaan. Berdasarkan baseline, hingga akhir tahun 2023, cakupan
     pelayanan air minum layak mencapai 91,72%. Masih terdapat gap sekitar 8,28% untuk
     mencapai universal access, baik melalui Jaringan Perpipaan (JP), maupun Bukan
     Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi. Selain itu, capaian akses jaringan perpipaan
     sampai dengan akhir tahun 2023, baru mencapai 19.76%, sehingga dibutuhkan upaya
     untuk melakukan percepatan sambungan rumah dalam mengejar 30,45% target akses
                                                                          
     jaringan perpipaan di tahun 2024. Sementara berdasarkan buku kinerja BUMD Air Minum
     Tahun 2023, secara nasional angka idle capacity masih cukup tinggi, yakni 26.963 l/detik.
     Hal tersebut tentunya menjadi potensi dalam percepatan penyediaan air minum melalui
     peningkatan cakupan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) terkait
     pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang
     Pembentukan Provinsi Barat Daya. Bahwasannya untuk mencapai cita-cita dan tujuan
     Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil,
     makmur, dan sejahtera perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua
     Barat.Pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan aspirasi
                                                                          
     masyarakat Papua Barat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, penigkatan
     pelayanan publik,dan kesejahteraan masyarakat serta mengangat harkat dan martabat
     orang Asli Papua. Pembentukan Provinsi baru di Papua Barat merupakan salah satu
     upaya dalam menata daerah dan merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan
     pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control)
     pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola
     pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,
     memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik
                                                                          
     Indonesia. Dalam melaksanakan otonomi daerah provinsi baru di Papua Barat perlu
     melakukan berbagai upaya peningkatan salah satunya merupakan akses air minum.
     Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka dianggap perlu dilakukan pembangunan SPAM
     di Kawasan KIPP Provinsi Papua Barat Daya dan telah dilaksanakan pada tahun 2024
     dan kemudian akan dilajutkan Kembali di tahun anggaran 2025.         
                                                                          
                                                                          
A. TUJUAN                                                                 
  Pelaksanaan Fungsionalisasi SPAM KPP Papua Barat Daya bertujuan untuk memenuhi
                                                                          
  kebutuhan air minum di wilayah pelayanan SPAM di Daerah Otonomi Baru (DOB)
  khususnya Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP).                             
                                                                          
B. SASARAN                                                                
                                                                          
  Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan fasilitas/prasarana air minum di wilayah
  pelayanan SPAM sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan air minum di Kawasan Pusat
  Pemerintahan (KPP).                                                     
                                                                          
                                                                          
C. LINGKUP KEGIATAN                                                       
  Lingkup kegiatan Fungsionalisasi SPAM KPP Papua Barat Daya meliputi:    
   1. Pekerjaan Persiapan                                                 
                                                                          
   2. Pekerjaan SMK3                                                      
   3. Pekerjaan Perpipaan                                                 
   4. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal                                      
   5. Pekerjaan Pelindung Pressure Filter                                 
   6. Pekerjaan Reservoar                                                 
   7. Pekerjaan Penyelesaian                                              
                                                                          
                                                                          
                                                                          
D. SUMBER PENDANAAN                                                       
  Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana APBN Rupiah Murni Tahun Anggaran 2025
  dalam DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Papua
  Barat, dengan nilai pagu sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Metode
                                                                          
  Pemilihan Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi.                      
                                                                          
E. PEKERJAAN UTAMA                                                        
  1. Pekerjaan Perpipaan