Dokumen Pemilihan
Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi
Penunjukan Langsung
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
Petunjuk Penggunaan Model Dokumen Pemilihan
1. Model Dokumen Kualifikasi ini ditujukan untuk
Penunjukan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal
Penunjukan Langsung dengan nilai paling banyak sampai
dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka
semua frasa Pokja Pemilihan diartikan sama dengan frasa
Pejabat Pengadaan.
2. Dalam hal Pelaku Usaha yang diundang pada Penunjukan
Langsung telah terkualifikasi dalam SIKaP, maka Pelaku
Usaha tersebut dapat langsung diundang untuk
menyampaikan Penawaran tanpa melalui proses
Prakualifikasi.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
D O K U M E N K U A L I F I K A S I
P E N U N J U K A N L A N G S U N G
Nomor : __________
Tanggal : __________
untuk
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan
Mutiara Puri Harmoni 3
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
(PSU23-JABAR-BEKASI-01)
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun Anggaran 2023
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
DAFTAR ISI
BAB I. UMUM ..................................................................................................................... - 2 -
BAB II. UNDANGAN PRAKUALIFIKASI PENUNJUKAN LANGSUNG ............................. - 5 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ................................................................... - 6 -
A. UMUM ....................................................................................................................... - 6 -
B. DOKUMEN KUALIFIKASI ......................................................................................... - 9 -
C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI ........................................................................... - 10 -
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI ..................................................................... - 12 -
E. EVALUASI KUALIFIKASI .......................................................................................... - 12 -
F. HASIL KUALIFIKASI ................................................................................................. - 18 -
BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) ............................................................... - 19 -
A. IDENTITAS POKJA ................................................................................................... - 21 -
B. LINGKUP PEKERJAAN .............................................................................................. - 21 -
C. SUMBER DANA ........................................................................................................ - 21 -
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI .................................................................................. - 22 -
BAB V ISIAN DATA KUALIFIKASI ................................................................................... - 25 -
BAB VI BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) .......................... - 30 -
BAB VII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI ................................................... - 32 -
BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ............................................................. - 34 -
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 2 -
BAB I. UMUM
A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan peraturan turunannya,
untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Kualifikasi
B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Kualifikasi ini sesuai kebutuhan sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan
yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah
persyaratan yang tertulis pada Dokumen Kualifikasi.
D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kualifikasi (LDK)
dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar
Data Kualifikasi (LDK).
E. Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- Penunjukan Langsung : Metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam
keadaan tertentu.
- Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.
- Kontrak Lumsum : Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan
jumlah harga yang pasti dan tetap dalam
batas waktu tertentu, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung
oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan Kontrak.
- Kontrak Harga Satuan : Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan
yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu yang telah ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. volume atau kuantitas pekerjaannya
masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani;
b. pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi
volume pekerjaan; dan
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 3 -
nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan
- Kontrak Gabungan : Kontrak yang merupakan gabungan lumsum
Lumsum dan Harga dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan
Satuan yang diperjanjikan
- HPS : Harga Perkiraan Sendiri.
- Kerja Sama Operasi : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja
sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban
dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis.
- LDK : Lembar Data Kualifikasi.
- PA : Pengguna Anggaran
- KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
- UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja Pemilihan
- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
- Pelaku Usaha : Badan usaha atau perseorangan yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
- Pejabat : Pejabat yang memiliki kewenangan untuk
Penandatangan mengikat perjanjian atau menandatangani
Kontrak Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari
PA, KPA, atau PPK.
- Pelaku Usaha Orang : Calon penyedia yang merupakan/dimiliki
Asli Papua orang asli Papua dan
berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat.
- Peserta : Pelaku Usaha yang mendaftar untuk
mengikuti Penunjukan Langsung.
- Penyedia : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.
- Subkontraktor : Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja
dengan penyedia penanggung jawab Kontrak,
untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 4 -
- Penyedia Jasa Spesialis : Penyedia jasa yang memberikan layanan
usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
spesialis yang mampu mengerjakan bagian
tertentu dari bangunan konstruksi atau
bentuk fisik lain.
- APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa .
- DKH : Daftar Keluaran dan Harga
- Pekerjaan Utama : Jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya
suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan.
- Bagian Pekerjaan : Bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama
yang disubkontrakkan atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan
kepada penyedia barang/jasa dan disetujui
oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- lpse : Layanan pengadaan secara elektronik
- SPSE : Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) berbasis web yang
terpasang di server LPSE yang dapat diakses
melalui website LPSE.
- Satu File : Metode penyampaian Dokumen Penawaran
yang terdiri atas persyaratan administrasi,
teknis daan penawaran harga yang
dimasukkan dalam 1 (satu) file.
- Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk
grafis berisi komponen isian yang dapat
diinput atau diunggah (upload) oleh
pengguna aplikasi.
- Formulir Isian : Formulir isian elektronik pada SPSE yang
Elektronik Data digunakan peserta untuk memasukkan dan
Kualifikasi mengirimkan data kualifikasi.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 5 -
BAB II. UNDANGAN PRAKUALIFIKASI PENUNJUKAN LANGSUNG
CONTOH
HH
[kop surat K/L/PD]
Nomor : _____ ______[tempat], ___[tanggal] _____[bulan] __[tahun]
Lampiran : ……(…….) Berkas
Yth.
