Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

URAIAN   SINGKAT                                   

                       Nama   Paket   :                                  

              BELANJA    MODAL   RAMBU-RAMBU                             

                   LALU   LINTAS    DARAT                                

                 TAHUN   ANGGARAN     2025                               
A. LATAR BELAKANG                                                        

   1. Dasar Hukum                                                        
     Secara umum kegiatan BELANJA MODAL RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT yang
     berkaitan langsung dengan pengguna jalan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang
     diatur pada:                                                        

      a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
      b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
       Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;                               
      c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manejemen dan Rekayasa,
       Analisis Dampak serta Manejemen Kebutuhan Lalu Lintas;            
      d. PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan
       Angkutan Jalan;                                                   
      e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
       Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;                              
      f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
       Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;             
      g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman
       Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan;
      h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;

      i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
      j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat
       Lalu Lintas;                                                      
      k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
       Manejemen dan Rekayasa lalu Lintas;                               
      l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
      m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan
       Pengaman Pengguna Jalan;                                          
      n. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248 
      o. /KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam jaringan jalan primer menurut
       fungsinya sebagai jalan arteri (JAP) dan jalan kolektor-1 (JKP-1);

      p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
       Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
      q. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 74 Tahun 2019 Tentang
       Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;      
      r. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
       Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan
       Pengaman Pengguna Jalan;                                          
      s. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013
       tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;                       
      t. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.106/AJ.501/DRJD/2019
       tentang Petunjuk Teknis Marka Jalan;                              
      u. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.825/AJ.005/DJPD/2021
       tentang Petunjuk Teknis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.         
  1. Persyaratan Kualifikasi.                                            
     a. Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) memperhatikan ketentuan sebagai
       berikut:                                                          
       1) Memiliki SBU dengan kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan Klasifikasi Bidang

         Usaha Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang) (SI003)
         atau Bangunan Sipil Jalan (BS001)                               
       2) Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) berdasarkan masa berlaku yang
         tertera/tertulis pada sertifikat tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan
         registrasi tahunan.                                             
       3) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir
         pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan
         gugur.                                                          
       4) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) habis setelah batas akhir
         pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan Sertifikat
         Badan Usaha (SBU) yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen
         pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.                  

     b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan NIB;                            
     c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak
       2024;                                                             
     d. Melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwa perusahaan Tidak masuk dalam daftar
       Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang
       terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
       dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang
       dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil
       Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
     e. Melampirkan Surat Pernyataan Garansi Barang Harus 100% Baru;     
     f. Melampirkan Surat Pernyataan Barang Tersedia Dan Pengiriman Harus Tepat Waktu Ke
       Lokasi Tujuan;                                                    
     g. Melampirkan Surat Dukungan Suplayer dari Distributor;            
     h. Melampirkan Surat Dukungan Jaminan Produk;                       
     i. Melampirkan Surat Sewa Gudang;                                   
     j. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

       terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub
       kontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun,
       Dibuktikan dengan disertai lampiran kontrak pekerjaan dan PHO (bila pekerjaan tersebut
       sudah selesai);                                                   
    k. Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan
      pekerjaan, dengan ketentuan:                                       
       1) Tenaga Terampil yang dibutuhkan:                               

                     Pendidikan/Pengalaman                               
  No     Jabatan                         Sertifikat Kompetensi Kerja     
                           Kerja                                         
  a        b                c                    d                       
                                       SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan  
                                      Jalan (Level 5), Teknik Sipil/Arsitektur,
   1  Pelaksana           2 Tahun      (Mepirkan Ijazah, KTP, NPWP)KTP,  
                                                NPWP)                    
      Ahli Muda                       Ahli Muda Keselamatan/K3 Konstruksi,
   2  Keselamatan/ K3     3 Tahun         S1 Sederajat (Melampirkan      
      Konstruksi                            Ijazah, KTP, NPWP)           

     l. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan :

                                        Jumlah                           
  No         Jenis          Kapasitas              Keterangan            
                                       Unit/Buah                         
   a          b               c           d            e                 
   1  Pick Up              1,5 TON        1 UNIT    Milik/Sewa           
   2  Aplikator Marka       65 Liter      2 UNIT    Milik/Sewa           
   3  Preheator            150 Liter      2 UNIT    Milik/Sewa           
   .                                                                     
   4  Compresor            5.0 PK         1 UNIT    Milik/Sewa           
   5  Concrete Mixer       0,5 M3         2 UNIT    Milik/Sewa           
   6  Genset               5.0 Kva        1 UNIT    Milik/Sewa           

     m. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada
       perubahan);                                                       

     n. PERSRAYARATAN TAMBAHAN                                           

       1. Surat Dukungan Kontinuitas Material yang bersumber dari Penambang Galian
        Material Golongan C yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam wilayah
        Kabupaten Aceh Tenggara                                          
       2. Surat Dukungan Supply bahan Marka Jalan dari Distributor produk yang
        ditawarkan. Pemberi dukungan memenuhi ketentuan memiliki sertifikat Tanda
        Daftar­Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD­BUPPJ) yang dikeluarkan
        Direktorat Jendral Perhubungan darat, menyediakan bahan dari produsen
        perlengkapan jalan yang memiliki Tanda Daftar­Badan Usaha Penyedia Bahan
        Perlengkapan Jalan (TD­ BUPBPJ) yang masih berlaku, untuk Sub Bidang Marka
        Jalan, dengan melampirkan :                                      
         Salinan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan
          (TD­BUPBPJ) Bidang Marka Jalan yang masih berlaku;             
         Melampirkan Brosur Asli untuk produk yang ditawarkan yang diberi cap/stempel
          basah pemberi dukungan                                         
         Melampirkan Sertifikat TKDN dengan tingkat TKDN Minimal 40 % untuk produk
          perlengkapan marka jalan yang ditawarkan                       
         Melampirkan Sertifikat ISO dari produk yang ditawarkan         
         Melampirkan Sertifikat SNI dan hasil uji Lab dari produk yang ditawarkan
       3. Surat Dukugan Supply Rambu Lalulintas dari dari Distributor produk yang
        ditawarkan. Pemberi dukungan memenuhi ketentuan memiliki sertifikat Tanda
        Daftar­Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD­BUPPJ) yang dikeluarkan
        Direktorat Jendral Perhubungan darat, menyediakan bahan dari produsen
        perlengkapan jalan yang memiliki Tanda Daftar­Badan Usaha Penyedia Bahan
        Perlengkapan Jalan (TD­ BUPBPJ) yang masih berlaku, untuk Sub Bidang Rambu Lalu
        Lintas dengan melampirkan :                                      
         Salinan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan
          (TD­BUPBPJ) Bidang Rambu lalu lintas yang masih berlaku;       
         Melampirkan Brosur Asli untuk produk yang ditawarkan           
         Melampirkan Sertifikat ISO dari produk yang ditawarkan         

    1. Lingkup pekerjaan :                                               
      a. Nama pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Belanja
                        Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat              
      b. Sumber Dana   : DOKA                                            
      c. Lokasi pekerjaan : Tersebar Di Kabupaten Aceh Tenggara          
      d. Volume pekerjaan :                                              
                        a) Pengadaan dan Pemasagan Rambu Lalu Lintas Tanam =
                          144 Unit                                       
                        b) Pengadaan dan Pemasagan Rambu Lalu Lintas Movable
                          = 12 Unit                                      
                        c) Pengadaan Zona Selamat Sekolah = 113,26 M2    
      e. Pagu Anggaran : Rp. 955.640.000,- ( Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta
                                     Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah )
      f. Tahun Anggaran : 2025                                           
      g. Jumlah Lokasi : 16 Lokasi                                       
      h. Pengguna Anggara : Jamrin Desky, SE                             
      i. NIP           : 19681016 1989021 001                            
      j. PPK           : Jamrin Desky, SE                                
      k. NIP           : 19681016 1989021 001                            
    2. Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasasrana Lalu Lintas Belanja Modal Rambu-
      Rambu Lalu Lintas Darat :                                          
      a. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas                       
      b. Pengadaan Zona Selamat Sekolah                                  

                                        Kutacane,   2025                 
                                        DINAS PERHUBUNGAN                
                                     KABUPATEN ACEH TENGGARA             
                                        PENGGUNA ANGGARAN                

                                              Dto.                       
                                          JAMRIN DESKY, SE               

                                       NIP. 19681016 1989021 001