Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Keude Geudong Kecamatan Samudera

RENCANA  KERJA DAN  SYARAT-SYARAT                         
                            (RKS)                                      

                            BAB I                                      
                   SYARAT - SYARAT UMUM                                

Pasal 01. PENGERTIAN                                                   
       Kecuali ditentukan lain, yang didefinisikan di bawah ini mempunyai arti sebagai
       berikut :                                                       
       1. Pemberi Tugas :                                              
          Kementerian Negara Perdagangan, Unit Eselon Direktorat Jenderal
          Perdagangan Dalam Negeri, Unit Eselon Satuan Kerja Direktorat Sarana
          Distribusi dan Logistik dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perdagangan,
          Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Utara. 
       2. Perencana :                                                  
          Berarti perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk
          melaksanakan pekerjaan perencanaan serta bertugas sebagai adviser berkala
          pada saat pelaksanaan pekerjaan.                             
       3. Pengawas :                                                   
          Berarti perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk
          melaksanakan pekerjaan pengawasan bertugas sebagai adviser berkala pada

          saat melakukan pekerjaan.                                    
       4. Penyedia Jasa Konstruksi :                                   
          Berarti perusahaan berbadan hukum yang telah mengikat dirinya berdasarkan
          suatu kontrak perjanjian dengan Pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan
          sesuai dengan gambar - gambar dan persyaratan - persyaratan sesuai yang
          tercantum dalam dokumen kontrak.                             
       5. Kontrak :                                                    
          Berarti perjanjian yang telah dicapai, yang diatur secara tertulis dalam bentuk
          tertentu dan meliputi semua yang tergambar dan tersebut di dalamnya.
       6. Nilai Kontrak :                                              
          Berarti jumlah yang tersebut dalam kontrak, termasuk provit, pajak - pajak dan
          sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam kontrak.           
       7. Gambar - Gambar :                                            
          Berarti gambar - gambar yang tercantum dalam dokumen kontrak.
       8. Jadwal Waktu :                                               
          Berarti waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak dan menjadi dasar bagi
          pemberi tugas dalam menilai prestasi pekerjaan.              

Pasal 02. DOKUMEN KONTRAK                                              
       1. Dokumen kontrak terdiri dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan
          Lampiran kontrak berupa dokumen pelelangan sebagai mana diuraikan dalam
          bagian I Buku Rencana Kerja dan Syarat - syarat ini, dokumen penawaran yang
          diajukan oleh calon pemborong dan lain - lain.               
       2. Ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan lampiran kontrak,
          harus dianggap sebagai penjelasan timbal balik antara satu terhadap lainnya.
       3. Ketentuan - ketentuan dalam dokumen lampiran kontrak akan merupakan
          bagian yang tak terpisahkan dari kontrak dan mengikat kedua belah pihak
          sebagaimana bila ketentuan - ketentuan dalam dokumen dicantumkan secara
          lengkap dalam kontrak.                                       
       4. Apabila terdapat hal - hal yang tidak jelas dalam ketentuan kontrak dan
          dokumen lampiran kontrak, maka pemborong berkewajiban menanyakan
          dalam rapat penjelasan kepada pemberi tugas yang kemudian akan
          memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada Penyedia Jasa

          Konstruksi. Segala akibat yang timbul karena kelalaian Penyedia Jasa Konstruksi
          melaksanakan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
          Konstruksi.                                                  

Pasal 03. PENGAWASAN                                                   
       1. Sebagai Konsultan pengawas untuk pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh
          Konsultan Pengawas yang di tunjuk kemudian. Tugas - tugas dan perintah -
          perintah hanya dapat diberikan secara tertulis dan dimuat dalam buku harian
          yang dibubuhi tanda tangan / paraf.                          
       2. Berdasarkan penjelasan wewenang secara tertulis dari Pemberi tugas,
          konsultan pengawasan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta
          kecakapan para pekerja yang melaksanakan pekerjaan.          
       3. Pelaku pengawasan tidak berwenang untuk :                    
          -  Membebaskan Penyedia Jasa Konstruksi dari kewajiban yang ditentukan
             dalam surat perjanjian pekerjaan ( Kontrak ).             
          -  Memerintahkan dilakukannya suatu pekerjaan yang akan mengakibatkan
             keterlambatan atau pembayaran tambah oleh Pemberi tugas, kecuali

             untuk hal tersebut Pemberi tugas untuk sementara waktu mendelegasikan
             sebagian wewenangnya secara tertulis kepada Konsultan pengawas dan
             mengirim tembusan secara tertulis tentang pendelegasian tersebut kepada
             Penyedia Jasa Konstruksi.                                 
          -  Tidak menolak pelaksanaan suatu pekerjaan atau penggunaan bahan yang
             tidak memenuhi syarat - syarat dalam dokumen kontrak, dan mengurangi
             kekuasaan Pemberi tugas untuk tidak memerintahkan pembongkarannya.

Pasal 04. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                           
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa lokasi tempat bekerja dan harus
          mencari keterangan - keterangan yang diperlukan tentang resiko, biaya tak
          terduga dan keadaan lain yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap
          penawarannya.                                                
       2. Sebelum memasukkan surat penawaran, Penyedia Jasa Konstruksi dianggap
          telah mengetahui dan memahami tentang kelengkapan surat penawarannya.
          Harga - harga satuan yang dicantumkan dalam daftar harga penawaran harus
          sudah mencakup semua kewajiban yang disebut dalam dokumen kontrak.
       3. Apabila penawarannya disetujui, Penyedia Jasa Konstruksi harus bersedia
          menandatangani suatu perjanjian kontrak sesuai dengan bentuk yang telah
          ditentukan, dengan perubahan - perubahan yang dianggap perlu atas
          persetujuan kedua belah pihak.                               

Pasal 05. PERSONIL PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                            
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menempatkan pemimpin pemborong (Manager
          Proyek) dengan latar belakang pendidikan Teknik Sipil S1 (pengalaman minimal
          4 tahun) yang bertugas penuh selama masa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
          sampai berakhirnya masa pemeliharaan. Pemimpin Penyedia Jasa Konstruksi

          tidak diperkenankan mempunyai jabatan rangkap diluar pekerjaan ini.
       2. Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, Penyedia Jasa Konstruksi
          harus menyediakan :                                          
          a. Tenaga - tenaga teknik yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya dan
             mandor-mandor yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang
             ditugaskan.                                               
          b. Tenaga cakap ( skilled ), setengah cakap ( semi skilled ), dan tenaga kasar
             (unskilled) yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
       3. Pelaku pengawasan dapat mengajukan dan meminta pemborong untuk segera
          mengganti tenaga - tenaga Penyedia Jasa Konstruksi atau orang - orang yang
          dipekerjakan, apabila dianggap tidak sewajarnya dipekerjakan. Orang - orang
          tersebut tidak boleh dipekerjakan lagi untuk keperluan lain yang bersangkutan
          dengan pekerjaan ini tanpa ijin tertulis dari Konsultan pengawas.

Pasal 06. SUB KONTRAKTOR                                               
       1. Penyedia Jasa Konstruksi bila dipandang perlu dibenarkan untuk bekerja sama
          dengan rekanan / pemborong lain dengan ijin dan persetujuan tertulis dari

          Konsultan pengawas dan melaporkan kepada pemberi tugas.      
       2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memberikan laporan periodik kepada pemberi
          tugas mengenai pelaksanaan ayat ( 1 ) di atas.               
       3. Kerja sama sehubungan dengan ayat ( 1 ) diatas, hanya untuk sebagian dari
          pekerjaan yang akan dilaksanakan, tidak diperkenankan untuk menyerahkan
          seluruh pekerjaan pada sub kontraktor.                       
       4. Dalam pelaksanaan ayat ( 1 ) di atas, segala biaya yang timbul dan hasil
          pekerjaan yang didapat dari penyerahan sebagian pekerjaan kepada sub
          kontraktor, tetap menjadi tanggung jawab penuh Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 07. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN                                     
       1. Pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu hari kalender, terhitung sejak
          dikeluarkan Surat Perintah Kerja.                            
       2. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan
          atau menurut perkiraan Pemberi tugas bahwa pekerjaan tidak dapat
          diselesaikan dalam jangka waktu yang dicantumkan dalam kontrak, maka
          Pemberi tugas berhak memutuskan kontrak secara sepihak.      
       3. Agar pekerjaan dapat diselesaikan pada waktunya, maka pekerjaan dapat
          diselesaikan pada siang dan malam hari.                      

PasaL 08. WAKTU DIMULAINYA DAN KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN     
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memulai pekerjaan sebagaimana tercantum
          dalam dokumen kontrak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kelender
          setelah dikerluarkannya Surat Perijanjian dan melaksanakannya dengan baik
          dan tepat pada waktunya tanpa keterlambatan, kecuali disebabkan oleh
          keadaan diluar kemampuan pemborong yang disetujui oleh Konsultan
          pengawas.                                                    

       2. Apabila ternyata Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan
          sebagai mana telah ditetapkan dan berdasarkan schedule yang diajukan, maka
          pemberi tugas berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak. Segala akibat
          yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut di atas sepenuhnya tanggung jawab
          Penyedia Jasa Konstruksi.                                    
       3. Apabila terlihat bahwa kemajuan pekerjaan mengalami hambatan dan mungkin
          akan mengakibatkan pekerjaan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan,
          maka Penyedia Jasa Konstruksi harus segera memberitahukan secara tertulis
          kepada pemberi tugas mengenai alasan dan penyebab hambatan tersebut serta
          menyebutkan berapa hari diperkirakan terjadinya keterlambatan tersebut.
       4. Atas keterlambatan pekerjaan tersebut, Penyedia Jasa Konstruksi harus
          mengajukan permohonan tertulis untuk perpanjangan waktu selambat -
          lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelum waktu penyerahan pertama pekerjaan,
          disertai alasan yang dapat diterima oleh pemberi tugas.      
       5. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka pemberi tugas akan memberikan
          perpanjangan waktu yang layak berdasarkan rekomendasi konsultan pengawas
          untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan catatan bahwa Penyedia Jasa

          Konstruksi harus berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan.     

Pasal 09. RENCANA KERJA                                                
       1. Dalam waktu paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah ditunjuk oleh pemberi
          tugas, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus segera mengirim rencana kerja
          untuk disetujui oleh pemberi tugas, antara lain :            
          -  Jadwal waktu dan urutan pelaksanaan pekerjaan dan metoda yang akan
             digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, untuk dibicarakan dan disetujui
             oleh pemberi tugas.                                       
          -  Keterangan lengkap mengenai struktur organisasi dan daftar personali
             yang akan ditugaskan di lapangan, untuk diketahui pemberi tugas.
          -  Jadwal personal yang disusun secara tabelaris serta dalam bentuk diagram.
          -  Jadwal pengadaan material                                 
          -  Jadwal pengadaan peralatan                                
          -  Tata cara pelaksanaan baik secara teknis maupun secara administratif.
       2. Dengan disetujuinya rencana kerja atau keterangan - keterangan lain oleh
          pemberi tugas, tidak berarti membebaskan Penyedia Jasa Konstruksi dari suatu
          tugas pertanggung jawaban yang tercantum dalam kontrak.      
Pasal 10. JAMINAN PELAKSANAAN                                          
       1. Sebelum penandatangan kontrak, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan
          Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Garansi Bank dari Bank
          Pemerintah / Swasta sebesar 5% ( lima persen ) dari nilai kontrak. Dalam surat
          jaminan pelaksanaan tersebut di atas harus ada ketentuan bahwa Garansi Bank
          akan menjadi milik Negara dan dapat diuangkan oleh Pemberi Tugas tanpa
          persetujuan Penyedia Jasa Konstruksi, apabila terjadi pemutusan hubungan
          kerja dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.
       2. Garansi Bank tersebut harus dapat diuangkan dalam waktu 3 ( tiga ) bulan

          setelah adanya permintaan tertulis dari pemberi tugas, serta berlaku sampai
          dengan penyerahan pertama pekerjaan. Apabila Pemberi Tugas memutuskan
          kontrak sebelum pelaksanaan pekerjaan selesai, sesuai dengan wewenang
          tersebut dalam pasal 28 dari buku Syarat - syarat Umum ini, maka Pemberi
          Tugas menguangkan Garansi Bank tersebut untuk dijadikan milik proyek.
          Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus tetap
          mempertahankan agar Garansi Bank tersebut tetap bernilai utuh sebagai mana
          ditentukan dalam ayat ( 1 ) diatas. Garansi Bank tersebut akan segera
          dikembalikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi setelah seluruh pekerjaan yang
          dinyatakan dalam kontrak selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Pemberi
          tugas sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat yang tercantum dalam
          kontrak dan dokumen lampiran kontrak.                        

Pasal 11. ASURANSI                                                     
       1. Dalam waktu paling lambat 2 ( dua ) minggu setelah kontrak ditanda tangani,
          Penyedia Jasa Konstruksi sudah harus mengasuransikan seluruh pekerjaan
          yang menimbulkan kerusakan atau kejadian / kecelakaan yang menimbulkan

          kerusakan atau kerugian.                                     
       2. Selain itu Penyedia Jasa Konstruksi juga harus menyelenggarakan Asuransi
          Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
          dan mengadakan asuransi kecelakaan untuk wakil / staf pemberi tugas,
          Konsultan pengawas dan stafnya, staf lain dan tamu - tamu khusus yang akan
          ditentukan kemudian oleh Pemberi Tugas, yang berlaku selama pelaksanaan
          pekerjaan.                                                   
       3. Apabila Penyedia Jasa Konstruksi tidak mengadakan asuransi tersebut dalam
          ayat (1 ) dan (2) di atas atau tidak memperpanjang sedangkan pekerjaan belum
          selesai, maka pemberi tugas akan mengadakan atau memperpanjang asuransi
          tersebut menggunakan dana yang seharusnya dibayarkan kepada Penyedia Jasa
          Konstruksi.                                                  

Pasal 12. PERBURUHAN                                                   
       1. Dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengerahan tenaga
          kerja dan tenaga Penyedia Jasa Konstruksi, maka Penyedia Jasa Konstruksi
          harus memenuhi segala undang - undang danperaturan perburuhan yang
          berlaku di Indonesia.                                        
       2. Berdasarkan ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam bidang pemeliharaan
          kesehatan tenaga kerja, Penyedia Jasa Konstruksi harus menjamin
          pemeliharaan kesehatan di tempat pekerjaan, mencegah dan mengatasi
          penyakit menular dan menyediakan perlengkapan PPPK yang memadai.
       3. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab atas pemenuhan segala
          ketentuan yang termasuk dalam pasal ini, terhadap sub kontraktor dan semua
          orang yang dipekerjakan untuk keperluan atau yang berhubungan dengan
          kontrak.                                                     
       4. Penyedia Jasa Konstruksi harus menghormati dan memberikan perhatian
          terhadap hari besar resmi dan hari - hari libur serta menyusun rencana kerja

          secara khusus apabila menghendaki melaksanakan pekerjaan pada hari - hari
          tersebut.                                                    

Pasal 13. BENDA - BENDA ARKHEOLOGIS                                    
       1. Segala macam fosil, mata uang, barang - barang, bangunan atau benda lain
          yang mempunyai nilai antik serta peninggalan lain yang mempunyai nilai
          geologis atau arkheologis yang ditemukan di tempat pekerjaan harus dianggap
          sebagai milik negara dan Penyedia Jasa Konstruksi harus mencegah agar para
          pekerjanya atau orang - orang lain memindahkan atau merusak barang - barang
          tersebut.                                                    
       2. Penyedia Jasa Konstruksi tidak diperkenankan memindahkan barang - barang
          tersebut setelah ditemukan dan harus segera memberitahukan kepada
          Konsultan pengawas serta melaksanakan perintah - perintah dari Konsultan
          pengawas untuk mengangkut barang - barang tersebut ke tempat yang telah
          ditentukan atas biaya Negara.                                

