Penyusunan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Berbasis Rtr Di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku Dan Pulau Papua

URAIAN     SINGKAT                                  

           Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2021 tentang   

      Penyelenggaraan Penataan Pasal 144, Sinkronisasi Program Pemanfaatan

      Ruang (SPPR) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
      SPPR  di pusat dilakukan terhadap: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

      RTR Pulau/Kepulauan; RTR KSN, RZ KAW; dan RZ KSNT,di saerah dilakukan
      terhadap: RTRW Provinsi; dan RTRW Kabupaten/Kota. Pelaksanaan SPPR 

      dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program

      sektorat dan kewilayahan secara terpadu. Sedangkan pada Pasal 145  
      disebutkan bahwa SPPR terdiri dari sinkronisasi program Pemanfaatan ruang

      jangka menengah 5 (lima) tahunan dan SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan
      dan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan       

      pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR             

           Pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Indonesia
      masih mengalami berbagai permasalahan antara lain belum fokusnya sasaran

      kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya, belum 
      sinergisnya program pembangunan infrastruktur sektor baik pusat dan daerah

      serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur. Untuk

      mengatasi berbagai masalah tersebut maka perlu dilakukan penyusunan
      dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang merupakan integrasi

      antara rencana pembangunan dengan rencana spasial dengan tujuan    
      mendorong terciptanya satu kesamaan cara pandang dalam menyusun    

      program terkait penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah pada
      kawasan-kawasan yang diprioritaskan sesuai arahan rencana tata ruang;

      fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunannya; serta

      sinergisnya program pembangunan antar kementerian/lembaga terkait dan
      pemerintah daerah.                                                 

           Dokumen SPPR 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan menyajikan 

      program yang disusun berdasarkan tingkat sinkronisasi dan prioritasi untuk

      program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di pusat (didanai oleh
      APBN), disusun sebagai referensi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan
      Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta        
      penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).                         

           Untuk menjamin sinergisnya program antar pusat dan daerah, dipilih

      kawasan prioritas Sedangkan Dokumen SPPR 5 (lima) tahunan dan 1 (satu)

      tahunan di Kawasan Prioritas, menyajikan program yang diurut berdasarkan
      tingkat sinkronisasi dan prioritasi untuk program yang dilaksanakan oleh pusat

      dan daerah (didanai oleh APBN dan APBD), disusun sebagai referensi pusat
      dan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah    

      Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah    
      (RPJMD), serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana

      Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).                                    

I. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                    

   A. Maksud                                                             
      Menyusun dokumen  sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang      

      dilaksanakan oleh pusat, dan dokumen program pemanfaatan ruang untuk

      kawasan prioritas yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah, serta melakukan
      sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan

      ruang yang dilaksanakan oleh daerah di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,
      Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara         

   B. Tujuan                                                             

     1) Menjaring isu dan permasalahan mengenai pelaksanaan sinkronisasi 
        program pemanfaatan ruang berbasis RTR di Pulau Kalimantan, Pulau

        Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara.
     2) Meningkatkan kesesuaian program pemanfaatan ruang antar sektor, pusat-

        daerah, dengan arahan pengembangan wilayah dalam RTR di Pulau    

        Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan   
        Kepulauan Nusa Tenggara.                                         

     3) Melakukan Sosialisasi dan pembinaan dalam penyusunan sinrkonsiasi
        program pemanfaatan ruang di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau

        Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara.