KERANGKA ACUAN KERJA
( K A K )
PAKET PEKERJAAN
NAMA PAKET : PAKET 24 : PENGAWASAN TEKNIS PERGANTIAN
JEMBATAN
PROVINSI : JAMBI
Tahun Anggaran 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TRAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
B A L A I P E L A K S A N A A N J A L A N N A S I O N A L J A M B I
SATKER PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Jl. MT. Haryono No. 14 Telanai Pura Kota Jambi, Telp. 0741-63808 e-mail : P3jj_jambi@yahoo.com
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2024
Kementerian/Lembaga : (003) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Marga
Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Jalan
Nasional
Sasaran Kegiatan : Tingkat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan Jalan Nasional
Indikator Kinerja : 1. Pemeliharaan Jalan Nasional
Kegitan 2. Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional
Klasifikasi Rincian : 1. CBR Dukungan Teknis
Output (KRO)
Indikator KRO : 1. CBR Dukungan Teknis
Volume : 1. 309. Pengawasan Teknik
Satuan Ukur : 1. Dok
Alokasi Dana : Rp. 1.035.297.000,00
KERANGKA ACUAN KERJA
1. Latar Direktorat Jenderal Bina Marga, yang diwakili oleh Pejabat
Belakang Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK), bermaksud
mengadakan pekerjaan jalan di Provinsi Jambi. Untuk itu, PPK
akan mengadakan perjanjian pekerjaan konstruksi yang akan
dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi Pelaksana Pekerjaan
(selanjutnya disebut Penyedia Konstruksi) yang dilibatkan dalam
pelaksanaan pekerjaan ini selama jangka waktu tertentu.
Guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai
dengan kualitas, biaya, jadwal dan persyaratan kontrak lainnya
yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan konstruksi, PPK akan
mengadakan kontrak penyediaan jasa konsultansi pengawasan
dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan (selanjutnya disebut
Konsultan Pengawas) yang dilibatkan selama jangka waktu
tertentu untuk pelaksanaan tugas ini.
Adapun dasar berpikir proyek tersebut adalah sebagai berikut:
a. Jembatan Rengas dan jembatan Temiai, dimana kedua
jembatan tersebut merupakan jembatan yang berada pada
akses jalan nasional yang menghubungkan satu provinsi
dengan provinsi yang lainnya;
b. Adapun berkaitan dengan kerusakan jalan dan jembatan
secara umum semua jenis kerusakan ditemui baik pada
perkerasan aspal maupun perkerasan beton dan bahu jalan;
c. Kondisi jalan saat ini pada beberapa segmen tidak memenuhi
tingkat layanan/level of service (LoS) yang disyaratkan,
misalnya dengan banyak kerusakan jalan yang ditemui atau
kondisi jalan yang kurang sesuai (lebar badan jalan, elevasi,
dll);
d. Hal-hal tersebut menyebabkan biaya transportasi meningkat,
waktu tempuh meningkat, serta jumlah kecelakaan juga
kemungkinan meningkat;
e. Pekerjaan Konstruksi ini bertujuan untuk mengatasi masalah-
masalah yang telah diuraikan di atas melalui pelaksanaan
pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan ruas jalan dan
jembatan terutama pada segmen – segmen yang kinerjanya
rendah;
f. Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan dapat mendukung
pembangunan ekonomi nasional dan setempat, adaptasi
perubahan iklim, mempertahankan LoS yang ada serta
pemulihan LoS yang dipersyaratkan.
2. Maksud Dan Tujuan umum pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan ini
Tujuan adalah menyediakan dukungan teknis dalam pengelolaan,
pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kontrak
pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Konstruksi.
Semua jasa yang disediakan oleh Konsultan Pengawas akan
dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang
ditetapkan serta sejalan dengan peran dan tanggung jawab pihak
lain yang berkepentingan, seperti dijelaskan selanjutnya. Para
Pihak yang berkepentingan di dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri
dari Para Pihak Internal dan Para Pihak Eksternal.
3. Sasaran a. Tujuan utama penugasan ini adalah penyediaan Jasa
Konsultansi untuk pengawasan terhadap pergantian jembatan
Rengas dan pergantian Jembatan Temiai.
b. Pekerjaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
1. Identifikasi dan relokasi utilitas yang ada;
2. Pekerjaan tanah;
3. Perbaikan perkerasan;
4. Pekerjaan drainase;
5. Kendali lalu lintas dan fitur keselamatan;
6. Rambu dan marka.
c. Konsultan Pengawas wajib:
1. Mengurus/mengelola kontrak konstruksi sesuai dengan
Surat Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa;
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan
Mutu (QA) sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, metode
pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi, masa
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan
persyaratanpersyaratan kualitatif dan kuantitatif;
3. Memeriksa material konstruksi serta sumber material yang
diusulkan Penyedia Konstruksi;
4. Memeriksa dokumen Penyedia Konstruksi termasuk
Rencana Pengendalian Mutu, Rencana Manajemen Lalu
Lintas (RMKL), Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi (RK3K), Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan lain-lain sesuai
ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
5. Melaksanakan pengawasan harian terhadap semua kegiatan
di dalam proses konstruksi, termasuk praktik dan prosedur
pengujian material, untuk memastikan kepatuhan
pelaksanaan dan mutu pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
dan spesifikasi teknik;
6. Memantau aspek-aspek Lingkungan, Kesehatan, dan
Keselamatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
7. Memantau aspek-aspek sosial dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi, fokus pada isu-isu pemukiman kembali (jika
ada), kesetaraan gender dan inklusi sosial;
8. Memeriksa pengujian material dan mutu oleh Penyedia
Konstruksi, ketidakpatuhan, lingkungan, laporan kemajuan
serta laporan lainnya;
9. Memeriksa usulan perubahan/variasi Kontrak, dan klaim dari
Penyedia Konstruksi;
10. Mempersiapkan laporan ketidakpatuhan, laporan bulanan,
serta laporan lainnya;
11. Mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Konstruksi sesuai
dengan kewenangan Konsultan Pengawas berdasarkan
Surat Pelimpahan Kewenangan dari Pengguna Jasa; dan
12. Membantu Pengguna Jasa dalam hal mengurus Kontrak
Pekerjaan Konstruksi dengan memberikan masukkan
tentang aspek-aspek yang berada di bawah kewenangan
Pengguna Jasa.
4. Lokasi Lokasi kegiatan Jasa Konsultansi ini dilaksanakan di Jembatan
Pekerjaan Rengas dan Jembatan Temiai
5. Sumber a. Pelaksanaan pekerjaan konsultansi pengawasan proyek ini
Pendanaan didanai oleh APBN Murni Tahun Anggaran 2024 dari
Pemerintah Indonesia, melalui Satuan Kerja (Satker)
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional, Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR).
b. Nilai total Jasa Konsultansi Pengawas Pekerjaan ini adalah Rp.
1.035.297.000,00
6. Nama Dan 6.1. Rincian PPK
Organisasi
a. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dikelola oleh PPK yang
Dan Pejabat
berada di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi
Pembuat
yang selanjutnya disebut Balai.
Komitmen
b. Manajemen dan koordinasi Jasa Konsultansi Pengawas
Pekerjaan dilaksanakan oleh PPK Pengawasan, yang berada
di bawah Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan
Nasional (P2JN).
6.2. Pengaturan Tata Kelola Proyek
a. Koordinasi antara Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan
Satker P2JN berada didalam kewenangan Balai.
b. Sepanjang masa kerjanya, Konsultan Pengawas wajib
bertindak sesuai kewenangan yang
didelegasikan/dilimpahkan kepadanya oleh PPK Pelaksana
sebelum Tanggal Mulai Kerja.
c. Direktur Jenderal Bina Marga memiliki kewenangan untuk
menunjuk/menugaskan Auditor Independen kapan pun
selama Masa Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi,
yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Para Pihak (PPK Pelaksana, PPK Pengawasan, Konsultan
Pengawas, dan Penyedia Konstruksi) yang terkait dengan
Pekerjaan Konstruksi ini.
d. Tata kelola selama pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini
ditampilkan pada Gambar berikut:
6.3. Pengaturan Komunikasi
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau
faksimile dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Konstruksi.
Peran Konsultan Pengawas dalam proses korespondensi resmi
adalah menetapkan ketentuan protokol korespondensi dan
menentukan alat korespondensi yang digunakan dalam masa
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
a. Korespondensi di dalam Pekerjaan Konstruksi menggunakan
beberapa istilahistilah sebagai berikut:
1) Pengirim adalah Para Pihak yang menyampaikan
informasi kepada Para Pihak lainnya;
2) Penerima Utama adalah Para Pihak yang menjadi tujuan
tersampaikannya informasi;
3) Pihak Terkait adalah Para Pihak yang terkait dengan
informasi yang disampaikan.
b. Korespondensi resmi mencakup laporan, pemberitahuan,
permohonan, instruksi, anjuran, persetujuan, konsultasi, dan
lain-lain.
c. Pada awal kegiatan, Konsultan Pengawas harus menyiapkan
Rencana Pelibatan dan Komunikasi dengan Para Pihak.