Pasal 14. PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN UMUM                       

       1. Semua kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan yang menggunakan milik
          umum,  milik Pemberi tugas atau milik orang lain harus dilaksanakan
          sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan
          umum. Dalam hal terjadi gangguan terhadap kepentingan umum, maka
          Penyedia Jasa Konstruksi harus membebaskan pemberi tugas dari segala
          macam tuntutan atau klaim.                                   
       2. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian
          yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan kelalaian
          Penyedia Jasa Konstruksi, pekerja pemborong, agen atau sub kontraktor yang
          berhubungan.                                                 

Pasal 15. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PATEN                              
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus membebaskan Pemberi tugas dari segala
          macam klaim atau tuntutan atas pelanggaran suatu hak paten atau cap dagang
          atau nama dan hak - hak lain yang dilindungi undang - undang mengenai
          penggunaan suatu peralatan untuk pelaksanaan konstruksi, mesin atau bahan -
          bahan yang digunakan untuk keperluan atau yang berhubungan dengan
          kontrak.                                                     
       2. Semua royalti atau biaya lain yang harus dibayarkan sehubungan dengan hal
          tersebut di atas dianggap telah termasuk dalam harga penawaran.

Pasal 16. MUTU BAHAN DAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN                   
       1. Semua bahan yang digunakan dan seluruh hasil pekerjaan harus memenuhi
          syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak dan dokumen lampiran
          kontrak. Demikian juga halnya dengan cara pelaksanaan dan penggunaan
          bahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam kontrak dan
          dokumen lampiran kontrak serta perintah dan petunjuk pemberi tugas atau
          konsultan pengawas yang disampaikan selama pelaksanaan pekerjaan.

       2. Atas permintaan konsultan pengawas atau pemberi tugas, Penyedia Jasa
          Konstruksi harus bersedia mengirimkan contoh bahan yang akan digunakan,
          untuk selanjutnya diuji mutunya. Setiap saat mutu pekerjaan harus siap diuji
          oleh Konsultan pengawas / pemberi tugas atau pihak ketiga yang ditentukan
          kemudian. Untuk memenuhi hal pengujian tersebut, Penyedia Jasa Konstruksi
          tidak berhak mengajukan tuntutan ( klaim ) tambahan biaya.   

Pasal 17. PEMERIKSAAN PEKERJAAN                                        
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memberi ijin kepada Konsultan pengawas,
          pemberi tugas, dan personil yang mendapat wewenang tertulis dari mereka
          untuk memasuki bengkel kerja ( work shop ) atau tempat - tempat lain yang
          ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, dan melakukan pemeriksaan
          serta perhitungan hasil pekerjaan yang telah dan sedang diselesaikan.
       2. Konsultan pengawas dan Pemberi tugas mempunyai wewenang      
          memerintahkan Penyedia Jasa Konstruksi secara tertulis untuk:
          - Mengganti bahan - bahan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan –
            ketentuan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak dengan bahan -

            bahan yang sesuai dengan ketentuan dan syarat tersebut.    
          - Membongkar dan melaksanakan kembali sesuatu pekerjaan yang bahan -
            bahan, cara pelaksanaan atau hasil pekerjaannya tidak memenuhi syarat dan
            ketentuan dalam dokumen kontrak dan dokumen lampiran kontrak sampai
            didapat hasil pekerjaan, cara pelaksanaan dan bahan yang sesuai dengan
            syarat dan ketentuan tersebut. Semua hal tersebut di atas menjadi
            tanggung jawab pemborong tanpa hak untuk menuntut (klaim ) tambahan
            biaya.                                                     
       3. Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhatikan dan mengindahkan perintah /
          peringatan yang diberikan tersebut ayat ( 2 ) di atas dan harus segera
          melakukan tindakan untuk memperbaiki hal - hal yang disebut dalam perintah /
          peringatan tersebut.                                         

Pasal 18. LAPORAN                                                      
       1. Penyedia Jasa Konstruksi wajib membuat dan menyampaikan laporan
          mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada
          konsultan pengawas, dan membuat buku harian yang mencatat semua
          instruksi, keputusan dan hal - hal lain yang penting dan dapat mempengaruhi
          pelaksanaan pekerjaan - pekerjaan tersebut.                  
       2. Dalam laporan harian, dicatat hal - hal berikut :            
          - Kemajuan pekerjaan setiap hari, bahan - bahan dan peralatan yang datang,
            jumlah tenaga kerja yang bekerja, dan kondisi cuaca pada hari itu.
          - Tugas dan perintah yang diberikan oleh konsultan pengawas. 
          - Perubahan pekerjaan yang dilaksanakan, baik pekerjaan tambahan atau
           pekerjaan kurang.                                           
       3. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan foto - foto yang bertanggal serta
          dibuat dalam rangkap 5 ( lima ).                             

Pasal 19. RESIKO KENAIKAN HARGA BAHAN DAN UPAH                         
       1. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga, maka Penyedia
          Jasa Konstruksi tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan dan
          perhitungan tambahan harga atau menuntut tambahan biaya. Penyedia Jasa
          Konstruksi dianggap telah memperhitungkan faktor – faktor tersebut di atas
          pada saat mengajukan harga penawaran.                        
       2. Kenaikan harga tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau
          mengurangi kualitas pekerjaan, mengurangi volume pekejaan, dan/atau
          memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan sebagai mana yang telah
          ditetapkan dalam kontrak.                                    
       3. Apabila terjadi kenaikan harga akibat adanya kebijaksanaan pemerintah dalam
          bidang moneter atau lainnya, akan ditentukan kemudian oleh pemberi tugas.

Pasal 20. DENDA DAN PERSELISIHAN                                       
       1. Bila jangka waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam kontrak tidak
          dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi karena suatu alasan yang tidak
          dapat diterima oleh pemberi tugas, maka pemborong akan dikenakan denda

          atau sanksi yang akan diatur kemudian dalam kontrak.         
       2. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara pemberi tugas dan Penyedia
          Jasa Konstruksi, pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah.
          Alternatif penyelesaian akan diatur kemudian dalam kontrak.  

Pasal 21. RESIKO - RESIKO LAIN                                         
          Jika hasil pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi musnah dengan cara apapun
          sebelum diserahkan kepada pemberi tugas, maka Penyedia Jasa Konstruksi
          bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul, kecuali pemberi
          tugas lalai menerima pekerjaan tersebut. Jika terjadi keterlambatan
          penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa
          Konstruksi, maka segala kerugian yang timbul sehubungan dengan
          keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
Pasal 22. FORCE MAJURE                                                 
       Kecuali ditentukan lain dalam kontrak, maka Penyedia Jasa Konstruksi tidak
       bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh
       keadaan khusus ( Force Majure ) yang di luar kekuasaan Penyedia Jasa Konstruksi.
       Yang dianggap dengan keadaan khusus adalah :                    
       - Bencana Alam                                                  
         Gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, dan banjir besar (yang
         dinyatakan oleh penjabat pemerintah yang berwenang sebagai bencana alam)
       - Sabotase berupa peledakan atau pembakaran                     
       - Peperangan baik yang diumumkan atau tidak.                    
       Bila selama berlakunya kontrak timbul peperangan ( diumumkan atau tidak ) di
       bagian dunia yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak, maka Penyedia Jasa

       Konstruksi harus tetap melaksanakan kontrak, kecuali bila pemberi tugas
       menyatakan bahwa kontrak dihentikan dan memberitahukan secara tertulis kepada
       Penyedia Jasa Konstruksi, tanpa merugikan salah satu pihak.     
       Apabila kontrak dihentikan sebagai mana tersebut dalam ayat ( 2 ) di atas, maka
       Penyedia Jasa Konstruksi harus memindahkan alat konstruksi dari daerah kerja.
       Apabila kontrak dihentikan sebagai mana tersebut dalam ayat ( 2 ) di atas, maka
       pemberi tugas akan membayar kepada Penyedia Jasa Konstruksi semua pekerjaan
       yang telah dilaksanakan sebelum tanggal penghentian kontrak, menurut ukuran -
       ukuran dan harga yang tercantum dalam kontrak dengan ketentuan tambahan
       sebagai berikut :                                               
       - Jumlah yang akan dibayarkan adalah untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan
         dan telah disahkan oleh pelaku pengawas.                      
       - Biaya - biaya bahan yang telah dipesan untuk keperluan pelaksanaan, baik yang
         sudah dikirim maupun yang belum, dan sudah disyahkan oleh konsultan
         pengawas akan menjadi milik pemberi tugas setelah dilakukan pembayaran.

Pasal 23. PEMBAYARAN                                                   

       Pembayaran hasil pekerjaan akan dilakukan secara bertahap. Tahapan angsuran
       pembayaran akan diatur kemudian dalam kontrak.                  

Pasal 24. PERINTAH PENUNDAAN DAN PERUBAHAN PEKERJAAN                   
       Apabila berdasarkan perintah tertulis dari konsultan pengawas atau pemberi tugas,
       Penyedia Jasa Konstruksi harus menunda kelanjutan pekerjaan untuk waktu
       tertentu, maka selama waktu penundaan, pekerjaan harus tetap dilindungi dan
       dijaga dengan petunjuk konsultan pengawas.                      
       Konsultan pengawas berhak mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan dan
       Penyedia Jasa Konstruksi harus melaksanakannya tanpa dianggap melanggar
       ketentuan - ketentuan dalam kontrak. Perintah perubahan tersebut harus dicatat
       dalam buku harian yang ditanda tangani / diparaf oleh konsultan pengawas.
       Penyedia Jasa Konstruksi dilarang mengadakan perubahan - perubahan dalam
       pekerjaan kecuali sesuai dengan perintah perubahan yang diberikan. Dengan
       persetujuan tertulis dari pemberi tugas, konsultan pengawas dapat mengadakan
       perubahan dalam segi kualitas atau besaran lingkup pekerjaan yang dianggap perlu,
       dengan memberikan perintah perubahan pekerjaan tertulis kepada Penyedia Jasa
       Konstruksi. Perintah perubahan pekerjaan tidak boleh merubah pekerjaan pokok
       dalam kontrak dan perubahan akan dihitung sesuai dengan harga yang ditentukan
       dalam kontrak.                                                  
       Penyedia Jasa Konstruksi tidak diperkenankan mengajukan tuntutan tambahan
       biaya ( klaim ) karena adanya perintah perubahan pekerjaan tersebut di atas,
       kecuali apabila hal itu memakan biaya yang secara komulatif dapat dipertanggung
       jawabkan sesuai dengan ketentuan - ketetuan dalam Keppres No. 17 Tahun 2000
       serta Keppres No. 18 Tahun 2000. Besarnya biaya perubahan pekerjaan yang
       dilakukan akan dihitung dengan menggunakan keterangan - keterangan yang
       dicantumkan di dalam daftar harga satuan bahan, upah dan analisa pekerjaan yang
       diajukan dalam dokumen penawaran. Pemberi tugas akan mengadakan 

       penyesuaian ( bila ada ) terhadap harga kontrak akibat suatu perubahan pada
       pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat perintah perubahan
       pekerjaan.                                                      

Pasal 25. PENYELESAIAN PEKERJAAN                                       
       Semua hasil pekerjaan harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam
       kontrak dan dokumen lampiran kontrak. Bilamana ada bagian-bagian dari hasil
       pekerjaan yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan tersebut, maka Penyedia
       Jasa Konstruksi berkewajiban untuk segera memperbaikinya tanpa hak untuk
       mengajukan tuntutan tambahan biaya.                             
       Pemeriksaan hasil penyelesaian pekerjaan akan segera dilaksanakan bersama
       antara konsultan pengawas dengan Penyedia Jasa Konstruksi setelah diterimanya
       pemberitahuan tertulis dari Penyedia Jasa Konstruksi mengenai selesainya
       pekerjaan.                                                      
       Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan yang
       berisikan data mengenai kondisi hasil pekerjaan yang telah diperiksa. Jika hasil
       pemeriksaan menunjukkan bahwa hasil pekerjaan belum dapat diterima, maka

       Penyedia Jasa Konstruksi wajib segera melaksanakan/menyempurnakan bagian-
       bagian pekerjaan sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan. Jika hasil
       pemeriksaan sudah menunjukkan bahwa pekerjaan sudah memenuhi segala
       persyaratan dan ketentuan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak, maka
       konsultan pengawas akan membuat berita acara penyerahan pekerjaan pertama
       yang akan ditanda tangani oleh pemberi tugas dan Penyedia Jasa Konstruksi,
       disertai dengan syarat - syarat pemeliharaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia
       Jasa Konstruksi.                                                

Pasal 26. MASA PEMELIHARAAN DAN KERUSAKAN PADA MASA PERMELIHARAAN      
       1. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 ( seratus delapan puluh ) hari
          kalender dan dihitung sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan
          pertama.                                                     
       2. Selama masa pemeliharaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan
          pekerjaan perbaikan yang diminta secara tertulis oleh konsultan pengawas
          sesuai dengan hasil pemeriksaan. Apabila perbaikan yang dilakukan tersebut
          melampaui masa pemeliharaan, maka masa pemeliharaan tersebut dihitung
          sampai berakhirnya perbaikan yang dilakukan.                 
       3. Perbaikan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi atas biaya sendiri,
          apabila perbaikan itu merupakan akibat dari kesalahan Penyedia Jasa
          Konstruksi dalam penggunaan bahan atau cara pelaksanaan yang tidak sesuai
          dengan persyaratan dalam kontrak atau akibat kelalaian Penyedia Jasa
          Konstruksi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercatum dalam
          kontrak.                                                     
          Apabila perbaikan itu disebabkan oleh sebab - sebab lain diluar tanggung jawab
          Penyedia Jasa Konstruksi, maka biaya perbaikan akan dihitung sebagai kerja
          tambahan.                                                    
       4. Apabila terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan dan diminta secara

          tertulis oleh konsultan pengawas, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus
          mengadakan penyelidikan mengenai sebab - sebab terjadinya kerusakan sesuai
          dengan petunjuk konsultan pengawas. Apabila kerusakan - kerusakan tersebut
          merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan kontrak,
          maka biaya perbaikan dan hal - hal lain yang berhubungan dengan itu akan
          menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.             
       5. Apabila dalam jangka waktu 7 x 24 jam yang ditetapkan dalam surat
          pemberitahuan pertama, Penyedia Jasa Konstruksi belum melakukan pekerjaan
          perbaikan yang diperlukan, maka pemberi tugas berhak menunjuk pihak ketiga
          untuk melakukan pekerjaan tersebut diatas dengan biaya Penyedia Jasa
          Konstruksi.                                                  

Pasal 27. HAK PEMBERI TUGAS UNTUK MEMUTUSKAN KONTRAK                   
       Pemberi tugas mempunyai hak untuk memutuskan kontrak dan Penyedia Jasa
       Konstruksi harus menanggung segala biaya yang diakibatkan oleh pemutusan
       kontrak ini, apabila :                                          

       -  Penyedia Jasa Konstruksi tanpa alasan yang dapat diterima oleh pemberi tugas
          lalai dan gagal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebagaimana yang
          telah ditentukan dalam rencana kerja dan jadwal waktu penyelesaian pekerjaan
          yang telah disepakati dalam kontrak                          
       -  Penyedia Jasa Konstruksi dinyatakan pailit serta tidak dapat lagi memenuhi
          kewajibannya terhadap para kreditor atau menyatakan dirinya dalam keadaan
          likuidasi (bukan likuidasi untuk mengadakan peleburan atau pembangunan
          kembali).                                                    
       -  Penyedia Jasa Konstruksi dengan sengaja melalaikan dan tidak mengindakan
          petunjuk - petunjuk dan peringatan - peringatan dari pemberi tugas sehingga
          merugikan pelaksanaan pekerjaan.                             
       -  Penyedia Jasa Konstruksi dinyatakan bersalah karena melakukan sejumlah
          pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat dalam kontrak.
       Apabila pemberi tugas memutuskan kontrak sesuai dengan ketentuan - ketentuan
       yang tercantum dalam ayat ( 1 ) di atas, maka pemberi tugas berhak menguangkan
       garansi Bank yang merupakan jaminan pelaksanaan, serta berhak menunjuk
       perusahaan lain sebagai Penyedia Jasa Konstruksi pengganti yang ditugaskan untuk
       melanjutkan pekerjaan dan pemberi tugas berhak untuk menguasai semua barang
       yang sudah berada di daerah kerja. Setelah adanya pemutusan kontrak dan
       penguasaan oleh pemberi tugas seperti ditentukan dalam ayat ( 1 ) dan ( 2 ) di atas,
       maka pemberi tugas hanya berkewajiban untuk membayar kepada Penyedia Jasa
       Konstruksi jumlah uang ( setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayarkan
       dalam angsuran pembayaran sebelumnya ) yang menurut konsultan pengawas
       layak diterima oleh pemborong sebagai pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
       dapat diselesaikannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

Pasal 28. PENYERAHAN PEKERJAAN                                         
       1. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan setelah mengadakan pemeriksaan

          terhadap hasil pekerjaan, maka pelaku pengawasan akan membuat berita acara
          pemeriksaan pekerjaan yang akan menyatakan bahwa pekerjaan telah
          diselesaikan dan diperiksa dengan baik.                      
       2. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan, dapat dilakukan penyerahan
          pekerjaan kedua dari Penyedia Jasa Konstruksi kepada pemberi tugas dan
          dituangkan dalam berita acara penyerahan pekerjaan kedua yang ditanda
          tangani oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan pemberi tugas.     

