III.1.12 Konsultansi Penyusunan Klhs Rdtr Cikupa - Tigaraksa

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
                                                                    
               III.1.10 Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR            
                       Cikupa - Tigaraksa                           
                                                                    
                                                                    
1. Latar Belakang                                                   
   Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan
   Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam tahap perencanaan perlindungan dan
   pengelolaan lingkungan hidup diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan
   Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,
   dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi
                                                                    
   dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau KRP. Pelaksanaan
   KLHS dilaksanakan untuk mengkaji RTRW, RDTR, RPJMD, dan KRP yang 
   berdampak.                                                       
   Pada Tahun Anggaran 2025 ini merupakan tahap 1 penyusunan KLHS Rencana Detail
   Tata Ruang (RDTR) Wilayah Cikupa - Tigaraksa.                    
                                                                    
2. Tujuan                                                           
   Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :          
   a) Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan
     terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau KRP;    
   b) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam
     penyelenggaraan KLHS dan membina penerapan KLHS di seluruh wilayah
     Kabupaten Tangerang;                                           
   c) Sebagai salah satu bahan dalam merekomendasikan arah kebijakan dan strategi
     pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Kabupaten Tangerang melalui gambaran
     dan kondisi potensi ketersediaan sumber daya alam;             
   d) Sebagai salah satu syarat bagi pengesahan RDTR menjadi Peraturan Kepala
                                                                    
     Daerah (dalam hal ini Peraturan Bupati).                       
                                                                    
3. Ruang Lingkup :                                                  
  Untuk TA 2025, lingkup kegiatan meliputi :                        
  1) Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data                           
     - Identifikasi pemangku kepentingan                            
     - Persiapan desain survey                                      
     - Pengumpulan data primer dan sekunder                         
     - Penetapan metodologi yang digunakan                          
                                                                    
  2). Tahap Penyusunan Profil Wilayah dan Penjaringan Isu PB        
     - Penyusunan profil wilayah                                    
     - Penjaringan isu PB                                           
     - Identifikasi Isu PB Paling Strategis                         
                                                                    
  Sedangkan untuk Tahap selanjutnya (direncanakan pada TA 2026), yaitu :
  1. Analisis KRP yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup        
  2. Analisis kajian D3TLH untuk pembangunan dampak dan resiko LH, JE serta
     pemanfaatan SDA (Analisis Muatan KLHS)                         
  3. Tahap perumusan alternatif Pembangunan Berkelanjutan (PB);     
  4. Rekomendasi KLHS dalam Penyempurnaan Dokumen KRP;              
  5. Penjaminan kualitas; serta                                     
  6. Proses Validasi                                                
                                                                    
   Keluaran :                                                       
  a) Dokumen KLHS;                                                  
4. b) Berkas Lampiran yang memuat Berita Acara, SK Pokja dan Rekapitulasi hasil
                                                                    
     pekerjaan.