Tujuannya adalah mengidentifikasi semua Para Pihak
internal dan eksternal yang terkait dengan Pekerjaan
Konstruksi, peran Para Pihak dalam setiap komponen
konstruksi dan/atau hasilnya, serta ketepatan strategi dalam
pelibatannya.
d. Semua korespondensi resmi yang dilakukan oleh Para Pihak
internal harus dengan bukti tertulis yang minimal berisi
informasi tentang:
1) Pihak Pengirim;
2) Pihak Penerima Utama;
3) Tanggal/waktu saat informasi disampaikan kepada
Penerima Utama;
4) Informasi yang sedang atau yang sudah disampaikan;
5) Daftar Para Pihak terkait dalam daftar penerima
informasi.
e. Korespondensi tertulis antara Para Pihak harus disampaikan
dengan cara sebagai berikut:
1) Bentuk surat kertas, yang diantar langsung/melalui jasa
pengiriman ke alamat penerima, sesuai Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau Data Kontrak, disertai
bukti penerimaan;
2) Melalui email yang dikirimkan ke alamat email penerima,
sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan/atau
Data Kontrak;
3) Menggunakan sistem komunikasi elektronik yang
disetujui sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
dan/atau Data Kontrak atau sesuai anjuran Pengguna
Jasa.
f. Komunikasi verbal dianggap sebagai korespondensi resmi
apabila didukung oleh bukti tertulis dalam bentuk risalah
pertemuan yang disetujui oleh (para) Penerima, atau
pemberitahuan akan adanya komunikasi tersebut yang
disampaikan oleh Pengirim dan diterima oleh Penerima tidak
lebih dari 24 jam setelah komunikasi verbal
disampaikan/diterima.
g. Dalam mendistribusikan informasi kepada Penerima Utama,
pada saat yang sama Pengirim harus mengirimkan salinan
identik ke semua Pihak Terkait.
h. Semua korespondensi harus menggunakan bahasa yang
ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-
Syarat Khusus Kontrak, dan Data Kontrak Pekerjaan
Konstruksi.
Atas persetujuan Pengguna Jasa, Konsultan Pengawas bersama
dengan Para Pihak menyepakati bahwa semua pemberitahuan,
permohonan, dan/atau persetujuan dianggap telah diberitahukan
kepada Penerima Utama jika telah disampaikan sesuai protokol
korespondensi di atas.
7. Data Dasar Dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas wajib
menggunakan sumber informasi yang tersedia, yaitu:
a. Kontrak Penyediaan Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
b. Kerangka Acuan Kerja;
c. Kontrak Jasa Konstruksi;
d. Laporan rutin dan laporan lainnya yang disusun oleh Penyedia
Konstruksi selama masa kontrak konstruksi;
e. Klaim, pengukuran, hasil pengujian dan sumber informasi lain
yang disediakan oleh Penyedia Konstruksi sebagai bagian dari
kontraknya;
f. Pengawasan dan pemantauan mandiri, termasuk rapat dan
wawancara;
g. Informasi yang disediakan PPK;
h. Informasi yang disediakan pihak berkepentingan eksternal;
i. Dokumen Rencana Teknis Rinci untuk Kontrak
Pekerjaan/Konstruksi;
j. Hasil studi dan analisis yang diadakan sebelumnya dan
informasi historis lainnya.
8. Standar Dalam melaksanakan penugasan ini, Konsultan Pengawas wajib
Teknis menerapkan standar teknis terkait, yaitu:
1. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2);
2. Spesifikasi Khusus (jika diperlukan);
3. 03/M/BM/2024 Manual Desain Perkerasan Jalan.
9. Studi-Studi Konsultan Pengawas harus memperhatikan dan mempelajari hasil
studi terdahulu yang dipersyaratkan oleh pengguna jasa.
Terdahulu
10. Refrensi Konsultan Pengawas wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan
Hukum Hukum Negara Republik Indonesia, semua arahan dan keputusan
Pengguna Jasa, peraturan perundangan yang berlaku, dan harus
menyatakan hal ini dalam kontraknya dengan semua
staf/personelnya termasuk pihak subpenyedia dan/atau suplier-
nya.
Bila terjadi kesulitan dalam hal ini, maka Konsultan Pengawas
wajib berkonsultasi dengan Pengguna Jasa sebelum mengambil
tindakan atau menerapkan prosedur apa pun.
Acuan-acuan yang harus diperhatikan adalah
a. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas UndangUndang Nomor 38 tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6760;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 900);
i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 514);
j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 593);
k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 286);
l. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat
Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik;
m. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa
Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;
n. Surat Edaran Menteri PUPR No. 15/SE/M/2019 tentang Tata
Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan
Konstruksi di Kementerian PUPR
o. Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 16.1/SE/Db/2020 tentang
Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi
Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
11. Lingkup 11.1. Umum
Pekerjaan
Sesuai peran dan tanggung jawab Konsultan Pengawas yang
dijelaskan dalam bagian sebelumnya, pengawasan dan
pemantauan terhadap Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dan
semua kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan secara
terencana dan terstruktur.
Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak
sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh
Penanggung Jawab Kegiatan (PPK Fisik) dan harus
mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak
pengawasan. Konsultan Pengawas membuat RKK Pengawasan
sesuai Sublampiran D RKK Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021,
dan dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan
konstruksi, maka Konsultan Pengawas wajib Menyusun Program
Mutu sebagai jaminan mutu pekerjaan.
Adapun lingkup pengawasan pada Paket 24 : Pengawasan
Teknis Pergantian Jembatanadalah mengawasi paket pekerjaan
fisik dengan rincian sebagai berikut :
1. Pergantian Jembatan Rengas;
2. Pergantian Jembatan Temiai.
11.2. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/RMPK dan
Program Mutu
11.2.1. Dasar Perencanaan
Konsultan Pengawas harus menyusun Penjaminan Mutu
dan Pengendalian Mutu (PMPM) Pekerjaan Konstruksi
dalam Program Mutu merujuk Pasal 16.(1) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
10 Tahun 2021 yang sesuai Sublampiran B PMPM PK dan
Sublampiran E RMPK yang merupakan persyaratan mutu
konstruksi dan metode pembuktian atas pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia Konstruksi. Pelaksanaan
Program Mutu Konsultan Pengawas disebut Penjaminan
Mutu/Quality Assurance.
Untuk menyusun Program Mutu yang efektif, Konsultan
Pengawas harus memiliki konsep yang jelas tentang
perbedaan antara Penjaminan Mutu/Quality Assurance
yang merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas
dan Pengendalian Mutu yang merupakan tanggung jawab
Penyedia Konstruksi.
Definisi yang berlaku dalam dokumen ini:
a. Penjaminan Mutu/Quality Assurance (QA) didefinisikan
sebagai pelaksanaan program inspeksi dan kendali
produksi yang sistematik untuk mencapai standar
mutu yang telah ditentukan dan menghindari masalah
akibat ketidak-patuhan.
b. Pengendalian Mutu/Quality Control (QC) didefinisikan
sebagai prosedur dan praktik yang harus dilakukan
untuk memastikan produk atau komponen yang
dihasilkan memenuhi atau melampaui ketentuan mutu
yang telah ditentukan.
QA dan QC merupakan bagian dari Sistem Mutu yang
diterapkan guna mendukung pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan memastikan bahwa Pekerjaan Konstruksi
diselesaikan tepat waktu, tepat biaya dan memenuhi
standar mutu yang telah ditentukan. Dengan demikian,
QA dan QC merupakan dua kegiatan yang saling
melengkapi.
Konsultan Pengawas wajib menerapkan konsep di atas
berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang dari Pengguna
Jasa, sesuai Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang menjadi
dasar untuk menyusun Program Mutu Konsultan
Pengawas.
11.2.2. Pengenalan Dokumen Pekerjaan
Konstruksi
Dalam merencanakan dan menyusun Program Mutu,
Konsultan Pengawas harus mengetahui dokumen
Pekerjaan Konstruksi, khususnya:
a. Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak pelaksanaan
pekerjaan konstruksi;
b. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;
c. Gambar rencana (apabila tersedia), laporan survei,
investigasi dan laporan desain yang dibuat Konsultan
Perencana;
d. Dokumen yang harus disiapkan oleh Penyedia
Konstruksi terutama:
1) Jadwal mobilisasi;
2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
3) Metode pelaksanaan pekerjaan;
4) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
5) Manajemen peralatan dan bahan;
6) Rencana pengelolaan lingkungan, kesetaraan
gender dan inklusi sosial, serta Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3).
11.2.3. Program Mutu
Program Mutu harus:
a. Menguraikan semua kegiatan, seperti korespondensi,
inspeksi/pemeriksaan dan pelaporan, yang harus
dilakukan agar konstruksi dilaksanakan sesuai standar
dan ketentuan kontrak;
b. Memberikan panduan inspeksi dan dokumentasi di
setiap tahap konstruksi;
c. Memberikan jaminan wajar bahwa hasil akhir
pekerjaan memenuhi ketentuan gambar dan
spesifikasi konstruksi; dan
d. Menguraikan cara identifikasi, dokumentasi, dan
mengatasi perubahan tak terduga yang bisa
mempengaruhi mutu konstruksi.
Program Mutu disusun berdasarkan ketentuan mutu
dalam Kontrak Konstruksi, di mana metode pengujian dan
pengukurannya telah ditentukan. Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dari Penyedia Konstruksi
merujuk kepada pengelolaan semua sumber daya dan
metode yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan
untuk menghasilkan hasil akhir pekerjaan (output) yang
memenuhi persyaratan mutu, selesai tepat waktu dan
tepat biaya.
Program Mutu Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia
Konstruksi harus diselaraskan. Konsultan Pengawas harus
memeriksa dokumen RMPK Penyedia Konstruksi dan
memberikan rekomendasi penyesuaian, bila perlu.
