Pembangunan Gedung Multifungsi Yang Diperuntukkan Untuk Ruang Gelar Perkara Dan Ruang Keadilan Restoratif Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                            
 PEMBANGUNAN   GEDUNG MULTIFUNGSI  YANG DIPERUNTUKAN  UNTUK RUANG        

  GELAR PERKARA DAN RUANG  KEADILAN RESTORATIF SAT RESKRIM POLRES        
                           ACEH TAMIANG                                  

1.  Nama Organisasi                                                      
    Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

      Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang                                 
      SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang

      Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah    

       Rosmaini, ST,MM                                                   

2.  Latar Belakang                                                       
    Pembangunan Gedung Multifungsi Yang Diperuntukan Untuk Ruang Gelar Perkara Dan

    Ruang Keadilan Restoratif Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang merupakan sarana dan prasarana

    fisik bangunan gedung yang nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan fasilitas
    aparatur pemerintah. Dari latar belakang tersebut maka perlu adanya penyelenggaraan kegiatan

    Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan Gedung Multifungsi Yang
    Diperuntukan Untuk Ruang Gelar Perkara Dan Ruang Keadilan Restoratif Sat Reskrim Polres

    Aceh Tamiang.                                                        

    Untuk mencapai Kriteria teknik konstruksi secara kwalitas yang disesuaikan dengan
    pembiayaan yang ada diperlukan adanya kerjasama menyeluruh dalam proses

    Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan Gedung
    Multifungsi Yang Diperuntukan Untuk Ruang Gelar Perkara Dan Ruang Keadilan Restoratif

    Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang diantaranya bersama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat

    Pembuat Komitmen, Konsultan dan kontraktor pelaksana.                
    Adapun Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman bagi Kuasa Pengguna

    Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan
    tugasnya, sehingga dapat tercapai kinerja yang tinggi dengan hasil sesuai dengan spesifikasi

    teknis yang telah ditentukan.                                        

3.  Maksud dan Tujuan                                                    

    Maksud dan tujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan pedoman yang berisikan
    persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Multifungsi Yang
    Diperuntukan Untuk Ruang Gelar Perkara Dan Ruang Keadilan Restoratif Sat Reskrim Polres
    Aceh Tamiang yang antara lain memuat masukan (input), spesifikasi Teknis dan keluaran

    (output) yang harus dipenuhi, dan diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan. Penyedia Jasa
    dapat melaksanakan tugas dan tanggung kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik

    sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang diinginkan.           

4.  Sumber Dana                                                          

    Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
    Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah alokasi dana kegiatan

    sebesar Rp 344.100.000- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah ).

5.  Ruang Lingkup Pekerjaan                                              
    Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja (Time

    Schedulle) yang disetujui oleh Pengawas Lapangan, kemudian diajukan selambat-lambatnya 1

    (satu) minggu setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Kuasa
    Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.                          

    Sebelum melaksanakan pembangunan/pekerjaan pihak Penyedia Jasa berkewajiban meneliti
    semua gambar konstruksi/struktur dan bila terdapat kekeliruan/kesalahan yang sekiranya

    menurut anggapan Penyedia Jasa akan membahayakan, maka pihak Penyedia Jasa harus

    segera memberitahukan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
    Komitmen untuk bahan pertimbangan penanggulangannya.                 

    Pelaksana Lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal yang
    berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan/ pekerjaan, baik teknis maupun administratif

    dan pada Laporan Harian tersebut oleh Penyedia Jasa atau Pelaksana yang mewakilinya harus

    ditanda-tangan.                                                      
                             Karang Baru,   2023                         

                             Kuasa Pengguna Anggaran                     
                             Bidang Cipta Karya                          
                             Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang     

                             Kabupaten Aceh Tamiang                      

                             dto.                                        

                             ROSMAINI, ST,MM                             
                             Nip. 19760514 201410 2 002