Pasal 29. KEGAGALAN PELAKSANAAN KONTRAK                                
       1. Apabila Penyedia Jasa Konstruksi gagal untuk memenuhi instruksi konsultan
          pengawas sesuai dengan kontrak, maka pemberi tugas akan mengambil
          tindakan seperlunya terhadap kegagalan tersebut, dan semua biaya yang
          dikeluarkan karena kegagalan tersebut harus ditanggung oleh Penyedia Jasa
          Konstruksi dengan membayar kembali kepada pemberi tugas atau dikurangi
          dari bagian yang menjadi hak Penyedia Jasa Konstruksi.       
       2. Apabila kontrak tidak dapat dilaksanakan dan dihentikan menurut ketentuan –
          ketentuan dalam pasal 23, maka jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia

          Jasa Konstruksi untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan harus sama besarnya
          dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut pasal tersebut.

Pasal 30 KETENTUAN HUKUM                                               
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus mematuhi ketentuan - ketentuan hukum,
          peraturan – peraturan pemerintah, propinsi dan daerah hukum lainnya yang
          berlaku di Indonesia.                                        
       2. Selain ketentuan hukum tersebut dalam ayat ( 1 ) di atas, maka Penyedia Jasa
          Konstruksi harus mematuhi semua peraturan dari badan hukum dan
          perusahaan - perusahaan yang milik atau haknya terganggu dalam pelaksanaan
          pekerjaan. Selain hal tersebut di atas, Penyedia Jasa Konstruksi juga harus
          membayar semua ongkos / biaya yang timbul karenanya dan membebaskan
          pemberi tugas dari semua denda dan petanggung jawaban.       
       3. Penyedia Jasa Konstruksi dalam segala hal diartikan sebagai Penyedia Jasa
          Konstruksi dari Indonesia yang tunduk kepada hukum - hukum yang berlaku di
          Indonesia.                                                   
       4. Sebagai akibat diterbitkannya kontrak pelaksanaan ini, pemberi tugas akan
          mengambil tempat kedudukan ( domisili ) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
          Aceh Utara.                                                  

Pasal 31. PAJAK - PAJAK                                                
       Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab atas pembayaran pajak - pajak,
       sesuai dengan Undang - undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, termasuk
       Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).                                
                            BAB II                                     
             PERSYARATAN TEKNIS UMUM PELAKSANAAN                       

Pasal 01. PERATURAN TEKNIS                                             
       Untuk pelaksanaan pekerjaan ini digunakan lembar - lembar ketentuan - ketentuan
       dan peraturan seperti tercantum di bawah ini :                  

       a. Peraturan - peraturan umum atau Algemene Voorwaarden ( A.V ) 
       b. Peraturan Beton Bertulang Indonesia ( PBI NI - 2/1971 )      
       c. Peraturan Konstuksi Kayu Indonesia ( PKKI NI - 5/1971 )      
       d. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983 ( PPBBI - 1983 )
       e. Peraturan Umum Instalasi Listrik ( A.V.E )                   
       f. Peraturan Umum Instalasi Air Leding ( A.V.W.I )              
       g. Peraturan Instalasi Listrik 1987 ( PUIL - 1987 )             
       h. Pedoman Plumbing Indonesia 1979 ( PPI - 1979 )               
       i. Peraturan Dinas Kebakaran Daerah Istimewa Aceh               
       j. Peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh PLN               
       k. Peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh PDAM              
       l. Peraturan Direktorat Jenderal Perawatan Departemen Tenaga Kerja Tentang
          Penggunaan Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja
       m. Persyaratan Umum Dewan Teknik Pembangunan Indonesia ( PDTPI -1980 )
       n. Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara oleh
          Departemen Pekerjaan Umum                                    
       o. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung ( PPIUG - 1983 ) 

       p. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung (PPTGIUG
          1983)                                                        
       q. Peraturan Bahan Bangunan Indonesia ( PBBI - 1983 )           
       r. Peraturan Pemerintah Daerah setempat.                        

       1. Jika ternyata pada rencana kerja dan syarat - syarat ini terdapat kelainan /
          penyimpangan dari peraturan - peraturan sebagaimana dinyatakan dalam ayat
          ( 1 ) di atas, maka rencana kerja dan syarat - syarat ini yang mengikat.

Pasal 02. PEMAKAIAN UKURAN                                             
       1. Penyedia Jasa Konstruksi tetap bertanggung jawab dalam menepati semua
          ketentuan yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat - syarat dan gambar
          kerja berikut tambahan dan perubahannya.                     
       2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memeriksa kebenaran dari ukuran - ukuran
          keseluruhan maupun bagiannya dan segera memberitahukan pengawas
          tentang setiap perbedaan yang ditemukannya di dalam rencana kerja dan
          syarat - syarat dan gambar kerja maupun dalam persetujuan tertulis dari

          pengawas.                                                    
       3. Pengambilan ukuran - ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal
          apapun menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi, oleh karaena itu
          Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan mengadakan pemeriksaan secara
          menyeluruh terhadap gambar - gambar dan dokumen yang ada.    
Pasal 03. INFORMASI SITE                                               
       1. Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus benar - benar
          memahami kondisi / keadaan site atau hal - hal lain yang mungkin akan
          mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan harus sudah memperhitungkan
          segala akibatnya.                                            
       2. Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhatikan secara khusus mengenai
          peraturan lokasi tempat kerja, penempatan material, pengamanan dan
          kelangsungan operasi selama pekerjaan berlangsung.           
       3. Penyedia Jasa Konstruksi harus mempelajari dengan seksama seluruh bagian
          gambar, RKS dan agenda dalam dokumen lelang, guna penyesuaian dengan
          kondisi lapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Pasal 04. KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN                                    
       1. Selama belangsungnya pembangunan, kebersihan halaman, kantor, gudang, los
          kerja dan bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan
          tertib, bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah dan lain - lain. Kelalaian dalam
          hal ini dapat menyebabkan pengawas memberi perintah menghentikan seluruh
          pekerjaan dan Penyedia Jasa Konstruksi harus menanggung seluruh akibatnya.
       2. Penimbunan bahan - bahan yang ada dalam gudang - gudang maupun yang
          berada di halaman bebas, harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu
          kelancaran dan keamanan pekerjaan / umum dan juga agar memudahkan
          jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan - bahan oleh pengawas maupun
          pemberi tugas.                                               
       3. Penyedia Jasa Konstruksi wajib membuat urinoir dan WC untuk pekerja pada
          tempat - tempat tertentu yang disetujui oleh pengawas demi terjaminnya
          kebersihan dan kesehatan dalam proyek.                       
       4. Para pekerja Penyedia Jasa Konstruksi tidak diperkenankan untuk :
          a  Menginap ditempat pekerjaan kecuali dengan ijin pengawas / pemberi
             tugas.                                                    

          b. Memasak di tempat bekerja kecuali dengan ijin pengawas.   
          c. Membawa masuk penjual - penjual makanan, minuman, rokok dan
             sebagainya di tempat pekerjaan.                           
          d. Keluar masuk lokasi pekerjaan dengan bebas.               
       5. Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh pengawas atau
          pemberi tugas pada waktu pelaksanaan.                        

Pasal 05. PEMERIKSAAN DAN PENYEDIAAN BAHAN / BARANG                    
       1. Bila dalam RKS disebut nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan barang,
          maka dalam hal ini dimaksud untuk menunjukan tingkat mutu bahan dan
          barang yang digunakan.                                       
       2. Setiap penggatian nama dan pabrik pembuat dari suatu bahan dan baraang
          harus disetujui oleh perencana / pemberi tugas dan bila tidak ditentukan dalam
          RKS serta gambar kerja maka bahan dan barang tersebut diusahakan dan
          disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang harus mendapat persetujuan
          dahulu dari pengawas atau pemberi tugas.                     
       3. Contoh bahan dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus segera
          disediakan atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi, setelah disetujui oleh pengawas
          atau pemberi tugas, harus dianggap bahwa bahan dan barang tersebut yang
          akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti.              
       4. Contoh bahan dan barang tersebut, disimpan oleh pengawas atau pemberi
          tugas untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan dan barang yang
          dipakai tidak sesuai tidak sesuai kualitas maupun sifatnya.  
       5. Dalam mengajukan harga penawaran, Penyedia Jasa Konstruksi harus sudah
          memasukkan sejauh keperluan biaya untuk pengujian berbagai bahan dan
          barang. Tanpa mengingat jumlah tersebut, Penyedia Jasa Konstruksi tetap
          bertanggung jawab pula atas biaya pengujian bahan dan barang yang tidak
          memenuhi syarat atas perintah pengawas atau pemberi tugas.   

Pasal 06. PERBEDAAN DALAM DOKUMEN                                      
       1. Jika terdapat perbedaan - perbedaan antara gambar kerja dan RKS ini, maka
          Penyedia Jasa Konstruksi harus menanyakannya secara tertulis kepada
          pengawas dan Penyedia Jasa Konstruksi harus mentaati keputusan tersebut.
       2. Ukuran - ukuran yang terdapat dalam gambar yang terbesar dan terakhirlah
          yang berlaku dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti dari pada
          ukuran dengan skala dari gambar - gambar, tetapi jika mungkin ukuran ini
          harus diambil dari pekerjaan yang telah selesai.             
       3. Apabila ada hal - hal yang disebut pada gambar kerja, RKS atau dokumen, yang
          berlainan atau bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk
          menghilangkan satu terhadap lainnya. Tetapi untuk menegaskan masalahnya.
          Kalau terjadi hal ini maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai
          bobot teknis atau yang mempunyai bobot biaya yang tinggi.    
       4. Apabila terdapat perbedaan antara :                          
          a. Gambar arsitektur dengan gambar struktur, maka yang dipakai sebagai
             pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan

             untuk jenis dan kualitas bahan dan barang adalah gambar struktur.
          b. Gambar struktur dengan gambar mekanikal, maka yang dipakai sebagai
             pegangan dalam ukuran kualitas dan jenis bahan adalah gambar mekanikal.
          c. Gambar arsitektur dengan gambar elektrikal, maka yang dipakai sebagai
             pegangan dalam ukuran fungsional adalah gambar arsitektur, sedangkan
             untuk ukuran dan kualitas bahan adalah gambar elektrikal. 

Pasal 07. GAMBAR KERJA ( SHOP DRAWING )                                
       1. Jika terdapat kekurangan - kekurangan penjelasan dalam gambar kerja, atau
          diperlukan gambar tambahan / gambar detail atau untuk memungkinkan
          Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
          dengan ketentuan, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat gambar
          tersebut dalam rangkap 3 ( tiga ) dan biaya atas pembuatan gambar tersebut
          menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi. Pekerjaan berdasarkan
          gambar tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari
          pengawas.                                                    
       2. Gambar kerja hanya berubah apabila diperintahkan secara tertulis oleh
          pemberi tugas, dengan mengikuti penjelasan dan pertimbangan dari
          perencana.                                                   
       3. Perubahan rencana ini harus dibuat gambarnya yang sesuai dengan apa yang
          diperintahkan oleh pemberi tugas, yang jelas memperlihatkan perbedaan
          antara gambar kerja dan gambar perubahan rencana.            
       4. Gambar tersebut harus diserahkan kepada pengawas untuk disetujui sebelum
          dilaksanakan.                                                

Pasal 08. GAMBAR SESUAI PELAKSANAAN PEKERJAAN ( ASBUILT DRAWING )      
       1. Semua yang belum terdapat dalam gambar kerja baik karena penyimpangan,
          perubahan atas perintah pemberi tugas / pengawas, maka Penyedia Jasa

          Konstruksi harus membuat gambar - gambar yang sesuai dengan apa yang telah
          dilaksanakan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan
          pekerjaan yang dilaksanakan.                                 
       2. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 ( tiga ) berikut kalkirnya
          (gambar asli) yang biaya pembuatan ditanggung oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
                            BAB III                                    
              SYARAT - SYARAT PEKERJAAN PERSIAPAN                      

Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan, pendayagunaan tenaga kerja, bahan-bahan,
          peralatan dan alat-alat bantunya yang dibutuhkan dalam melaksanakan

          pembangunan pada proyek ini.                                 
       2. Bagian ini meliputi pembersihan lokasi, pemasangan bowplank, pembuatan
          Direksi Keet dan Gudang Material, penyediaan air kerja dan penerangan kerja,
          serta mobilisasi dan demobilisasi.                           

Pasal 02. PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA DAN PERMBERSIHAN LOKASI           
       Pemborongkaran bangunan lama dilaksanakan dengan tidak mengganggu/merusak
       bangunan lain yang telah ada. Sebelum memulai pekerjaan pembangunan,
       Penyedia Jasa Konstruksi wajib membersihkan lokasi dari puing-puing, tumbuh-
       tumbuhan, batu-batuan serta benda lainnya yang dianggap dapat mengganggu
       pelaksanaan pembangunan.                                        

Pasal 03. PERALATAN KERJA DAN MOBILISASI                               
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus mempersiapkan dan mengadakan peralatan -
          peralatan kerja dan peralatan bantu yang akan digunakan di lokasi proyek
          sesuai dengan lingkup pekerjaan serta memperhitungkan segala biaya
          pengangkutan.                                                

       2. Penyedia Jasa Konstruksi harus menjaga ketertiban dan kelancaran selama
          perjalanan alat-alat berat yang menggunakan jalanan umum agar tidak
          mengganggu lalu-lintas.                                      
       3. Pengawas atau pemberi tugas berhak memerintahkan untuk menambah
          peralatan atau menolak peralatan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi
          persyaratan.                                                 
       4. Bila pekerjaan telah selesai, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk segera
          menyingkirkan alat- alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya
          dan membersihkan bekas - bekasnya.                           
       5. Disamping untuk menyediakan alat - alat yang diperlukan seperti dimaksudkan
          pada ayat ( 1 ), Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan alat - alat bantu
          sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun, seperti : tenda - tenda untuk
          bekerja pada waktu hari hujan, perancah ( scafolding ) pada sisi luar bangunan
          atau tempat lain yang memerlukan, serta peralatan lainnya.   

Pasal 04. PENGUKURAN                                                   
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus sudah memperhitungkan biaya untuk

          pengukuran dan penelitian ukuran tata letak atau ketinggian bangunan (
          Bouwplank ), termasuk penyediaan Back Mark atau Line Offset Mark, pada
          masing- masing lantai bangunan.                              
       2. Hasil pengukuran harus dilaporkan kepada pengawas agar dapat ditentukan
          sebagai pedoman atau referensi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
          gambar rencana dan persyaratan teknis.                       

