Penyusunan Pola Dan Rencana Pengelolaan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

URAIAN SINGKAT  PEKERJAAN                              
                                                                          
     Sungai merupakan salah satu sumber air yang paling pokok diantara    
berbagai sumber air lainnya. Seiring dengan perkembangan manusia maka     
                                                                          
kebutuhan akan air semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan       
manusia akan air acapkali manusia kurang memperhitungkan faktor dampak    
yang mungkin saja terjadi akibat eksplorasi yang tidak terkontrol.Banjir dan
longsor pada saat musim penghujan serta kekeringan pada saat musim        
                                                                          
kemarau seakan  menjadi hal yang biasa terjadi akhir-akhir ini. Untuk     
pengelolaan sungai agar bisa berfungsi sesuai dengan kebutuhan maka       
dibangun prasarana fisik sungai dan fasilitas pendukungnya yang meliputi  
antara lain: bangunan pengambilan air, bangunan pengendali banjir, bangunan
                                                                          
pengendali sedimen, bangunan pelindung dan perkuatan tebing sungai, dan   
bangunan serta peralatan pemantau data hidroklimatologi. Prasarana Sungai 
yang telah banyak dibangun oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan      
fungsi sungai dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan air. Berangkat dari  
                                                                          
hal di atas maka diperlukan suatu kegiatan inventarisasi sungai untuk     
mengetahui jumlah sungai yg menjadi sumber air dan yang bersinggungan     
dengan Daerah Irigasi kewenangan provinsi Sulawesi Barat.                 
                                                                          
                                                                          
     Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Wilayah Sungai Kewenangan    
Provinsi pada dasarnya harus bertitik tolak (mengacu) kepada peraturan    
perundangan maupun kebijakan yang berlaku diantaranya adalah sebagaimana  
berikut:                                                                  
                                                                          
a. Undang- Undang (UU) nomor : 11 tahun 1974 tentang Pengairan            
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2008 tentang  
   Pengelolaan Sumber Daya Air                                            
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang    
                                                                          
   pengelolaan Daerah Aliran Sungai                                       
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 Peraturan       
   Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan  Rakyat tentang Pedoman          
   Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan         
                                                                          
   Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri                         
                                                                          
     Maksud pekerjaan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Wilayah     
Sungai Kewenangan Provinsi adalah mendata sungai yang menjadi sumber air  
                                                                          
dan bersinggugan dengan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat.
     Tujuan dari pekerjaan ini adalah :                                   
1. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data –data serta Jumlah sungai yang 
   menjadi sumber air dan bersinggungan dengan Daerah Irigasi Kewenangan  
   Provinsi yang terukur dan komprehensif sebagai bahan data base Provinsi
                                                                          
   Sulawesi Barat.                                                        
2. Menjadikan data – data inventarisir sebagai bahan dasar informasi publik
   dan menjadi dasar pengambilan kebijakan -kebijakan teknis dalam        
   pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.     
                                                                          
                                                                          
     Secara umum ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah    
seluruh kegiatan/pekerjaan pengumpulan data penunjang,  studi-studi       
terdahulu, pengumpulan data lapangan meliputi : inventarisasi termasuk    
                                                                          
penyiapan data, laporan-laporan, gambar-gambar dan lain-lain dengan tetap 
mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Dengan tetap berpedoman pada 
dasar pendekatan dan metodologi pelaksanaan agar memperoleh hasil yang    
maksimal.