1. SE Menteri PUPR Nomor: 19/SE/M/2016 tentang Pedoman Penentuan Indeks Kondisi
Perkerasan
2. SE Menteri PU Nomor: 12/SE/M/2013 tentang Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur
3. Pd T-14-2003 Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen
4. Pedoman No. 01/P/BM/2022 Pemeriksaan Jembatan
5. Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
(No. 16.1/SE/Db/2020)
6. Manual Desain Perkerasan Jalan No. 02/M/BM/2017
7. Manual Perkerasan Jalan No. 04/SE/Db/2017 (Revisi 2017)
8. SNI 8457 Tahun 2017 Untuk Rancangan Tebal Jalan Beton Untuk Lalu Lintas Rendah
9. STUDI TERDAHULU
Studi terdahulu adalah Paket Pengawasan Teknis yang telah dilaksanakan pada Satuan Kerja
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Banten
10. REFERENSI HUKUM
a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
b) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
c) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
d) Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2023 tenteng Percepatan Konektifitas Jalan Daerah
e) Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia
f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
j) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
k) Keputusan Menteri PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Besaran
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi;
l) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/SE/M/2022 Tanggal 14
Agustus 2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan
Konstruksi di Kementerian PUPR.
m) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/SE/M/2019 tentang
Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
n) Surat Edaran Menteri PUPR No. 18 Tahun 2021 Pedoman Operasional tertib penyelenggaraan
Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Kontruksi di Kementerian PUPR.
o) Surat Edaran Menteri PU Nomor: 12/SE/M/2013 tentang Pedoman Perencanaan Tebal
Perkerasan Lentur
p) Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.0210-Mn/950 tentang
Penyampaian Rancangan Daftar Prioritas (DPP) dan Usulan Anggaran Penanganan Jalan daerah
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) ) nomor 3 tahun 2023