Penyusunan Materi Teknis Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Rtr-Ksn) Taman Nasional Sembilang (Tns)

URAIAN    SINGKAT    PEKERJAAN                             

                   PAKET   PEKERJAAN                                   

 PENYUSUNAN     MATERI  TEKNIS   RANCANGAN    PERATURAN                
PRESIDEN    (RPERPRES)   RENCANA   TATA  RUANG   KAWASAN               

   STRATEGIS    NASIONAL   (RTR-KSN)  TAMAN   NASIONAL                 
                     SEMBILANG    (TNS)                                

                (KONTRAKTUAL     PAKET   1B)                           

                 TAHUN   ANGGARAN    2025                              

                   PROGRAM    GEF  RIMBA                               

                        KERJASAMA                                      

  DIREKTORAT     PERENCANAAN     TATA  RUANG   NASIONAL,               
          DIREKTORAT     JENDERAL   TATA   RUANG                       

    KEMENTERIAN     AGRARIA   DAN  TATA  RUANG/BADAN                   
                 PERTANAHAN     NASIONAL                               

                          DENGAN                                       

   UNITED  NATIONS   ENVIRONMENT     PROGRAM   – GLOBAL                
            ENVIRONMENT    FACILITY  (UNEP-GEF                         
 A. Dasar Hukum                                                        
    1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar       
        Pokok-Pokok Agraria;                                           
    2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan       
        Bencana;                                                       
    3.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang       
        sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6          
        Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti    
        Undang-Undang Nomor  2  Tahun 2022  tentang Cipta Kerja        
        menjadi Undang Undang;                                         
    4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan     
        Pengelolaan Lingkungan Hidup;                                  
    5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan        
        Daerah;                                                        
    6.  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara     
        Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;             
    7.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan     

        Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang         
        Wilayah Nasional;                                              
    8.  Peraturan Pemerintah Nomor   21  Tahun   2021  tentang         
        Penyelenggaraan Penataan Ruang;                                
    9.  Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2012, tentang Rencana Tata   
        Ruang Pulau Sumatera;                                          
    10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana         
        Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;          
    11. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan  
        Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam  Pembangunan           
        Berkelanjutan;                                                 
    12. Asta Cita 2  Kabinet Merah  Putih: Memantapkan  sistem         
        pertahanan keamanan  negara dan mendorong  Kemandirian         
        bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
        ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Asta Cita 8: Kehidupan yang
        harmonis  dengan  lingkungan, alam dan   budaya, serta         
        peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai       
        masyarakat yang adil dan makmur.                               
    13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun       
        2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung  Lingkungan         
        Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;                            
    14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69      
        Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor      
        46 Tahun  2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian        
        Lingkungan Hidup Strategis;                                    
    15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan          

        Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021     
        Tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Dan Revisi     
        Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang         
        Kawasan Strategis Nasional, Dan Rencana Detail Tata Ruang      
        Kawasan Perbatasan Negara;                                     
    16. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan          
        Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022      
        Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup      
        Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; dan             
    17. Project Cooperation Agreement (PCA) antara Kementerian Agraria 
        dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan Nasional dengan Global        
        Environment Facility- United National Environment Programme    
        (GEF-UNEP) Nomor PCA/2021/4301,  tanggal 30 Juni 2021          
        tentang “Strengthening Forest and Ecosystem Connectivity in    
        RIMBA Landscape of Central Sumatra Through Investing in Natural
        Capital, Biodiversity Conservation, and Land-Based Emission    
        Reductions (RIMBA Project)’’.                                  

 B. Daftar Kegiatan Program Rimba Yang Telah Dilaksanakan Pada TA      
    2024.                                                              

      Komponen  1:                                                     
      1. Penyusunan Roadmap Koridor RIMBA, Pengembangan Skenario       
         Ekonomi Hijau dan Kajian Kapasitas Pelaksanaan Pendekatan     
         Ekonomi Hijau;                                                
      2. Penyusunan Materi Teknis Raperpres RTR-KSN TN Sembilang       
      3. Penyusunan Materi Teknis Raperpres RTR-KSN Kawasan Taman      

         Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Berbak.           
      4. Kajian  Perubahan  Sikap   Terhadap  Ekonomi   Hijau,         
         Pengembangan Mekanisme Imbal Jasa Air Untuk Energi Dan        
         Solusi Berbasis Alam                                          
      5. Peninjauan Kembali Delineasi Dan Pengkajian Koridor Rimba     

