,Pengawasan Pembukaan Badan Jalan Pasir Peti Ke Pelabuhan Roro Konjo Dan Pengerasan Pantai Pasir Peti Pelabuhan Roro Ke Aspal

URAIAN   SINGKAT                       
                         JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA          

                                         Kegiatan                         
                           PENYELENGGARAAN            JALAN               

                                 KABUPATEN/KOTA                           
                                       Sub Kegiatan                       

                              PEMBANGUNAN          JALAN                  

        PEKERJAAN            : PENGAWASAN PEMBUKAAN  BADAN JALAN PASIR PETI
                               KE PELABUHAN  RORO  KONJO  DAN PENGERASAN  

                               PANTAI PASIR PETI PELABUHAN RORO KE ASPAL  
        SUMBER DANA          : APBD TAHUN ANGGARAN 2023                   

        PAGU DANA            : Rp   239.998.180                           
        HPS                  : Rp   2 39.815.500                          

        KODE RUP             : 43562690 Update ke 43670910                
        KODE PAKET             4053365                                    
        WAKTU PELAKSANAAN    : 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender     

        PPK                  : ASEP BAMBANG KURNIAWAN, ST                 

                       BIDANG        BINA    MARGA                        
                         URAIAN  SINGKAT                                  

                          PENDAHULUAN                                     

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bahwa setiap
pembangunan jalan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional dengan mengusahakan agar biaya operasi kendaraan menjadi serendah-rendahnya. Disamping itu pembangunan
jalan harus dapat mendorong kearah terwujudnya keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhannya dengan
mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan
wilayah tingkat nasional yang dituju.                                     
Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan
penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi,
investasi jalan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan maupun bagi wilayah secara keseluruhan. Pengaruh
positif terutama timbul dari kenyataan bahwa investasi jalan secara umum mengarah kepada pengurangan sumber daya yang
dibutuhkan untuk memproduksi dan mendistribusikan sejumlah volume dan pola keluaran ekonomi, untuk menstimulasi
ekonomi regional lebih lanjut. Strategi aktif pada pembangunan infrastruktur jembatan ini dapat dikategorikan sebagai
strategi yang di dalam pembangunannya dapat mengundang peran serta tidak hanya pemerintah tetapi juga investor swasta.
Pengembangan sektor transportasi khususnya sektor jalan, diharapkan dapat mengubah struktur perekonomian daerah atau
mengubah struktur PDRB antar wilayah.                                     
Mengingat sampai saat ini perkembangan wilayah bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumber daya alam yang
dimilikinya, maka pemanfaatannya bagi pembangunan daerah haruslah seoptimal mungkin dari aspek pembangunan yang
bekelanjutan.                                                             

Potensi yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut diatas haruslah didukung oleh infrastruktur sarana dan prasarana
yang memadai. Salah satu infrastruktur yang mempunyai peran signifikan adalah infrastruktur transportasi jalan, jembatan
dan prasarana pendukung lainnya.                                          

Jalan sebagai prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas wilayah antara merupakan prasarana yang sangat
potensial.                                                                
1. LATAR BELAKANG Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
                 adalah perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai
                 wewenang dan tanggung jawab didalam bidang-bidang pekerjaan umum. Program
                 pembangunan insfrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menunjang
                 pencapaian sasaran pembangunan nasional, yang pelaksanaannya dilakukan Dinas Pekerjaan
                 Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Bidang
                 Bina Marga yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan
                 Pembangunan Jalan dan Jembatan.                          