Pasal 05. SARANA AIR KERJA DAN PENERANGAN                              
       1. Untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan selama proyek berlangsung,
          Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhitungkan biaya penyediaan air bersih
          guna keperluan air kerja, air minum untuk pekerja dan air kamar mandi.
       2. Air yang dimaksud adalah bersih, baik yang berasal dari PAM atau sumber air,
          serta pengadaan dan pemasangan pipa distribusi air tersebut bagi keperluan
          pelaksanaan pekerjaan dan untuk keperluan direksi keet, kantor Penyedia Jasa
          Konstruksi, kamar mandi / WC atau tempat - tempat lain yang dianggap perlu.

       3. Penyedia Jasa Konstruksi juga harus menyediakan sumber tenaga listrik untuk
          keperluan pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan direksi keet dan penerangan
          proyek pada malam hari sebagai keamanan selama proyek berlangsung selama
          24 jam penuh dalam sehari.                                   
       4. Pengadaan penerangan dapat diperoleh dari sambungan PLN atau dengan
          pengadaan Generator Set, dan semua perijinan untuk pekerjaan tersebut
          menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi . Pengadaan fasilitas
          penerangan tersebut termasuk pengadaan dan pemasangan instalasi dan
          armatur, stop kontak serta saklar / panel.                   

Pasal 06. PEMBUATAN LOS KERJA DAN BANGUNAN ISTIRAHAT                   
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat los kerja dan bangunan tempat untuk
          istirahat dan tempat shalat bagi pekerja Penyedia Jasa Konstruksi.
       2. Los kerja merupakan bangunan dengan luas yang cukup untuk tempat bekerja
          bagi tukang / pekerja pemborong dan mempunyai kondisi yang cukup baik,
          terlindung dari pengaruh cuaca yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan.

Pasal 07. KEAMANAN PROYEK                                              
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menjamin keamanan proyek baik untuk barang
          - barang milik Penyedia Jasa Konstruksi, pengawas atau pengelola proyek, serta
          menjaga keutuhan bangunan - bangunan yang ada dari gangguan para pekerja
          Penyedia Jasa Konstruksi ataupun kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan.
       2. Penyedia Jasa Konstruksi harus menempatkan petugas - petugas keamanan
          selama 24 jam penuh setiap hari, yang dibagi dalam 3 (tiga) shift, dan harus
          selalu mengadakan pemeriksaan keamanan setiap hari.          
       3. Untuk menguasai dan menjaga ketertiban bekerja para pekerjanya, setiap
          pekerja Penyedia Jasa Konstruksi diharuskan mengenakan tanda pengenal
          khusus yang harus dipakai pada bagian badan yang mudah terlihat oleh petugas
          keamanan.                                                    
       4. Pekerja Penyedia Jasa Konstruksi tidak diijinkan menginap di lokasi kecuali
          petugas keamanan yang sedang bertugas pada malam hari.       
Pasal 08. KANTOR PROYEK ( DIREKSI KEET ) DAN PERLENGKAPANNYA           
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan kantor pengelola proyek lengkap
          dengan peralatan / perabotan serta fasilitas-fasilitas kerja lainnya yang
          dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek sebagai berikut :        
          -  7 ( tujuh ) set meja kerja lengkap dengan kursinya        
          -  Meja rapat untuk kapasitas 20 orang                       
          -  3 ( tiga ) unit Personal Computer Pentium III, memori 128 MB, lengkap
             dengan hard disk dan printer ( Kertas A3 )                
          -  Calculator sebanyak 4 Buah ( Minimal 12 digit )           
          -  1 ( satu ) lemari arsip metal terkunci                    
       2. Penyedia Jasa Konstruksi juga harus menyediakan alat-alat kerja pengelola
          proyek di lapangan, sebagai berikut :                        

          -  Sepatu lapangan yang tahan terhadap paku, helm pengaman dan jas hujan
             masing – masing 15 set                                    
          -  4 ( Empat ) buah roll meter tape ukuran 5 meter           
          -  Caliper / schuifmaat dan penyiku besi                     
       3. Direksi keet / kantor pengelola proyek, kantor dan gudang Penyedia Jasa
          Konstruksi, pompa air kerja adalah merupakan sarana penunjang dalam
          pelaksanaan proyek dan merupakan yang dipakai habis pada saat selesai
          pekerjaan.                                                   

Pasal 09. KANTOR DAN GUDANG PENYEDIA JASA KONSTRUKSI                   
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat kantor di lokasi proyek untuk tempat
          bagi wakil Penyedia Jasa Konstruksi bekerja, dilengkapi dengan peralatan
          kantor yang dibutuhkan.                                      
       2. Pemborong juga harus menyediakan gudang dengan luas yang cukup untuk
          menyimpan bahan - bahan bangunan dan peralatan - peralatan agar terhindar
          dari gangguan cuaca dan pencurian.                           
       3. Penempatan kantor dan gedung Penyedia Jasa Konstruksi harus diatur

          sedemikian rupa, agar mudah dijangkau dan tidak menghalangi pelaksanaan
          pekerjaan.                                                   

Pasal 10. PENYEDIAAN FASILITAS PROYEK                                  
       1. Penyedia Jasa Konstruksi juga harus memperhitungkan biaya - biaya konsumsi
          untuk rapat - rapat / pertemuan dengan pemberi tugas atau wakilnya dan
          tamu-tamu pemberi tugas yang berkepentingan dengan proyek.   

Pasal 11. PEMADAM KEBAKARAN                                            
       1. Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan
          alat pemadam kebakaran berupa tabung pemadam kebakaran yang dapat
          digunakan untuk memadamkan api akibat listrik, minyak dan gas dengan
          kapasitas 7 kg.                                              
       2. Unit tabung pemadam kebakaran harus ditempatkan pada setiap lantai
          bangunan dengan radius kurang lebih 50 meter, di dalam direksi keet dan
          tempat - tempat lain yang memerlukan.                        
Pasal 12. JALAN MASUK, JALAN SEMENTARA                                 
       1. Apabila dianggap perlu, sesuai dengan kondisi dan situasi lokasi, Penyedia Jasa
          Konstruksi harus sudah memperhitungkan pembuatan jalan masuk sementara
          dan / atau jembatan kerja sementara yang disetujui oleh pengawas.
       2. Pembuatan jalan masuk atau jembatan sementara harus mengikuti peraturan
          dan semua perijinan sehubungan dengan pekerjaan tersebut menjadi tanggung
          jawab Penyedia Jasa Konstruksi.                              
       3. Penyedia Jasa Konstruksi harus menghindari kerusakan pada fasilitas jalan
          masuk yang ada dengan mengatur trayek kenderaan yang digunakan serta
          membatasi / membagi beban muatan.                            
       4. Kerusakan pada jalan atau benda - benda lain yang diakibatkan oleh pekerjaan
          Penyedia Jasa Konstruksi, mobilisasi peralatan serta pemasukan bahan akan

          menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi dan harus segera diperbaiki.

Pasal 13. KESELAMATAN KERJA                                            
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menjamin keselamatan kerja sesuai dengan
          persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perburuhan atau persyaratan
          yang diwajibkan untuk setiap bidang pekerjaan.               
       2. Di dalam lokasi harus tersedia kotak obat pelengkap untuk pertolongan
          pertama pada kecelakaan ( PPPK ).                            

Pasal 14. IJIN - IJIN                                                  
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengurus dan memperhitungkan biaya untuk
          membuat ijin - ijin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan
          pekerjaan, antara lain : ijin pengeringan, ijin pengambilan material, ijin
          pembuangan, ijin pengurugan, ijin trayek dan pemakaian jalan, ijin penggunaan
          bangunan serta ijin - ijin lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan /
          peraturan daerah setempat.                                   
       2. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ), menjadi tanggung jawab pemilik

          proyek, dengan pengurusan dibantu konsultan perencana dan konsultan
          pengawas serta Penyedia Jasa Konstruksi.                     
       3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh hal tersebut ayat (
          1 ) di atas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi. 

Pasal 15. DOKUMENTASI                                                  
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhitungkan biaya pembuatan
          dokumentasi serta pengirimannya ke pemberi tugas serta pihak - pihak lain
          yang diperlukan.                                             
       2. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan dokumentasi adalah : Foto - foto proyek,
          berwarna, minimal ukuran postcard, untuk keperluan laporan bulanan yang
          dibuat oleh konsultan pengawas, dan 3 ( tiga ) set album yang harus diserahkan
          pada serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya.           
                            BAB IV                                     
                       PEKERJAAN TANAH                                 

Pasal 01. KETENTUAN UMUM                                               
       1. Sebelum melakukan pekerjaan tanah, Penyedia Jasa Konstruksi harus
          membersihkan daerah yang akan dikerjakan dari sisa-sisa bongkaran, akar

          pohon maupun semak-semak serta segala perintang yang ada dalam daerah
          kerja, kecuali ditentukan lain oleh pengawas.                
       2. Penyedia Jasa Konstruksi harus menjamin terjaganya keutuhan barang/benda
          atau bangunan yang telah selesai dikerjakan dari segala macam kerusakan dan
          berhati-hati untuk tidak mengganggu patok pengukuran atau tanda-tanda yang
          lainnya.                                                     
       3. Perbaikan kerusakan pada barang/benda atau bangunan yang harus dijaga
          akibat pelaksanaan pekerjaan akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
          Konstruksi.                                                  
       4. Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan pengukuran dan pematokan terlebih
          dahulu dan melaporkannya kepada pengawas, serta meminta ijin untuk
          memulai pekerjaan.                                           
       5. Pemindahan material akibat pembongkaran puing-puing dan semua yang
          merintangi pekerjaan harus dilakukan menurut peraturan.      

Pasal 02. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Pekerjaan ini meliputi penyediaan dan pendayagunaan semua tenaga kerja, bahan-

       bahan, dan perlengkapan-perlengkapan untuk semua pekerjaan penggalian,
       penimbunan kembali, dan pengisian/pengurugan untuk peninggian lantai bangunan
       sesuai dengan peil/elevasi yang telah ditentukan.               

Pasal 03. PENGGALIAN TANAH                                             
       1. Semua sampah-sampah, tumbuh-tumbuhan dan bekas urugan harus dibuang.
          Penggalian harus dilaksanakan sampai kedalaman sebagaimana ditentukan
          dalam gambar-gambar. Sebelum pekerjaan selanjutnya dilanjutkan, maka
          semua pekerjaan penggalian harus disetujui pengawas.         
       2. Bilamana tidak dinyatakan lain oleh Pengawas, maka penggalian untuk pondasi
          harus mempunyai lebar yang cukup (minimum 20 cm lebih lebar dari dasar
          pondasi) untuk dapat memasang maupun memindahkan rangka/bekisting yang
          diperlukan, serta pembersihan.                               
       3. Apabila terjadi kesalahan dalam penggalian sehingga dicapai kedalaman yang
          melebihi apa yang tertera dalam gambar tanpa instruksi tertulis dari pengawas,
          maka kelebihan di atas harus diisi kembali dengan adukan beton 1 : 3 : 5
          tanpa biaya tambahan.                                        

       4. Penyedia Jasa Konstruksi harus merawat tebing galian dan menghindarkan dari
          longsoran. Untuk itu Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat  
          penyangga/penahan tanah yang diperlukan selama masa penggalian, karena
          stabilitas selama penggalian merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa
          Konstruksi.                                                  
       5. Pada saat penggalian, pipa-pipa drainase, gas, air bersih dan kabel-kabel yang
          masih berfungsi harus diamankan dan dijaga agar jangan sampai rusak atau
          cacat. Apabila hal tersebut dijumpai, maka Penyedia Jasa Konstruksi harus
          segera memberitahukan kepada pengawas dan mengganti semua kerusakan-
          kerusakan tersebut atas biaya sendiri.                       
       6. Semua galian harus diperiksa terlebih dahulu oleh pengawas sebelum
          pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan
          selanjutnya, Penyedia Jasa Konstruksi harus mendapat persetujuan/ijin tertulis
          pengawas.                                                    

Pasal 04. PENGGALIAN DI BAWAH MUKA AIR TANAH                           
       1. Penggalian harus dilakukan dalam keadaan kering. Penyedia Jasa Konstruksi

          bertanggung jawab untuk merencanakan sistem pemompaan air tanah dan
          sudah memperhitungkan biayanya.                              
       2. Pemompaan dilakukan dengan memompa sumur-sumur bor atau cara lain yang
          disetujui oleh pengawas dengan memenuhi persyaratan-persyarataan berikut :
       a. Permukaan air tanah yang diturunkan harus dalam keadaan terkontrol penuh
          setiap waktu untuk menghindari fluktuasi yang dapat mempengaruhi kestabilan
          penggalian tanah.                                            
       b. Sistem yang digunakan tidak boleh mengakibatkan penaikan/penurunan tanah
          dasar galian secara berlebihan.                              
       c. Harus menyediakan filter-filter secukupnya yang dipasang disekeliling sumur
          yang dipompa untuk mencegah kehilangan butir-butir tanah akibat
          pemompaan.                                                   
       d. Air yang dipompa harus dibuang sehingga tidak menggagu penggalian atau
          daerah sekitarnya.                                           
       e. Sistem pemompaan harus memperhitungkan rencana detail dalam menghadapi
          bahaya longsor pada pekerjaan dan daerah sekitarnya pada saat hujan besar.

Pasal 05. PENGURUGAN DAN PEMADATAN                                     
       1. Bila tidak dicantumkan dalam gambar-gambar detail, maka pada bagian bawah
          pasangan lantai diurug dengan pasir padat minimal 5 cm atau sesuai dengan
          gambar dan petunjuk Pengawas. Pasir urug yang digunakan harus dari jenis
          pasir pasang yang bersih/bebas dari lumpur, kotoran-kotoran, sampah dan
          benda-benda organis lainnya yang dapat menyebabkan tidak sempurnanya
          pemadatan.                                                   
       2. Di bawah lapisan pasir tersebut, urugan yang dipakai adalah tanah jenis “silty
          clay” yang bersih tanpa potongan-potongan bahan yang bisa lapuk, serta bahan
          batuan yang telah dipecahkan (pecahan batuan tersebut maksimal 15 cm).
       3. Pemborong wajib melaksanakan pengurugan dengan semua bahan urugan yang
          keras atau mutu bahan yang terbaik dan mengajukan contoh bahan yang akan
          digunakan untuk mendapat persetujuan pengawas.               
       4. Penghamparan dan pemadatan harus dilaksanakan lapis-per lapis yang tidak
          lebih tebal dari 15 cm (gembur) dengan alat-alat yang telah disetujui, seperti
          mesin penggilas getar, atau alat tumbuk dimana standar kepadatannya dicapai
          pada kepadatan dimana kadar airnya 95 % dari kadar air optimal, atau “dry
          density” nya mencapai 95 % dari dry density optimal, sesuai dengan petunjuk
          pengawas.                                                    
       5. Terhadap hasil pemadatan yang dilaksanakan, Penyedia Jasa Konstruksi harus
          mengadakan “density test” di lapangan. Semua biaya seluruh pengujian
          tersebut menjadi beban Penyedia Jasa Konstruksi.             
       6. Bila bahan urugan apapun yang digunakan menjadi lapuk/rusak atau bila
          urugan yang telah dipadatkan menjadi terganggu, maka bahan tersebut harus
          digali keluar dan diganti dengan bahan yang memenuhi syarat serta dipadatkan
          kembali, sesuai dengan petunjuk Pengawas, tanpa adanya biaya tambahan.
       7. Selama dan sesudah pekerjaan pengurugan dan pemadatan, tidak dibenarkan
          adanya genangan air di atas tanah atau sekitar lapangan pekerjaan.

          Pemborong harus mengatur pembuangan air sedemikian rupa agar aliran air
          hujan atau dari sumur lain dapat berjalan lancar, baik selama ataupun sesudah
          pekerjaan selesai.                                           
       8. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab atas stabilitas urugan tanah dan
          pemborong harus mengganti bagian-bagian yang rusak akibat dari kesalahan
          dan kelalaian Penyedia Jasa Konstruksi atau akibat dari aliran air.

