Rehabilitasi 2 Ruang Kelas Sdn Alur Baning (Dau)

URAIAN    SINGKAT                                 

                           PEKERAJAAN  :                                
         REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI ALUR BANING               

 A. Latar Belakang                                                      
    Kabupaten Aceh Tenggara sebagai salah satu kabupaten di propinsi aceh yang memiliki potensi
    strategis baik dari sumber daya alam yang dimiliki maupun letak geografinya serta kemampuan
    Pemerintahannya dalam mengelola potensi daerah, sehingga kemajuan pembangunan di daerah saat
    ini sudah mulai dapat dirasakan oleh segenap penduduk daerah setempat pemerataannya baik dalam
    pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana, keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan,
    sosial, budaya dan olah raga, agar lebih meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan, maka
    dipandang perlu untuk meningkatkan fasilitas sarana REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD
    NEGERI ALUR BANING.                                                 

 B. Maksud danTujuan                                                    
 a. Maksud:                                                             

 Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang semua masukan,
    azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan
    kedalam pelaksanaan tugas Penyusunan REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI ALUR
    BANING.                                                             
  dengan kualifikasi perusahaan yang memiliki sub bidang Kontruksi Gedung Pendidikan BG.006.
 b. Tujuan:                                                             
 Tujuannya adalah membuat / menyusun REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI ALUR
 BANING yang akan menghasilkan suatu bangunan gedung yang representatip, memenuhi syarat-syarat
 teknis yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawakan dari segiarsitektur, struktur (konstruksi).
 Sehingga mampu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.           

 C. Target/Sasaran                                                      
    Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD
    NEGERI ALUR BANING yaitu untuk menghasilkananakdidikygberkualitas,memudahkan guru
    dalamproses belajar mengajar di Kab. Aceh Tenggara.                 
    Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:

 D. Nama Organisasi Pengadaan Barang /Jasa                              
  a. Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan                     

  b. PA        : Julkifli. S.Pd, M.Pd                                   
  c. Nip       : 197003261993031001                                     
  d. Alamat PA : Jalan Kutacane-BlangkejerenDesa Tanah MerahKec. Badar  
  e. PPK       : Julkifli S.Pd., M.Pd                                   
  f. Nip       : 197003261993031001                                     

  g. Alamat PPK : Jalan Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar
 E. Dasar Hukum                                                         

    1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;        
    2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018

       Tahun 2018;                                                      
    3. Dijen Ciptakarya Kementerian PUPR No. 24 Tahun 2008  Tentang     
       Rehabilitasi/Renovasi dan SD.SMP dan Madrasah;                   
    4. Peraturan Mendiknas Tentang Standar Sarana dan Prasarana Nomor 24 Tahun 2007;
    5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
    6. Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

       Konstruksi melaluiPenyedia;                                      
    7. SuratEdaran No. 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi
       Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri
       Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standart dan
       Pedoman Pengadaan Jasa Konstruk simelalui Penyedia;              

    8. Peraturan Bupati Aceh TenggaraNomor : 1 Tahun 2025 Tanggala 6 Maret 2025
       TentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanjaKabupaten Aceh Tenggara
       TahunAnggaran 2025;                                              

 F. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                     
    Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kab. Aceh tenggara Tahun Anggaran
    2025 yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan dan KebudayaanTahun Anggaran 2025

    dengan rincian sebagai berikut :                                    
    Kegiatan ini dibiayai dari sumber Pendanaan (DAU) Kabupaten Aceh Tenggara, Untuk Membiayai
    REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI ALUR BANING Tahun Anggaran 2025

    - Program    : PengelolaanPendidikan;                               
    - Kegiatan   : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;                

    - Pekerjaan  : REHABILITASI 2 RUANG KELAS SD NEGERI ALUR BANING     
    -PaguAnggaran : Rp: 280.000.000,-                                   

                  (Dua ratus delapan puluh juta rupiah);                
    - HPS        : Rp: 279.867.022,83                                   

                  (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh
                  tujuh ribu dua puluh dua koma delapan tiga rupiah);   
 G. Pembiayaan                                                          

    1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
       ketentuan:                                                       
       a) Jenis Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumsum                

       b) Uang yang digunakan Rupiah                                    
       c) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

       d) Pembayaran dilakukan dengan system termin                     
       e) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;     

    2. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

       persen) dan Berita Acara Serah Terima ditanda tangani.           
    3. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
       pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
       kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).    

    4. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
       alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk

       menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal

       yang sedang menjadi perselisihan.                                
 H. Ruang Lingkup Pekerjaan Konstruksi                                  

    1. Dalam pelaksanaan konstruksi gedung sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
    2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah

       disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan

       segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing
       pelelangan, serta keten tuan teknis (pedoman dan standar teknis yang

       dipersyaratkan).                                                 
    3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga,

       dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil

       pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasiteknis.       
    4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa

       pengawasan konstruksi.                                           
    5. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan
       Kerja (K3).                                                      

    6. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatangan Kontrak Kerja Pelaksanaan

       dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima
       pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan.

       Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan
       yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

       Barang/JasaPemerintah berserta parturan perubahan Perpres Nomor: 12 Tahu 2021

       Serta Turunnya Perlem Nomor: 12 Tahun 2021                       
    7. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender

    8. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai
       fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai

       berfungsi dengan sempurna. Masa pemeliharaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender

       terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.       
       Memenuhi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Identifikasi Bahaya Pada

        Masing- Masing Item Pekerjaan.                                  
                                                          Tingkat       
   No         Jenis/Tipe Pekerjaan     Identifikasi Bahaya Resiko       

   I. Pekerjaan Atap dan Plafon      Tertimpa Bahan, Terjatuh Ringan    
                                     dari Ketinggian, Tersengat         
                                     Arus Listrik, Tergores dengan      
                                     Bahan Atap dan Tertusuk            
                                     dengan Benda Tajam                 

Demikian Uraian Singkat ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan

                                   Kutacane, ……………  2025                
                                   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)       

                                   Dtto                                 

                                   Julkifli, S.Pd,. M.Pd                
                                   NIP: 197003261993031001