Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pasar Modern (Sisa Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2017)

PELAKSANAAN  PEKERJAAN:                          
          PENGAWASAN  LANJUTAN PEMBANGUNAN PASAR MODERN               

                     (Sisa Dana OTSUS Tahun 2017)                     

1. Latar Belakang                                                     
   Setiap bangunan gedung Negara diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga

   mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat menjadi
   teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
   arsitektur di Indonesia, selain itu juga harus dapat memenuhi kriteria teknis bangunan

   yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung.

2. Maksud dan Tujuan                                                  
   Maksud dari pekerjaan PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN PASAR        

   MODERN  (Sisa Dana OTSUS Tahun 2017) dimaksudkan untuk memberikan  
   dukungan teknis pengawasan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan Pasar

   Modern dalam bentuk pengawasan mulai dari tahap perencana, dan pengawasan dari
   awal pembangunan sampai dengan masa pemeliharaan.                  

3. Sasaran                                                            

   Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan Konsultansi Pengawasan
   Konstruksi dimaksud adalah dihasilkannya pengendalian waktu, biaya, pencapaian
   sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi mulai dari tahap

   perencana dan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan
   pembangunan dan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

   diantaranya adalah:                                                
     a) Pembangunan Pasar Modern dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan

        profesional;                                                  
     b) Hasil Pembangunan Pasar Modern dapat memenuhi ketentuan standar teknis

        operasional;                                                  
     c) Pembangunan Pasar Modern dapat memenuhi kaidah-kaidah legalitas,

        transparansi, akuntabel, adil, dan bermanfaat secara optimal. 
     d) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat terawasi dengan baik dan

        dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKS dan gambar.            
     e) Kualitas pekerjaan konstruksi telah sesuai dengan persyaratan yang
        ditentukan, sehingga umur konstruksi dapat lebih optimal.     

     f) Hasil Pembangunan Pasar Modern dapat menjadi lebih memadai.   
4. Lokasi Pekerjaan di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Sumber Pendanaan                                                   
      a) Pagu pada RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh

        Barat Daya Tahun 2024 sebesar Rp. 917.783.352,- (sembilan ratus tujuh belas
        juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
      b) HPS sebesar Rp. 899.488.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta

        empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) termasuk PPN   
      c) Sumber pendanaan dari APBK/DOKA Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun

        2024.                                                         
      d) Besarnya biaya Konsultan Pengawasan Konstruksi merupakan     

        biaya tetap dan pasti.                                        
      e) Biaya termasuk pajak dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri

        Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018
        tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara     

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah                                      
   Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

   Kabupaten Aceh Barat Daya                                          

7. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan                                
   Jangka Waktu pelaksanaan kegiatan jasa Konsultansi pengawasan Konstruksi,

   terhitung sejak SPMK selama 240 ( dua ratus empat puluh ) hari.    

8. Ruang Lingkup Pekerjaan                                            
   Lingkup Pekerjaan: yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan Konstruksi

   adalah berpedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
   Rakyat 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pedoman Teknis

   Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan
   oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi tugas-tugas Pengawasan
   Konstruksi fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:         

   A. Tahap Persiapan                                                 
   B. Tahap Pelaksanaan