Penentuan Titik Tunggu perlu diperhatikan secara khusus
dalam RMPK Penyedia Konstruksi disesuaikan dengan
urutan pekerjaan yang dituangkan dalam jadwal
pelaksanaan pekerjaan Penyedia Konstruksi yang
disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
Selama konstruksi, Konsultan Pengawas harus
menyelaraskan Program Mutu dengan kemajuan hasil
pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan yang disetujui
dalam setiap variasi dan/atau pekerjaan tambahan
Kontrak Pekerjaan Konstruksi.
Struktur Program Mutu harus mengacu pada Sub
lampiran-F. Program Mutu, Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021
yang meliputi komponen-komponen berikut :
a. Informasi Pekerjaan Konstruksi: memberikan
informasi umum tentang proyek, termasuk nama
paket, jenis pekerjaan, kode dan nomor kontrak,
sumber dana, lokasi, kegiatan, masa pelaksanaan
kontrak dan informasi umum tentang Pengguna Jasa,
Konsultan Pengawas dan Penyedia Konstruksi.
b. Organisasi Penjaminan/Pengendalian Mutu:
menjelaskan organisasi dan Tenaga Ahli Inti yang
terlibat dalam pekerjaan konstruksi, tanggung jawab
dan kewenangan Para Pihak, struktur organisasi yang
menggambarkan hubungan kerja antara penyedia
jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan
keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak
dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa),
kualifikasi, pelatihan dan pengalaman melaksanakan
Program Mutu.
c. Jadwal Pelaksanaan: memberikan informasi terkait
dengan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan
tiap tahap kegiatan, mulai persiapan awal, sampai
pelaksanaan, hingga pelaporan. Jadwal Pelaksanaan
harus juga mencakup jadwal peralatan dan jadwal
penugasan personel.
d. Metodologi Pelaksanaan Penugasan: memberikan
gambaran umum tentang ruang lingkup layanan
Konsultan Pengawasan Konstruksi dan bagan alur
proses/tahap pekerjaan terkait dalam melaksanakan
penugasannya termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
1) Gambaran tentang kegiatan yang dilakukan
terkait dengan setiap tahap pekerjaan mencakup:
a) Kegiatan Inspeksi dan Verifikasi: prosedur
umum untuk pemeriksaan kualitas dan
kegiatan verifikasi yang sesuai ketentuan
kontrak pekerjaan konstruksi;
b) Ketidakpatuhan: menjabarkan prosedur
mengatasi masalah ketidakpatuhan, mulai
dari identifikasi awal sampai penerimaan
tindakan perbaikan;
c) Ketentuan Pemantauan Kinerja: menjelaskan
pendekatan Penjaminan Mutu yang memenuhi
ketentuan pemantauan kinerja;
d) Titik Tunggu: membahas pendekatan yang
digunakan untuk menentukan dan
penjaminan mutu pada titik tunggu;
e) Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan
Inklusi Sosial;
f) Kiriman: menjelaskan prosedur pemrosesan
kiriman dari Penyedia Konstruksi;
g) Dokumentasi: menjelaskan penanganan dan
pengelolaan dokumen proyek dengan sistem
pengelolaan dan pengarsipan dokumen yang
aman;
h) Persetujuan: menjelaskan tentang prosedur
untuk memberikan dan mendapatkan semua
persetujuan;
i) Revisi Program Mutu: menjelaskan prosedur
perubahan Program Mutu dilakukan untuk
memastikan tercapainya tujuan Penjaminan
Mutu;
2) Pengawasan yang dilakukan di setiap tahap
pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya; dan
3) Prosedur yang relevan dengan pelaksanaan
kegiatan yang disebutkan dalam kontrak
Konsultan Pengawas.
e. Pengendalian Pekerjaan: uraian semua kegiatan yang
dilaksanakan mengacu pada rencana, metodologi,
persyaratan pekerjaan, serta sumber daya personel
dan peralatan yang digunakan, frekuensi inspeksi,
kriteria penerimaan dan acuan informasi.
Pengendalian pekerjaan ini dapat dibuat dalam bentuk
daftar simak/checklist.
f. Pelaporan: menetapkan laporan yang harus
diserahkan berikut jadwal penyerahannya. Program
Mutu Konsultan harus disusun berdasarkan dokumen
RMPK Penyedia Konstruksi. Setiap aspek dalam kedua
dokumen tersebut (Program Mutu dan RMPK) harus
selaras.
Pada tahap awal penyusunan Program Mutu, Konsultan
Pengawas memeriksa dokumen RMPK Penyedia
Konstruksi dan memberikan rekomendasi perubahan, jika
perlu. Perubahan lebih lanjut terhadap Program Mutu
Konsultan Pengawas dan RMPK Penyedia Konstruksi dapat
dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi
guna mengakomodir perubahan pada ruang lingkup
pekerjaan.
11.3. Pelaksanaan Program Mutu
Program Mutu menjadi dasar pelaksanaan Penjaminan Mutu/QA
secara sistematik. Program Mutu harus terus-menerus
dievaluasi, ditingkatkan dan dimutakhirkan agar bisa merespons
kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, untuk memaksimalkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.
Dua aspek utama pelaksanaan Program Mutu yang berkaitan
dengan kegiatan konstruksi adalah “Pengawasan Pekerjaan dan
Pengendalian Mutu” dan “Pengawasan Pelaksanaan Upaya
Perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja”,
seperti dijelaskan pada bagian-bagian berikut ini.
Dalam pelaksanaan aspek Program Mutu, Konsultan Pengawas
harus mewakili kepentingan Pengguna Jasa sesuai Kontrak
Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pelimpahan Wewenang
11.4. Pengawasan Pekerjaan dan Pengendalian Mutu
Tanggung jawab Konsultan Pengawas dalam melaksanakan
pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu, termasuk, tetapi
tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
a. Meninjau dan memberikan rekomendasi persetujuan
Pengguna Jasa atas usulan jadwal pekerjaan dan
perubahannya, serta rencana atau program lainnya yang
dibuat oleh Penyedia Konstruksi;
b. Menilai kelayakan semua sumber daya seperti material,
tenaga kerja dan peralatan yang disiapkan Penyedia
Konstruksi serta metode pelaksanaan pekerjaan terkait
rencana kemajuan pekerjaan dan bila diperlukan mengambil
tindakan untuk mempercepat kemajuan pekerjaan;
c. Melakukan inspeksi lapangan secara teratur melalui
kunjungan harian ke lokasi konstruksi, fasilitas produksi,
fasilitas pengujian, tempat menginap di lapangan, tempat
penyimpanan dan fasilitas-fasilitas lain, serta lingkungan di
luar lokasi pekerjaan yang dapat terkena dampak secara
langsung atau tidak langsung oleh pekerjaan konstruksi;
d. Memantau dan memperbarui secara berkala daftar personel,
serta peralatan dan kondisinya yang disediakan Penyedia
Konstruksi di lapangan untuk memastikan kepatuhan dengan
daftar peralatan Penyedia Konstruksi pada saat pengadaan;
e. Secara berkala memeriksa tingkat kepatuhan Penyedia
Konstruksi dengan kriteria kinerja yang ditetapkan / tingkat
layanan jalan atau aset lainnya dan mengusulkan tindakan
perbaikan (jika perlu);
g. Melakukan inspeksi terhadap Titik Tunggu dan memberikan
persetujuan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya bila
hasil inspeksi memenuhi ketentuan mutu serta ketentuan
lain yang terkait;
h. Memeriksa laporan ketidakpatuhan/ketidaksesuaian yang
disampaikan Penyedia Konstruksi dan mengajukan tindakan-
tindakan perbaikan;
i. Meninjau dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa
terhadap semua klaim dari Penyedia Konstruksi untuk
variasi, perpanjangan waktu, pembayaran tambahan,
pekerjaan yang harus dilakukan kemudian serta biaya atau
hal lainnya yang serupa;
j. Memverifikasi pekerjaan dan material yang telah disetujui
dan disepakati serta melakukan pengecekan, menyetujui,
dan membuat rekomendasi kepada Pengguna Jasa terhadap
pengajuan tagihan Penyedia Konstruksi atas prestasi hasil
pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan dan dokumen
pendukungnya;
k. Menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan
kepada Pengguna Jasa yang berisi kemajuan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, kinerja Penyedia Konstruksi, mutu
pekerjaan, efektivitas pengelolaan lingkungan, keselamatan
dan kesehatan kerja, serta status dan perkiraan arus
keuangan;
l. Mengusulkan dan menyampaikan kepada Pengguna Jasa
tentang perubahan yang dipandang perlu untuk
menyelesaikan pekerjaan serta informasi tentang dampak
setiap perubahan terhadap nilai kontrak dan waktu
penyelesaian pekerjaan, serta mempersiapkan semua variasi
yang harus dilakukan termasuk mengubah rencana dan
spesifikasi serta rincian lainnya, menginformasikan Pengguna
Jasa tentang setiap masalah atau potensi masalah yang
terkait kontrak serta merekomendasikan solusi yang
mungkin dilakukan;
m. Menyusun dan mengarsipkan catatan inspeksi mutu,
kemajuan dan kinerja pekerjaan konstruksi;
n. Memeriksa gambar kerja dan rencana kerja Penyedia
Konstruksi;
o. Memeriksa pelaksanaan dan hasil survei yang dilakukan
Penyedia Konstruksi terhadap alinyemen garis centerline,
lokasi konstruksi/struktur, titik kontrol pengukuran dan
benchmark;
p. Memeriksa kesesuaian rencana pengujian material oleh
Penyedia Konstruksi terhadap ketentuan kontrak, dan
mengawasi pelaksanaannya;
q. Mengadakan pertemuan lapangan secara berkala (bulanan
atau dua mingguan) bersama Penyedia Konstruksi,
Pengguna Jasa, dan semua Para Pihak terkait yang dipimpin
oleh Konsultan Pengawas; dan
r. Melaksanakan pekerjaan yang tidak disebut secara khusus di
atas, namun penting dilakukan untuk keberhasilan
pengawasan pekerjaan dan pengendalian mutu sehingga
pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan rencana,
spesifikasi, dan persyaratan kontrak.