Pasal 06. PEKERJAAN PENYELESAIAN                                       
       1. Seluruh daerah kerja termasuk penggalian dan penimbunan harus merupakan
          daerah dari yang betul-betul seragam dan bebas permukaan yang tidak
          merata.                                                      
       2. Seluruh lapisan akhir, harus benar-benar memenuhi piel yang dinyatakan dalam
          gambar. Bila diakibatkan oleh penurunan, timbunan memerlukan tambahan
          meterial yang tidak lebih dari 30 cm, maka bagian atas tersebut harus digaruk
          sebelum material timbunan tambahan dihamparkan, untuk selanjutnya
          dipadatkan sampai mencapai elevasi dan sesuai dengan persyaratan.
       3. Seluruh sisa penggalian yang tidak memenuhi syarat untuk bahan

          pengisi/urugan, seluruh puing-puing, reruntuhan dan sampah-sampah harus
          segera disingkirkan dari lokasi.                             
                            BAB V                                      
               PEKERJAAN BETON / BETON BERTULANG                       

Pasal 01. KETENTUAN UMUM                                               
       1. Persyaratan-persyaratan konstruksi beton, istilah teknik dan syarat pelaksanaan
          beton secara umum menjadi kesatuan dalam bagian buku persyaratan teknis

          ini. Kecuali ditentukan lain dalam buku persyaratan teknis ini, maka semua
          pekerjaan beton harus sesuai dengan standar di bawah ini :   
          -  Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI NI – 2 1971)     
          -  Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983          
          -  Standar Industri Indonesia                                
       2. Penyedia Jasa Konstruksi harus melaksanakan pekerjaan ini dengan ketepatan
          dan kesesuaian yang tinggi menurut persyaratan teknis ini, gambar rencana dan
          instruksi-instruksi yang tidak memenuhi syarat harus dibongkar dan diganti atas
          biaya Penyedia Jasa Konstruksi sendiri.                      
       3. Semua material harus baru dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan
          persyaratan dan disetujui oleh pengawas, dan pengawas berhak meminta
          diadakan pengujian bahanbahan tersebut dan Penyedia Jasa Konstruksi
          bertanggung jawab atas segala biayanya. Semua material yang tidak disetujui
          oleh pengawas harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek.   

Pasal 02. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan dan pendayagunaan semua tenaga kerja,

          bahanbahan, upah dan perlengkapan-perlengkapan untuk semua pekerjaan
          beton/beton bertulang yang terdapat dalam gambar rencana.    
       2. Pengadaan, detail, fabrikasi dan pemasangan semua penulangan dan bagian-
          bagian dari pekerjaan lain yang tertanam dalam beton.        
       3. Perancangan, pelaksanaan dan pembongkaran acuan beton, penyelesaian dan
          pemeliharaan beton dan semua jenis pekerjaan yang menunjang pekerjaan
          beton.                                                       

Pasal 03. PENGENDALIAN PEKERJAAN                                       
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab atas instalasi semua alat
          yang terpasang, selubung-selubung dan sebagainya yang tertanam dalam
          beton.                                                       
       2. Pengendalian pekerjaan ini tercantum pada syarat-syarat dalam Peraturan
          Beton Indonesia (PBI – 1971)                                 
       3. Ukuran-ukuran (dimensi) dari bagian-bagian beton bertulang yang tercantum
          dalam gambar-gambar rencana pelaksanaan arsitektur adalah ukuran-ukuran
          dalam garis besar. Ukuran-ukuran yang tepat, begitu pula besi penulangannya

          ditetapkan dalam gambar-gambar struktur konstruksi beton bertulang. Jika
          terdapat selisih dalam ukuran antara kedua macam gambar itu, maka ukuran
          yang berlaku harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pengawas untuk
          mendapatkan ukuran sesungguhnya.                             
       4. Jika karena keadaan pasaran penulangan perlu diganti guna kelangsungan
          pelaksanaan, maka jumlah luas penampang tidak boleh berkurang dengan
          memperhatikan syaratsyarat lainnya yang termuat dalam PBI–1971. Dalam hal
          ini harus mendapatkan persetujuan Pengawas.                  

Pasal 04. BAHAN-BAHAN                                                  
       1. Semen Portland                                               
          a. Semen Portland harus memenuhi persyaratan Standard International atau
             NI–8 untuk butir pengikat awal, kekekalan bentuk, kekuatan tekan aduk
             dan susunan kimia. Semen yang cepat mengeras hanya boleh digunakan
             jika atas petunjuk Pengawas. Semen yang digunakan untuk seluruh
             pekerjaan pondasi dan beton harus dari satu merk saja yang disetujui

             Pengawas.                                                 
          b. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengirim surat pernyataan pabrik yang
             menyebutkan type, kualitas dari semen yang digunakan.     
          c. Penyimpanan semen harus dilaksanakan dalam tempat penyimpanan dan
             dijaga agar semen tidak lembab, dengan lantai terangkat bebas dari tanah
             dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen dan menurut
             urutan pengiriman. Semen yang telah rusak karena terlalu lama disimpan
             sehingga mengeras atau tercampur bahan lain, tidak boleh digunakan dan
             harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. Semen harus dalam zak-zak yang
             utuh dan terlindung baik dari pengaruh cuaca, dengan ventilasi secukupnya
             dan dipergunakan sesuai dengan urutan pengiriman.         
       2. Agregat Halus (Pasir) dan Agregat Kasar (Koral/Batu Pecah)   
          a. Agregat Halus (Pasir)                                     
             - Jenis dan syarat campuran agregat harus memenuhi syarat-syarat
               dalam PBI– 1971, Bab 3.                                 
             - Mutu Pasir                                              
               Butir-butir tajam, keras, bersih dan tidak mengandung lumpur dan

               bahan-bahan organis.                                    
             - Ukuran                                                  
               Sisa di atas ayakan 4 mm harus minimal 2 % berat ; Sisa di atas ayakan
               2 mm harus minimal 10 % berat ; Sisa di atas ayakan 0,25 mm harus
               berkisar antara 80% - 90% berat.                        
          b. Agregat Kasar (Koral/Batu Pecah)                          
             - Mutu                                                    
               Butir-butir keras, bersih dan tidak berpori, jumlah butir-butir pipih
               maksimal 20% berat ; tidak pecah atau hancur serta tidak mengandung
               zat-zat reaktif alkali.                                 
            -  Ukuran                                                  
               Sisa di atas ayakan 31,5 mm, harus 0 % berat ; Sisa di atas ayakan 4
               mm, harus berkisar antara 90 % - 98 % berat, selisir antara sisa-sisa
               kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan, adalah maksimal 60 %
               dan minimal 10 % berat.                                 
            -  Penyimpanan                                             
               Pasir dan kerikil atau batu pecah harus disimpan sedemikian rupa
               sehingga terlindung dari pengotoran oleh bahan-bahan lain.
       3. Air                                                          
          a. Air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung
             minyak, asam, alkali, garam-garam, bahan organis atau bahan lain yang
             dapat merusak beton serta baja tulangan atau jaringan kawat baja. Dalam
             hal ini sebaiknya dipakai air bersih yang dapat diminum.  
          b. Pengawas dapat memerintahkan untuk diadakan pengujian contoh air di
             lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui apabila terdapat keragu-
             raguan mengenai mutu air tersebut. Biaya pengujian contoh air tersebut
             untuk keperluan pelaksanaan proyek ini adalah sepenuhnya menjadi
             tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.                      

       4. Pembesian/Penulangan                                         
          a. Baja tulangan harus memenuhi persyaratan PBI NI – 2 1971, dengan
             tegangan leleh ἀ = 2400 kg/cm2) atau Baja U – 24.         
          b. Besi penulangan beton harus disimpan dengan cara-cara sedemikian rupa
             sehingga bebas dari hubungan langsung dengan tanah lembab ataupun
             basah. Juga besi penulangan harus disimpan rata (Round Bars) harus sesuai
             dengan persyaratan dalam NI–2 pasal 3.7.                  
          c. Besi yang akan digunakan harus bebas dari karat dan kotoran lain. Apabila
             terdapat karat pada bagian permukaan besi, maka besi harus di bersihkan
             dengan cara disikat atau digosok tanpa mengurangi diameter penampang
             besi, atau menggunakan bahan cairan sejenis “Vikaoxy off” produksi yang
             telah memenuhi SII atau yang setaraf dan disetujui Pengawas.
          d. Pengawas dapat memerintahkan untuk diadakan pengujian terhadap beton
             cor di tempat yang akan digunakan; dan bahan yang diakui serta yang
             disetujui Pengawas. Semua biaya sehubungan dengan pengujian tersebut
             di atas sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.
          e. Apabila baja tulangan yang digunakan telah distel di pabrik dan perlu

             penyambungan yang berbeda antara penulangan di lapangan dengan
             ketentuan dari pabrik pembuat, maka harus atas persetujuan Pengawas.
       5. Plat Bondek                                                  
          Plat Bondek yang dipasang harus sesuai dangan type pada gambar
          rencana/gambar kerja.                                        
       6. Wire Mesh                                                    
          Diameter serta type Wire Mesh yang di pasang juga harus sesuai dengan
          gambar rencana/gambar kerja.                                 
       7. Kawat Pengikat                                               
          Kawat pengikat harus berukuran minimal diameter 1 mm seperti yang
          disyaratkan dalam PBI NI–2 pasal 3.7.                        
       8. Bahan Additive                                               
          a. Penggunaan Additive tidak diijinkan tanpa persetujuan tertulis dari
             pengawas.                                                 
          b. Bila diperlukan untuk mempercepat pengerasan beton atau bila slump
             yang disyaratkan tinggi, beton dapat digunakan bahan additive yang
             disetujui Pengawas. Bahan additive yang digunakan produksi CEMENT–
             AIDS atau yang setaraf. Semua perubahan design mix atau penambahan
             bahan additive, sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi
             dan tidak ada biaya tambahan untuk hal tersebut.          

Pasal 05. ADUKAN BETON                                                 
       1. Sebelumnya, harus diadakan adukan beton percobaan “Trial Mix” yang sesuai
          dengan yang dibutuhkan pada setiap bagian konstruksi. Pekerjaan tidak boleh
          dimulai sebelum diperiksa dan disetujui Pengawas mengenai    
          kekuatan/kebersihannya. Semua biaya pengujian tersebut menjadi beban
          Penyedia Jasa Konstruksi.                                    
       2. Mutu beton yang digunakan pada pekerjaan bangunan ini adalah K-225.

       3. Mutu Beton untuk pekerjaan Saluran dan Rabat Beton adalah K-175.

Pasal 06. CETAKAN DAN ACUAN                                            
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus terlebih dahulu mengajukan gambar-gambar
          rencana cetakan dan acuan untuk mendapatkan persetujuan Pengawas,
          sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Dalam gambar-gambar tersebut
          harus secara jelas terlihat konstruksi cetakan atau acuan, sambungan-
          sambungan dan kedudukan serta sistem rangkanya.              
       2. Cetakan dan acuan untuk pekerjaan beton harus memenuhi persyaratan dalam
          PBI– 1971, NI–2.                                             
       3. Acuan harus direncanakan agar dapat memikul beban-beban konstruksi dan
          getaran-getaran yang ditimbulkan oleh peralatan penggetar. Defleksi maksimal
          dari cetakan dan acuan antara tumpuannya harus dibatasi sampai 1/400
          bentang antara tumpuan tersebut.                             
       4. Pembongkaran cetakan dan acuan harus dilaksanakan sedemikian agar
          keamanan konstruksi tetap terjamin dan disesuaikan dengan persyaratan PBI–
          1971, NI–2.                                                  

       5. Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari pengawas,
          atau jika umur beton telah melampaui waktu sebagai berikut : 
          -  Bagian sisi balok            48  Jam                      
          -  Balok tanpa beban konstruksi 7   Hari                     
          -  Balok dengan beban konstruksi 21 Hari                     
          -  Pelak beton                  21  Hari                     
       6. Pembongkaran cetakan harus dilaksanakan dengan hati-hati sehingga tidak
          menyebabkan cacat pada permukaan beton. Dalam hal terjadi bentuk beton
          yang tidak sesuai dengan gambar rencana, Penyedia Jasa Konstruksi wajib
          mengadakan perbaikan atau pembetulan kembali.                
       7. Cetakan untuk pekerjaan kolom dan pekerjaan beton lainnya harus
          menggunakan papan tebal minimal 2,5 cm atau multliptek 9 mm, balok 5/7,
          6/10, 8/10 dan dolken diameter 8-10 cm, dapat digunakan dari kayu Klas III.
Pasal 07. PELAKSANAAN                                                  
       1. Proporsi                                                     
          Kecuali disebut lain, maka campuran dari beton harus sedemikian sehingga
          mencapai kekuatan kubus 28 hari sebesar yang disyaratkan pada PBI–1971
          yaitu untuk Beton K225.                                      
       2. Slump                                                        
          Nilai yang diijinkan untuk beton dalam keadaan mix yang normal adalah
          7,5–10 cm dan disesuaikan terhadap mutu beton yang disyaratkan. Slump yang
          terjadi diluar batas tersebut harus mendapatkan persetujuan Pengawas.
       3. Penyambungan Beton dan Grouting Sebelum melanjutkan pengecoran pada
          beton yang telah mengeras, maka permukaanya harus dibersihkan dan
          dikasarkan terlebih dahulu. Cetakan harus dikencangkan kembali dan

          permukaan sambungan disiram dengan bahan “Bonding Agent” untuk maksud
          tersebut dengan persetujuan Pengawas.                        
       4. Peralatan Pengadukan                                         
          Dalam pelaksanaan pembuatan beton harus digunakan alat pengaduk “Beton
          Molen”.                                                      

Pasal 08. TEBAL PENUTUP BETON MINIMAL                                  
       1. Bila tidak disebutkan lain, tebal penutup beton minimal adalah 2,5 cm.
       2. Perhatian khusus perlu dicurahkan terhadap ketepatan tebal penutup beton,
          untuk itu tulangan harus dipasang dengan penahan jarak yang terbuat dari
          beton dengan mutu paling sedikit sama dengan mutu beton yang akan dicor.
       3. Penahan-penahan jarak dapat berbentuk blok-blok persegi atau gelang-gelang
          yang harus dipasang sebanyak minimal 4 (empat) buah setiap meter persegi
          cetakan atau lantai kerja. Penahan-penahan jarak tersebar merata.

Pasal 09. PENGANGKUTAN ADUKAN DAN PENGECORAN                           
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memberitahukan pengawas selambat-

          lambatnya 2 (Dua) hari sebelum pengecoran beton dilaksanakan. Persetujuan
          untuk melaksanakan pengecoran beton berkaitan dengan pelaksanaan
          pekerjaan cetakan dan pemasangan baja tulangan serta bukti bahwa Penyedia
          Jasa Konstruksi akan dapat melaksanakan pengecoran tanpa gangguan.
       2. Beton harus dicor sesuai dengan persyaratan dalam PBI 1971. Bila tidak
          disebutkan lain atau persetujuan Pengawas, tinggi jatuh dari beton yang dicor
          jangan melebihi 1,5 m.                                       
       3. Sebelum pengecoran dimulai, semua bagian-bagian yang akan dicor harus
          bersih dan bebas dari kotoran dan bagian beton yang lepas. Bagian-bagian
          yang akan ditanam dalam beton sudah harus terpasang (pipa-pipa untuk
          instalasi listrik, Plumbing dan perlengkapan lainnya).       
       4. Cetakan atau pasangan dinding yang akan berhubungan dengan beton harus
          sudah dibasahi dengan air sampai jenuh dan tulangan harus sudah terpasang
          dengan baik. Bidang-bidang beton lama yang akan dicor harus dibuat kasar
          terlebih dahulu dan kemudian dibersihkan dari segala kotoran yang lepas.
       5. Waktu pengangkutan harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga waktu
          antara pengadukan dan pengecoran tidak lebih dari 1 (satu) jam dan tidak
          terjadi perbedaan pengikatan yang mencolok antara beton yang sudah dicor
          dan akan dicor.                                              
       6. Apabila waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan melebihi waktu yang telah
          ditentukan, maka harus dipakai bahan-bahan penghambat pengikatan
          (Retarder) dengan persetujuan pengawas.                      
       7. Adukan tidak boleh dituang bila waktu sejak dicampur air pada semen dan
          agregat telah melampaui 1,5 jam; dan waktu ini dapat berkurang, bila
          pengawas menganggap perlu berdasarkan kondisi tertentu.      
       8. Pengecoran harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindarkan terjadinya
          pemisahan material (Segresi) dan perubahan letak tulangan. Cara penuangan

          dengan alat-alat bantu seperti talang, pipa, chute dan sebagainya harus
          mendapat persetujuan pengawas dan alat-alat tersebut harus bersih dan bebas
          dari sisa-sisa beton yang mengeras.                          

