Penyusunan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Berbasis Rtr Di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku Dan Pulau Papua

URAIAN     SINGKAT                                  

           Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang   
      Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 144, Sinkronisasi Program     
      Pemanfaatan Ruang (SPPR) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan    
      Pemerintah Daerah. SPPR di pusat dilakukan terhadap: Rencana Tata Ruang

      Wilayah Nasional; RTR Pulau/Kepulauan; RTR KSN, RZ KAW; dan RZ KSNT,
      sedangkan SPPR di daerah dilakukan terhadap: RTRW Provinsi; dan RTRW
      Kabupaten/Kota. Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan    
      indikasi program utama dengan program sektorat dan kewilayahan secara

      terpadu. Sedangkan pada Pasal 145 disebutkan bahwa SPPR terdiri dari SPPR
      jangka menengah 5 (lima) tahunan (SPPR JM) dan SPPR jangka pendek 1
      (satu) tahunan (SPPR JP) dan menjadi masukan untuk penyusunan rencana
      pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

           Pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Indonesia
      masih mengalami berbagai permasalahan antara lain belum fokusnya sasaran

      kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya, belum 

      sinergisnya program pembangunan infrastruktur sektor baik pusat dan daerah
      serta belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur. Untuk

      mengatasi berbagai masalah tersebut maka perlu dilakukan penyusunan
      dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang merupakan integrasi

      antara rencana pembangunan dengan rencana spasial dengan tujuan    

      mendorong terciptanya satu kesamaan cara pandang dalam menyusun    
      program terkait penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah pada

      kawasan-kawasan yang diprioritaskan sesuai arahan rencana tata ruang;
      fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunannya; serta

      sinergisnya program pembangunan antar kementerian/lembaga terkait dan

      pemerintah daerah.                                                 

           Dokumen SPPR 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan menyajikan 
      program yang disusun berdasarkan tingkat sinkronisasi dan prioritasi untuk

      program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di pusat (didanai oleh
      APBN), disusun sebagai referensi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan

      Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta        

      penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).                         
           Untuk menjamin sinergisnya program antar pusat dan daerah, dipilih
      kawasan prioritas Sedangkan Dokumen SPPR 5 (lima) tahunan dan 1 (satu)

      tahunan di Kawasan Prioritas, menyajikan program yang diurut berdasarkan
      tingkat sinkronisasi dan prioritasi untuk program yang dilaksanakan oleh pusat

      dan daerah (didanai oleh APBN dan APBD), disusun sebagai referensi pusat

      dan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah    
      Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah    

      (RPJMD), serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana
      Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).                                    

I. MAKSUD  DAN TUJUAN                                                    

   A. Maksud                                                             
      Menyusun dokumen  sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang      
      dilaksanakan oleh pusat, dan dokumen program pemanfaatan ruang untuk
      kawasan prioritas yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah, serta melakukan

      sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan
      ruang yang dilaksanakan oleh daerah di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan
      Maluku, dan Pulau Papua..                                          

   B. Tujuan                                                             
     1) Menjaring isu dan permasalahan mengenai pelaksanaan SPPR berbasis
        RTR di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

     2) Meningkatkan kesesuaian program pemanfaatan ruang antarsektor,   
        antarpusat-daerah, dengan arahan pengembangan wilayah dalam RTR di
        Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.      
     3) Melakukan sosialisasi dan bimbingan penyusunan SPPR di Kepulauan Nusa
        Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.