11.5. Pengawasan Pelaksanaan Upaya Perlindungan
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi, Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas harus
memonitor dan mengawasi pelaksanaan Upaya Perlindungan
Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan
Gender dan inklusi Sosial. Tanggung jawab Konsultan termasuk,
tetapi tidak terbatas pada:
a. Memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) yang
didalamnya termasuk aspek Kesetaraan Gender dan inklusi
Sosial (GESI) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas
Pekerjaan (RMLLP), menyusun Dokumen Rencana
Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan, termasuk
perubahannya untuk memastikan kepatuhan pada
ketentuan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan
peraturan perundangan yang berlaku;
b. Memeriksa, membahas, atau meninjau RKK Pelaksanaan,
RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang harus
disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dan kondisi di
lapangan.
c. Memantau pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
1). Keselamatan keteknikan konstruksi;
2). Keselamatan dan kesehatan kerja;
3). Keselamatan publik; dan
4). Keselamatan lingkungan.
d. Memantau dan melaporkan responsivitas Penyedia
Konstruksi terhadap ketentuan yang terkait dengan gender
dan aksesibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk seluruh
stafnya;
e. Memantau dan melaporkan kepatuhan Penyedia Konstruksi
pada Rencana Pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan inklusi sosial serta
risiko-risiko yang terkait;
f. Meninjau dokumentasi, penyelesaian dan pelaporan isu-isu
ketidak-patuhan dan keluhan-keluhan yang diterima;
g. Memantau dan melaporkan setiap dampak sosial akibat
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
h. Memantau dampak pemukiman kembali akibat pekerjaan
konstruksi, melaporkan dampak tersebut berikut langkah-
langkah mitigasinya dalam laporan kemajuan bulanan (jika
ada);
i. Memantau dan melaporkan dampak pekerjaan konstruksi
pada keanekaragaman hayati serta mitigasinya; dan
j. Melakukan inspeksi terhadap aspek keselamatan konstruksi
atas metode dan prosedur pelaksanaan pekerjaan untuk
memastikan semua langkah telah diambil untuk melindungi
jiwa dan properti.
11.6. Dukungan Teknis dan Manajemen
Konsultan Pengawas harus mendukung Pengguna Jasa dalam
mengelola Pekerjaan Konstruksi. Konsultan Pengawas harus
memberikan informasi yang jelas, akurat, dan ringkas tentang
kinerja Pekerjaan Konstruksi serta hasilnya kepada Pengguna
Jasa, dan memberikan masukkan untuk melakukan tindakan
yang berada di luar kewenangan Konsultan Pengawas dan
menyiapkan semua material pendukung yang diperlukan.
Tanggung jawab Konsultan Pengawas termasuk, tetapi tidak
terbatas pada:
a. Menyerahkan hasil pengukuran dan pengujian pekerjaan;
b. Memberikan perintah perbaikan dan validasi cacat mutu;
c. Membuat dan menyerahkan laporan ketidakpatuhan;
d. Memberikan informasi dan masukkan yang relevan untuk
memperbarui RMPK Penyedia Konstruksi, jadwal pekerjaan
serta titik-titik tunggu;
e. Merekomendasikan tindakan pencegahan dan perbaikan;
f. Merekomendasikan tindakan yang perlu diambil yang
merupakan kewenangan eksklusif Pengguna Jasa;
g. Merekomendasi perubahan kontrak serta pengaturan-
pengaturan lain yang terkait;
h. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung
pengendalian yang efektif terhadap masa pelaksanaan
pekerjaan, termasuk masukkan untuk mengelola kontrak
kritis dan persiapan serah terima pekerjaan konstruksi; dan
i. Memberikan masukkan dan informasi untuk mendukung
pengendalian yang efektif terhadap biaya konstruksi,
termasuk memverifikasi tagihan Penyedia Konstruksi,
penyiapan variasi dan adendum kontrak, serta penyiapan
status arus keuangan kontrak pekerjaan konstruksi secara
berkala
11.7. Pelaporan dan Dokumentasi
Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan
jadwal pelaporan dan laporan khusus sesuai Ketentuan pada
Bagian 18, Tabel - Pelaporan Pekerjaan. Konsultan Pengawas
harus memperbarui arsip dan dokumentasi selama masa
pelaksanaan pekerjaan.
Ketentuan laporan dan dokumentasi diuraikan pada Bagian 20
hingga 22. Ketentuan dokumentasi lainnya diuraikan di bawah
ini. Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan
laporan-laporan berikut:
a. Laporan Pendahuluan
b. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program
Mutu
c. Laporan Kemajuan
11.7.1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan
laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
sebagaimana berikut:
a. Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Konstruksi
b. Laporan Kemajuan Bulanan Pekerjaan Konstruksi
c. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
11.7.2. Laporan Jasa Konsultansi Pengawasan
Konstruksi
Konsultan Pengawas harus menyiapkan dan menyerahkan
laporan-laporan kemajuan pelaksanaan Jasa Konsultansi
Pengawasan Konstruksi berikut:
a. Laporan Kemajuan Bulanan
b. Laporan Triwulan
c. Laporan Akhir
11.7.3. Laporan Lainnya
Laporan khusus menjadi wajib dalam jangka waktu penyediaan
layanan Konsultan Pengawas adalah sebagai berikut:
a. Laporan Ketidakpatuhan/Ketidaksesuaian Selama
pelaksanaan pekerjaan, Konsultan Pengawas harus
mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian antara
persyaratan/ketentuan Kontrak Pekerjaan Konstruksi
dengan pelaksanaan di lapangan. Bila ditemukan adanya
ketidaksesuaian, maka Konsultan Pengawas harus
membuat Laporan Ketidaksesuaian/Ketidakpatuhan yang
merinci jenis, sifat dan besaran ketidaksesuaian serta
menyerahkannya kepada Penyedia Konstruksi dan
Pengguna Jasa.
b. Laporan Khusus Laporan khusus mencakup rincian
kejadian, kegiatan, atau kondisi di luar ketentuan cakupan
pelaporan normal, misalnya laporan yang terkait dengan
permasalahan teknis, penanganan black-spot dan lainnya.
Selanjutnya, laporan khusus harus disiapkan oleh Konsultan
Pengawas berdasarkan permintaan Pengguna Jasa.
11.7.4. Dokumentasi
Dokumen yang harus disiapkan sebagai bagian rutin
pelaksanaan penyediaan layanan:
a. Catatan Harian Konstruksi (Laporan Harian) Catatan Harian
Konstruksi berisi Laporan Harian yang mencakup informasi
tentang kondisi, cuaca, personel dan peralatan di lokasi
kerja, pekerjaan dan pengujian yang dilakukan/disampel
dan disetujui/ditolak, material, dll.
Laporan Harian disusun oleh Penyedia Konstruksi, dan
Konsultan Pengawas bertugas memverifikasi informasi dan
mengkomunikasikannya dengan Penyedia Konstruksi
melalui instruksi/masukkan. Keakuratan informasi yang
terkandung dalam Laporan Harian dikonfirmasi melalui
tanda tangan perwakilan resmi Konsultan Pengawas dan
Penyedia Konstruksi.
Salinan Laporan Harian dipegang oleh Konsultan Pengawas,
sedangkan arsip asli dipegang Penyedia Konstruksi.
Konsultan Pengawas harus menyerahkan salinan Laporan
Harian kepada Pengguna Jasa pada akhir masa kontrak.
b. Hasil Pengujian Salinan hasil pengujian yang dilaksanakan
Penyedia Konstruksi, sub-Penyedia Konstruksi, Konsultan
Pengawas atau laboratorium independen harus disimpan
dan diarsipkan oleh Konsultan Pengawas selama masa
kontrak.
c. Risalah Rapat Kemajuan Konsultan Pengawas harus
mengumpulkan dan mengarsipkan semua Risalah Rapat
Kemajuan Pekerjaan Konstruksi. Keakuratan informasi yang
terkandung dalam Risalah Rapat dikonfirmasi dengan tanda
tangan perwakilan resmi Para Pihak yang menghadiri rapat.
d. Pendataan Surat Menyurat Pekerjaan Konstruksi Konsultan
Pengawas harus mengarsipkan semua
korespondensi/surat-menyurat yang dikirim dan diterima.
e. Dokumen lain Konsultan Pengawas harus mengarsipkan
catatan tentang semua dokumen lainnya yang terkait
dengan Pekerjaan Konstruksi, yaitu pemberitahuan,
permohonan, persetujuan, gambar, informasi dan dokumen
lainnya.
