Penyusunan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Berbasis Rtr Di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku Dan Pulau Papua

URAIAN     SINGKAT                                  
                                                                         
                                                                         
                                                                         
           Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2021 tentang   
                                                                         
      Penyelenggaraan Penataan Pasal 144, Sinkronisasi Program Pemanfaatan
                                                                         
      Ruang (SPPR) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
      SPPR  di pusat dilakukan terhadap: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
                                                                         
      RTR Pulau/Kepulauan; RTR KSN, RZ KAW; dan RZ KSNT,di saerah dilakukan
      terhadap: RTRW Provinsi; dan RTRW Kabupaten/Kota. Pelaksanaan SPPR 
                                                                         
      dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program
                                                                         
      sektorat dan kewilayahan secara terpadu. Sedangkan pada Pasal 145  
      disebutkan bahwa SPPR terdiri dari sinkronisasi program Pemanfaatan ruang
                                                                         
      jangka menengah 5 (lima) tahunan dan SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan
      dan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan       
                                                                         
      pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR             
                                                                         
           Pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Indonesia
      masih mengalami berbagai permasalahan antara lain belum fokusnya sasaran
                                                                         
      kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya, belum 
      sinergisnya program pembangunan infrastruktur sektor baik pusat dan daerah
                                                                         
      serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur. Untuk
                                                                         
      mengatasi berbagai masalah tersebut maka perlu dilakukan penyusunan
      dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang merupakan integrasi
                                                                         
      antara rencana pembangunan dengan rencana spasial dengan tujuan    
      mendorong terciptanya satu kesamaan cara pandang dalam menyusun    
                                                                         
      program terkait penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah pada
      kawasan-kawasan yang diprioritaskan sesuai arahan rencana tata ruang;
                                                                         
      fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunannya; serta
                                                                         
      sinergisnya program pembangunan antar kementerian/lembaga terkait dan
      pemerintah daerah.                                                 
                                                                         
           Dokumen SPPR 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan menyajikan 
                                                                         
      program yang disusun berdasarkan tingkat sinkronisasi dan prioritasi untuk
                                                                         
      program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di pusat (didanai oleh
      APBN), disusun sebagai referensi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan
      Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta        
      penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).                         
                                                                         
           Untuk menjamin sinergisnya program antar pusat dan daerah, dipilih
                                                                         
      kawasan prioritas Sedangkan Dokumen SPPR 5 (lima) tahunan dan 1 (satu)
                                                                         
      tahunan di Kawasan Prioritas, menyajikan program yang diurut berdasarkan
      tingkat sinkronisasi dan prioritasi untuk program yang dilaksanakan oleh pusat
                                                                         
      dan daerah (didanai oleh APBN dan APBD), disusun sebagai referensi pusat
      dan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah    
                                                                         
      Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah    
      (RPJMD), serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana
                                                                         
      Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).                                    
                                                                         
                                                                         
I. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                    
                                                                         
   A. Maksud                                                             
      Menyusun dokumen  sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang      
                                                                         
      dilaksanakan oleh pusat, dan dokumen program pemanfaatan ruang untuk
                                                                         
      kawasan prioritas yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah, serta melakukan
      sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan
                                                                         
      ruang yang dilaksanakan oleh daerah di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,
      Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara         
                                                                         
   B. Tujuan                                                             
                                                                         
     1) Menjaring isu dan permasalahan mengenai pelaksanaan sinkronisasi 
        program pemanfaatan ruang berbasis RTR di Pulau Kalimantan, Pulau
                                                                         
        Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara.
     2) Meningkatkan kesesuaian program pemanfaatan ruang antar sektor, pusat-
                                                                         
        daerah, dengan arahan pengembangan wilayah dalam RTR di Pulau    
                                                                         
        Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan   
        Kepulauan Nusa Tenggara.                                         
                                                                         
     3) Melakukan Sosialisasi dan pembinaan dalam penyusunan sinrkonsiasi
        program pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau
                                                                         
        Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara.