Pengembangan Dan Redesain Sistem Pemantauan Dan Evaluasi, Database-Analisa Spasial Dan Sistem Manajemen Informasi Pengetahuan (Kmis) Kawasan Koridor Rimba

URAIAN    SINGKAT    PEKERJAAN                             

                    PAKET   PEKERJAAN                                   

PENGEMBANGAN      DAN  REDESAIN   SISTEM   PEMANTAUAN     DAN           
    EVALUASI,  DATABASE-ANALISA     SPASIAL   DAN  SISTEM               

 MANAJEMEN     INFORMASI   PENGETAHUAN      (KMIS) KAWASAN              
                      KORIDOR    RIMBA                                  

                  (KONTRAKTUAL     PAKET  6)                            

                  TAHUN   ANGGARAN    2025                              

                    PROGRAM    GEF  RIMBA                               

                         KERJASAMA                                      

   DIREKTORAT     PERENCANAAN     TATA  RUANG   NASIONAL,               
           DIREKTORAT     JENDERAL   TATA   RUANG                       

     KEMENTERIAN     AGRARIA   DAN  TATA  RUANG/BADAN                   
                  PERTANAHAN     NASIONAL                               

                           DENGAN                                       

    UNITED   NATIONS  ENVIRONMENT     PROGRAM    - GLOBAL               

            ENVIRONMENT     FACILITY  (UNEP-GEF)                        
  A. Landasan Hukum                                                     
     1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar        
        Pokok-Pokok Agraria;                                            
     2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan        
        Bencana;                                                        

     3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang        
        sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun     
        2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-   
        Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-   
        Undang;                                                         

     4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan      
        Pengelolaan Lingkungan Hidup;                                   
     5. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan        
        Daerah;                                                         
     6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan     

        Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;                
     7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan      
        atas PP Nomor 26 Tahun  2008 tentang Rencana Tata Ruang         
        Wilayah Nasional.:                                              
     8. Peraturan Pemerintah  Nomor   21  Tahun   2021  tentang         

        Penyelenggaraan Penataan Ruang;                                 
     9. Peraturan Pemerintah  Nomor   45  Tahun   2021  tentang         
        Penyelenggaraan Informasi Geospasial                            
     10. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata    
        Ruang Pulau Sumatera;                                           

     11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan        
        Informasi Geospasial Nasional;                                  
     12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana         
        Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;           
     13. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan    

        Pelestarian Keanekaragaman  Hayati dalam  Pembangunan           
        Berkelanjutan:                                                  
     14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan          
        Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021      
        Tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Dan Revisi      

        Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang          
        Kawasan Strategis Nasional, Dan Rencana Detail Tata Ruang       
        Kawasan Perbatasan Negara;                                      
     15. Project Cooperation Agreement (PCA) antara Kementerian Agraria 
        dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan Nasional dengan Global         
        Environment Facility- United National Environment Programme     

        (GEF-UNEP) Nomor PCA/2021/4301, tanggal 30 Juni 2021 tentang    
        “Strengthening Forest and Ecosystem Connectivity in RIMBA       
        Landscape of Central Sumatra Through Investing in Natural Capital,
        Biodiversity Conservation, and Land-Based Emission Reductions   
        (RIMBA Project)’’;                                              
     16. Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.             

  B. Gambaran Umum                                                      

     Program RIMBA merupakan program multi sektor yang pelaksanaan      
     melibatkan berbagai pihak pemerintah, badan usaha dan masyarakat   
     sebagai upaya pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No.13 tahun    
     2012, tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Dalam Perpres     
     tersebut disebutkan bahwa Koridor EkoSistem RIMBA merupakan        

     kawasan yang berfungsi lindung, dikelola melalui mempertahankan,   
     melestarikan dan meningkatkan  fungsinya koridor ekoSistem.        
     Kawasan yang luas menghubungkan Taman Nasional Kerinci Seblat,     
     Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Cagar Alam Batang Pangean   
     I dan II, Hutan Lindung Bukit Batabuh, Taman Nasional Bukit Tiga   

     Puluh, dan Taman  Nasional Berbak yang didalamnya berfungsi        
     sebagai koridor satwa Gajah, Harimau dan Burung, dengan luas total 
     3,8 juta Ha, mencakup 3 Provinsi dan 19 Kabupaten.                 