12. Keluaran Sebagai bagian dari penyediaan jasa konsultansi pengawasan
konstruksi ini, Konsultan Pengawas wajib menghasilkan
keluaran/output berdasarkan keahlian terpadu di setiap tahap
pekerjaan. Keluaran dimaksud termasuk, tetapi tidak terbatas
pada:
a. Rencana Mutu (Titik Tunggu, Daftar Simak Pengujian Mutu),
termasuk pemutakhirannya;
b. Rekomendasi penyusunan dan pemutakhiran RMK Kontraktor;
c. Hasil Kajian Kepatuhan Rencana Mutu yang dilaksanakan
secara berkala;
d. Hasil Pengujian Acak;
e. Catatan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu
(Laporan Ketidakpatuhan);
f. Perubahan pada proses implementasi dan/atau kendali mutu;
g. Rekomendasi atau instruksi untuk perbaikan pekerjaan;
h. Catatan input untuk pemutakhiran Rencana Kendali Mutu
Kontraktor;
i. Hasil pengolahan data/informasi kendali mutu;
j. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
k. Laporan jasa konsultansi pengawasan konstruksi; dan
l. Laporan lainnya.`
13. Peralatan,
Penggunaan fasilitas, peralatan, dan hal-hal yang merupakan milik
Material,
Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Konstruksi perlu diatur secara
Personel Dan
khusus agar dapat digunakan oleh Konsultan Pengawas selama
Fasilitas Dari
masa pelaksanaan pekerjaan, seperti dijabarkan di bawah ini.
Pejabat
PPK menyediakan hal-hal berikut:
Pembuat
a. PPK Pengawasan tidak menyediakan fasilitas apapun yang
Komitmen
dapat digunakan oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan
b. Tenaga Pengawas / Asistensi Pengguna Jasa menunjuk
pejabat atau perwakilan yang akan bertindak sebagai mitra
bagi Konsultan Pengawas, yaitu sebagai kontak untuk
komunikasi harian.
14. Peralatan Dan Selama masa pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas wajib
Material Dari menyiapkan fasilitas kantor dan melaksanakan manajemen yang
Penyedia Jasa baik sesuai ketentuan Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi
Konsultansi Konstruksi. Untuk menunjang hal tersebut, Konsultan Pengawas
harus menyediakan perlengkapan tertentu serta sejumlah
peralatan pendukung.
Hal-hal yang disediakan Konsultan Pengawas adalah:
a. Biaya Langsung Non-Personel harus disediakan dan dibayar
terpisah (sesuai jenisnya dalam Daftar Kuantitas dan Harga)
yaitu:
1) Fasilitas kantor dan akomodasi untuk staf Konsultan
Pengawasan di Lokasi Pekerjaan;
2) kendaraan roda empat untuk transportasi staf dan
peralatan;
3) kendaraan roda dua untuk transportasi staf dan peralatan;
4) Komputer/notebook, telepon, GPS (termasuk jaringan
koneksi yang dibutuhkan untuk pengoperasian), printer dan
semua perangkat serupa;
5) Perlengkapan, peralatan dan fasilitas kantor serta
akomodasi yang responsif;
6) Bahan dan peralatan kantor;
7) Peralatan dan biaya komunikasi;
8) Biaya perjalanan staf untuk kepentingan Pekerjaan
Konstruksi;
9) Biaya produksi dan penyampaian semua pelaporan dan
pengiriman terkait Pekerjaan Konstruksi lainnya.
b. Peralatan yang disediakan Konsultan Pengawas harus cukup
memadai sehingga pengawasan dan pemantauan pekerjaan
dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
Peralatan uji minimum yang harus disediakan oleh Konsultan
Pengawas adalah:
1) Peralatan dasar untuk melaksanakan pengukuran dimensi –
meteran, calipers, roda pengukur;
2) Peralatan dasar untuk pengujian material misalnya
timbangan, termometer, dan lain-lain;
Peralatan ini tidak dibayar terpisah berdasarkan Kontrak dan
semua biaya terkait dianggap sudah dimasukkan dalam item
lain pada Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan
Konsultan Pengawas.
c. Fasilitas yang disediakan oleh Konsultan Pengawas dan tidak
dibayar terpisah (biaya terkait dimasukkan dalam harga item
lain) adalah sebagai berikut:
1) Peralatan dasar untuk Alat Pelindung Diri (APD);
2) Perlengkapan penunjang lainnya sesuai kebutuhan.
d. Pelaksanaan pengawasan dilakukan terutama di lokasi-lokasi
pekerjaan seperti diuraikan pada Bagian 4.
Konsultan Pengawas melakukan perjalanan/kunjungan ke
lokasi pekerjaan/kantor/lembaga/instansi yang diperlukan
untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, sesuai
dengan ketentuan pada Bagian 4 Kerangka Acuan Kerja ini.
Lokasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
1) Kantor Pengguna Jasa/PPK;
2) Kantor Penyedia Konstruksi (termasuk kantor lapangan
dan kantor utama);
3) Kantor perwakilan pemangku kepentingan lainnya seperti
lembaga pemerintah
4) Akomodasi lapangan dan fasilitas penyimpanan/storage
Penyedia Konstruksi;
5) Fasilitas produksi dan/atau pencampuran Penyedia
Konstruksi, seperti quarry, stone crusher, asphalt mixing
plant, concrete batching plant, laboratorium dan lain-lain;
6) Fasilitas apa pun yang dimiliki anggota konsorsium
Penyedia Konstruksi, subPenyedia Konstruksi, suplier lokal
atau pihak lain yang termasuk dalam Kontrak Pekerjaan
Konstruksi.
Semua pengaturan transportasi dan logistik yang diperlukan untuk
melaksanakan perjalanan yang dimaksud merupakan tanggung
jawab Konsultan Pengawas. Biaya semua perjalanan ke dan dari
lokasi-lokasi tersebut, serta biaya terkait, seperti akomodasi, tidak
dibayar terpisah dan dianggap sudah dimasukkan dalam item lain
dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang disiapkan oleh Konsultan
Pengawas.
15. Lingkup Untuk tujuan penyediaan jasa yang dijabarkan sebelumnya,
Kewenangan Konsultan Pengawas diberikan kewenangan berikut:
Penyedia Jasa a) Memeriksa, mengevaluasi dan menetapkan Sertifikat Bulanan;
b) Mengevaluasi dan mengeluarkan persetujuan terhadap usulan
Penyedia Konstruksi tentang variasi kontrak yang tidak
memiliki implikasi keuangan;
c) Menentukan Titik Tunggu untuk memastikan bahwa tahap
pekerjaan sebelumnya sesuai dengan ketentuan teknis dan
dapat dilanjutkan dengan tahap pekerjaan berikutnya;
d) Memberi persetujuan tertulis terhadap setiap tahap pekerjaan
berdasarkan rencana dan metode pelaksanaan pekerjaan;
e) Menyusun, menyajikan, membahas, menyerahkan,
melaksanakan, mengendalikan, merevisi, memutakhirkan
Program Mutu untuk penjaminan mutu pelaksanaan
pekerjaan, untuk memperoleh persetujuan PPK;
f) Memeriksa dan menyetujui semua gambar dan rencana kerja
yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak,
untuk pekerjaan permanen maupun sementara;
g) Memeriksa, mengevaluasi dan menyediakan pernyataan tidak
menolak pekerjaan sementara Penyedia Konstruksi yang tidak
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang ditetapkan
dalam Kontrak;
h) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Mutu Pekerjaan
Konstruksi Penyedia Konstruksi;
i) Memberi izin memulai setiap tahap pekerjaan;
j) Memeriksa dan menyetujui kemajuan pekerjaan konstruksi
sesuai dengan kontrak;
k) Memeriksa dan menilai kualitas dan keselamatan konstruksi
dibanding hasil akhir pekerjaan;
l) Menghentikan setiap pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan;
m) Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
n) Memeriksa dan memberi rekomendasi tentang penyusunan
dan pemutakhiran QCP Penyedia Konstruksi;
o) Memeriksa dan menguji kualitas material dan pekerjaan;
p) Memeriksa dan mengukur kuantitas pekerjaan;
q) Memeriksa dan menilai jadwal kerja dan metode kerja;
r) Menyusun laporan tentang hasil pekerjaan yang tidak
memenuhi syarat (laporan ketidakpatuhan);
s) Memberi peringatan dan instruksi tertulis kepada pengawas
pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen
kontrak;
t) Melakukan pengawasan terhadap penerapan dokumen SMKK;
u) Memeriksa dan membuat rekomendasi penyusunan dan
pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
v) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
lingkungan;
w) Menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan jika
kontraktor tidak menangani masalah yang diberitahukan
melalui surat peringatan, instruksi atau cara lain;
x) Menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang
tidak sesuai spesifikasi;
y) Melakukan, memeriksa dan menilai laporan Penyedia
Konstruksi;
z) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala.
Wewenang yang tetap dipegang PPK (tindakan yang harus
disetujui PPK sebelum pelaksanaan) adalah sebagai berikut:
a. Menambahkan dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang
menyebabkan perubahan nilai kontrak;
b. Menambahkan jenis pekerjaan baru;
c. Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak;
d. Mengubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
e. Mensubkontrakkan bagian-bagian pekerjaan;
f. Persetujuan perpanjangan masa kontrak setelah evaluasi
terhadap usulan tertulis yang diajukan Penyedia Konstruksi;
g. Menunjuk personel yang namanya tidak tercantum dalam
kontrak sebagai bagian dari tenaga utama;
h. Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.
Semua tindakan yang tidak tercantum di atas harus tunduk pada
Adendum Kontrak.
16. Jangka Waktu Masa Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan adalah 2
Pelaksanaan bulan (60 hari kalender).
