Pembangunan Rumah Layak Huni (5 Unit) (Doka 2025)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
        PEMBANGUNAN  RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL 5 UNIT      

        A. UMUM                                                             

          Nama Pekerjaan  : PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (5 UNIT) (DOKA 2025)
          Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Aceh Singkil                         

          Nilai Pagu Anggaran : Rp. 475.000.000,-                           
          Jenis Kontrak   : Harga Satuan                                    

          Sumber Pendanaan : DOKA                                           
          Tahun Anggaran  : 2025                                            
          Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender                             

        B. PENDAHULUAN                                                      
          1. Umum                                                           
             a. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,

               dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni;
             b. Rumah Layak Huni ditujukan bagi warga masyakat yang berpenghasilan rendah dan

               memilik rumah dengan kondisi tidak layak huni;               
             c. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dilaksanakan dengan sebaik-
               baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu,

               biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara maupun jalan
               dilingkungannya;                                             

             d. Pemberi jasa konstruksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik
               dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya konstruksi teknis bangunan
               yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional;

             e. Spesifikasi Teknis atau KAK untuk pekerjaan konstruksi perlu disiapkan secara matang
               sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai dengan

               kepentingan kegiatan.                                        

           2. Khusus                                                        

             a. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan bantuan dalam bentuk pembangunan

              rumah baru yang layak huni;                                   
             b. Untuk besaran dan ukuran bangunan yang akan dilaksanakan berpedoman pada
               perencanaan teknis yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design

               (DED).                                                       

PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (5 UNIT) (DOKA 2025)                           
        C. LATAR BELAKANG                                                   
          1. Salah satu masalah perumahan di Kab. Aceh Singkil adalah masih banyaknya kondisi

             rumah yang tidak layak huni. Akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena
             mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya.
          2. Dalam rangkaian mempercepat terwujudnya Rumah Layak Huni, maka Pemerintah

             Kabupaten Aceh Singkil berupaya membantu dalam bentuk bantuan pembangunan rumah
             pada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan khususnya yang masuk

             dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan untuk memperbaiki rumahnya yang dipandang
             sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).                         

        D. MAKSUD DAN TUJUAN                                                

          1. Umum                                                           

             Maksud dari kegiatan ini merupakan petunjuk bagi pelaksana konstruksi (kontraktor) yang
             memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan
             serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan konstruksi. Dengan penugasan ini

             diharapkan penyedia jasa konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik
             untuk menghasilkan pekerjaan fisik yang memadai.               

          2. Khusus                                                         

             Melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (5 UNIT) (DOKA 2025)
             yang sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) dan Spesifikasi Teknis yang telah

             ditetapkan sebagai dasar acuan pada saat pelaksanaan proses pembangunan pekerjaan
             fisik.                                                         

        E. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA                                
           1. K/L/D     :    Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;      

           2. Satker/SKPD :  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat      
           3. PPK       :    Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sarana dan Prasarana
                             Perumahan dan Permukiman                       

                             Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
                             Aceh Singkil                                   

        F. LINGKUP PEKERJAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN DAN KELUARAN         
           Dalam pelaksanaan pekerjaan, kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian
           pekerjaan yang tercantum pada Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan

           Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Spesifikasi Teknis yang ditetapkan.

PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (5 UNIT) (DOKA 2025)                           
        G. METODE PELAKSANAAN                                               
           1. Metode Pelaksanaan Program Kerja, Alokasi Tenaga dan Konsep Pelaksanaan
             Pekerjaan;                                                     

           2. Membuat Laporan Mingguan atau Laporan Bulanan;                
           3. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk pembayaran termin;

           4. Membuat Surat Permintaan Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan
             Pekerjaan Tambah Kurang (jika ada tambahan atau pengurangan pekerjaan);
           5. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;            

           6. Membuat Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan;              
          7. Membuat Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan; dan      

          8. Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)

        H. PENGUKURAN DAN CARA PEMBAYARAN                                   
          Pengukuran dilakukan pada setiap pekerjaan yang telah terpasang dengan menggunakan

          satuan yang telah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).   

        I. PRODUK DALAM NEGERI                                              

          Pelaksana pekerjaan harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sehingga dapat
          meningkatkan nilai TKDN. Produk luar negeri boleh digunakan selama produksi dalam negeri
          tidak dapat digunakan.                                            

        J. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN                      

          Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Spesifikasi Teknis ini berlaku

          dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya,
          yakni:                                                            
          1) Undang Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;        

          2) Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;       
          3) Undang Undang No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

          4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
             Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;              

          5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
             Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;           
          6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006

             tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                    
          7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :

             31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum nomor :
             07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa

             konsultansi;                                                   
          8) Permen PUPR No 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (5 UNIT) (DOKA 2025)                           
          9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
             07/PRT/M/2019 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
             tanggal 20 Maret 2019;                                         

          10) Permen PUPR No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
             Konstruksi;                                                    

          11) Permen PUPR Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa
             Konstruksi Melalui Penyedia;                                   

          12) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
             Barang/Jasa Melalui Penyedia;                                  
          13) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait

             antara lain :                                                  
              a) Persyaratan, prinsip, dan peraturan harus sesuai dengan standar Edisi terbaru

                Cipta Karya Pedoman (1995);                                 
              b) Ditetapkan dalam pedoman Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pengembangan
                Program dan Penganggaran (Buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan

                Program Penyusunan Dan Penganggaran-SP4);                   
              c) Peraturan/kode untuk peraturan keselamatan dan api untuk bangunan pendidikan.

          15) Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan
             perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia termasuk Peraturan daerah
             setempat tentang Bangunan Gedung.                              

        K. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                         

          Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari
          Kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPMK;                 

        L. PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN                                

          Dalam pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (5 UNIT) (DOKA 2025),
          pekerjaan konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis
          yang terlampir pada dokumen pengadaan dan ketentuan lainnya akan diatur dalam Surat

          Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).                                   

        M. PENUTUP                                                          
          Demikian Uraian Singkat Pekerjaan ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam
          pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana.

PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (5 UNIT) (DOKA 2025)