Pasal 10. PEMADATAN BETON                                              
       1. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan
          guna pengangkutan dan penuangan beton dengan kekentalan secukupnya agar
          didapat beton yang padat tanpa perlu penggetaran secara berlebihan.
       2. Pemadatan beton seluruhnya harus dilaksanakan dengan Mechanical Vibrator
          dan dioperasikan oleh orang yang berpengalaman. Penggetaran dilakukan
          secukupnya agar tidak terjadi Over Vibration dan tidak diperkenankan
          melakukan penggetaran dengan maksud untuk mengalirkan beton. Hasil beton
          harus merupakan massa yang utuh, bebas dari lubang-lubang segresi atau
          keropos.                                                     
       3. Pada daerah penulangan yang rapat, penggetaran dilakukan dengan alat
          penggetar yang mempunyai frekuensi tinggi untuk menjamin pengisian beton
          dan pemadatan beton yang baik. Alat penggetar tidak boleh disentuh pada

          tulangan yang telah masuk pada beton yang telah mulai mengeras.

Pasal 11. BENDA-BENDA YANG DITANAM DALAM BETON                         
       1. Tidak diperkenankan untuk menanam pipa dan lain-lain dalam bagian-bagian
          struktur beton bila tidak ditunjukkan secara detail dalam gambar. Dalam beton
          perlu dipasang selongsong pada tempat-tempat yang dilewati pipa.
       2. Bila tidak ditentukan secara detail atau ditunjukkan dalam gambar/petunjuk
          pengawas tidak dibenarkan untuk menanam saluran listrik dalam struktur
          beton.                                                       
       3. Semua bagian atau peralatan yang ditanam dalam beton seperti angkur-angkur,
          kait dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan beton, harus
          sudah di pasang sebelum pengecoran beton dilaksanakan.       
       4. Bagian-bagian atau peralatan tersebut harus dipasang dengan tepat pada
          posisinya dan diusahakan agar tidak bergeser selama pengecoran beton
          dilakukan.                                                   
       5. Penyedia Jasa Konstruksi utama harus memberitahukan serta memberi
          kesempatan kepada pihak lain untuk memasang bagian/peralatan tersebut
          sebelum pengecoran beton dilaksanakan.                       
       6. Rongga-rongga kosong atau bagian-bagian yang harus tetap kosong pada benda
          atau peralatan yang akan ditanam dalam beton, yang mana rongga tersebut
          harus tidak terisi beton, harus ditutupi bahan lain yang mudah dilepas nantinya
          setelah pelaksanaan pengecoran beton.                        

Pasal 12. PENGUJIAN / PEMERIKSAAN MUTU BETON                           
       1. Pengujian mutu beton ditentukan melalui pengujian sejumlah benda uji kubus
          beton 15 x 15 x 15 cm atau silinder sesuai standar dalam PBI–1971.
       2. Kekentalan adukan beton diperiksa dengan pengujian “slump”, dimana nilai

          slump harus dalam batas-batas yang disyaratkan dalam PBI–1971.
       3. Pengujian compresive strength untuk beton dilaksanakan sesuai ASTM dan PBI–
          1971 pasal 4.5, di laboratorium yang disetujui Pengawas.     
       4. Mengenai pengambilan contoh/sampel/spesimen untuk benda uji dilaksanakan
          secara berkala, paling sedikit setiap 5 m3 beton yang diproduksi.
       5. Hasil pengujian dikeluarkan pada :                           
          -  saat benda uji berumur 3 – 7 hari                         
          -  saat benda uji berumur 14 hari                            
          -  saat benda uji berumur 28 hari                            
       6. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya
          pengujian beton dan biaya yang ditimbulkan akibat tidak dapat diterimanya
          mutu beton tersebut.                                         
       7. Pemeriksaan Lanjutan                                         
          Pengawas dapat meminta pemeriksaan lanjutan yang dilakukan dengan
          menggunakan concrete gun atau kalau perlu dengan core drilling untuk
          meyakinkan penilaian terhadap kualitas beton yang sudah ada. Biaya pekerjaan
          serupa ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 13. PERAWATAN BETON                                              
       1. Secara umum harus memenuhi persyaratan dalam PBI–1971, NI–2 Pasal 6.6.
       2. Beton setelah dicor harus dilindungi terhadap proses pengeringan yang belum
          saatnya dengan cara mempertahankan kondisi dimana kehilangan kelembaban
          adalah minimal dan suhu yang konstan dalam jangka waktu yang diperlukan
          untuk proses hydrasi semen serta pengerasan beton.           
       3. Perawatan beton segera dimulai setelah pengecoran beton selesai dilaksanakan
          dan harus berlangsung terus menerus selama paling sedikit 2 (dua) minggu jika
          tidak ditentukan lain. Suhu beton pada awal pengecoran harus dipertahankan
          supaya tidak melebihi 30⁰C.                                  
       4. Dalam jangka waktu tersebut cetakan dan acuan beton pun harus tetap dalam
          keadaan basah. Apabila cetakan dan acuan beton dibuka sebelum selesai masa
          perawatan maka selama sisa waktu tersebut pelaksanaan perawatan tetap
          dilakukan dengan membasahi permukaan beton terus menerus dengan
          menutupinya dengan karung-karung basah atau dengan cara lain yang disetujui
          Pengawas.                                                    
       5. Cara pelaksanaan perawatan serta alat dipergunakan harus mendapat
          persetujuan dulu dari Pengawas.                              

Pasal 14. CACAT-CACAT PEKERJAAN                                        
       1. Bila penyelesaian pekerjaan, bahan yang digunakan atau keahlian dalam
          pengerjaan setiap bagian pekerjaan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan
          yang tercantum dalam Persyaratan Teknis, maka bagian pekerjaan tersebut
          harus digolongkan sebagai cacat pekerjaan.                   
       2. Semua pekerjaan yang digolongkan demikian harus dibongkar dan diganti
          sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pengawas. Seluruh pembongkaran dan

          pemulihan pekerjaan yang digolongkan cacat tersebut serta semua biaya yang
          timbul akibat hal itu. Seluruhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa
          Konstruksi.                                                  
                            BAB VI                                     
               PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                        

A. PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA                                        
Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-

       alat bantunya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan batu bata
       pada dinding, pasangan rooster, dan lain-lain sesuai gambar detail dan petunjuk
       Pengawas.                                                       

Pasal 02. BAHAN-BAHAN                                                  
       Persyaratan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut :       
        Batu bata harus memenuhi NI-10                                
        Semen Portland harus memenuhi NI-8                            
        Pasir harus memenuhi NI–3 pasal 14 ayat 2                     
        Air harus memenuhi PUBBI–1982 pasal 9                         

Pasal 03. PELAKSANAAN                                                  
       1. Batu bata merah yang digunakan batu bata setempat dengan kualitas terbaik
          yang disetujui Pengawas, yaitu siku dan sama ukurannya.      

       2. Sebelum digunakan batu bata harus direndam dalam bak air atau drum hingga
          jenuh.                                                       
       3. Setelah bata terpasang dengan adukan, naad/siar-siar harus dikerok sedalam
          1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dengan kemudian disiram air.
       4. Pemasangan dinding bata dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri dari
          (maksimal) 24 lapis setiap hari, diikuti dengan cor kolom praktis.
       5. Bidang dinding bata ½ (setengah) batu yang luasnya lebih besar dari 12 m harus
          ditambah kolom dan balok penguat (kolom praktis) dengan ukuran 13 x 13 cm,
          dengan 4 buah tulangan pokok berdiameter 12 mm, beugel diameter 8–20 cm,
          jarak antara kolom maksimal 4 m.                             
       6. Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan
          beton (kolom) harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 8 mm. Jarak
          40 cm, yang terlebih dahulu ditanam dalam pasangan bata minimal 30 cm,
          kecuali ditentukan lain.                                     
       7. Pembuatan lubang pada pasangan bata merah yang patah dua melebihi dari
          dua tidak boleh digunakan.                                   

       8. Pasangan batu bata merah untuk dinding ½ (setengah) batu harus
          menghasilkan dinding finish setebal 15 cm dan untuk dinding 1 (satu) batu
          finish adalah 25 cm. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar
          tegak lurus.                                                 
       9. Pemasangan besi beton perkuatan dinding tersebut harus disetujui terlebih
          dahulu oleh Pengawas mengenai tempat dan ukurannya.          
       10. Kelos-kelos yang dibutuhkan dapat ditanam dalam dinding dengan angkur.
       11. Pemasangan dinding rooster semen seperti pada pemasangan dinding bata dan
          perletakannya sesuai dengan gambar pelaksanaan atau atas petunjuk
          Pengawas, sedangkan untuk morifnya akan ditentukan kemudian. 

Pasal 04. PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN                                     
       1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menguji semua pekerjaan menurut persyaratan
          teknis dari pabrik/produser atau menurut uraian di atas. Peralatan untuk
          pengujian disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.          
       2. Apabila pengujian tidak dilakukan dengan baik atau kurang memuaskan maka
          Pengawas berhak meminta pengulangan pengujian dimana biaya pengujian dan
          pengulangan pengujian tersebut adalah tanggung jawab Penyedia Jasa
          Konstruksi.                                                  

B. PEKERJAAN PLESTERAN                                                 
Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Bagian ini meliputi seluruh pekerjaan plesteran dan acian pada seluruh bagian yang
       dijelaskan dalam gambar dan petunjuk Pengawas.                  

Pasal 02. PENGENDALIAN PEKERJAAN                                       
       Seluruh pekerjaan harus sesuai dengan syarat dalam :            
       - NI-2-1971                                                     
       - NI-3-1970                                                     
       - NI-8-1974                                                     

Pasal 03. BAHAN-BAHAN                                                  
       1. Pasir                                                        
          Pasir yang dipakai harus kasar, tajam, bersih dan bebas dari tanah liat, lumpur
          atau campuran-campuran lain.                                 
       2. Semen Portland                                               

          Semen Portland yang dipakai harus baru, tidak ada bagian-bagian yang
          membantu dan dalam sak yang tertutup seperti disyaratkan dalam NI-8. Hanya
          sebuah merk dari satu jenis semen yang boleh dipakai dalam pekerjaan, yaitu
          merk yang disetujui Pengawas.                                
       3. Air                                                          
          Air harus bersih, jernih dan bebas dari bahan-bahan yang merusak seperti
          minyak, asam atau unsur-unsur organik lainnya.               

Pasal 04. PERBANDINGAN CAMPURAN PLESTERAN                              
       1. Plesteran dengan campuran 1 PC : 4 Ps digunakan pada dinding, sedangkan
          untuk daerah basah digunakan plesteran dengan campuran 1 PC : 2 Ps.
       2. Plesteran dengan 1 PC : 3 Ps digunakan pada permukaan beton, kecuali
          dinyatakan lain dalam gambar.                                
       3. Apabila diperlukan, acian dibuat dengan bahan PC dicampur air sampai
          mencapai hasil kekentalan yang sempurna.                     
Pasal 05. PELAKSANAAN                                                  
    a. Persiapan Plesteran                                             
       1. Bersihkan permukaan dasar sampai benar-benar siap untuk dilakukan
          pekerjaan plesteran.                                         
       2. Untuk daerah yang luas, dibuat pola dasar plesteran (kepala plesteran) dengan
          jarak 1 meter arah vertikal sebagai dasar plesteran untuk menjamin adanya
          ketebalan yang sama, permukaan yang datar/rata, contour dan profil-profil
          akurat.                                                      
       3. Basahi seluruh permukaan bidang yang akan diplester untuk peresapan.
          Plesteran dapat dimulai setelah bidang tersebut kering.      
       4. Pelaksanakan plesteran menunjukkan hasil yang tidak memuaskan seperti tidak
          rata, tidak tegak lurus atau bergelombang, adanya pecah atau retak, keropos,

          maka bagian tersebut harus dibongkar kembali untuk diperbaiki atas biaya
          Penyedia Jasa Konstruksi.                                    
    b. Pelaksanaan Pekerjaan Plesteran                                 
       1. Bersihkan permukaan dinding batu bata atau permukaan beton dari noda debu,
          minyak cat, bahan-bahan lain yang dapat mengurangi daya ikat plesteran.
       2. Untuk mendapatkan permukaan yang rata dan ketebalan sesuai dengan yang
          disyaratkan, maka dalam memulai pekerjaan plesteran harus dibuat terlebih
          dahulu “kepala plesteran”.                                   
       3. Pasangkan lapisan plesteran setebal yang disyaratkan (+ 20 mm) dan diratakan
          dengan raskam kayu/besi dari kayu halus terserut dan rata permukaannya
          ataupun dengan profil aluminium dengan panjang minimal 1,5 m. Kemudian
          basahkan terus selama 3 (tiga) hari untuk menghindarkan terjadinya retak
          akibat penyusutan yang mendadak.                             
       4. Untuk plesteran pada permukaan beton, mula-mula permukaan beton harus
          dikasarkan dengan pahat besi untuk mendapatkan daya ikat yang kuat antara
          permukaan beton dengan plesteran. Bilamana perlu permukaan beton yang
          telah dikasarkan diberi bahan additive, misalnya “Calbon”.   

       5. Basahi permukaan beton untuk air hingga jenuh, tunggu sampai aliran air
          berhenti.                                                    
       6. Dalam pelaksanaan plesteran permukaan beton dengan ketebalan minimal 2
          cm, tidak diperbolehkan melakukan plesteran sekaligus, tetapi harus dilakukan
          secara bertahap yaitu dengan cara menempelkan adukan semen pada bagian
          yang akan diplester, kemudian setelah mengering, lakukan plesteran berikutnya
          dengan adukan semen pasir hingga mencapai ketebalan yang dikehendaki.
       7. Apabila terdapat bagian plesteran pada permukaan beton dengan ketebalan
          lebih dari 3 cm, sebagai akibat dari kesalahan pada waktu pengecoran atau
          yang lainnya, maka plesteran tersebut harus dilapis dengan kawat ayam yang
          ditempelkan pada permukaan beton yang akan diplester. Biaya penambahan
          kawat ayam tersebut menjadi tanggungan Pemborong.            
       8. Hindarkan benda-benda ataupun bahan-bahan lain yang dapat merusak
          permukaan acian.                                             
       9. Apabila ada pekerjaan plesteran yang harus dibongkar atau diperbaiki, maka
          hasil akhir (finishing) dari pekerjaan tersebut harus dapat menyamai pekerjaan
          yang telah disetujui oleh Pengawas.                          
                           BAB VII                                     
                       PEKERJAAN ATAP                                  

Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-
       alat bantunya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan penutup atap sesuai
       gambar rencana dan petunjuk pengawas.                           

Pasal 02. PENGENDALIAN PEKERJAAN                                       
       Seluruh pekerjaan penutup atap harus mengikuti persyaratan-persyaratan dalam :
       SII 0458 1981.                                                  

Pasal 03. BAHAN-BAHAN                                                  
       1. Rangka - Rangka                                              
          Bangunan Induk :                                             
          Untuk rangka atap menggunakan konstruksi Kayu, baja ringan dan besi Hollow.
          Sedangkan untuk lisplank menggunakan Papan 2/20.             

       2. Penutup Atap                                                 
          Bangunan Induk :                                             

          Bahan penutup atap adalah genteng metal dengan ketebalan 0,25 mm, Seng
          BJLS dengan ketebalan 0,2 mm, dan Seng Primadex untuk kanopi. Warna akan
          ditentukan kemudian.                                         

Pasal 04. PENGIKAT-PENGIKAT                                            
       Pengikat berupa paku, mur, baut, kawat, sekrup dan lain-lain.   

