Optimalisasi Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023

URAIAN SINGKAT PETA BIDANG TANAH DESA LENGKAP             
                     TAHUN ANGGARAN 2023                             

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
                         Nasional                                    
Unit Eselon I Pengusul  : Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan
                         dan Ruang                                   
Program                 : Pengelolaan Pertanahan Nasional            
Hasil                   : Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah dan Informasi
                         Pertanahan                                  
Unit Eselon II/Satker   : Kantor Pertanahan                          

Kegiatan                : Kegiatan Penyelenggaraan PTSL Desa Lengkap 
Indikator Kinerja Kegiatan : Terukur, Terpetakannya dan Tersedianya Pembaruan
                         Bidang Tanah Terdaftar belum Terpetakan     
Jenis Keluaran (output)/Satuan Ukur : Peta Pendaftaran Desa Lengkap  
Volume                  : Hektar                                     
Klasifikasi Rincian Output (KRO) : 6413.QAB Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Rincian Output (KRO)    : 6413.QAB.U16 PBT PTSL Desa Lengkap         

A. Latar Belakang                                                    
  1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan                              

    Dasar hukum kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematik lengkap adalah
    sebagai berikut :                                                
    a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
    b. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    c. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

    d. Undang-undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;  
    e. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah;
    f. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
    g. Peraturan Presiden No. 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
    h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
      Indonesia No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara

      Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
      Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
    i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 23
      tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
      Ruang/Badan Pertanahan Nasional;                               
    j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

      Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
      Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
    k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
      Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan

      Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi
      dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
    l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6
      Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;       
    m. Petunjuk Teknis Pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor :

      01/JUKNIS-100.Hk.02.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.          

  2. Gambaran Umum                                                   

    Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
    (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
    pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata
    Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
    Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang jo Peraturan Presiden
    Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Keputusan
    Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

    Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, ditugaskan untuk melaksanakan urusan
    pemerintahan di bidang pertanahan termasuk kegiatan Program Pendaftaran Tanah
    Sistematik Lengkap bertanggungjawab kepada Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.
    Kegiatan Program Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan sejak tahun 1981 merupakan
    kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah

    sebagai surat tanda bukti hak yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia atau badan
    hukum/lembaga sosial dan keagamaan. Dengan diberikan tanda bukti hak (sertipikat) atas
    bidang tanah kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan
    keagamaan akan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah sehingga dapat
    meminimalisir terjadinya permasalahan agraria (sengketa, konflik dan perkara pertanahan),
    meningkatkan nilai aset serta dapat dijadikan jaminan pinjaman ke Bank untuk menambah
    modal kegiatan usaha sehingga pensertipikatan tanah secara massal melalui Kegiatan
    Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap merupakan salah satu kegiatan pertanahan yang

    mendapat tanggapan positif dari masyarakat.                      
    Untuk lebih meningkatkan pencapaian penyelesaian target tepat waktu dan tepat sasaran
    serta untuk mencapai hasil yang optimal kinerja dan keuangan dalam rangka percepatan
    pendaftaran tanah, maka kegiatan pensertipikatan Pendaftaran Tanah dilaksanakan melalui
    pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap

    bertujuan melakukan pengukuran dan pemetaan dalam satuan wilayah desa/keluarahn
    secara lengkap. Selain pendaftaran tanah pertama kali secara serentak, dilaksanakan pula
    pemutakhiran data dan Pembaruan Bidang Tanah Terdaftar belum Terpetakan serta
    penaataan kembali bidang-bidang tanah terdaftar untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan
    saat pengambilan data. Melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Desa Lengkap
    diharapkan diperoleh Peta Bidang Tanah Desa Lengkap termasuk Pembaruan Bidang Tanah
    Terdaftar belum Terpetakannya secara lengkap dan utuh desa demi desa atau kelurahan demi
    kelurahan. Salah satu tahapan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah
    pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan secara sistematik lengkap

    mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap. Kegiatan ini dilaksanakan pada

    lokasi desa/kelurahan yang belum pernah ditunjuk sebagai lokasi PTSL dimana persentase
    bidang belum terdaftar lebih banyak dibandingkan bidang terdaftar.
    Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematik lengkap

    mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap baik dalam rangka diantaranya:
    1. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan
      pemetaan bidang tanah secara sporadik;                         
    2. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
    3. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah
      terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan;                   
    4. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah
      desa/kelurahan.                                                
    5. Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas contradictoir delimitatie) relative lebih

      mudah dilaksanakan.                                            

B. Penerima Manfaat                                                  
  Manfaat terdaftarnya bidang-bidang tanah, antara lain:             
  1. Internal Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN                  