     Program Koridor EkoSistem RIMBA  dilaksanakan dengan  cara         

     revitalisasi modal alam, konservasi biodiversity dan mengurangi emisi
     karbon melalui pembangunan ekonomi hijau yang merupakan proyek     
     hibah dari Global Environment Facility (GEF). Program ini disalurkan
     oleh GEF melalui United Nation Environment Program (UNEP) dan      
     telah ditetapkan lembaga pelaksananya (National Executing Agency)  

     adalah Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata
     Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berdasarkan Project     
     Cooperation Agreement  (PCA)  No.  PCA/2021/4301   tentang         
     Strengthening Forest and Ecosystem Connectivity in RIMBA Landscape 
     of Central Sumatra Through Investing in Natural Capital, Biodiversity
     Conservation, and Land-Based Emission Reductions (RIMBA Project).  

     Program Koridor EkoSistem RIMBA dilakukan melalui pendekatan       
     pembangunan Ekonomi Hijau yang kini sudah menjadi keniscayaan      
     dalam  kebijakan global dan kebijakan nasional sebagaimana         
     tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang         

     (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMn).            

     Program Koridor EkoSistem RIMBA didukung oleh Proyek UNEP GEF.     
     Pelaksanaan kegiatan proyek RIMBA terbagi menjadi 3 (tiga) program 
     komponen utama yaitu:                                              

     ●  Komponen  1                                                     
        Pembentukan kerangka kelembagaan yang berkelanjutan dan         
        efektif untuk Ekonomi Hijau di Koridor EkoSistem RIMBA yang     
        diawali dengan penyusunan Roadmap pembangunan  Ekonomi          
        Hijau di Koridor EkoSistem RIMBA.                               
     ●  Komponen  2                                                     
        Demonstrasi kepada pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku     
        bisnis, dan masyarakat) tentang kelangsungan Pembangunan        

        Ekonomi Hijau, yang meningkatkan layanan air, karbon, dan       
        keanekaragaman hayati di Koridor EkoSistem RIMBA.               
     ●  Komponen  3                                                     
        Monitoring, evaluasi dan diseminasi pelaksanaan ekonomi hijau   

        pada Koridor EkoSistem RIMBA serta berbagi praktik pembelajaran 
        yang baik.                                                      

     Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Koridor EkoSistem RIMBA, perlu 
     dilakukan upaya intervensi agar pengelolaan berdasarkan prinsip    
     pelestarian dengan mempertahankan kawasan koridor ekoSistem        

     sebagai habitat dan lintasan satwa, melestarikan kawasan-kawasan   
     yang bernilai karbon tinggi, kawasan ekoSistem bernilai esensial dan
     menghubungkan kembali kawasan yang terfragmentasi.                 

     Pengelolaan kawasan Koridor EkoSistem RIMBA sebagaimana telah      

     diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Sumatera,   
     mempunyai  tujuan sebagaimana dimaksud diatas yaitu menjaga        
     kualitas dari  fungsi  ekoSistemnya,  kelestarian kekayaan         
     keanekaragaman hayati dan meningkatkan cadangan karbon  di         
     seluruh kawasan   Koridor EkoSistem  RIMBA   dengan   cara         

     meningkatkan konektivitas koridor ekoSistem melalui pembangunan    
     ekonomi hijau. Cakupan  yang sangat luas dari program  ini,        
     memerlukan Sistem Informasi yang terintegrasi untuk semua kegiatan.
     Sistem Informasi RIMBA telah dibangun pada tahun anggaran 2024.    
     Sistem ini memuat tentang 3 aplikasi utama yaitu:                  

     1. Penyajian Data dan Informasi Spasial RIMBA                      
     2. Monitoring dan Evaluasi Program (Monev)                         
     3. Knowledge Management Information System (KMIS)                  
               Gambar 1. Gambaran Tampilan Web Sistem Informasi RIMBA.  

     Interoperabilitas Sistem                                           

     Di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah mempunyai beberapa         
     Sistem aplikasi pengelolaan data spasial seperti GISTARU, BHUMI,   
     Geoportal IGT Pertanahan dan Ruang, Protaru, Sitarunas, Sentuh     
     Tanahku. Aplikasi tersebut memiliki sasaran dan manfaat yang       
     berbeda-beda. Untuk GISTARU memiliki sasaran untuk berbagi data    

     terkait Rencana Tata Ruang khususnya Data yang telah disahkan atau 
     ditetapkan dengan Regulasi. GISTARU lebih digunakan untuk          
     penyediaan data untuk Perizinan Berusaha (OSS/Online Single        
     Submission). Di dalam GISTARU ada beberapa aplikasi seperti RTR    
     Online, RDTR Interaktif, RDTR Realtime, RTR Builder. Sedangkan     

     untuk BHUMI, merupakan aplikasi yang memuat tentang pengelolaan    
     data dan informasi Bidang Tanah yang memuat Hak Atas Tanah (HGU,   
     HGB, HM, dll.), termasuk juga ZNT (Zona Nilai Tanah). Untuk Geoportal
     IGT Pertanahan dan Ruang, baru dibangun dalam rangka penyediaan    
     berbagi data Informasi Geospasial Tematik yang diproduksi oleh/wali

     data Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN.                           

     Dari beberapa aplikasi berbasis Web atau Geo-Portal di atas, maka  
     diperlukan untuk membangun  Interoperabilitas Sistem Informasi     
     RIMBA terhadap Sistem eksisting yang ada di Kementerian ATR/BPN.   
     Interoperabilitas ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan Sistem
     Informasi RIMBA. Sehingga ada sinkronisasi informasi yang lengkap  
     untuk mendukung pemanfaatan Sistem Informasi RIMBA.                

     Untuk sistem aplikasi geoportal di kementerian/Lembaga lainnya,    
     seperti yang sudah eksis lama, yaitu Ina-Geoportal, SIGAP-KLHK, dan
     yang lainnya, juga nanti akan dikaji seberapa jauh kebutuhan untuk 
     diintegrasikan datanya.                                            

     Interoperabilitas sistem dapat dilihat dalam contoh integrasi di Sistem
     Satu     Data     Provinsi   Bali     atau    Balisatudata.        
     https://balisatudata.baliprov.go.id/peta-tata-ruang                

                  Gambar 2. Skema Peta Tata Ruang di Provinsi Bali      

     Modul Investasi Perdagangan Karbon                                 

     Dalam program RIMBA yang aspek cadangan/stok karbon menjadi        
     salah satu kajian yang dihasilkan oleh kegiatan pada tahun         
     sebelumnya (2024). Data ini digunakan untuk kajian-kajian terkait  
     penyusunan Tata Ruang KSN maupun  kajian Ekonomi Hijau dan         
     Lingkungan  khususnya  Proyeksi  Skenario Jangka   Panjang         
     perencanaan. Di sisi lain atau di luar proyek, ada suatu mekanisme 

     yang telah berkembang dalam sistem perdangan karbon. Sistem ini    
     sudah  melalui beberapa tahapan  pengembangan. Mulai  dari         
     identifikasi perangkat perdangangan karbon yang membutuhkan        
     suatu   kelembagaan.  Ada   2   mekanisme   utama   dalam          
     perdagangan/pasar karbon:                                          