         Sebagai Usulan KSN Dalam Proses Revisi RTRWN                  
      Komponen  2:                                                     

      6. Peninjauan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Kawasan         
         Hutan  Dan  Kawasan  Penyangga, Fasilitasi Perencanaan        

         Penggunaan  Lahan  Partisipatif Kawasan Perdesaan Dan         
         Alternatif Solusi Permukiman Tidak Berizin Di Klaster I       
      7. Identifikasi Potensi Konektivitas Jalur Lintasan Dan Teritori 
         Satwa, Penyusunan Usulan Desain Konektivitas Alami Dan        
         Buatan Serta Visualisasi Dalam Model 3 Dimensi Di Klaster I   

      8. Peninjauan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang –         
         Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Rencana Tata Ruang Wilayah     
         (RTRW) Berbasis Pengelolaan Gambut Berkelanjutan Di Klaster   
         II Koridor Ekosistem RIMBA                                    
      9. Fasilitasi Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif Kawasan  

         Perdesaan Di Lahan Gambut, Penguatan Masyarakat Peduli Api    
         Dan Fasilitasi Kerjasama Dengan Tim Restorasi Gambut Daerah;  
      10. Penyusunan Kajian Ekonomi Hijau Dalam Rangka Peninjauan      
         Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Kajian   
         Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dan Sinkronisasi Terhadap   

         Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024 - 2045 Dan     
         Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2024- 2029         
         Daerah Di Koridor Ekosistem Rimba;                            

      Komponen 3:                                                      
      11. Penyiapan Sistem Pemantauan Dan Evaluasi, Data Base Analisis 

         Spasial Dan Sistem Manajemen Informasi Pengetahuan (KMIS)     
         Koridor Ekosistem RIMBA;                                      
      12. Partisipasi Dalam Konferensi Nasional Dan Internasional Serta
         Penulisan Populer Tentang Ekonomi Hijau Secara Berkala        

 C. Nilai Penting Penyusunan Materi Teknis Rperpres RTR KSN Taman      
    Nasional Sembilang.                                                

        Program penguatan lanskap hijau dan konektivitas Ekosistem     
    RIMBA dengan cara revitalisasi modal alam, konservasi biodiversity 
    dan mengurangi emisi karbon melalui pembangunan ekonomi hijau      
    (RIMBA Project) merupakan proyek hibah dari Global Environment     
    Facility (GEF) melalui United Nation Environment Program (UNEP).   
    Pelaksana program  adalah Direktorat Jenderal Tata Ruang,          
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional       
    (ATR/BPN) selaku (National Executing Agency/NEA) berdasarkan       
    Project Cooperation Agreement (PCA) Nomor PCA/2021/4301, tanggal   
    30 Juni 2021.                                                      
        Koridor ekosistem RIMBA diamanatkan dalam Peraturan Presiden   
    No.13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (2012-  
    2032). Disebutkan bahwa kawasan koridor ekosistem merupakan        
    kawasan berfungsi lindung dimana kawasan ini dikelola melalui      
    pemertahanan, pelestarian, dan peningkatan fungsi koridor ekosistem
    yang menghubungkan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar    
    Alam Batang Pangean I dan Cagar Alam Batang Pangean II, Suaka      
    Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, Taman Nasional Sembilang,   
    Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, dan Taman Nasional Berbak sebagai 
    koridor satwa Gajah, Harimau dan Burung.                           
    Kawasan koridor ekosistem RIMBA yang menghubungkan kawasan         
    konservasi di tiga provinsi (Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi
    Sumatera Barat), merupakan mosaik antara kawasan budidaya dan      
    kawasan lindung, yang mana dominan kawasan tersebut dibebani       
    berfungsi lindung. Luas kawasan koridor RIMBA sekitar 3,8 Juta Ha. 
    Mengingat kawasan RIMBA merupakan koridor ekosistem, upaya yang    

    perlu dilakukan adalah pengelolaan mempertahankan kawasan          
    koridor satwa, melestarikan area bernilai karbon tinggi dan ekosistem
    esensial, serta meningkatkan fungsi koridor dengan adanya inovasi  
    jalur perlintasan satwa pada kawasan yang terfragmentasi oleh jalan.
    Sejalan dengan itu, dalam upaya pelestarian Taman Nasional, Suaka  
    Alam, Cagar Alam dan  Hutan Lindung, Pemerintah menetapkan         
    kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang   
    perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang    
    Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat 4 (empat) KSN dengan 
    sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu    
    Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Sembilang dan Taman  
    Nasional Berbak-Bukit Tigapuluh di Koridor Ekosistem RIMBA,        
    berdekatan dengan Koridor Ekosistem RIMBA terdapat TN Sembilang    
    yang Ekosistemnya tidak terpisahkan dengan TN Berbak. KSN TN       
    Sembilang sarat dengan upaya-upaya pelestarian untuk menjaga       
    keberlanjutan dari satwa yang ada di kawasan tersebut.             

    Gambar 1 : KSN TN Kerinci-Seblat, KSN HL Bukit Batabuh, KSN TN Bukit Tigapuluh
    – TN Berbak dan KSN TN Sembilang.                                  

       Kegiatan penyusunan Materi Teknis Rperpres tentang RTR KSN      
    Taman Nasional Sembilang merupakan bagian yang tak terpisahkan     
    dalam upaya perwujudan Koridor Ekosistem RIMBA, sebagai upaya      
    pengarusutamaan ekonomi hijau, pelestarian Keanekaragaman Hayati,  
    pengurangan emisi karbon yang berkelanjutan.                       

       Kegiatan ini merupakan bagian kegiatan komponen 1 dalam         
    kerangka program RIMBA. Sebagaimana diketahui kegiatan proyek      
    RIMBA terbagi menjadi 3 program komponen utama yaitu:              

      1. Komponen   1. Pembentukan  kerangka kelembagaan yang          
         berkelanjutan dan efektif untuk Ekonomi Hijau di Koridor      
         RIMBA                                                         
      2. Komponen   2. Demonstrasi kepada pemangku kepentingan         
         (pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil) tentang     
         kelangsungan   Pembangunan    Ekonomi   Hijau,  yang          
         meningkatkan layanan air, karbon, dan keanekaragaman hayati   
         di Koridor RIMBA                                              
      3. Komponen  3. Monitoring, evaluasi dan diseminasi pelaksanaan  

         ekonomi hijau pada koridor RIMBA serta berbagi praktik        
         pembelajaran yang baik.                                       

       Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan   
    ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting   
    secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan         
    keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,     
    termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.      
    Penataan ruang KSN dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan,    
    melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan      
    nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah.    

       Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang        
    Penataan Ruang, dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang  (RTR)         
    Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis     
    Nasional (KSN) merupakan rencana rinci yang disusun sebagai        
    perangkat operasional dari rencana umum tata ruang pada sistem     

    nasional. Selanjutnya PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan     
    Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.                         
       KSN  TN  Sembilang terletak di Provinsi Sumatera Selatan        
    merupakan kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati      
    tinggi, habitat berbagai satwa harimau Sumatera, Gajah Asia, Tapir 

    Asia, Siamang, Kucing Emas, Rusa Sambar, Buaya Muara, Ikan         
    Sembilang, Penyu Air Tawar Raksasa, Lumba-Lumba Air Tawar, dan     
    berbagai spesies Burung. TN Sembilang sendiri mempunyai luas 2.051 
    Km2, didominasi oleh rawa-rawa hutan gambut seperti halnya TN      
    Berbak sebelahnya. Kedua Taman Nasional merupakan hasil konvensi   

    Ramsar, kesepakatan Internasional sebagai Ekosistem Lahan Basah.   

       Gambar 2 : Komunitas Burung di TN Sembilang (sumber Foto Wikipedia)

       Taman  Nasional Sembilang memiliki komunitas burung pantai      
    paling kompleks di dunia, dengan 213 spesies yang tercatat, dan    
    tempat pengembangbiakan burung Bangau Bluwok terbesar di dunia     
    (source : Wikipedia).                                              

       Dalam  rangka mewujudkan pembangunan  Ekonomi  Hijau di         
    Koridor Ekosistem RIMBA sebagai upaya pencapaian manfaat dan       
    keluaran Komponen  1 sebagai upaya pencapaian manfaat dan          
    keluaran Komponen 1 dan sekaligus memenuhi penyelesaian RTR KSN    
    sesuai amanat UU 26 Tahun 2007, pada TA 2025, dilaksanakan         
    penyusunan Materi Teknis Rperpres RTR KSN TN Sembilang di Provinsi 
    Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. RTR KSN digunakan sebagai     

    instrumen untuk membangun pemahaman  tentang Ekonomi Hijau         
    para pihak dan  menyiapkan peraturan dan kelembagaan yang          
    mendukung  upaya pelestarian Keanekaragaman Hayati, revitalisasi   
    landscape hijau dan pengurangan emisi karbon.