    Tersedianya data bidang-bidang tanah yang terpetakan sebagai dasar dalam pendaftaran
    tanah, redistribusi tanah, pengadaan tanah, penyediaan data untuk penyelesaian sengketa
    pertanahan serta pemetaan tematik berbasis bidang tanah.         
  2. Eksternal Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN                 
    Bagi para stakeholder terkait adalah membantu penyediaaan data spasial bidang tanah untuk
    pendataan pajak, kepastian Asset BMN terkait dengan tanah, pertanian, perkebunan,
    perpajakan, serta mendukung pemetaan dalam rangka one map policy.
    Bagi masyarakat dengan telah diterbitkannya Peta Bidang Tanah maka diperoleh kepastian
    letak, bentuk dan luas bidang tanah yang dimiliki masyarakat sebagai dasar penerbitan

    sertipikat hak atas tanah yang dikuasai sehingga masyarakat tersebut tersedia akses
    permodalan atau sumber-sumber ekonomi lainnya yang bermanfaat bagi penambahan modal
    usaha.                                                           

C. Strategi Pencapaian Keluaran (Output)                             

  1) Metode Pelaksanaan                                              
    Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah
    pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diperuntukkan untuk
    Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan. Adapun ruang
    lingkup Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Desa Lengkap meliputi :

    1. Pembuatan Peta Foto dengan Wahana UAV oleh Pihak Ketiga;      
    2. Cek SLA oleh Waka Ajudikasi                                   
    3. Approval Peta Foto oleh Ketua Ajudikasi. Bila disetujui kemudian Upload Peta Foto ke KKP
      dan Penyuluhan Pemetaan Partisipasi Masyarakat;                
    4. Tim PTSL melakukan kegiatan:                                  
      a. Pembuatan Peta Kerja;                                       
      b. Pengukuran secara fotogrametris (delineasi dan suplesi data di lapangan) untuk seluruh
        bidang tanah dengan memperhatikan:                           

        ● Overlay data bidang tanah (KW1-KW6);                       
        ● Pemetaan partisipasi masyarakat;                           
        ● Peningkatan kualitas data seluruh bidang tanah (termasuk K4):
          i. Reposisi bidang tanah sesuai hasil pengukuran (fotogrametris),
          ii. Landing bidang tanah K4 sesuai hasil pengukuran (fotogrametris).
        ●                Pengukuran terhadap bidang tanah yang belum terdaftar
                         (fotogrametris);                            

        ●                Pengumpulan data IP4T tiap bidang tanah.    
    5. Waka Ajudikasi melakukan Kontrol Kualitas untuk Persetujuan Perbaikan Data Bidang
      Tanah yang sudah terdaftar dan K4 serta Persetujuan Plotting Bidang Tanah tersebut di
      KKP oleh Ketua Ajudikasi;                                      
    6. Waka Ajudikasi melakukan:                                     
      a. Replotting bidang tanah yang sudah terdaftar (sudah dilakukan peningkatan kualitas
        data);                                                       
      b. Identifikasi Bidang Tanah Belum Terdaftar;                  

    7. Tim PTSL melakukan Identifikasi Bidang Tanah yang Belum Terdaftar Apakah
      Pengukurannya Sudah Memenuhi Unsur Kadastral/ Belum. Pelaksanaan ini terbagi
      menjadi 2 kegiatan, antara lain:                               
      a. Pembuatan Bidang Tanah yang Memenuhi Unsur Kadastral;       
      b. Klasifikasi bidang tanah IP4T.                              
    8. Waka Ajudikasi melakukan Plotting Bidang Tanah Belum Terdaftar pada Peta Pendaftaran
      (di KKP) dan Pembuatan Peta Bidang Tanah untuk Bidang Tanah yang Memenuhi Unsur
      Kadastral.                                                     
    9. Ketua Ajudikasi membuat Pengumuman Peta Pendaftaran, Validasi Bidang Tanah dan

      Pengesahan PBT.                                                
    10. Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Peta Pendaftaran Desa Lengkap.

    Kegiatan pengukuran bidang tanah adalah kegiatan mengumpulkan data fisik bidang tanah
    yang meliputi :                                                  

    1. Penetapan batas bidang tanah,                                 
    2. Pengukuran batas bidang tanah,                                
    3. Pemetaan bidang tanah, dan                                    
    4. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data
      fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan
      perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan Pemetaan bidang tanah.

  2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan                                   

    Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah Pendaftaran Tanah
    Sistematik Lengkap Desa Lengkap yaitu untuk bidang tanah belum terdaftar dan sudah
    terdaftar. Kemampuan petugas ukur untuk melaksanakan Pengukuran bidang tanah dan
    peningkatan kualitas Bidang Tanah Terdaftar adalah 30 bidang tanah per hari. Hasil yang
    diperoleh adalah Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah dan Daftar Tanah.

    Pengukuran dan pemetaan bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dilaksanakan
    setelah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat tersebut ditetapkan menjadi lokasi

    Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Dalam menetapkan lokasi sebaiknya
    mempertimbangkan ketersediaan Peta Dasar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
    pekerjaan. Selain itu, agar dapat dicapai pemetaan lengkap desa demi desa, maka dalam
    penetapan lokasi wajib memperhatikan seluruh bidang tanah dalam satuan wilayah
    desa/kelurahan tersebut dapat diukur dan dipetakan secara lengkap.