____________
Di tempat
Perihal : Undangan Prakualifikasi Penunjukan Langsung Pengadaan _________ [nama paket]
Sehubungan dengan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan ______ [nama paket], dengan ini mengundang Saudara
untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi yang akan dilaksanakan :
1. Penyampaian Dokumen Kualifikasi
Hari/Tanggal : _____________ s/d _____________
Waktu : _____________
Tempat dan alamat : _____________ [Ruang,Gedung,Lantai, Jalan,dst.]
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
[Kelompok Kerja _________ UKPBJ ____________]
[tanda tangan]
...................................................
[nama lengkap]
Catatan : Undangan Prakualifikasi mengikuti format undangan yang tersedia dalam SPSE
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 6 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Identitas Pokja 1.1 Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum
Pemilihan dan dalam LDK.
Lingkup Pekerjaan
1.2 Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup
pekerjaan, dan lokasi pekerjaan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana lingkup
pekerjaan yang tercantum dalam LDK.
2. Sumber Dana Sumber pendanaan, Pagu Anggaran, dan HPS untuk
pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber
pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDK.
3. Peserta Kualifikasi 3.1 Peserta kualifikasi adalah Badan Usaha atau
perorangan yang diundang untuk mengikuti proses
pemilihan Penyedia melalui Penunjukan Langsung.
3.1 Peserta yang diundang dapat melakukan KSO
3.2 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO
dilakukan sebelum memasukkan dokumen
kualifikasi.
3.3 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta
harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi
yang:
a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan
dokumen isian kualifikasi;
b. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO
dan anggota KSO;
c. mencantumkan pembagian modal (sharing)
dari setiap perusahaan;
d. mencantumkan nama individu dari leadfirm
KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang
tergabung dalam KSO.
3.4 Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses
pengadaan pekerjaan konstruksi adalah leadfirm
yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja
Sama Operasi.
3.5 KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
3.6 KSO dapat dilakukan antar Pelaku Usaha yang:
a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan
Kualifikasi usaha besar;
b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan
Kualifikasi usaha menengah;
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 7 -
c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan
Kualifikasi usaha menengah;
d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan
Kualifikasi usaha kecil;
3.7 Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha
anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO
(leadfirm).
3.8 Leadfirm KSO harus memiliki kualifikasi setingkat
atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO.
3.9 Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang
diperuntukkan bagi percepatan pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat, maka:
a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas
Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta
rupiah), pelaksanaan Penunjukan Langsung
diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban
melakukan pemberdayaan kepada Pelaku
Usaha Papua dalam bentuk KSO dan/atau
subkontrak, kecuali apabila peserta adalah
Pelaku Usaha Papua;
b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO
dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha
Papua yang tidak aktif; dan
c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO,
maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua
sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang
memenuhi kualifikasi.
3.10 KSO dapat dilakukan dengan batasan jumlah
anggota dalam 1 (satu) KSO:
a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks
dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan;
dan
b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks
dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
3.11 Peserta KSO dilarang untuk mengubah
keanggotaan KSO/Perjanjian Kerja Sama Operasi
selama proses penunjukan langsung, pelaksanaan
sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi
3.12 Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk
memenuhi jenis pekerjaan yang dilakukan
penunjukan langsung dapat terdiri dari penyedia
jasa konstruksi umum (general), spesialis,
mekanikal/ elektrikal, dan/atau keterampilan
tertentu.
3.13 Perjanjian KSO yang berakhir sebelum
penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab
penyelesaian pekerjaan dibebankan pada
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 8 -
perusahaan yang menjadi leadfirm KSO atau
mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
perjanjian KSO.
4. Perbuatan yang 4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan
dilarang dan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan
Sanksi sebagai berikut:
a. menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan;
b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan
dalam bentuk dan cara apapun, untuk
memenuhi keinginan peserta yang
bertentangan dengan Dokumen Pemilihan
dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. melakukan persekongkolan dengan peserta
lain untuk mengatur harga penawaran;
d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dalam proses pemilihan; atau
e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima oleh Pokja Pemilihan
4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. sanksi digugurkan dari proses kualifikasi atau
pembatalan kelulusan kualifikasi;
b. sanksi Daftar Hitam;
4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan
kepada PA/KPA.
4.4 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas
usulan Pokja Pemilihan.
5. Larangan 5.1 Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi,
Pertentangan dan perannya, menghindari dan mencegah
Kepentingan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait
baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud
angka 5.1 di atas antara lain meliputi :
a. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan
perancang/pengawas/manajemen konstruksi
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan
Konstruksi yang didesain/diawasinya;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak/Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 9 -
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha
dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar
tanggungan negara.
5.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan
pertentangan kepentingan, digugurkan sebagai
peserta.
6. Satu Data Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai
Kualifikasi Tiap anggota KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan
Peserta satu Data Kualifikasi untuk satu paket pengadaan.
