Supervisi Pembangunan Drainase Kip Surau Gadang Kota Padang

URAIAN   SINGKAT   PEKERJAAN                            
                                                                     
                                                                     
  1. LATAR BELAKANG                                                  
    Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat pada tahun
                                                                     
    anggaran 2025 memiliki beberapa kegiatan pembangunan fisik untuk mengantisipasi
    kerentanan daerah yang beresiko tinggi terhadap daya rusak air, dimana kegiatan
    tersebut terdapat pada Program Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA). Dalam
    hal melaksanakan program tersebut maka akan dilaksanakan pekerjaan konstruksi
    antara lain Supervisi Pembangunan Drainase KIP Surau Gadang Kota Padang.
    Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
    meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen
                                                                     
    penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang
    bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi
    secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan
    pengawasan.Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
    spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi maka
    diperlukan jasa konsultansi dalam hal ini pengawasan pekerjaan konstruksi.
                                                                     
    Konsultan pengawas ini bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab
    terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana
    fisik, serta melakukan pengendalian mutu agar pekerjaan sesuai dengan desain,
    persyaratan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak beserta
    jadwal yang telah ditetapkan yaitu aspek teknis, hukum, mutu, waktu dan biaya.
    Konsultan Pengawas bertanggungjawab secara profesional atas jasa pengawasan yang
    dilakukan sesuai ketentuan, kode etik dan tata laku profesi yang berlaku. Kinerja
                                                                     
    pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas
    pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan
    Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.                
    Dalam pelaksanaan pekerjaannya Konsultan Pengawas (Supervisi) harus mampu
    bekerja sama berkoordinasi bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dinas Sumber
    Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan dan
    perundang-undangan yang berlaku.                                 
                                                                     
                                                                     
  2. MAKSUD DAN TUJUAN                                               
    Maksud                                                           
    Maksud dari pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawasan adalah
    mewakili Direksi dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan sesuai
    dengan spesifikasi teknis dan gambar yang sudah disetujui oleh pengguna jasa,
    pengecekan mutu dan volume pekerjaan, peninjauan kembali desain serta membuat
                                                                     
    rekomendasi terhadap perkembangan hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah
    dikerjakan oleh kontraktor.                                      
                                                                     
    Tujuan                                                           
    Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas ini adalah agar
    proses pelaksanaan dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan, dan melakukan
                                                                     
                                                                     
Supervisi Pembangunan Drainase KIP Surau Gadang Kota Padang          
    tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, supaya target output/outcome yang
    dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.                      
                                                                     
                                                                     
  3. SASARAN                                                         
    Sasaran dari kegiatan ini agar konstruksi/bangunan air yang dilaksanakan sesuai
    dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak jasa konstruksi dan gambar
    yang telah disetujui dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
                                                                     
  4. LOKASI PEKERJAAN                                                
                                                                     
    Lokasi pekerjaan adalah di Kota Padang .                         
                                                                     
  5. SUMBER PENDANAAN                                                
    a. Sumber dana : APBD yang bersumber dari DPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina
       Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dengan pagu dana
       sebesar Rp 180.000.000,-                                      
    b. DPA untuk mata pembayaran pada pengadaan pekerjaan ini belum disahkan untuk
                                                                     
       mengantisipasi kondisi DPA pekerjaan ini batal untuk di sahkan maka secara
       otomatis pekerjaan ini dibatalkan                             
    c. Sistem pembayaran pekerjaan berdasarkan bulanan (Man Month) terhitung sejak
       dimulainya pelaksanaan kontrak konsultansi.                   
                                                                     
  6. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN                     
    a. K/L/D/I               : PROVINSI SUMATERA BARAT               
                                                                     
    b. SKPD                  : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
    c. Pengguna Anggaran (PA) : Kepala Dinas SDABK                   
                              Provinsi Sumatera Barat                
  7. DATA DASAR                                                      
    Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan konstruksi yang akan
    dilaksanakan                                                     
                                                                     
                                                                     
  8. STANDAR TEKNIS                                                  
    Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku dalam pekerjaan konstruksi bangunan
    air dan konsultan pengawasan.                                    
                                                                     
  9. REFERENSI HUKUM                                                 
    a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;     
                                                                     
    b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;    
    c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
       Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
       Konstruksi;                                                   
    d. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
       Pemerintah;                                                   
    e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
                                                                     
       Nomor 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi minimal tenaga kerja
       kontruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi;
                                                                     
Supervisi Pembangunan Drainase KIP Surau Gadang Kota Padang          
       f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
         Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
                                                                     
         Pemerintah melalui penyedia;                                
       g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
         Indonesia Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi minimal
         tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa
         konsultansi konstruksi;                                     
       h. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
         22/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi
                                                                     
         Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri
         Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang
         Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
       i. Dan peraturan terkait yang berlaku.                        
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
Supervisi Pembangunan Drainase KIP Surau Gadang Kota Padang