17. Personil Konsultan Pengawas harus menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga
Pendukung sesuai ketentuan sebagai berikut :
A. Team Leader
Team Leader adalah seorang Sarjana Teknik Strata 1 (S1)
Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi
luar negeri yang diakui dan memiliki sertifikat tenaga Ahli
Teknik Jembatan Madya / Jenjang 8 serta
berpengalaman bidang jalan/jembatan paling kurang 6
(Enam) tahun.
TugasTeam Leader :
• Mengoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan
konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran atau
rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi dan menyampaikan laporan kepada
PPK sehingga dapat segera diambil keputusan yang
diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian
kondisi, pekerjaan minor yang mendahului pekerjaan
utama dan rekayasa terperinci lainnya;
• Mengoordinasikan seluruh Tenaga Ahli Konsultan
Pengawas secara teratur dan memeriksa seluruh
pekerjaan di lapangan serta memberi penjelasan tertulis
kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai apa
yang sebenarnya dituntut dalam pekerjaan tersebut, jika
dalam kontrak pekerjaan konstruksi hanya dinyatakan
secara umum;
• Memastikan bahwa Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
memahami Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi secara
benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan
spesifikasi serta gambar-gambar, dan menerapkan
metode konstruksi yang tepat dengan kondisi lapangan
untuk setiap pelaksanaan pekerjaan;
• Memeriksa dengan teliti setiap gambar-gambar kerja dan
analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang
dibuat oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sebelum
pelaksanaan pekerjaan;
• Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa
pekerjaan pada semua lokasi pekerjaan dalam kontrak
serta membuat laporan kepada PPK terhadap hasil
inspeksi lapangan;
• Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau
menolak hasil pekerjaan, material dan peralatan
konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan
Konstruksi;
• Mengoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan yang
dicapai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi setiap hari
pada lembar kemajuan pekerjaan (progress schedule)
yang telah disetujui;
• Memonitor dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan
segera melaporkan kepada PPK jika terdapat kemajuan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak
Pekerjaan Konstruksi dan dapat berpengaruh terhadap
jadwal penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Dalam
kondisi tersebut, maka Team Leader membuat
rekomendasi kepada PPK secara tertulis untuk mengatasi
keterlambatan;
• Memeriksa semua kuantitas dan volume hasil pengukuran
setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh
Quantity Engineer;
• Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan
berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang
akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah
diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam
Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
• Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu,
volume dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan
memeriksa kebenaran dari setiap bukti pembayaran
bulanan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
• Mengoordinasikan perhitungan dan pembuatan sketsa
yang benar kepada PPK di setiap lokasi pekerjaan untuk
bahan pertimbangan dalam pengampilan
keputusan/persetujuan;
• Memberi rekomendasi kepada PPK terhadap pencapaian
mutu dan hasil pekerjaan yang sesuai dengan Dokumen
Kontrak Pekerjaan Konstruksi atas usulan pembayaran
yang diajukan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
• Mengoordinasikan penyusunan laporan mengenai
kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan konstruksi yang
menjadi kewenangannya dan menyerahkannya kepada
PPK;
• Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar
Terbangun/Terpasang (as-built drawings) dan
mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat
diselesaikan sebelum serah terima pertama (provisional
hand over); dan
• Menyimpan arsip gambar desain dan menyusun
korespondensi kegiatan, laporan harian, laporan
mingguan, laporan kemajuan pekerjaan dan pengukuran
pembayaran.
B. Supervision Engineer
Supervision Engineer adalah seorang Sarjana Teknik Strata
1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan
tinggi negeri atau atau perguruan tinggi swasta dengan status
terakreditasi/disamakan/terdaftar atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah di akreditasi dan memiliki sertifikat tenaga
Ahli Teknik Jembatan Madya / Jenjang 8 serta
berpengalaman bidang jalan/jembatan paling kurang 5
(Lima) tahun.
Tugas Supervision Engineer :
• Memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan
dengan gambar pelaksanaan pekerjaan dengan
memperhatikan kondisi di lapangan;
• Memastikan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
menerapkan ketentuan keselamatan konstruksi;
• Memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang
terlibat dalam pekerjaan konstruksi memiliki Sertifikat
Kerja Konstruksi (SKK);
• Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan
telah memiliki Surat Izin Laik Operasi (SILO);
• Memastikan bahwa operator alat berat memiliki Surat Izin
Operator (SIO);
• Memeriksa kesesuaian penggunaan material/bahan
produksi dalam negeri dan barang impor sesuai dengan
formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan
daftar barang yang diimpor sebagaimana tercantum
dalam kontrak pekerjaan konstruksi;
• Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang
dihasilkan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
• Memberikan instruksi secara tertulis kepada Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi, apabila metode konstruksi dinilai
tidak benar atau membahayakan dan dicatat dalam buku
harian (log book) serta segera melaporkannya kepada
Team Leader;
• Membuat justifikasi teknis terhadap usulan perubahan
yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;
• Mencatat seluruh pelaksanaan pekerjaan serta seluruh
perubahan dan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan
dari perencanaan serta melaporkannya kepada Team
Leader; dan
• Memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat
oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
C. Quantity Engineer
Quantity Engineer adalah seorang Sarjana Teknik Strata 1
(S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan
tinggi negeri atau atau perguruan tinggi swasta dengan status
terakreditasi/disamakan/terdaftar atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah di akreditasi dan memiliki sertifikat tenaga
Ahli Teknik Jembatan Muda / Jenjang 7 serta
berpengalaman bidang jalan/jembatan paling kurang 3
(Tiga) tahun.
Tugas Quantity Engineer :
• Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa
pekerjaan dan volume atau kuantitas pekerjaan sebelum
dan saat pelaksanaan pekerjaan;
• Membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan
pekerjaan di lapangan, serta selalu memberikan informasi
tentang rincian pekerjaan kepada Team Leader;
• Menghitung kembali volume atau kuantitas pekerjaan
yang dilaksanakan sebagai dasar perhitungan prestasi
pekerjaan;
• Bekerjasama dengan Quality Engineer untuk
menyesuaikan metode pelaksanaan di lapangan dengan di
laboratorium sehingga perhitungan volume atau kuantitas
pekerjaan dapat dilaksanakan;
• Melakukan pengawasan di lapangan selama pekerjaan
berlangsung dan melaporkan segera kepada Team Leader
jika terdapat volume atau kuantitas pekerjaan yang tidak
sesuai dengan Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan mencatat
semua hasil pengukuran, perhitungan volume atau
kuantitas pekerjaan dan bukti pembayaran terhadap
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
ketentuan dalam Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi;
• Membuat ringkasan dengan memperhatikan laporan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi tentang pengadaan
material, jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dan
pengukuran di lapangan untuk dilaporkan kepada Team
Leader setiap hari setelah selesai kerja;
• Mengevaluasi prosedur perhitungan hasil pelaksanaan
pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi;
• Melakukan inspeksi dan monitoring lapangan terkait
keluaran hasil pekerjaan serta melaporkannya secara
tertulis kepada Team Leader; dan
• Membantu Team Leader dalam pengukuran akhir secara
keseluruhan dari bagian pekerjaan yang telah diselesaikan
dan memenuhi persyaratan mutu pekerjaan.
D. Quality Engineer
Quality Engineer adalah seorang Sarjana Teknik Strata 1
(S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan
tinggi negeri atau atau perguruan tinggi swasta dengan status
terakreditasi/disamakan/terdaftar atau perguruan tinggi luar
negeri yang telah di akreditasi dan memiliki sertifikat tenaga
Ahli Teknik Jembatan Madya / Jenjang 8 serta
berpengalaman bidang jalan/jembatan paling kurang 4
(Empat) tahun.
Tugas Quality Engineer :
• Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian
terhadap mutu proses dan hasil pekerjaan, material dan
peralatan sesuai dengan gambar, spesifikasi dan dokumen
perubahannya;
• Melakukan pengawasan atas pemasangan, pengaturan
dan penempatan alat ukur dan alat uji sebelum dan saat
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
• Melaksanakan pengawasan atas semua pengujian yang
dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
dalam rangka pengendalian mutu material serta hasil
pekerjaannya, dan segera melaporkan kepada Team
Leader jika terdapat ketidaksesuaian dan cacat mutu baik
dalam prosedur maupun hasil pengujiannya;
• Menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan
dan memberikan laporan secara tertulis kepada Team
Leader atas persetujuan dan penolakan penggunaan
material dan hasil pekerjaan;
• Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
sesuai dengan persyaratan dalam spesifikasi dan
dokumen perubahannya;
• Menyerahkan laporan bulanan yang di antaranya berisikan
laporan hasil pengendalian mutu, data laboratorium serta
pengujian di lapangan beserta risalah/kesimpulan dari
data yang ada kepada Team Leader untuk selanjutnya
dilaporkan kepada PPK;
• Menyiapkan format laporan pengendalian mutu pekerjaan,
pengujian hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan
pekerjaan;
• Menyampaikan laporan hasil uji data mutu material,
jumlah benda uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan
kepada Team Leader;
• Membuat rekomendasi kepada Team Leader terhadap
ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan tindak lanjut
penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuaian; dan
• Memberikan panduan di lapangan bagi personel Penyedia
Jasa Pekerjaan Konstruksi mengenai metodologi
pengujian mutu bahan dan pekerjaan.
E. Health Safety Environment (HSE)
Health Safety Environment (HSE) adalah seorang Sarjana
Teknik Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan
universitas/perguruan tinggi negeri atau atau perguruan tinggi
swasta dengan status terakreditasi/disamakan/terdaftar atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah di akreditasi dan
memiliki sertifikat tenaga Ahli K3 Konstruksi Muda /
Jenjang 7 serta berpengalaman bidang jalan/jembatan
paling kurang 3 (Tiga) tahun.
Tugas Health Safety Environment (HSE) :
• Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
aspek keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, untuk mendukung terwujudnya
tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
• Melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen
SMKK;
• Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap
penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan
Keselamatan Konstruksi;
• Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi dalam mengidentifikasi dan
memetakan potensi bahaya yang mungkin terjadi di
lingkungan kerja, termasuk membuat tingkatan dampak
dari bahaya (impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya
tersebut (probability);
• Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi dalam menyusun rencana program
keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi upaya
preventif dan upaya korektif, untuk mengurangi terjadinya
bahaya/kecelakaan dan menanggulangi kecelakaan yang
terjadi di lingkungan kerja;
• Memonitoring implementasi pengelolaan dan pemantauan
lingkungan dengan berkoordinasi bersama HSE Engineer
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam memastikan
dampak lingkungan akibat pembangunan proyek dapat
diminimalisir;
• Berkoordinasi dengan HSE Engineer Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi atau pejabat lain dalam penyiapan
pengendalian dan keselamatan lalu lintas yang terlibat di
area proyek atau proyek lain yang berkaitan;
• Membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan
keselamatan kerja, termasuk merancang prosedur baku
dan memelihara borang atau catatan terkait kesehatan
dan keselamatan kerja; dan
• Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi,
serta menganalisis akar masalah termasuk tindakan
preventif dan korektif yang diambil.
Untuk membantu kelancaran pekerjaan maka Tenaga Ahli tersebut
diatas dibantu oleh Tenaga Sub-Professional Staff dengan
persyaratan minimal SMK sederajat dan memiliki Sertifikat
Keterampilan (SKT) Bidang Teknik Sipil dan diutamakan
berpengalaman pada pekerjaan sejenis.
Adapun jumlah tenaga Sub-Professional Staffsebagai berikut:
A. Inspector bertugas membantu Team Leader/Supervision
Engineer/Quantity Engineer/Quality Engineer dalam
pengawasan dan keluaran hasil pekerjaan konstruksi jalan
serta melakukan inspeksi pengawasan pekerjaan di lapangan
dan verifikasi pemenuhan tingkat layanan jalan. Jumlah yang
dibutuhkan sebanyak 4 (empat) orang.
B. Surveyor bertugas membantu Team Leader/Supervision
Engineer/Quantity Engineer/Quality Engineer dalam
pengawasan dan pengukuran pekerjaan di lapangan.Jumlah
yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) orang.
C. Lab / Material Teknisi bertugas membantu Tenaga Ahli Quality
Engineer dalam pengendalian mutu dan verifikasi data mutu
pekerjaan di lapangan. Jumlah yang dibutuhkan sebanyak 2
(dua) orang.
D. Petugas K3 bertugas membantu Tenaga Ahli Health Safety
Environment (HSE) dalam pengendalian keselamatan dan
keamanan pekerjaan di lapangan. Jumlah yang dibutuhkan
sebanyak 2 (dua) orang.
Selain itu diperlukan tenaga-tenaga pendukung untuk membantu
kelancaran kegiatan yang terdiri dari: 2 (dua) orang Operator
Komputer / Sekretaris, 1 (satu) orang Cad Operator dan 2 (dua)
orang Office Boy.
Kebutuhan Personil Pengawasan :
Orang /
No. Profesi Kriteria Tenaga Ahli
Bulan
A. Professional Staff
S1 Teknik Sipil; Ahli Teknik
1 Team Leader Jembatan– Madya / Jenjang 8 (203) 1/2
6 th
S1 Teknik Sipil; Ahli Teknik
2 Supervision Engineer Jembatan– Madya / Jenjang 8 (203) 2/4
5 th
S1 Teknik Sipil; Ahli Teknik
2 Quantity Engineer Jembatan– Muda / Jenjang 7 (203) 2/4
3 th
S1 Teknik Sipil; Ahli Teknik
3 Quality Engineer Jembatan– Madya / Jenjang 8 (203) 2/4
4 th
Health Safety S1 Teknik Sipil; Ahli K3 Konstruksi –
4 1/2
Environment (HSE) Muda / Jenjang 7 (603) 3 th
SUB TOTAL A 8/16
B. Sub Professional Staff
Minimal SMK Sederajat; SKT Bidang
1 Inspector Teknik Sipil; Pengalaman Bidang 4/8
Jalan
Minimal SMK Sederajat; SKT Bidang
2 Surveyor Teknik Sipil; Pengalaman Bidang 2/4
Teknik Sipil
Minimal D3 TeknikSipil; SKT Bidang
3 Lab / Material Teknisi Teknik Sipil; Pengalaman Bidang 2/4
Teknik Sipil
Minimal SMK Sederajat; SKT Bidang
3 Petugas K3 Teknik Sipil; Pengalaman Bidang 2/4
Teknik Sipil
SUB TOTAL B 10/20
C. Supporting Staff
1 Cad Operator SMK Sederajat 1/2
Operator Komputer /
2 SMK Sederajat 2/4
Sekretaris
3 Office Boy - 2/4
SUB TOTAL C 5/10
TOTAL A + B + C 23/46
Semua keterampilan dan kecakapan yang ditentukan bagi setiap
anggota tim inti (profesional staf), harus dikonfirmasi melalui
penyerahan sertifikat keahlian dan ketrampilan yang dikeluarkan
oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Besaran
remunerasi dan total biaya untuk masing- masing posisi harus
dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Bill of Quantity.
Direktorat Jenderal Bina Marga menggalakkan dan mendorong
keberagaman dan inklusi dalam ketenagakerjaan. Konsultan
Pengawas didorong untuk menyetarakan kesempatan kandidat
perempuan pada posisi-posisi di atas.
18. Jadwal Pekerjaan Supervisi ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan
Tahapan proses, yaitu :
Pelaksanaan a. Tahap Persiapan.
Kegiatan b. Tahap Pelaksanaan Pengawasan.
c. Tahap Penyerahan Laporan:
1. Laporan Bulanan.
2. LaporanTriwulan
3. LaporanTeknis.
4. Laporan Akhir.
Konsultan Supervisi harus memerinci sendiri kegiatannya dan
dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari
Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab
Konsultan Supervisi dapat terlaksana dengan baik, dan
menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan.
Secara garis besar, uraian tugas Konsultan Supervisi secara
bertahap di lapangan antara lain adalah sebagai berikut :
a.Pekerjaan Persiapan
1) Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi/
metodologi pelaksanaan pekerjaan supervisi.
2) Memeriksa Time Schedule, Bar Chart, S-Curve dan Net
Work Planning yang diajukan oleh Rekanan/ Kontraktor
pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola
Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.
b. Pekerjaan Teknis Supervisi Lapangan
1) Melaksanakan Kegiatan Supervisi secara umum, Supervisi
lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan
pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun
administrasi teknis yang dilakukan secara terus menerus
sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk terakhir
kalinya.
2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari
bahan atau komponen bangunan, peralatan dan
perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan
atau di tempat kerja lainnya.
3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan
yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan
minimal sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.
(jadual harus jelas mengingat waktu pelaksanaan fisik
sangat terbatas)
4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang
penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat
mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta
berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan
persetujuan dari Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna
Anggaran/Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pembuat komitmen.
5) Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai
pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan
serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung
disampaikan kepada Rekanan/ Kontraktor pelaksana,
dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengelola
Kegiatan.
c. Konsultasi
1) Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa/Kuasa
Pengguna Anggaran/Pengendali Kegiatan/Pejabat Pembuat
Komitmen untuk membahas segala masalah dan persoalan
yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan.
2) Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya 2
(dua) kali setiap bulannya, dengan Pengguna Jasa/Kuasa
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana
Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; Konsultan
Perencana Teknis; Rekanan/ Kontraktor pelaksana; dan Tim
Teknis, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan
persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian
membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua
pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-
masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.
3) Mengadakan rapat di luar jadual rutin tersebut apabila
dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak
yang perlu dipecahkan.
d. Pelaporan
1) Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan
teknis kepada Pengguna Jasa/Kuasa Pengguan Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan
atau Pengelola Kegiatan mengenai volume, prosentase dan
nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan
dilaksanakan Rekanan/ Kontraktor pelaksana.
2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai
volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian
pekerjaan yang telah dilaksanakan Rekanan/ Kontraktor
pelaksana dan dibandingkan dengan jadual yang telah
disetujui.
3) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah
tenaga kerja dan alat yang digunakan.
4) Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat
oleh Rekanan/ Kontraktor pelaksana terutama yang
mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan
juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh
Rekanan/ Kontraktor pelaksana (shop drawings).
5) Melaporkan semua kegiatan pengawasan dalam laporan
bulanan dan laporan akhir pekerjaan.
Kegiatan/Hasil Waktu/Milestone
1 Bulan setelah dimulainya
pekerjaan Jasa Konsultan
Laporan Pendahuluan
(SPMK) (5 Hardcopy dan
Softcopy maks. 100 mb)
Saat pertemuan persiapan
Program Mutu pelaksanaan pekerjaan/7 hari
setelah penandatanganan
kontrak (5 Hardcopy dan
Softcopy maks. 100 mb)
Harus diserahkan paling lambat
hari ke-5 bulan berikutnya
setelah dimulainya pekerjaan
Laporan Bulanan
(berulang tiap bulan) (5
Hardcopy dan Softcopy maks.