7. Berlakunya Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan ini.
Kualifikasi
8. Biaya Kualifikasi 8.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk
mengikuti kualifikasi ini.
8.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas
kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
B. DOKUMEN KUALIFIKASI
9. Isi Dokumen 9.1 Dokumen Kualifikasi meliputi:
Kualifikasi a. Umum;
b. Undangan;
c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Kualifikasi;
e. Pakta Integritas
f. Formulir Isian Data Kualifikasi;
g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
i. Bentuk Surat Perjanjian KSO;
9.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi
Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan
keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen
Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.
10. Bahasa Dokumen Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi
Kualifikasi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa
Indonesia.
11. Pemberian 11.1 Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui
Penjelasan rapat pemberian penjelasan sesuai jadwal pada
Kualifikasi (apabila SPSE.
diperlukan)
11.2 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang
dianggap penting terkait dengan dokumen
kualifikasi.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 10 -
11.3 Pokja Pemilihan dapat didampingi PPK/Tim
Teknis/Personil Satker (User) dalam pemberian
penjelasan.
11.4 Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Pemberian
Penjelasan Kualifikasi.
12. Perubahan 12.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat
Dokumen hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu
Kualifikasi ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke
dalam Adendum Dokumen Kualifikasi sebelum
batas akhir penyampaian data kualifikasi.
12.2 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut
tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen
Kualifikasi maka ketentuan baru atau perubahan
tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang
berlaku adalah Dokumen Kualifikasi yang awal.
12.3 Peserta mengunduh (download) Adendum
Dokumen Kualifikasi yang diunggah oleh Pokja
Pemilihan pada SPSE (apabila ada).
12.4 Apabila Adendum Dokumen Kualifikasi
mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu
penyiapan data kualifikasi maka Pokja Pemilihan
memperpanjang batas akhir penyampaian data
kualifikasi.
C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI
13. Bentuk Data 13.1 Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta
Kualifikasi dan berupa Data Kualifikasi yang telah diisi pada form
Pengisian Data isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.
Kualifikasi
13.2 Data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta
sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada LDK.
13.3 Dalam hal peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP,
maka digunakan data kualifikasi yang tercantum
dalam SIKaP
13.4 Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE:
a. dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri,
Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi
bagian kualifikasi dianggap telah
ditandatangani dan disetujui.
b. dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data
Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi
bagian kualifikasi dianggap telah
ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 11 -
menurut perjanjian KSO berhak mewakili/
leadfirm KSO.
14. Pakta Integritas 14.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan
tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya
kolusi, korupsi, dan/atau nepotisme serta akan
mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional.
14.2 Dengan mendaftar sebagai peserta, maka peserta
tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-
KSO (leadfirm dan anggota KSO), telah menyetujui
dan menandatangani Pakta Integritas.
15. Pengisian Data 15.1 Pengisian Data Kualifikasi
Kualifikasi a. Peserta mengisi Data kualifikasi disampaikan
melalui Form Isian Elektronik Kualifikasi yang
tersedia pada SPSE dan menggunggah (upload)
surat Perjanjian KSO (apabila berbentuk KSO);
b. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia
pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi
yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data
kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada
fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada
SPSE.
c. Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian
(scan) dokumen administrasi kualifikasi pada
fasilitas unggahan kualifikasi lainnya apabila
sudah tersedia dalam formulir isian elektronik data
kualifikasi dalam SPSE.
d. Peserta termasuk anggota KSO menyetujui
pernyataan sebagai berikut:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
dan kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;
2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi
daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan
usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi
daftar hitam lain;
4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak
menimbulkan pertentangan kepentingan;
5) yang bertindak untuk dan atas nama badan
usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana;
6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara;
7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi
yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 12 -
8) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika
dikemudian hari ditemukan bahwa
data/dokumen yang disampaikan tidak benar
dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia
dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam daftar hitam, gugatan
secara perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Untuk peserta yang berbentuk KSO, pemasukan
kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang
ditunjuk mewakili KSO/leadfirm.
15.2 Pengisian data kualifikasi dilakukan sesuai dengan
BAB VII Petunjuk Pengisian Formulir Isian
Kualifikasi.
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI
16. Penyampaian Data 16.1 Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada
Kualifikasi Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan pada
SPSE.
16.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah
waktu batas akhir atau memberikan perpanjangan
waktu penyampaian Data Kualifikasi kecuali:
a. terjadi keadaan diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkiraan sebelumnya;
b. perubahan Dokumen Kualifikasi yang
mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu
penyiapan Data Kualifikasi; atau
c. peserta yang diundang tidak menyampaikan
Data Kualifikasi sampai dengan batas akhir
penyampaian Data Kualifikasi dengan alasan
yang dapat diterima Pokja Pemilihan.
d. Peserta yang diundang tidak memasukkan data
kualifikasi sampai dengan batas akhir
penyampaian data kualifikasi.
16.3 Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu
penyampaian Data Kualifikasi sebagaimana
dimaksud pada klausul 16.2 huruf c, peserta yang
diundang tidak menyampaikan Data Kualifikasi
maka Prakualifikasi dinyatakan gagal.