                 Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan adalah aspek pengawasan maka setiap
                 pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana
                 harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana dan spesifikasi
                 teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat
                 berlangsung operasional efektif. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan secara
                 penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan dilapangan sesuai kebutuhan
                 dan kompleksitas pekerjaan.                              
                 Konsultan pengawasan bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi
                 biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab
                 secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku
                 profesi yang berlaku. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas,
                 integritas dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya
                 berdasarkan Kerangaka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. MAKSUD    DAN a. Adapun maksud dari KAK ini adalah merupakan acuan kerja yang harus dipedomani
  TUJUAN            dan dipertimbangkan oleh para peserta Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi / Konsultan
                    Pengawas dalam menyusun proposal penawaran, dengan tujuan agar Kuasa Pengguna
                    Anggaran memperoleh Penyedia Jasa Konsultansi yang berkualitas dalam membantu
                    teknis selama pelaksanaan kegiatan.                   
                 b. Tujuan dari pekerjaan ini adalah membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
                    Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Bina Marga dalam hal fungsi
                    pengawasan teknik kegiatan pembangunan jalan menyangkut kuantitas dan kualitas
                    pekerjaan di lapangan.                                

                    Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan bantuan teknik Penyedia Jasa Konsultansi untuk
                    :                                                     
                    1. Membantu dan mendukung Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengawasan
                      pelaksanaan kegiatan                                
                    2. Menjamin dan bertanggung jawab bahwa pekerjaan konstruksi tercapai sesuai dengan
                      kualitas dan kuantitas berdasarkan rencana perekayasaan dan dokumen-dokumen
                      kontrak kegiatan yang bersangkutan.                 
                    3. Menyiapkan dan mengadakan laporan tentang kemajuan kegiatan dari segi
                      administrasi, fisik dan pembayaran.                 
                    4. Bantuan-bantuan teknis pengawasan lainnya yang dibutuhkan selama pelaksanaan
                      pekerjaan fisik konstruksi.                         

3. TARGET / SASARAN Sasaran pekerjaan ini adalah membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
                 dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan
                 Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam pelaksanaan Pengawasan Pembukaan
                 Badan Jalan Pasir Peti ke Pelabuhan Roro Konjo dan Pengerasan Pantai Pasir Peti
                 Pelabuhan Roro ke aspal                                  
4. LOKASI PEKERJAAN Lokasi pekerjaan Pengawasan Pembukaan Badan Jalan Pasir Peti ke Pelabuhan Roro Konjo
                 dan Pengerasan Pantai Pasir Peti Pelabuhan Roro ke aspal adalah Kecamatan Siantan,
                 Kabupaten Kepulauan Anambas.                             

5. SUMBER        Pekerjaan ini dibiayai dari Sumber Pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
  PENDANAAN      (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Nomor DPA :    
                 DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 dan Rekening Kegiatan
                 Nomor: 1.03.10.2.01.05 Tahun Anggaran 2023.              

6. NAMA      DAN Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ASEP BAMBANG KURNIAWAN, ST
  ORGANISASI     Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan
  PEJABAT PEMBUAT Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas          
  KOMITMEN                                                                
7. JANGKA WAKTU  Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan 5 (Lima) bulan / 150
  PENYELESAIAN   (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender, terhitung dari keluarnya Surat Perjanjian (SP)/
  PEKERJAAN      Penandatanganan Kontrak"                                 

                 Surat Perjanjian dapat dilaksanakan setelah DPA disahkan dan penyedia yang sudah
                 ditetapkan sebagai calon pemenang tidak dapat menuntut ganti rugi atas segala biaya yang
                 timbul dari proses pemilihan penyedia jika terjadi pembatalan penandatangan Surat
                 Perjanjian.                                              

8. KEBUTUHAN                                Kualifikasi                   
  PERSONEL           Posisi  Tingkat Jurusan Keahlian Pengalaman Status Tenaga
  MINIMAL                   Pedidikan                        Ahli         
                 Professional Staff/Tenaga Ahli                           

                    Supervisi             SKA (Ahli                       
                                    Teknik                  Tetap/        
                  Engineering (1 S1      Teknik Jalan 1 Tahun             
                                    Sipil                  Tidak Tetap    
                     Org)                 - Muda)                         
                 Tenaga Sub Professional                                  
                                           SKT                            
                                          Pengawas                        
                                   Bangunan Lapangan        Tetap/        
                 Inspector (1 Org) SMK             1 Tahun                
                                   Gedung Pekerjaan        Tidak Tetap    
                                          Jalan (TS-                      
                                           040)