100 mb)
Harus diserahkan paling lambat
hari ke-5 setelah tiga bulan
Laporan Triwulan
kegiatan (5 Hardcopy dan
Softcopy maks. 100 mb)
15 hari sebelum berakhirnya
masa kontrak (atau sesuai
Laporan Akhir
perubahannya) (5 Hardcopy dan
Softcopy maks. 100 mb)
Laporan teknis ini harus
dilaporkan/ diserahkan
selambat-lambatnya 90
(Sembilan puluh) hari setelah
Laporan Teknis
mobilisasi personil / saat terjadi
Justifikasi Teknis pada paket
pekerjaan kontruksi (5 Hardcopy
dan Softcopy maks. 100 mb)
Laporan Khusus/Lain Ditentukan oleh/bersama PPK
Risalah Rapat Pembahasan Maksimum 3 hari setelah setiap
Kemajuan rapat (Softcopy maks. 100 mb)
e. Penyiapan/ Pemeriksaaan Dokumen Pekerjaan
1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan
dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk
keperluan pembayaran angsuran.
2) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai
pekerjaan.
3) Mempersiapkan formulir laporan mingguan dan bulanan,
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan
Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya yang
berkaitan.
19. Laporan Laporan Pendahuluan harus berisi:
Pendahuluan a. Pemahaman tentang jasa konsultan yang harus diberikan
serta jangka waktu kontrak;
b. Rencana kerja serta organisasi kerja;
c. Penjadwalan dan pelaksanaan penugasan tenaga ahli; dan
d. Ringkasan kemajuan pelaksanaan (jika ada).
Laporan Pendahuluan harus diserahkan dalam waktu 1 (satu)
bulan setelah dimulainya pekerjaan Jasa Konsultan (SPMK) dan
harus menyerahkan 5 (lima) rangkap/buku (1 Asli dan 4 Copy)
dan softcopy (CD) berisikan file laporan format pdf yang telah
digabungkan dengan ukuran maksimal 100 mb. Salinan laporan
beserta copy dokumen yang dibuat, harus didistribusikan juga
kepada PPK pekerjaan kontruksi.
20. Laporan Konsultan Pengawas harus mempersiapkan dan menyerahkan
Bulanan laporan kemajuan secara berkala. Laporan kemajuan mencakup
kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kemajuan
layanan pengawasan/supervisi. Ketentuan Laporan Kemajuan
disajikan pada bagian berikut.
20.1. Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan Konstruksi
Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan laporan
kemajuan bulanan pelaksanaan konstruksi yang berisi informasi
berikut:
a. Ringkasan kemajuan pekerjaan fisik dibanding pekerjaan
yang dilaksanakan bulan sebelumnya dan rencana pekerjaan
minggu setelahnya;
b. Foto-foto kemajuan pekerjaan;
c. Ringkasan kemajuan keuangan serta sertifikat pembayaran;
d. Variasi kontrak serta perubahan subpenyedia konstruksi
(jika ada);
e. Masalah dan kendala yang dihadapi serta langkah
penanganan yang diambil;
f. Status permintaan dan persetujuan yang diterima/diberikan;
g. Status persetujuan terhadap dokumen wajib;
h. Ringkasan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan, verifikasi
hasil pekerjaan serta persetujuan yang diberikan;
i. Ringkasan kegiatan terkait pemantauan aspek Lingkungan,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesetaraan Gender dan
inklusi Sosial, termasuk ringkasan setiap kejadian kecelakaan
atau risiko yang teridentifikasi; dan
j. Kendala yang dialami Konsultan Pengawas, tindakan yang
sudah atau akan diambil dan dukungan yang diperlukan dari
Para Pihak lainnya.
Laporan Kemajuan Bulanan Pelaksanaan harus diserahkan setiap
tanggal 5 tiap bulannya sebagai laporan untuk bulan sebelumnya
yang mencakup kemajuan pekerjaan dari tanggal 26 bulan
sebelum bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan
sebelumnya.
20.2. Laporan Kemajuan Bulanan Pengawas Pekerjaan
dan Pelaksanaan Pengendalian Mutu
Konsultan Pengawas wajib menyusun dan menyerahkan Laporan
Kemajuan Bulanan Pengawas Pekerjaan yang berisi informasi
berikut:
a. Ringkasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;
b. Informasi personel;
c. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus
disetujui Konsultan Pengawas;
d. Daftar dan status instruksi yang dikeluarkan Konsultan
Pengawas kepada Penyedia Konstruksi;
e. Daftar dan status persetujuan untuk hal-hal yang harus
disetujui Pengguna Jasa;
f. Masalah dan kendala yang dihadapi, langkah-langkah untuk
mengatasinya dan dukungan yang diperlukan; dan
g. Daftar laporan dan hasil pekerjaan yang sudah diserahkan
dan Jadwalnya.
Laporan Kemajuan Bulanan Konsultan Pengawas harus
diserahkan paling lambat hari ke-3 bulan berikutnya dan harus
menyerahkan 5 (lima) rangkap/buku (1 Asli dan 4 Copy) dan
softcopy (CD) dengan format pdf yang telah digabungkan
berukuran maksimal 100 mb. Salinan laporan beserta copy
dokumen yang dibuat, harus didistribusikan juga kepada PPK
pekerjaan kontruksi.
21. Laporan Laporan Triwulan Pekerjaan Konstruksi oleh Konsultan Pengawas
Triwulan harus menyediakan informasi berikut:
a. Hasil antara pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan;
b. Rincian kemajuan pelaksanaan pengawasan;
c. Rencana kerja untuk jangka waktu tersisa;
d. Jadwal personel dan sumber daya lain yang akan digunakan;
dan
e. Rekomendasi untuk Pengguna Jasa terkait hal-hal teknis dan
manajerial (sesuai kebutuhan).
Laporan Pertengahan Pekerjaan Konstruksi Konsultan Pengawas
harus diserahkan paling lambat hari ke-5 setelah tiga bulan
kegiatan dan harus menyerahkan 5 (lima) rangkap/buku (1 Asli
dan 4 Copy) dan softcopy (CD) dengan format pdf yang telah
digabungkan berukuran maksimal 100 Mb. Salinan laporan beserta
copy dokumen yang dibuat, harus didistribusikan juga kepada PPK
pekerjaan kontruksi.
22. Laporan Akhir 22.1. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Terkait dengan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
Laporan Akhir berisi informasi gabungan yang tercantum dalam
semua Laporan Bulanan sejak awal masa pelaksanaan kontrak
Pekerjaan Konstruksi. Selain itu, Laporan Akhir juga berisi
evaluasi pelaksanaan kontrak Pekerjaan Konstruksi.
22.2. Laporan Akhir Konsultan Pengawas Pekerjaan
Konsultan Pengawas wajib menyediakan informasi-informasi
berikut dalam Laporan Akhirnya:
a. Rencana kerja awal untuk keseluruhan masa kontrak
Konsultan Pengawas;
b. Pemutakhiran rencana kerja awal yang dilakukan selama
masa pelaksanaan pekerjaan pengawasan;
c. Informasi umum tentang layanan yang disediakan;
d. Sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan
pengawasan (personel dan lainnya);
e. Evaluasi pelaksanaan kontrak penyediaan layanan
pengawasan dan rekomendasi untuk Pengguna Jasa.
Laporan Akhir (termasuk referensi) harus diserahkan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk hard copy dan soft
copy dalam bentuk harddisk (1 TB) terdiri dari 5 (lima)
rangkap/buku (1 Asli dan 4 Copy) dan dan 2 harddisk (soft copy)
yang berisi kumpulan soft copy laporan mulai dari RMK sampai
dengan laporan akhir serta 1 buah kotak penyimpanan dokumen
(plastic container). Salinan laporan beserta copy dokumen yang
dibuat, harus didistribusikan juga kepada PPK pekerjaan
kontruksi.
23. Produksi Semua sumber daya yang digunakan penyediaan jasa konsultansi
dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan ini harus berasal di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali
ditentukan lain dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak akibat
ketersediaan yang terbatas di dalam negeri.
24. Persyaratan Apabila diperlukan kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi
Kerja Sama lain untuk keberhasilan penyediaan jasa konsultasi sebagaimana
diatur dalam Kerangka Acuan ini, maka persyaratan berikut harus
dipenuhi:
a. Semua persyaratan yang mengacu pada Konsultan Pengawas
akan berlaku sama bagi semua subkontraktor atau pihak
lainnya yang terafiliasi;
b. Konsultan Pengawas wajib menjalin kerja sama yang baik;
c. Konsultan Pengawas akan meminta arahan PPK tentang
persyaratan keterlibatan dengan penyedia layanan konsultasi
lainnya.
25. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
Pengumpulan a. Gambaran informasi yang dikumpulkan;
Data b. Petunjuk metodologi pengumpulan;
Lapangan c. Koordinat geografis lokasi pengumpulan data dalam format
UTM;
d. Waktu dan tanggal pengumpulan data;
e. Rincian kontak dari pihak saksi lainnya (jika ada).
26. Alih Jika dipandang perlu oleh PPK yang menangani kontrak ini,
Pengetahuan konsultan perencana wajib melaksanakan pelatihan, kursus
singkat, diskusi, dan seminar terkait substansi pelaksanaan
kegiatan pekerjaan dan rencana/desain yang diajukan untuk
kepentingan alih pengetahuan kepada staf yang ditentukan oleh
PPK.
Jambi, 16 Oktober 2024
PPK Pengawasan
Satker P2JN Provinsi Jambi
Herdiansyah, S.T.
NIP. 197309072008121001