16.4 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas
akhir penyampaian penawaran maka Pokja
Pemilihan menyampaikan/menginformasikan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui
SPSE.
E. EVALUASI KUALIFIKASI
17. Pembukaan Data Data Kualifikasi dibuka Pokja Pemilihan sesuai jadwal
Kualifikasi pada SPSE
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 13 -
18. Evaluasi 18.1 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi
Kualifikasi yang meliputi:
a. Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; dan
b. Evaluasi kualifikasi teknis;
18.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan
menggunakan sistem gugur (Pass and Fail).
18.3 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi
terhadap data kualifikasi yang disampaikan
(diunggah) oleh peserta melalui form elektronik
isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas
upload data kualifikasi lainnya.
18.4 Data kualifikasi pada form elektronik isian
kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas upload
data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang
saling melengkapi.
18.5 Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data
kualifikasi dengan data yang diunggah (upload),
maka data yang digunakan adalah data yang sesuai
persyaratan kualifikasi.
18.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai
dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini.
18.7 Dalam mengevaluasi Data Kualifikasi, Pokja
Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap
hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi.
Peserta harus memberikan tanggapan atas
klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah
substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi
harus dilakukan secara tertulis.
18.8 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan
Data Kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan
konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan
lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
18.9 Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak
memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi,
maka menggugurkan peserta.
18.10 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan
peserta.
18.11 Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus
kualifikasi apabila memenuhi persyaratan
kualifikasi yang ditetapkan dalam LDK.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 14 -
18.12 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi
kualifikasi pada SPSE
18.13 Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan
kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan
18.11 dalam LDK yang terdiri atas:
a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di
bidang Jasa Konstruksi;
b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan
Usaha (SBU), dengan ketentuan pekerjaan
untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar
mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi
Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar,
dengan ketentuan:
1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan
adalah pengalaman dalam kurun waktu
15 tahun terakhir;
2) untuk kualifikasi Usaha Menengah,
pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang
klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
3) untuk kualifikasi Usaha Besar,
pengalaman pekerjaan pada sub bidang
klasifikasi/layanan dan lingkup
pekerjaan SBU yang disyaratkan;
4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu
SBU:
a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha
Menengah, pengalaman pekerjaan
yang dapat dihitung sebagai KD adalah
pengalaman yang sesuai dengan salah
satu sub bidang klasifikasi SBU yang
disyaratkan; atau
b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha
Besar, pengalaman pekerjaan yang
dapat dihitung sebagai KD adalah
pengalaman yang sesuai dengan salah
satu lingkup pekerjaan yang
disyaratkan.
d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu,
Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta
Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
e. Mempunyai status valid keterangan Wajib
Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status
Wajib Pajak;
f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan);
g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam,
keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan
atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 15 -
menjalani sanksi pidana, dan
pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur
Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu)
pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4
(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak atau pengalaman
menyediakan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (khusus untuk paket
penunjukan langsung berupa pekerjaan
prasarana, sarana, dan utilitas umum di
lingkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan
oleh pengembang yang bersangkutan;
i. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP),
dengan ketentuan:
1) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan
Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima)
paket pekerjaan; dan
2) Untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar,
nilai Kemampuan Paket (KPP ditentukan
sebanyak 6 (enam) paket pekerjaan atau
1,2 (satu koma dua) dari jumlah paket
pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani
pada saat bersamaan selama kurun waktu
5 (lima) tahun terakhir.
j. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
1) Dikecualikan dari ketentuan huruf h)
untuk pengadaan dengan nilai paket
sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah);
2) Harus mempunyai 1 pengalaman pada
bidang yang sama untuk pengadaan
dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit
di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).
k. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).
SKP = KP – P
KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan
ketentuan:
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 16 -
(1) untuk Usaha Kecil, nilai
Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 5 (lima)
paket pekerjaan; dan
(2) untuk usaha non kecil, nilai
Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 6 (enam)
atau 1,2 (satu koma dua) N.
P adalah jumlah paket yang sedang
dikerjakan.
N adalah jumlah paket pekerjaan
terbanyak yang dapat ditangani pada
saat bersamaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir.
19. Pembuktian 19.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan melalui Aplikasi
Kualifikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
19.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta
memenuhi persyaratan kualifikasi.
19.3 Pokja Pemilihan menyampaikan undangan
pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan
pemberitahuan mekanisme pelaksanaan
pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian
kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta
Penujukan Langsung.
19.4 Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring
dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Peserta Penunjukan Langsung mengirimkan
foto dokumen asli yang diperlukan secara
elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan.
b. Foto dokumen asli merupakan foto langsung
dari kamera/telepon genggam tanpa proses
edit.
c. Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan
melalui media video call dan
didokumentasikan dalam format video
dan/atau foto.
19.5 Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan
tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi
apabila data kualifikasi Peserta sudah terverifikasi
oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem
Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
19.6 Dalam hal terdapat data kualifikasi penyedia belum
diverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam
SIKaP, maka pembuktian kualifikasi dilakukan
dengan cara mengundang dan mencocokan data
pada informasi Form Isian Elektronik Data
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 17 -
Kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan
meminta rekaman dokumennya.