    1. Sukarela/Voluntary                                               
       Pasar karbon sukarela terbentuk karena adanya keinginan sendiri  
       untuk mengurangi emisi GRK. Pasar karbon sukarela mencakup       
       semua transaksi karbon di luar pasar karbon aktif yang diatur oleh
       pemerintah.                                                      
    2. Wajib/Mandatory                                                  

       Terbentuk karena adanya regulasi dalam pengurangan dan/atau      
       pembatasan jumlah emisi GRK yang dikeluarkan. Volume pasar       
       karbon wajib bergantung pada lingkup kebijakan dan relatif lebih 
       mudah direncanakan dalam jangka panjang. Pasar karbon wajib      
       didorong oleh pembatasan emisi GRK  yang ditetapkan, dan         

       dijalankan pada skala yang jauh lebih luas.                      
     Sedangkan skema pelaksanaan ada 3 macam:                           
     1. Sistem Perdagangan Emisi (Emission Trading System/ETS)          
     2. Pajak Karbon (Carbon Tax)                                       
     3. Mekanisme Kredit (Credit Mechanism)                             

                 Gambar 33. Skema Pelaksanaan Perdagangan Karbon        

    Emission Trading System (ETS) merupakan salah satu mekanisme        
    perdagangan karbon yang ditentukan oleh kuota emisi dan diadopsi    
    sejumlah negara untuk mencapai target NDC. ETS disusun dengan       
    elemen kunci tertentu, seperti:                                     

    a) sektor dan cakupan GRK (sector and coverage)                     
    b) target dan batasan (target and cap)                              
    c) alokasi kuota (allocation of allowance)                          
    d) pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (monitoring, reporting and 
      verification/MRV)                                                 
    e) kepatuhan (compliance)                                           

    f) penegakan peraturan yang  dilengkapi dengan infrastruktur        
      kelembagaan.                                                      
                      Gambar 4. Dasar Pembentukan ETS                   

     Di Indonesia, pembangunan ekonomi juga menjadi pertimbangan        
     utama untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi yang memiliki      
     eksternalitas pada lingkungan, khususnya industri padat energi     
     penghasil karbon. Perdagangan karbon dianggap sebagai salah satu   

     mekanisme yang tepat dalam mencapai tujuan pengurangan emisi GRK   
     di bawah Paris Agreement. Salah satu solusi dalam mencapai target  
     pengurangan emisi GRK  adalah pengadaan proyek NBS. Proyek         
     tersebut dapat meliputi konservasi alam, restorasi dan ekosistem   
     berkelanjutan yang memungkinan penyerapan karbon melalui cara-     
     cara alami untuk                                                   

     mengkompensasi emisi global dari aktivitas manusia34. Proyek       
     tersebut berada pada sektor perhutanan, pertanian, dan laut.       

     Dari sistem perdagangan karbon di atas, memberikan peluang dan     
     potensi Kawasan Koridor RIMBA yang memiliki kandungan karbon       

     tinggi untuk dapat dikembangkan dan ikut dalam pasar karbon ini.   
     Oleh  karena itu perlu dibuat suatu  panduan/modul  untuk          
     menginvetarisasi data dan informasi karbon yang akan ditawarkan    
     kepada pasar. Banyak sekali potensi karbon terkandung di dalam hak 
     pengelolaan Kawasan, seperti konsesi SDA (HPH, HTI, Perkebunan     

     Sawit) dan juga Perhutanan Sosial maupun pengelola unit Kawasan    
     hutan seperti (KPH, Balai Konservasi, dll). Sehingga dengan adanya 
     modul ini dapat memberikan panduan teknis dalam mengidentifikasi   
     seberapa jauh potensi untuk masuk ke dalam sistem perdaganan       
     karbon.                                                            

     Modul yang diharapkan dalam pekerjaan ini adalah tentang Emission  
     Tradding System yang dapat diterapkan di Kawasan Koridor RIMBA     
     dengan  melihat sumber-sumber yang  ada. Diperlukan setiap         
     “Kerangka” dari ETS ini khusus di Kawasan Koridor RIMBA.           

     Kepatuhan Ekonomi Hijau                                            

     Program RIMBA telah menghasilkan beberapa kajian yang dilakukan    
     oleh Mitra. Hasil kajian tentang Ekonomi Hijau dapat memberikan    

     informasi penting mengenai substansi Ekonomi Hijau yang dapat      
     diterapkan pada Produsen atau Perusahaan yang mengolah sumber      
     daya alam. Substansi atau strategi Ekonomi Hijau yang dapat diadopsi
     oleh Produsen ini harus diinventarisasi untuk melihat pencapaian   
     penerapan Ekonomi Hijau di Koridor RIMBA. Adopsi Ekonomi Hijau ini 

     menjadi indikator kepatuhan Ekonomi Hijau di perusahaan berbasis   
     pengelolaan sumber daya alam yang terdiri atas Perizinan Berusaha  
     Pemanfaatan Hutan (PBPH) termasuk HPH, HTI, dan usaha lainnya,     
     Perkebunan termasuk Perkebunan Kelapa sawit, Pertambangan dan      
     Perizinan lain terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan.          

     Sistem Pemantauan Kepatuhan Ekonomi Hijau yang akan dibangun ini   

     mencakup 2 kegiatan utama yaitu:                                   

    1. Membuat sistem pemantauan produk yang sudah ekonomi hijau dan    
       belum ekonomi hijau sesuai dengan peruntukan ruang               
    2. Melakukan uji coba penerapan sistem dan finalisasi sistem untuk  
       pemantauan produk ekonomi hijau                                  

    Sistem ini nantinya berbasis spasial, karena akan merujuk pada data 
    spasial dari wilayah perusahaan atau konsesi tersebut. Untuk        

    mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana perusahaan konsesi SDA    
    produknya sudah mematuhi ekonomi hijau atau belum dan berapa        
    skalanya, maka data tersebut dapat diperkaya dari kegiatan lain yaitu:
    Sustainable Production & Consumption (SPC). Dalam kegiatan tahun ini
    akan dilaksanakan di Paket 4C.                                      

     Pengukuran dampak aktual pelaksanaan proyek                        

     Proyek RIMBA memiliki kontrak proyek 5 tahun dan sudah berjalan    
     selama 1 tahun memerlukan Sistem yang dapat mengetahui dampak      

     dari proyek yang sudah berlangsung. Dampak tersebut akan diukur    
     dan dapat menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan proyek di     
     tahun selanjutnya. Selain itu Dampak Proyek tidak hanya diukur     
     selama proyek berlangsung, namun dapat diukur setelah proyek       
     RIMBA selesai (setelah 5 tahun). Dampak proyek ini juga penting untuk

     menjadi legacy atau pencapaian atau peninggalan hasil proyek.      

     Dampak aktual proyek diukur berdasarkan 4 aspek, yaitu:            
     1. Tata kelola (kelembagaan dan regulasi)                          
     2. Ekologi                                                         
     3. Sosial                                                          
     4. Ekonomi                                                         

     Dalam tahapannya perlu identifikasi kriteria dampak dari keempat   
     aspek tersebut. Kemudian data apa saja yang diperlukan, kemudian   

     disusun metodologi termasuk analisisnya. Untuk data yang belum ada 
     baselinenya perlu dibuat terlebih dahulu, agar dapat mengukur      
     dampak secara akurat.                                              

     Seperti aspek Ekologi, data ini sudah disusun oleh Paket 1 tahun   
     2024, dimana data skenario dari setiap tema telah dipetakan. Seperti
     skenario hijau 2045 telah dibuat selain beberapa skeneario lainnya.

