Pengawasan Rumah Ibadah Langsa 1

Ulang
Basic Information
Type: Public Tender
Tender Code: 10421990000
Status: Ulang
Date: 24 September 2025
Year: 2025
KLPD: Aceh
Work Unit: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Procurement Type: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Method: Pengadaan Langsung
Contract Type: Waktu Penugasan
Financial Information
Value (Nilai Pagu): Rp 100,000,000
Estimated Value (Nilai HPS): Rp 99,904,000
Winner (Pemenang): CV Bator Aceh Consultant
NPWP: 723560918101000
RUP Code: 58464919
Work Location: Kota Langsa - Langsa (Kota)
Participants: 1
Attachment
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                           
                                                                            
a. Tanggung Jawab Konsultan Pengawas meliputi:                              
                                                                            
   •  pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam rangka mendukung terwujudnya tertib
      penyelenggaraan Jasa Konstruksi;                                      
   •  pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak; dan  
   •  pemeriksaan kesesuaian proses dan hasil pekerjaan konstruksi dengan persyaratan mutu,
      waktu, biaya dan keselamatan konstruksi yang tercantum dalam kontrak pekerjaan konstruksi.
                                                                            
                                                                            
b. Tugas Konsultan Pengawas, terbagi menjadi:                               
   1. Tahap Persiapan, paling sedikit:                                      
      •  Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
      •  memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam
         pelaksanaan pengawasan;                                            
      •  memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
         kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
         (SMKK);                                                            
      •  menyusun Program Mutu Pengawasan; dan                              
      •  memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam
         Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.                             
   2. Tahap Pelaksanaan, paling sedikit:                                    
      •  Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi
         yang meliputi program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya
         berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program
         quality assurance/quality control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
                                                                            
      •  Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian
         sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas
         dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
         administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja (K3);   
      •  melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan
         persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;            
      •  melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;          
      •  memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan
         pekerjaan;                                                         
      •  melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan
         metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;                           
      •  melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume
         serta penerapan keselamatan konstruksi;                            
                                                                            
      •  mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis
         tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
      •  membantu PPK dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan
         merekomendasikan rapat insidental;                                 
      •  Mendampingi PPTK dan Tim Pemantau Kegiatan lainnya pada setiap adanya kunjungan ke
         lapangan baik kunjungan internal maupun eksternal;                 
      •  Menyusun laporan pengawasan TKDN dan realisasi secara berkala;     
      •  membantu PPK dalam menyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan
      •  membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan
         pekerjaan pengawasan.                                              
   3. Tahap Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over), paling sedikit:   
      •  menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama
         (provisional hand over);                                           
      •  memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as built
         sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama
         (provisional hand over);                                           
      •  melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan
         jadwal mobilisasi;                                                 
                                                                            
      •  membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah terima
         pertama (provisional hand over);                                   
      •  membantu PPK dalam menyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand
         Over); dan                                                         
      •  menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.              
c. Wewenang Konsultan Pengawas Konstruksi, meliputi:                        
                                                                            
   •  pemberian persetujuan izin kerja (request of work) atas rencana pelaksanaan pekerjaan yang
      telah memenuhi persyaratan; dan/atau                                  
   •  pemberian rekomendasi kepada PPK untuk menghentikan setiap pekerjaan di lapangan yang
      tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen SMKK.
Tenders also won by CV Bator Aceh Consultant
Authority
4 June 2022Perencanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu Sd (Doka)Kab. Aceh TenggaraRp 99,840,000,000
3 April 2024Perencanaan Jembatan Kayu Menang I Dan IIAcehRp 800,000,000
8 January 2023Perencanaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Prima/PustuKab. Aceh SelatanRp 600,000,000
9 May 2025Pengawasan Fisik Gedung KantorKejaksaan Republik IndonesiaRp 600,000,000
16 April 2019Pengawasan Bangunan Gedung Ruang Kuliah Umum (Rku)Kementerian AgamaRp 600,000,000
5 March 2021Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual (Dak) Rehabilitasi Pembangunan Ruang Rawat InapKab. Aceh BaratRp 510,000,000
20 March 2018Pengawasan Pengembangan Prasarana Bandar Udara Alas Leuser KutacaneKementerian PerhubunganRp 494,680,000
24 January 2025Perencanaan Pembangunan LabkesmasKab. Aceh JayaRp 452,608,000
22 December 2017Perencanaan Konstruksi Fisik - Work Shop (Laboratorium Miniplant Turunan Cpo Dan Laboratorium Bengkel - Mekatronika)Kementerian PerindustrianRp 450,000,000
14 September 2025Perencanaan Teknis Pembangunan Puskesmas Krueng SabeeKab. Aceh JayaRp 419,999,840