19.7 Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat
dilakukan secara luring/tatap muka, apabila tidak
memungkinkan dilaksanakan secara daring.
19.8 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah
menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh
peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
19.9 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE
dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen
yang akan dibuktikan.
19.10 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian
kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima,
maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang
waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1
(satu) hari kerja.
19.11 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat
mengakses data kontak (misal akun email atau no
telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak
sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari
sisi peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada
peserta.
19.12 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian
kualifikasi adalah:
a. Direksi yang namanya ada dalam akta
pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendirian/perubahan;
b. Penerima kuasa dari direksi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/perubahan;
c. Pihak lain yang bukan direksi dapat
menghadiri pembuktian kualifikasi selama
berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya
ada dalam akta pendirian/perubahan atau
pihak yang sah menurut akta
pendirian/perusahaan;
d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau
e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
19.13 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan
memverifikasi kesesuaian data pada informasi
formulir elektonik isian kualifikasi pada SPSE atau
fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli,
salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 18 -
pejabat yang berwenang dan meminta salinan
dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas
elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen.
Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan
klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
19.14 Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti
keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis,
dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak
asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari
pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
19.15 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian
kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan
sesuai dengan 19.10 namun tetap tidak dapat
menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta
dinyatakan gugur.
19.16 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan,
dikenakan sanksi Daftar Hitam.
F. HASIL KUALIFIKASI
20. Penetapan Hasil Pokja Pemilihan menetapkan hasil kualifikasi berdasarkan
Kualifikasi hasil evaluasi kualifikasi.
21. Pengumuman Pokja Pemilihan menyampaikan hasil kualifikasi kepada
Hasil Kualifikasi peserta dan selanjutnya mengundang peserta untuk
menyampaikan penawaran
22. Sanggah 22.1 Peserta yang menyampaikan Data Kualifikasi dapat
Kualifikasi mengajukan sanggah kualifikasi melalui SPSE atas
penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja Pemilihan
selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman
hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja.
22.2 Sanggah Kualifikasi diajukan oleh peserta apabila
terjadi:
a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
b. penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden
No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya
dan aturan turunannya serta ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
c. rekayasa/persekongkolan sehingga
menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau
d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja
Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA,
dan/atau Kepala Daerah.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 19 -
22.3 Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban
melalui SPSE atas semua sanggah kualifikasi paling
lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa
sanggah kualifikasi diakhiri pada hari kerja dan jam
kerja.
22.4 Apabila sanggah Kualifikasi dinyatakan
benar/diterima maka Pokja Pemilihan melakukan
evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.
22.5 Sanggah kualifikasi yang disampaikan tidak melalui
SPSE bukan dikarenakan adanya keadaan
kahar/gangguan teknis atau disampaikan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, PA/KPA, PPK,
dan/atau APIP, atau disampaikan diluar masa
sanggah Kualifikasi, dianggap sebagai pengaduan
dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
22.6 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan
teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak
dapat mengirimkan sanggah Kualifikasi melalui
SPSE dan/atau Pokja Pemilihan tidak dapat
mengirimkan jawaban sanggah Kualifikasi melalui
SPSE maka sanggah Kualifikasi dapat dilakukan
diluar SPSE.
23. Evaluasi dan 23.1 Evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang
Pembuktian dilakukan apabila:
Kualifikasi Ulang, a. Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang
Penyampaian tercantum dalam dokumen kualifikasi; atau
Dokumen b. Kesalahan dalam mengevaluasi data dokumen
Kualifikasi Ulang, kualifikasi.
dan
Prakualifikasi 23.2 Penyampaian Dokumen Kualifikasi ulang apabila:
Ulang a. Terjadi gangguan SPSE; dan/atau
b. Kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja
Pemilihan.
23.3 Prakualifikasi ulang dilakukan apabila:
a. korupsi, kolusi dan/atau nepotisme
melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;
b. peserta yang diundang tidak menyampaikan
Dokumen Kualifikasi;
BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 20 -
Catatan dalam pengisian lembar data kualifikasi (LDK)
Lembar Data Kualifikasi (LDK) diisi oleh Pokja Pemilihan
sebelum menerbitkan dokumen kualifikasi. LDK berisi
informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan
penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja
Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDK ini yang
terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus
diisi tanpa ada isian yang dikosongkan.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 21 -
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
HAL NOMOR IKP KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas 1.1 Identitas Pokja Pemilihan:
Pokja
a. Pokja Pemilihan:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Balai
Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah
Jawa Barat
b. Alamat Pokja Pemilihan:
Jl. L. L. R.E. Martadinata No.119, Cihapit,
Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat-
40114
c. Website LPSE: www.lpse.pu.go.id
B. Lingkup 1.2 Lingkup Pekerjaan:
Pekerjaan
a. Nama paket pekerjaan:
Pembangunan PSU Perumahan MBR di
Perumahan Mutiara Puri Harmoni 3
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat (PSU23-
JABAR-BEKASI-01)
b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan:
Perkerjaan Beton Kurus Ready Mix fc10 MPa
(K125), t=0.05m dan Pekerjaan Beton
Struktur Ready Mix fc25 MPa (K300),
t=0,15m
c. Lokasi pekerjaan:
Perumahan Mutiara Puri Harmoni 3 Kabupaten
Bekasi Provinsi Jawa Barat
d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:
90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak SPMK.