     Oleh karena itu dalam pekerjaan ini perlu melibatkan personil/Tenaga
     Ahli Remote Sensing yang telah menyusun skenario tersebut (UGM).   
     Dalam sistem proses analisanya membutuhkan sistem secara Machine   
     Learning dengan algoritma yang disusun dengan bantuan ahli Remote  
     Sensing dan Ahli pemrograman.                                      

     Untuk aspek-aspek yang lain perlu diidentifikasi kriteria indikatornya
     oleh pelaksana Pekerjaan ini.                                      

     Contoh sistem pemantauan biofisik lahan (penutup lahan, karbon     

     stok,   emisi  karbon)   yang   ada   di   Provinsi  Riau.         
     https://riausiak.dasmap.com/ atau sistem yang ada di Provinsi      
     Kalimantan Timur.                                                  

                 Gambar 5. Sistem WebGIS Emisi Karbon di Provinsi Riau. 
                 Gambar 6. Sistem WebGIS di Provinsi Kalimantan Timur.  

     Kepatuhan  Ekonomi  Hijau dan   pengukuran dampak   aktual         
     pelaksanaan proyek merupakan 2 kegiatan utama (main activities) yang
     telah ditetapkan dalam Program Document (ProDoc). Kedua isu/tema ini
     sebenarnya  bisa   dikembangkan   dalam   sebuah   aplikasi        
     khusus/terpisah. Namun karena Program RIMBA sudah memiliki         

     Sistem Informasi RIMBA maka,  kedua  isu/tema di atas bisa         
     digabungkan dalam Sistem tersebut. Proses penambahan aplikasi      
     tersebut tentu membutuhkan proses seperti asesmen, kerangka        
     Sistem, dan desain aplikasi.                                       

     Penambahan Dashboard Sistem Informasi RIMBA                        
     Dalam luar Program RIMBA, terdapat data dan informasi yang sangat  

     dibutuhkan untuk memperkaya data dan informasi Sistem Informasi    
     RIMBA, yaitu:                                                      
     1. Monitoring Pengelolaan Lahan dan Status Kepemilikan lahan (Data 
        internal Kementerian ATR/BPN)                                   
     2. Monitoring Program Kegiatan RIMBA dan kegiatan linear lainnya   

        dari Kementerian/Lembaga selain Kementerian ATR/BPN.            

     Dari kedua data dan informasi di atas akan dikembangkan dalam      
     bentuk Dashboard baru yang menambah  dalam Sistem Informasi        
     RIMBA.                                                             

     Untuk point 1, di atas perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan   
     pihak Kementerian ATR/BPN.                                         
     Sedangkan untuk point 2, adalah memfasilitasi updated data dari    
     monitoring Program RIMBA yang telah dibangun serta menambahkan     
     data dan informasi yang sejalan dengan program RIMBA. Misal saja   
     data dan informasi dari Kementerian-Kementerian lain yang ada di   
     NSC (National Steering Committee) Program RIMBA.                   

     Pengembangan  Konten dan tampilan untuk Aplikasi KMIS (web-        

     based)                                                             
     Dalam upaya mendokumentasikan semua praktek kegiatan dan untuk     
     melakukan sharing pengetahuan terkait praktek ekonomi hijau di     
     kawasan koridor ekosistem RIMBA, proyek RIMBA  membangun           
     aplikasi KMIS. Saat ini, aplikasi KMIS masih berupa template atau  

     wadah, belum ada informasi yang bisa disebarluaskan sebagai materi 
     pembelajaran. Oleh karena itu aplikasi KMIS perlu dikembangkan, di-
     isi dengan materi-materi yang faktual, terkini, menarik dan di-update
     secara regular. Pengembangan konten yang diharapkan adalah konten  
     informatif dan kreatif, dapat berupa video pendek, video tutorial, materi
     baca dan yang lainnya.                                             

     Contoh  KMIS  yang  dikembangkan  Satu  Data  Provinsi Bali        
     Balisatudata.    https://balisatudata.baliprov.go.id/application#. 
     Bermacam  aplikasi terkait pengelolaan informasi yang kompleks,    
     beragam dan terpusat untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan 

     data, mengeksplorasi strategi pelindungan data, mengeksplorasi     
     konsep dan pendekatan inovatif