Pasal 05. PELAKSANAAN                                                  
       1. Pekerjaan harus dilaksanakan oleh tukang-tukang terbaik dengan standard
          pekerjaan yang disetujui pengawas. Pengawas berhak menolak tukang-tukang
          yang dianggap tidak mampu serta meminta penggantinya.        
       2. Semua rangka atap harus dibuat sesuai dengan gambar baik itu jarak kuda-kuda
          maupun jarak gordingnya.                                     
       3. Pemasangan bahan atap harus hati-hati dan disesuaikan dengan standard
          pabrik. Segala sesuatu yang mengakibatkan kebocoran akibat kecerobohan
          pemasangan atau kelalaian menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
                           BAB VIII                                    
                      PEKERJAAN PLAFOND                                

Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       1. Bagian ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-
          alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan plafond untuk

          mendapatkan hasil yang baik.                                 
       2. Bagian ini juga meliputi seluruh detail pekerjaan plafond seperti yang
          disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Pengawas.

Pasal 02. PENGENDALIAN PEKERJAAN                                       
       Seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan dalam :
        ASTM                                                          
        PUBBI 1970 (NI – 3)                                           
        JIS, BS, DIN                                                  
        PKKI                                                          

Pasal 03. BAHAN-BAHAN                                                  
       1. Spesifikasi Bahan                                            
          -  Rangka Plafond :   Furing                                 

          -  Penutup Plafond :  Plafond PVC                            
          -  Ukuran         :   Sesuai dengan gambar                   
       2. Bahan-bahan yang dipakai, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan
          contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan Pengawas.     
       3. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyerahkan 2 (dua) copy ketentuan dan
          persyaratan teknis operatif dari pabrik/produsen sebagai informasi bagi
          Pengawas.                                                    
       4. Bahan lain yang tidak terdapat pada daftar di atas, tetapi diperlukan dalam
          penyelesaian/penggantian pekerjaan, harus baru kualitas dan harus disetujui
          Pengawas.                                                    

Pasal 04. CONTOH-CONTOH                                                
       1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan
          contoh-contoh bahan untuk mendapatkan persetujuan Pengawas.  
       2. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Pengawas akan digunakan sebagai
          standard/pedoman untuk memeriksa/menerima bahan yang dikirim oleh

          Penyedia Jasa Konstruksi ke lapangan.                        

Pasal 05. PELAKSAAAN                                                   
       1. Pada pekerjaan plafond ini diperlukan adanya pekerjaan lain yang mempunyai
          hubungan erat dalam pelaksanaannya. Sebelum pemasangan plafond
          dilaksanakan, pekerjaan lain yang terletak di atas plafond harus sudah
          terpasang.                                                   
       2. Bila pekerjaan tersebut tidak tercantum pada gambar rencana plafond harus
          diteliti dahulu pada gambar-gambar instalasi yang lain (EL, PL, AC dan lain-lain).
          Untuk pemasangan harus konsultasi Perencana.                 
       3. Bahan-bahan penggantung disesuaikan dengan kebutuhan dan gambar.
       4. Pada pertemuan bidang plafond dengan dinding harus diperhatikan dan
          pelaksanaannya harus sesuai dengan gambar.                   
       5. Rangka plafond terbuat dari furring.                         
       6. Permukaan plafond harus halus dan rata.                      
       7. Plafond PVC yang dipasang adalah Plafond PVC yang telah dipilih dengan baik,
          bentuk dan ukuran masing-masing unit sama, tidak ada bagian yang retak,
          gompal atau cacat-cacat lainnya dan telah mendapat persetujuan dari
          Pengawas.                                                    

       8. Plafond PVC dipasang dengan cara pemasangan sesuai dengan gambar untuk
          itu, setelah Plafond PVC terpasang, bidang permukaan plafond harus rata,
          lurus, waterpass dan tidak bergelombang.                     
       9. Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhatikan serta menjaga pekerjaan yang
          berhubungan dengan pekerjaan lain, jika terjadi kerusakan akibat kelalaiannya,
          maka Penyedia Jasa Konstruksi tersebut harus mengganti tanpa biaya
          tambahan.                                                    

Pasal 06. PENGUJIAN MUTU BAHAN                                         
       1. Sebelum dilaksanakan pemasangan, Penyedia Jasa Konstruksi wajib
          memberikan Pengawas “Certificate Test” bahan-bahan plafond dari produsen.
       2. Bila tidak ada sertifikat tersebut, Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan
          pengujian atas bahanbahan di Laboratorium yang akan ditunjuk kemudian.
       3. Hasil pengujian dari laboratorium diserahkan kepada Pengawas.
       4. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengujian bahan tersebut menjadi
          tanggung jawab Pemborong.                                    
                            BAB IX                                     
                    PEKERJAAN PELAPIS LANTAI                           

Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Bagian ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat
       bantu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan lantai Keramik sesuai

       dengan detail yang disebutkan dalam gambar atau petunjuk Pengawas.

Pasal 02. PENGENDALIAN PEKERJAAN                                       
       Seluruh pekerjaan akan disesuaikan menurut standard             
       - NI-2-1971                                                     
       - NI-3-1970                                                     
       - NI-8-1974                                                     
       - SII-0243-1979                                                 
       - ASTM                                                          
       - PUBBI 1982                                                    

Pasal 03. PERSYARATAN BAHAN                                            
       Spesifikasi Bahan yang digunakan adalah:                        
        - Jenis        :    Keramik                                    
        - Ukuran-ukuran :   40 x 40 cm atau seperti tertera pada gambar
        - Produksi     :    Garuda, Mulia atau setara                  
        - Warna        :    akan ditentukan kemudian                   

Pasal 04. CONTOH-CONTOH                                                
       1. Sebelum diadakan pemasangan, Penyedia Jasa Konstruksi harus memberikan
          contoh bahan-bahan yang akan digunakan untuk disetujui Pengawas.
       2. Contoh bahan yang telah disetujui akan digunakan sebagai pedoman/standard
          bagi Pengawas untuk menerima atau memeriksa bahan yang dikirim oleh
          Penyedia Jasa Konstruksi ke lapangan.                        

Pasal 05. PELAKSANAAN                                                  
       1. Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan membuat
          shop drawing pola keramik yang akan dipasang.                
       2. Keramik yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, warna, motif
          tiap keramik harus sama, tidak boleh retak, gompal atau cacat lainnya.
       3. Lebar celah lantai keramik maksimal 4 mm. Pengisi celah/naad/siar diberi
          warna dengan warna sesuai keramik yang dipasang atau warna lain atas
          persetujuan Pengawas.                                        
       4. Pola pemasangan keramik harus sesuai dengan gambar detail atau sesuai

          petunjuk Pengawas.                                           
       5. Pemotongan keramik harus menggunakan alat pemotong khusus, sesuai
          petunjuk produsen pembuat.                                   
       6. Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda-noda
          yang melekat sehingga benar-benar bersih (warna keramik tidak
          kusam/buram).                                                
       7. Adukan pengikat untuk pemasangan keramik pada lantai menggunakan
          campuran 1 PC : 3 PS, sedangkan untuk daerah basah (toilet) adukan pengikat
          dengan campuran 1 PC : 2 PS.                                 
       8. Lebar siar-siar harus sama dengan kedalaman maksimal 3 mm membentuk
          garis lurus atau sesuai dengan gambar atau petunjuk Pengawas. Siar-siar harus
          diisi bahan pengisi berwarna (grout semen berwarna ) yang sesuai dengan
          warna lantai.                                                
       9. Sebelum keramik dipasang, terlebih dahulu harus direndam dalam air sampai
          jenuh.                                                       

       10. Keramik yang telah terpasang harus dihindarkan dari sentuhan/beban selama
          3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat akibat pekerjaan lain.
       11. Hasil pemasangan keramik lantai harus merupakan bidang permukaan yang
          benarbenar rata, tidak bergelombang dengan memperhatikan kemiringan
          didaerah basah dan teras.                                    
       12. Keramik Dinding harus terpasang siku terhadap lantai, dengan memperhatikan
          siar-siarnya bertemu siku dengan siar lantai dan dengan ketebalan siar yang
          sama pula.                                                   

Pasal 06. PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN                                     
       1. Sebelum dilaksanakan pemasangan, Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan
          memberikan kepada Pengawas “Certificate Test” bahan keramik dari
          produsen/pabrik.                                             
       2. Bila tidak ada sertifikat tersebut, Penyedia Jasa Konstruksi harus melakukan
          pengujian bahan tersebut di laboratorium, yang akan ditunjuk kemudian
          dengan biaya menjadi tanggungan Penyedia Jasa Konstruksi.    
                            BAB X                                      
                       PEKERJAAN LISTRIK                               

I. INSTALASI PENERANGAN LISTRIK                                        
Pasal 01. UMUM                                                         
       1. Maksud dan tujuan dari spesifikasi ini adalah merupakan pedoman pelaksanaan
          pekerjaan instalasi penerangan listrik yang lengkap dan siap pakai, termasuk
          penyediaan material, pemasangan, testing, dan pemeliharaan selama masa
          pemeliharaan.                                                
       2. Keterangan kecil yang tidak diterangkan dalam spesifikasi ini maupun dalam
          gambar akan tetapi perlu untuk dilaksanakan untuk kesempurnaan pekerjaan
          secara menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku, maka hal ini dianggap
          sudah termasuk dalam spesifikasi ini.                        
       3. Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki Surat Pengesahan Instalasi (SPI) dan
          Surat Izin Kerja (SIKA) yang dikeluarkan oleh PT. PLN masih berlaku, minimal
          kelas A.                                                     
       4. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan seluruh material dan
          perlengkapan lainnya yang diperlukan sesuai standard sehingga seluruh
          instalasi dapat beroperasi dengan sempurna.                  
       5. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan tenaga ahli di lapangan yang

          setiap saat dapat dihubungi oleh Pengawas Proyek.            
       6. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengganti material yang rusak atau yang tidak
          disetujui oleh pemberi tugas/pengawas proyek, selama proyek belum
          diserahterimakan.                                            
       7. Penyedia Jasa Konstruksi harus dapat bekerja sama dengan pemborong lainnya
          yang bekerja pada proyek ini.                                
       8. Penyedia Jasa Konstruksi harus mengganti atau memperbaiki bangunan yang
          rusak akibat pekerjaan instalasi.                            
       9. Segala sesuatu yang meragukan harus ditanyakan kepada pemberi tugas atau
          pengawas lapangan.                                           

Pasal 02. STANDARD PELAKSANAAN                                         
       Standard dan referensi yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :
       1. Peraturan Umum Instalasi Listrik 1977 (PUIL).                
       2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02/P/M/Pertamben/1983,
          tanggal 3 Nopember 1983; tetang Standard Listrik Indonesia.  
       3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 023/PRT/1978;

          tentang Syarat-syarat Penyambungan Listrik (SPL).            
       4. Juga dijadikan Standard pegangan antara lain adalah :        
            AVE Belanda                                               
            VDE Jerman                                                
            British Standard Associates                               
            USA Standard                                              
            JIS                                                       
Pasal 03. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       1. Pengadaan dan pemasangan serta pengujian seluruh material listrik sesuai
          dengan gambar dan spesifikasi ini.                           

Pasal 04. SPESIFIKASI TEKNIS                                           
    A. INTALASI KABEL POWER                                            
       1. Kabel power adalah kabel antar panel yang dipasang di bawah tanah atau
          dibawah lantai atau di atas plafon.                          
       2. Untuk pemasangan dibawah tanah harus ditanam dengan kedalaman minimal
          80 cm dengan konstruksi lebar galian paling bawah minimal 30 cm dan di atas

          kabel harus ditimbun pasir setebal 15 cm dan dilanjutkan pelapisan dengan
          batu bata dan tanah timbunan. Pemasangan batu bata melintang atau 10 buah
          permeter lari.                                               
       3. Pada rute tertentu harus diberi tanda AWAS KABEL untuk keamanan.
       4. Untuk pemasangan di bawah lantai atau jalan, kabel harus dimasukkan kedalam
          pipa sparing yang sesuai, sedangkan untuk diatas plafon dapat diklem pada
          rangka plafon atau rak.                                      
       5. Jika terjadi persilangan dengan pipa air atau parit atau kabel lainnya, maka
          kabel juga harus dimasukkan ke dalam pipa sparing yang sesuai.
       6. Jari-jari belokan pada kabel minimal 10 kali diameter terluar dari kabel dan
          koneksi dibuat sekokoh mungkin.                              

    B. PANEL DAN KOMPONENNYA                                           
       1. Panel dipasang menempel pada dinding dengan tower dengan tinggi
          maksimum bagian atas panel adalah 200 cm dari lantai.        
       2. Out put panel pada tower dari atas dan input dari bawah panel.
       3. Penyusunan breaker dan komponen lainnya di dalam panel harus mudah

          dioperasikan dan mudah dalam pemeriksaan serta semua komponen dapat
          diganti dari arah depan panel.                               
       4. Setiap breaker harus diberi tanda nomor atau group untuk memudahkan dalam
          pengoperasian.                                               
       5. Pada setiap panel ditempelkan wiring diagram panel serta wiring diagram yang
          berhubungan dengan input power.                              

    C. PENTANAHAN (GROUNDING)                                          
       1. Setiap peralatan yang terbuat dari bahan metal atau yang bersifat konduktor
          harus dihubungkan sistem-sistem pentanahan, begitu juga konstruksi baja
          tower harus ditanahkan yang disatukan dengan pentanahan penangkal petir.
       2. Armor kabel harus dihubungkan dengan sistem pentanahan.      
       3. Tahanan tanah untuk sistem pentanahan instalasi listrik maksimal 5 ohm.
       4. Seluruh sistem pertanahan harus terhubung satu sama lainnya. 
       5. Elektroda pentanahan ditanam minimal sampai kedalaman 6 M.   
Pasal 05. SPESIFIKASI MATERIAL                                         
    A. LAMPU                                                           
       1. Lampu HE 23 Watt lengkap dengan seluruh komponen dan asesorisnya.

    B. KABEL DAN KABEL TRAY                                            
       1. Kabel lampu jenis NYY ukuran sesuai dengan gambar atau minimum luas
          penampang 3x2,5 mm atau setaranya.                           
       2. Kabel pentanahan yang terpisah dari untaian kabel power harus berwarna hijau
          dari jenis NYA.                                              

    C. MATERIAL PENDUKUNG LAINNYA.                                     
       1. Junction box minimal mempunyai diameter outlet 0,5 inch dan dilengkapi

          dengan tutup.                                                
       2. Isolasi memakai jenis PVC setara 3M.                         
       3. Material consumable lainnya disesuaikan dengan standard dalam spesifikasi ini.

Pasal 06. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN                                    
       Penyedia Jasa Konstruksi harus mengadakan pengujian dan pemeriksaan terhadap
       seluruh pekerjaan dan menjamin akan bekerja dengan sempurna yang disaksikan
       oleh pengawas proyek yang ditunjuk. Pengujian dan pemeriksaan meliputi :
       1. Pengujian Tahanan Isolasi                                    
          Pengujian tahanan isolasi terhadap kabel instalasi minimal 2 Mega ohm dengan
          menggunakan magger 500 volt.                                 
       2. Continuty Test                                               
          Dilakukan setelah pengujian tahanan isolasi, hal ini dimaksud untuk
          meyakinkan dan memastikan bahwa koneksi kabel sudah benar.   
       3. Power Receiving Test                                         
          Dilakukan untuk memastikan tidak ada kelainan pada peralatan yang telah
          dipasang sehingga siap untuk dioperasikan.                   

       4. Pemeriksaan                                                  
          Pemeriksaan dilakukan sebelum pelaksanaan, sedang pelaksanaan dan setelah
          pelaksanaan dilakukan.                                       

Pasal 07. LAIN-LAIN                                                    
       Penyedia Jasa Konstruksi harus berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan guna
       menghindari terjadinya kecelakaan baik terhadap orang, peralatan maupun
       material. Jika pada suatu saat peralatan atau material ditempatkan pada suatu
       tempat yang bersifat sementara, maka tempatnya harus jauh dari lalu lintas, jauh
       dari sumber-sumber yang dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan dan cacat
       pada peralatan maupun material tersebut.                        
                            BAB XI                                     
                       PEKERJAAN PINTU                                 

A. PEKERJAAN PINTU PLAT BESI                                           
Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Bagian ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat

       bantu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan daun pintu seperti
       yang dinyatakan dalam gambar.                                   