C. Sumber 2 Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
Dana APBN Tahun Anggaran 2023 DIPA Satuan
Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa
Barat Tahun Anggaran 2023. Apabila alokasi
dalam dokumen anggaran (DIPA TA 2023)
yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak
mencukupi, maka pengadaan barang/jasa
dapat dibatalkan dan kepada penyedia
barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi
dalam bentuk apapun.
1. Pagu Anggaran:
Rp1.374.490.000,-
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS):
Rp1.313.019.280,-
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 22 -
D. Persyaratan 3, 18.11 dan Persyaratan kualifikasi:
Kualifikasi 18.13
1. Ketentuan jumlah anggota KSO bagi peserta yang
melakukan KSO:
a. Untuk pekerjaan yang bersifat tidak
kompleks, paling banyak 3 (tiga)
perusahaan dalam 1 (satu) KSO;
b. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks,
paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1
(satu) KSO;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki
perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan
subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan
Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta
Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) KBLI
2015 atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
(BS001) KBLI 2020.
4. Untuk badan usaha memiliki persyaratan
kualifikasi teknis, meliputi:
a) memiliki pengalaman paling kurang 1
(satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah atau swasta
termasuk pengalaman subkontrak atau
pengalaman menyediakan perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(khusus untuk paket penunjukan langsung
berupa pekerjaan prasarana, sarana, dan
utilitas umum di lingkungan perumahan
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
yang dilaksanakan oleh pengembang yang
bersangkutan).
b) memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket
(SKP), dengan ketentuan:
SKP = KP – P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan
ketentuan:
(1). untuk Usaha Kecil, nilai
Kemampuan Paket (KP) ditentukan
sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
dan
(2). untuk usaha non kecil, nilai
Kemampuan Paket (KP) ditentukan
sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu
koma dua) N
P = jumlah paket yang sedang
dikerjakan.
N = jumlah paket pekerjaan
terbanyak yang dapat
ditangani pada saat
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 23 -
bersamaan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun
terakhir
5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun:
a. Dikecualikan dari ketentuan angka 4 untuk
pengadaan dengan nilai paket sampai
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah);
b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman
pada bidang yang sama, untuk pengadaan
dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit
di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).
6. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai
KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman
tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
a. untuk kualifikasi Usaha Menengah,
pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang
klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
pada angka 3, atau
b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman
pekerjaan pada sub bidang
klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
dan lingkup pekerjaan________ [diisi
dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai
sub bidang klasifikasi SBU yang
disyaratkan].
7. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat
Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Nomor NPWP badan usaha, dengan status
keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;
9. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan);
10. Tidak masuk dalam Daftar Hitam,
keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan
atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana, dan
pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 24 -
Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
11. Dalam hal peserta melakukan KSO:
a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 5, 8, 9
dan 10 dilakukan untuk setiap perusahaan
yang tergabung dalam KSO;
b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara
saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO
dan setiap anggota KSO harus memiliki
salah satu SBU yang disyaratkan;
c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara
saling melengkapi oleh seluruh anggota
KSO; dan
d. evaluasi pada angka 6 hanya dilakukan
kepada leadfirm KSO
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 25 -
BAB V
ISIAN DATA KUALIFIKASI
Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tunggal/atas nama sendiri atau Peserta sebagai Leadfirm
KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE
Isian Data Kualifikasi bagi anggota KSO disampaikan dalam formulir isian kualifikasi untuk
anggota KSO
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 26 -
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ___________________[nama wakil sah badan usaha
anggota KSO atau nama individu leadfirm sesuai surat
perjanjian KSO]
Jabatan : _____________[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris
atau surat perjanjian KSO]
Bertindak : PT/CV/Firma _______________________
untuk [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
dan atas nama
Alamat : ___________________________________
Telepon/Fax : ___________________________________
Email : ___________________________________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama KSO berdasarkan_______________ [akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian KSO, disebutkan secara jelas nomor dan
tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar
tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang
cuti diluar tanggungan negara”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 27 -
A. Data Administrasi
1. Nama Badan Usaha : _____________________
2. Status :
Pusat Cabang
: _____________________
Alamat Kantor Pusat
_____________________
No. Telepon : _____________________
3.
No. Fax : _____________________
E-Mail : _____________________
Alamat Kantor Cabang : _____________________
_____________________
No. Telepon : _____________________
4.
