Penyusunan Materi Teknis Rdtr Kpn Di Tarempa

URAIAN  SINGKAT                                   

                 PAKET  PEKERJAAN                                   

       PENYUSUNAN    MATERI  TEKNIS  RDTR KPN                       

                     DI TAREMPA                                     

                  (KONTRAKTUAL)                                     

              TAHUN   ANGGARAN    2023                              

                    SATUAN  KERJA                                   

         DIREKTORAT   JENDERAL   TATA RUANG                         

      KEMENTERIAN    AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/                     

           BADAN   PERTANAHAN    NASIONAL                           
               URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                             

Kawasan Perbatasan Negara merupakan bagian dari Wilayah Negara yang 

terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara
tetangga. Terkait batas wilayah negara di laut pada kawasan perbatasan tersebut
berada di kecamatan terluar. Kawasan perbatasan negara merupakan salah satu

kawasan strategis nasional yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara
serta pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu penting disusun rencana tata
ruang kawasan perbatasan negara yang berperan sebagai alat operasionalisasi

RTRWN  dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan
perbatasan negara.                                                  
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau

dan Provinsi Kepulauan Riau yang dimaksud cakupan kawasan perbatasan
negara meliputi kawasan yang berada di darat dan laut. Kawasan perbatasan laut
meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Negara Indonesia dengan Negara Singapura dan Malaysia. Salah satu

pusat kegiatannya adalah Tarempa yang terletak di Kabupaten Kepulauan
Anambas, Provinsi Riau. Terkait kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan
ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang mandiri salah satunya dilakukan

melalui pengembangan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara yang dilakukan
secara sinergis dengan kawasan pengembangan ekonomi dalam sistem klaster.
Di dalam Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, pada

indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, sistem pusat permukiman
untuk percepatan pengembangan pusat pelayanan utama yaitu penyusunan dan
penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKSN Tarempa di Kabupaten
Kepulauan Anambas.                                                  

Pada tahun 2018 telah dilakukan penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR
KPN di Tarempa, namun belum dilanjutkan pada tahap legislasi karena 
keterbatasan jumlah pengajuan Program Penyusunan (Progsun). RDTR KPN di

Tarempa diusulkan tahun 2023 berdasarkan rekomendasi Menkopolhukam sesuai
hasil pembahasan melalui surat Nomor UN-2141/HN.00.02/11/2022 tanggal 21
November 2022 terkait kebijakan di kawasan perbatasan negara di Kabupaten
Kepulauan Anambas (PKSN Tarempa), sehingga pada tahun 2023 perlu dilakukan

penyusunan materi teknis dan RPerpres RDTR KPN di Tarempa untuk dapat
diajukan pada tahap fasilitas legislasi (fasleg). Penyusunan tersebut mencakup
penyesuaian terhadap kebijakan Peraturan Perundang-Undangan di Pusat dan

Daerah, serta kondisi eksisting di lapangan. Peraturan Perundang-Undangan yang
dimaksud meliputi:                                                  
1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman   
  Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang     

  Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan
  Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;              
2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

  Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
  Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
  (SPPR);                                                           
3) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman   

  Penyusunan Basis Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten,
  dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;     
4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
  Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan   
  Penataan Ruang;                                                   

5) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
  Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;     
6) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
  Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

  Rencana Tata Ruang;                                               
7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan
  Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau; dan                              
8) RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RPJMD.