Pasal 02. BAHAN-BAHAN                                                  
       1. Untuk semua pintu menggunakan bahan Plat Besi tebal 1,8 mm   
       2. Kusen pintu menggunakan besi UNP.                            

Pasal 03. CONTOH BAHAN                                                 
       1. Sebelum pelaksanaan dimulai, Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyerahkan
          contoh bahan yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan
          Pengawas.                                                    
       2. Contoh bahan yang telah disetujui akan digunakan sebagai pedoman/standard
          bagi Pengawas untuk menerima/memeriksa bahan-bahan yang dikirim oleh
          Penyedia Jasa Konstruksi ke Lapangan.                        

Pasal 04. PELAKSANAAN                                                  
       1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi wajib meneliti

          gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan, (ukuran dan lubang-lubang),
          termasuk mempelajari bentuk, pola, lay out/penempatan, cara pemasangan,
          mekanisme dan detail-detail sesuai dengan gambar.            
       2. Sebelum pemasangan, penimbunan papan dan balok di tempat pekerjaan harus
          diletakkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena
          cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban. 
       3. Semua ukuran harus sesuai dengan gambar dan merupakan ukuran jadi.
       4. Penyedia Jasa Konstruksi harus memperhartikan serta menjaga pekerjaan yang
          berhubungan dengan pekerjaan lain; jika terjadi kerusakan akibat kelalaiannya,
          maka Pemborong tersebut harus mengganti tanpa biaya tambahan.

Pasal 05. PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN                                     
       1. Semua bahan yang terpasang sesuai dengan yang disyaratkan dan yang telah
          disetujui Pengawas.                                          
       2. Daun pintu harus terpasang dengan sempurna, hubungan sudut harus 90
          derajad, tidak diijinkan terpasang dalam keadaan melintir. Apabila terjadi tidak
          sesuai dengan hal tersebut di atas, maka daun pintu di bongkar atas biaya

          Penyedia Jasa Konstruksi.                                    
       3. Semua sistem mekanis dari daun pintu harus dapat bekerja dengan sempurna.
       4. Daun pintu tidak boleh melintir pada saat dibuka dan ditutup, untuk seluruh
          bidang permukaan daun pintu harus rata dengan permukaan kosen.
       5. Pada saat dibuka, daun pintu tidak boleh bergeseran dengan lantai.
       6. Engsel dan pengunci harus dapat bekerja dengan sempurna, sekrup harus
          terpasang lengkap dengan baik dan sempurna.                  
                           BAB XII                                     
                    PEKERJAAN PENGECATAN                               

A. KETENTUAN UMUM                                                      
Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Bagian ini meliputi pengadaan tenaga, bahan cat, peralatan, dan perlengkapan
       lainnya untuk melaksanakan pekerjaan pengecatan pada seluruh detail yang
       disebutkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Pengawas.           

Pasal 02. BAHAN-BAHAN                                                  
       1. Pengecatan seluruh pekerjaan harus sesuai dengan NI-3 dan NI-4 atau sesuai
          dengan spesifikasi dari pabrik cat yang bersangkutan.        
       2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib membuktikan keaslian cat dari pabrik tersebut
          mengenai hal-hal yang menunjukkan kemurnian cat yang digunakan, antara lain
          :                                                            
            segel kaleng                                              
            test laboratorium                                         
            hasil akhir pengecatan                                    

       Hasil dari test kemurnian ini harus mendapat rekomendasi tertulis dari produsen
       untuk diketahui Pengawas. Biaya test tersebut menjadi tanggungan Penyedia Jasa
       Konstruksi.                                                     

Pasal 03. CONTOH-CONTOH                                                
       Sebelum memulai pengecatan, Penyedia Jasa Konstruksi wajib menyerahkan 1
       contoh bahan yang masih dalam kaleng, 3 contoh bahan yang telah dicatkan pada
       permukaan plywood ukuran 40 x 40 cm, brosur lengkap dan jaminan dari pabrik.

Pasal 04. PELAKSANAAN                                                  
       1. Umum                                                         
          a. Sebelum dikerjakan, semua bahan harus ditunjukkan kepada Pengawas
             beserta ketentuan/persyaratan/jaminan pabrik untuk mendapatkan
             persetujuannya. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya
             tambahan                                                  
          b. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian, bahan pengganti

             harus disetujui oleh Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan Penyedia
             Jasa Konstruksi.                                          
          c. Untuk pekerjaan cat di daerah terbuka, jangan dilakukan dalam keadaan
             cuaca lembab dan hujan atau keadaan angin berdebu, yang akan
             mengurangi kualitas pengecatan. Bilamana waktu mendesak, harap
             dilakukan pengecatan dalam keadaan terlindung dari basah dan lembab
             ataupun debu.                                             
          d. Permukaan bahan yang akan dicat harus benar-benar sudah dipersiapkan
             untuk pengecatan, sesuai persyaratan pabrik dipersiapkan untuk
             pengecatan, sesuai persyaratan pabrik cat dan bahan yang bersangkutan.
             Permukaan yang akan dicat harus benar-benar kering, bersih dari debu,
             lemak/minyak dan noda-noda yang melekat.                  
          e. Setiap pengecatan yang akan dimulai pada suatu bidang, harus mendapat
             persetujuan dari Pengawas. Sebelum memulai pengecatan, Penyedia Jasa
             Konstruksi wajib melakukan percobaan untuk disetujui Pengawas.
          f. Penyedia Jasa Konstruksi tidak diperkenankan memulai suatu pekerjaan
             suatu tempat bila ada kelainan/perbedaan di tempat itu sebelum kelainan
             tersebut diselesaikan.                                    
          g. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar dan lain-lainnya, maka
             Penyedia Jasa Konstruksi harus segera melaporkannya kepada Pengawas.
          h. Pemborong wajib memperbaiki/mengulangi/mengganti kerusakan yang
             terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas beban biaya

             Penyedia Jasa Konstruksi, selama kerusakan bukan disebabkan oleh
             tindakan Pemberi Tugas.                                   

       2. Teknis                                                       
          a. Lakukan pengecatan dengan cara terbaik, yang umum dilakukan kecuali
             spesifikasi lain. Jadi urutan pengecatan, penggunaan lapisan-lapisan dasar
             dan tebal lapisan penutup minimal sama dengan persyaratan pabrik.
             Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas-
             bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan, semprotan dan roller.
          b. Sapuan semua dasar dengan cat memakai kuas, penyemprotan hanya
             diijinkan dilakukan bila disetujui Pengawas.              
          c. Pengecatan kembali dilakukan bila ada cat dasar atau cat akhir yang kurang
             menutupi, atau lepas. Pengulangan pengecatan dilakukan sebagaimana
             ditunjukkan oleh Pengawas, serta harus mengikuti petunjuk dan spesifikasi
             yang dikeluarkan pabrik yang bersangkutan                 
          d. Pembersihan permukaan harus mendapat persetujuan, pekerjaan
             termasuk penggunaan ongkos, pencucian dengan air, maupun  

             pembersihan dengan kain kering.                           
          e. Kerapian pekerjaan cat ini dituntut untuk tidak mengotori dan mengganggu
             pekerjaan finishing lain, atau pekerjaan lain yang sudah terpasang.
             Pekerjaan yang tidak sempurna diulang dan diperbaiki atas tanggungan
             Penyedia Jasa Konstruksi.                                 

Pasal 05. PENGUJIAN MUTU PEKERJAAN                                     
       1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa Konstruksi wajib melakukan
          percobaan atas semua pekerjaan yang akan dilaksanakan atas biaya sendiri.
          Pengecatan yang tidak disetujui Pengawas harus diulangi/diganti, atas biaya
          Penyedia Jasa Konstruksi.                                    
       2. Pada waktu penyerahan, pabrik dengan Penyedia Jasa Konstruksi harus
          memberi jaminan selama minimal 2 tahun atas semua pekerjaan pengecatan,
          terhadap kemungkinan cacat karena cuaca warna dan kerusakan cat lainnya.
       3. Pengawas wajib menguji semua hasil berdasarkan syarat-syarat yang telah
          diberikan baik oleh pabrik maupun atas petunjuk Pengawas. Peralatan untuk
          pengujian disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.          
       4. Pengawas berhak minta pengulangan pengujian bila dianggap perlu.
       5. Dalam hal pengujian yang telah dilakukan dengan baik atau kurang
          memuaskan, maka biaya pengujian/pengulangan pengujian adalah termasuk
          tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.                     

Pasal 06. PENGAMANAN PEKERJAAN                                         
       1. Daerah-daerah yang sedang dicat agar ditutup dari pekerjaan-pekerjaan lain,
          maupun kegiatan lain dan juga daerah tersebut terlindung dari debu dan
          kotoran lainnya sampai cata tersebut kering.                 

       2. Lindungi pekerjaan ini dan juga pekerjaan atau bahan lain yang dekat dengan
          pekerjaanini seperti fitting-fitting, kosen-kosen dan sebagainya dengan cara
          menutup/melindungi bagian tersebut selama pekerjaan pengecatan
          berlangsung.                                                 
       3. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti
          bahan yang rusak akibat pekerjaan pengecatan tersebut.       

B. PEKERJAAN CAT DINDING DAN CAT KAYU                                  
Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Pekerjaan ini meliputi pengecatan dinding (bagian dalam dan luar) dan Cat Kayu,
       atau seperti yang dinyatakan dalam gambar dan petunjuk Pengawas.

Pasal 02. BAHAN-BAHAN                                                  
       1. Bahan cat yang digunakan adalah merk Polymix atau yang setara dan sesuai
          dengan petunjuk Pengawas.                                    
       2. Pemakaian cat untuk dinding bagian luar menggunakan cat Polymix dengan
          type “Weather Shield” sedangkan untuk bagian lainnya harus disesuaikan

          dengan spesifikasi dari pabrik cat yang bersangkutan.        
       3. Pemakaian cat untuk bidang kayu menggunakan cat Polymix yang harus
          disesuaikan dengan spesifikasi dari pabrik cat yang bersangkutan.

Pasal 03. PELAKSANAAN                                                  
       1. Sebelum dilakukan pengecatan pada permukaan dinding dan kayu tersebut,
          maka harus diperhatikan permukaan plesterannya dari :        
            Profil yang diminta sesuai dengan gambar sudah dilakukan, berdasarkan
             peil-peil yang ditentukan.                                
            Permukaan plesteran harus datar dan sempurna sesuai dengan pola yang
             telah ditentukan.                                         
            Permukaan plesteran telah diberi lapisan aci dengan hasil yang rata dan
             halus.                                                    
            Seluruh bidang pengecatan sudah bersih dari segala noda atau

             kotoran/debu.                                             
       2. Bila pengecatan dilakukan di atas permukaan dinding tidak diplester, maka
          Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa apakah permukaan dinding sudah
          bersih dari noda, seperti yang disyaratkan.                  
       3. Setelah permukaan dinding dan kayu siap untuk dicat, dilakukan pengecatan
          menurut petunjuk dari pabrik cat.                            
       4. Setiap kali lapisan pada cat akhir dilakukan harus dihindarkan terjadinya
          sentuhan-sentuhan selama 1,5 sampai 1 jam.                   
       5. Pengecatan akhir harus dilakukan secara ulang paling sedikit selama 2 (dua) jam
          kemudian.                                                    
                           BAB XIII                                    
                     PEKERJAAN SUMUR BOR                               

A. KETENTUAN UMUM                                                      
Pasal 01. LINGKUP PEKERJAAN                                            
       Bagian ini meliputi pengadaan tenaga, bahan, peralatan, dan perlengkapan lainnya
       untuk melaksanakan pekerjaan Sumur Bor seperti yang disebutkan dalam gambar
       dan sesuai petunjuk Pengawas.                                   

Pasal 02. BAHAN DAN PERALATAN                                          
       1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan
         pengawas.                                                     
       2. Semua bahan-bahan penunjang yang diperlukan disediakan sendiri oleh
         Penyedia Jasa Konstruksi dan harus memenuhi persyaratan teknis yang telah
         ditentukan, pembiayaannya sudah harus termasuk dalam biaya pemboran
         permeter.                                                     
       3. Untuk sempurnanya konstruksi sumur bor harus terdiri dari bahan-bahan :
         - Pipa jambang/”pump House Casing”                            
         - Pipa Buta/ ”Blank pipa casing”                              
         - Pipa saringan/”Screen”                                      

         - Pipa observasi pada bagian bawah dilengkapi dengan syarat-syarat teknis
           pelaksanaannya.                                             
       4. Penyedia Jasa Konstruksi harus meyediakan peralatan sesuai dengan sfesifikasi
         tehnik yang diminta                                           
       5. Semua peralatan dan material mengikuti standar API atau yang sederajat

Pasal 03. PELAKSANAAN                                                  
       - Semua system pengamanan pada syarat pekerjaan pemboran adalah menjadi
         tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa Konstruksi harus dapat
         menjaga dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan
         hasil pekerjaan.                                              
       - Semua akibat dari kelalaian dan kelambatan dari persiapan pelaksana adalah
         menjadi tanggung jawab pemborong.                             
       - Maksimal kedalaman sumur bor explorasi atau sumur uji produksi adalah antara
         100 s/d 150 meter. Pengamatan selama aktivitas pemboran seperti penetrasi
         perjam, contoh-contoh batuan dan sebagainya harus dilaksakan oleh Penyedia
         Jasa Konstruksi dengan mengikuti tabel yang akan disetujui oleh pemberi tugas.

       - Final diameter dari sumur adalah 200 mm (8 Inchi), sedangkan sumur uji atau
         sumur uji produksi adalah 200 mm, diameter pipa saringan ” Screen” sesuai
         dengan 150 mm. Selisih rongga antara pipa-pipa tersebut dengan lubang bor
         minimum adalah 50 mm/ 2 inchi keliling, yang dimaksudkan untuk ruang ”gravel
         pack”                                                         
       - Radial deviasi dari pusat lubang bor secara teoritis dari vertikal tidak lebih dari
         0.5 % selaras dengan kedalam.                                 
Pasal 04. PIPA KONDUKTOR/SURFACE CASING / PIPA PELINDUNG               
       Untuk system bor putar pemakaian pipa konduktor untuk mencegah runtuhnya
       lubang bor adalah sangat penting. Pipa konduktor ini harus dipasang dalam keadaan
       yang normal minimum -10 m, sebagai pengaman pada kondisi hal ini perlu untuk
       mencegah kemungkinan terjadinya keruntuhan kedalam lubang bor.  

Pasal 05. PENYEMENAN (CEMENTING)                                       
       Pada kondisi tertentu pengawas tehnik lapangan mungkin memerintahkan
       peyemenan, misalnya keperluan penanggulangan runtuhan/caving, dll.
       Pembungkus dibuat dengan campuran semen + air pada keadaaan tertentu
       diperlukan penambahan ”Cemen Add”, Post ini termasuk dalam pekerjaan
       pembuatan lubang bop.                                           

Pasal 06. PEMBERSIHAN DAN PENGURASAN SUMUR                             
       Pembersihan lubang sumur yang telah dikonstruksikan adalah merupakan
       pekerjaan yang terpenting dalam pekerjaan sumur bor ini. dimaksud untuk
       mengeluarkan segala kotoran dan sisa lumpur yang masih tersisa dalam lubang
       sumur bekas pengeboran. Selain itu juga terpenting adalah membersihkan open
       area dari pipa saringan/screen, grevel pack dan lain-lain. Kesempurnaan dari
       pembuatan sumur bor adalah sangat tergantung dari pelaksaaan pekerjaan ini
       dengan baik dan benar sesuai petunjuk pekerjaan atau gambar kerja pekerjaan ini.