No. Fax : _____________________
E-Mail : _____________________
B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar
a. Nomor : _______________
b. Tanggal : _______________
c. Nama Notaris : _______________
d. Nomor Pengesahan : _______________
Kementerian Hukum dan
HAM (untuk yang
berbentuk PT)
2. Akta/Anggaran Dasar
Perubahan Terakhir
a. Nomor : _______________
b. Tanggal : _______________
c. Nama Notaris : _______________
C. Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha
D. Izin Usaha
1. Surat Izin Berusaha di bidang Jasa : a. Nomor.……………
Jasa Konstruksi b. Tanggal ……………
2. Masa berlaku izin berusaha di
: …………
bidang Jasa Konstruksi
3. Instansi penerbit : …………
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 28 -
E. Sertifikat Badan Usaha
1. Sertifikat Badan Usaha : a. Nomor …………
b. Tanggal …………
2. Masa berlaku : …………
3. Instansi penerbit : …………
4. Kualifikasi : …………
5. Klasifikasi : …………
6. Sub bidang klasifikasi/layanan : …………
F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)
1. Sertifikat ............ : a. Nomor …………
b. Tanggal …………
2. Masa berlaku : …………
3. Instansi penerbit : …………
G. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. Identitas Alamat Persentase
2. Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________
H. Data Pengalaman Perusahaan
(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun
terakhir)
Tanggal Selesai
Pemberi
Kontrak Pekerjaan/PHO
Pekerjaan
Nama Sub Ringkasan
Berdasarkan
No. Paket Klasifikasi Lingkup Lokasi
BA
Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
Alamat/ No/
Nama Nilai Kontrak Serah
Telepon Tanggal
Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 29 -
I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk Usaha Kecil yang baru berdiri
kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)
Kontrak/ Surat Ijin Tanggal Selesai
Ringkasan
Pemberi Pekerjaan/
Nama Paket
Mendirikan Pekerjaan/PHO
Lingkup
Instansi Penerbit Ijin
Pekerjaan/
Bangunan Berdasarkan*
No. Pekerjaan Lokasi
Nama
/ Jumlah
Alamat/ No/ Kontrak BA Serah
Perumahan
Nama Nilai*
Unit
Telepon Tanggal * Terima*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*) tidak perlu diisi untuk penunjukan langsung paket pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP)
Pemberi
Kontrak Total Progres
Nama Pekerjaan
Klasifikasi/Su
Paket Lokas
No. b Klasifikasi Alamat No/ No/ Tota
Pekerjaa i Nam Nila
Pekerjaan / Tangga Tangga l
n a i
Telepon l l Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung
jawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar
dan/atau ada pemalsuan, badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi
administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
__________[tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]
PT/CV/Firma
__________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu leadfirm)
[jabatan pada badan usaha]
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 30 -
BAB VI
BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
CONTOH
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Sehubungan dengan penunjukan langsung pekerjaan ________________ maka kami:
______________________________[nama perusahaan peserta 1]
______________________________[nama perusahaan peserta 2]
______________________________[nama perusahaan peserta 3]
______________________________[dan seterusnya]
bermaksud untuk mengikuti penunjukan langsung dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama
dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).
Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:
1. Secara bersama-sama:
a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah ________________
b. Menunjuk ____________________________[nama perusahaan dari anggota KSO ini]
sebagai perusahaan utama (leadfirm KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk
dan atas nama KSO.
c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara
bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen
kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
_________ [nama perusahaan peserta 1]sebesar _____ % (___________ persen)
_________ [nama perusahaan peserta 2]sebesar _____ % (___________ persen)
_________[nama perusahaan peserta 3]sebesar _____ % (___________ persen)
_________________________________ [dst.]
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada
butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun
sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat
Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan
pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk
memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja,
perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami
menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 31 -
c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan/atau c maka bersedia
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada
_________________________[nama individu dari leadfirm KSO] dalam kedudukannya sebagai
direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama perusahaan dari
leadfirm KSO] berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila perusahaan KSO tidak
ditunjuk sebagai penyedia dalam Penunjukan Langsung.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di _________ pada
hari __________ tanggal __________ bulan ____________, tahun ________________________
[Peserta 1] [Peserta 2] [Peserta 3]
(_______________) (________________) (________________) [dst.]
Catatan:
Apabila ditetapkan sebagai pemenang Penunjukan Langsung maka Surat Perjanjian KSO ini
harus dinotariatkan
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 32 -
BAB VII
PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI
I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta tunggal/atas nama sendiri dan leadfirm KSO mengikuti
petunjuk dan penggunaan SPSE (User Guide)
II. Peserta KSO (apabila ber-KSO)
Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian
kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dan disampaikan oleh leadfirm
KSO melalui fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE
Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi
1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat
dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat
dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian
perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas
diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diiisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan
usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta
menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa
Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.
C. Pengurus Badan Usaha
Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.
D. Izin Usaha
Tabel izin usaha:
1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin berusaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin berusaha.
E. Sertifikat Badan Usaha
Tabel Sertifikat Badan usaha:
1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan sub bidang klasifikasi/layanan.
F. Sertifikat Lainnya [apabila disyaratkan]
1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 33 -
2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat.
G. Data Keuangan
1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan
persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak, diisi NPWP badan usaha.
