Penyusunan Matek Dan Ranperkada Rdtr Di Kabupaten Morowali

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
      PENYUSUNAN MATEK DAN RANPERKADA RDTR DI KABUPATEN MOROWALI        
 Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 dijelaskan bahwa rencana rinci diperlukan apabila rencana umum tata ruang, dalam hal ini
 RTRW Kabupaten/Kota, belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang
 dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang memiliki peran yang sangat
 strategis dalam mendukung kemudahan perizinan dan pelaksanaan pembangunan karena

 menjadi satu-satunya dasar yang digunakan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan
 Pemanfaatan Ruang (KKPR).                                              
 Bagi daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, KKPR ditetapkan
 melalui mekanisme Konfirmasi KKPR, paling lama 1 (satu) hari. Sedangkan bagi daerah yang
 belum memiliki RDTR, KKPR ditetapkan melalui mekanisme Persetujuan KKPR, paling lama 20
 (dua puluh) hari, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
 Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
 Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi

 investasi karena dapat mempersingkat waktu penerbitan KKPR. Namun demikian, dari 514
 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru 407 RDTR yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
 penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) di daerah banyak yang tidak
 berjalan efektif dan optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya
 manusia (minimnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah
 di bidang penataan ruang).                                             
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
 Ruang, dalam Pasal 224, Pemerintah Pusat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan
 perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan/atau

 pengawasan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah. Guna mempercepat proses
 penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, maka Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan kegiatan
 Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR.                          
 Lokasi yang akan disusun rencana detail tata ruangnya adalah Kecamatan Bungku Pesisir di
 Kabupaten Morowali. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Kabupaten Morowali termasuk
 dalam koridor pemerataan. Di Kabupaten Morowali terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN)
 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun
 2023, yaitu Kawasan Industri (KI) Morowali. Selain itu, terdapat program strategis nasional

 berupa program pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian komoditas hasil
 tambang yang mendukung hilirisasi sumber daya alam. Berdasarkan data investasi dari Badan
 Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kecamatan Bungku Pesisir masuk urutan investasi ke
 136 dengan potensi investasi sebesar Rp. 23.375.562.610.371 Guna mendorong peningkatan
 investasi, ekonomi wilayah serta daya saing kawasan maka perlu disusun RDTR di kecamatan
 tersebut.                                                              

1. Lingkup Pekerjaan                                                    
 Pekerjaan dilakukan secara kontraktual, dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

•  Melakukan kajian aspek hukum/peraturan perundang-undangan dan administrasi, kajian
   aspek perencanaan wilayah dan aspek kelembagaan, serta aspek sosial; dan
•  Melakukan pembahasan-pembahasan di Pusat dan daerah serta perjalanan dinas ke daerah
   dalam rangka penjaringan isu dan dan permasalahan, pengumpulan data sekaligus untuk
   menyusun Materi teknis dan Ranperkada RDTR beserta dokumen-dokumen pendukung
   dalam penyusunan RDTR.                                               
•  Melakukan penyusunan:                                                
 a. Materi teknis (fakta analisis dan buku rencana) RDTR;               
 b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah;                                  

 c. Kajian Kebijakan tentang RDTR;                                      
 d. Peta digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1:5000;                
 e. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan               
 f. Database peraturan zonasi (DBPZ) serta pelaksanaan uji titik.       

 2. Lingkup Wilayah                                                     
 Lingkup wilayah perencanaan berada di Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali
 Provinsi Sulawesi Tengah yang akan ditetapkan berdasarkan kajian delineasi dan/atau

 kesepakatan para pemangku kepentingan.