H. Data Pengalaman Perusahaan
Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan
lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari
pemberi pekerjaan, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO
berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket
pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung
Kemampuan Dasar (KD). (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar)
I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan
pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi pekerjaan, nomor/tanggal dan nilai
kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara
serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih.
Khusus untuk penunjukan langsung paket pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah mengisi nama perumahan
yang dibangun dalam waktu 4 tahun terakhir, jumlah unit, lokasi, nama dan alamat instansi
penerbit ijin IMB, dan nomor dan tanggal IMB diterbitkan.
Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.
J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan
Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat
pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi pekerjaan, nomor/tanggal
dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data
ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 34 -
BAB VIII
TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A. Data Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum
dalam Lembar Data Kualifikasi.
B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:
1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian
Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya
(apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
a. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Data
Kualifikasi, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah
diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja
dan personel;
3) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga online
single submission (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah
berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak;
4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup
memperhatikan masa berlaku SBU.
b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi
penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit
dokumen yang tersedia.
3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)
KD = 3 NPt
NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang
disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.
b. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahterimakan
dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diundang
Penunjukan Langsung pekerjaan konstruksi (contoh: penunjukan langsung
diumumkan 31 Mei tahun 2022, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah
pengalaman yang diserahterimakan mulai 01 Januari tahun 2007).
c. Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU:
1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat
dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang
klasifikasi SBU yang disyaratkan;
2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat
dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan sub bidang
klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 35 -
d. Apabila mensyaratkan 2 (dua) SBU, maka penilaian KD peserta cukup memenuhi
pengalaman pekerjaan pada salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan;
e. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang
mewakili/leadfirm KSO;
f. KD paling sedikit sama dengan nilai HPS;
g. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang
disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada
saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:
1) sebagai anggota KSO/ leadfirm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan
porsi/sharing kemitraan;
2) sebagai subkontraktor jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang
disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
h. Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja Pemilihan melakukan
konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan
sebagai berikut:
NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada)
saat serah terima pertama
Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah
terima pertama
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila
belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan
indeks bulan-bulan sebelumnya)
Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang
digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan
bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.
4. Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja(hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar).
5. Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi
Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan
belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri
sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
6. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan
(apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian
kualifikasi.
7. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat:
a. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan
(Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat);
b. Pembuktian Pelaku Usaha Papua yaitu dengan:
1) jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50%
(lima puluh persen);
2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 36 -
3) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima
puluh persen) apabila berjumlah gasal dan minimal 50% (lima puluh persen)
apabila berjumlah genap
c. Pembuktian OAP dilakukan dengan:
1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
2) Kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat
yang berwenang; dan
3) surat kenal/akta lahir.
8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas
nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai
tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar
tanggungan Negara, dengan ketentuan:
a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu
dinyatakan dalam surat pernyataan;
b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan
ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat
menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
9. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:
a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan
pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara
Serah Terima;
b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan
memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari
Pemberi Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak
untuk pekerjaan dimaksud.
c. Khusus untuk pengalaman menyediakan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, harus dibuktikan dengan membawa dokumen asli Surat Ijin Mendirikan
Bangunan, Ijin Lokasi dan/atau ijin lainnya yang terkait dengan pekerjaan tersebut,
Site Plan asli perumahan tersebut telah disahkan oleh pihak yang berwenang, dan data
akad KPR yang telah dilaksanakan pada perumahan tersebut yang disahkan oleh Bank
pemberi jaminan.
10. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
a. Rumusan SKP
SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
KP = Nilai kemampuan paket, dengan ketentuan:
KP = 5 untuk Usaha Kecil
KP= 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N, untuk Usaha
Menengah dan Usaha Besar,
dimana N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir (untuk usaha Menengah dan Usaha Besar)
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 37 -
b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang
dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila
pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan
gugur, dikenakan sanksi daftar hitam.
C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara
persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:
1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
D. dalam hal peserta melakukan KSO :
1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan KSO disampaikan oleh pejabat yang
menurut perjanjian KSO berhak mewakili KSO (leadfirm);
2) peserta wajib menyampaikan perjanjian KSO sesuai ketentuan;
3) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan,
peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.
E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:
1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi
dengan cara:
a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/Passport);
b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir
untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang
dalam Akta;
c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya
perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan
sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan
(Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);
2. Pokja membandingkan kesesuaian antara izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi,
Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, dan Akta
Pendirian/Perubahan Terakhir, serta laporan keuangan, dengan yang disampaikan dalam
data kualifikasi, dengan ketentuan:
a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit
dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian
Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah Terima atau berdasarkan Surat
Ijin Mendirikan Bangunan, Site Plan, dan Data Akad KPR dari Bank pemberi pinjaman
(khusus untuk pengalaman menyediakan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah), dengan ketentuan:
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3
- 38 -
a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang
tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman
yang tercantum dalam isian kualifikasi;
b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang
tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman
berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit
dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat
meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan
peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah
substansi formulir isian kualifikasi.
Paraf 1 Paraf 2 Paraf 3