    Peta dasar dapat berupa Peta foto udara (dari wahana pesawat udara atau Unmanned Aerial
    Vehicle (UAV)/drone), Citra satelit resolusi tinggi (CSRT) atau peta garis. Apabila foto udara
    atau CSRT yang akan digunakan masih berupa data mentah (raw data) maka perlu dikoreksi
    secara geometrik terlebih dahulu. Apabila peta dasar belum tersedia, pembuatan peta dasar
    bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah.

    Prinsip dasar pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan
    pendaftaran tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan
    sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas
    di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap Sistematik Lengkap :                              
Tahapan pekerjaan secara garis besar dapat dilihat pada flowchart berikut :

    Obyek pengukuran dan pemetaan bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap adalah
    seluruh bidang tanah yang belum terdaftar maupun telah terdaftar yang ada dalam satu atau

    bagian dari desa/ Kelurahan secara lengkap.                      

    A. Penetapan Lokasi                                              

       Penetapan lokasi pada dasarnya adalah dilaksanakan dalam rangka mencapai data bidang
       tanah lengkap untuk desa/kelurahan. Sehingga diharapkan hasil dari pengukuran PTSL ini
       adalah desa-desa lengkap hasil penetapan lokasi. Kegiatan penetapan lokasi dilaksanakan
       berdasarkan keadaan data bidang tanah saat ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut
       :                                                             
         ● Kualitas Data (KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, KW6)              
         ● Luas Area (Perbandingan luas Bidang K1 dan data Kwalitas lainnya dengan luas lokasi)
    B. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran                              

       Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran dapat menggunakan foto udara, citra satelit resolusi tinggi
       maupun peta garis selama tidak menyalahi ketentuan yang diatur oleh Direktorat Pengukuran
       dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang. Khusus untuk peta dasar pendaftaran yang
       dihasilkan melalui pemotretan udara dan citra satelit, harus dilaksanakan proses referensi dari
       citra atau foto yang digunakan ke sistem koordinat tanah sehingga menghasilkan citra tegak.

    C. Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah              

       Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan dilakukan pada seluruh bidang tanah yang ada dalam
       penetapan lokasi tanpa terkecuali. Hasil dari kegiatan ini merupakan Calon Peta Bidang Tanah
       Lengkap dari seluruh area Penetapan Lokasi.                   

      a) Persiapan kegiatan pengukuran dan pemetaan                  

        Tahapan persiapan kegiatan pengukuran dan pemetaan, meliputi :
        1) Inventarisasi sebaran Titik Dasar Teknik (TDT) atau base station (jika menggunakan
          metode CORS) sebagai titik pengikatan,                     
        2) Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan/atau belum terdaftar,
        3) Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat,
        4) Inventarisasi ketersediaan data pendukung,                
        5) Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, atau
        6) Penyediaan peta kerja.                                    

      b) Pemasangan tanda batas bidang tanah oleh pemilik tanah atau kuasanya.
        Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila dianggap perlu juga
        pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut. Untuk sudut-sudut
        batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara
        tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu patok penguat pagar kawat, tidak harus
        dipasang tanda batas. Bahan, bentuk, ukuran serta kontruksi tanda-tanda batas sesuai Pasal
        22 PMNA No. 3 Tahun 1997.                                    
      c) Penunjukan tanda batas bidang tanah oleh pemilik tanah/kuasanya. Dalam hal pengukuran
        dan atau pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkapsistematik lengkap, penunjukan

        batas dapat diwakili oleh perangkat desa/kelurahan/kampung atau ketua RT, RW, kepala
        dusun atau nama lainnya.                                     
      d) Pelaksanaan                                                 
        1. Pengukuran Lapangan                                       
          Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka
          dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Pelaksanaan
          pengukuran dan pemetaan bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematik

          Lengkapsistematik lengkap dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode
          pengukuran terestrial, fotogrametris, pengamatan satelit atau kombinasi dari ketiga
          metode tersebut.                                           
          Pada tahapan pengukuran ini dilaksanakan oleh Koordinator dan Petugas Ukur dengan
          dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu Ukur lokal di lapangan. Tugas petugas pengukuran
          adalah sebagai berikut :                                   
          a. melaksanakan pengukuran bidang tanah berdasarkan penetapan batas yang
            disepakati oleh pemilik tanah yang berbatasan;           

          b. membuat gambar ukur;                                    
          c. waktu maksimal yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengukuran dan pemetaan
            bidang tanah adalah 12 (dua belas) hari kerja.           
          d. apabila terjadi kendala pengukuran di lapangan, dibuat berita acara antara petugas
            ukur dengan pemohon.                                     
          Peralatan yang dibutuhkan adalah :                         
          a. Alat pengukur jarak (Meteran, EDM)                      
          b. Theodolit Digital                                       
          c. Total Station                                           

          d. Software Pengukuran dan Pemetaan                        
          e. Komputer atau Laptop                                    
        Adapun tahapan kegiatannya, terdiri dari :                   
        a. Survei Pendahuluan                                        
          Untuk dapat melakukan pengikatan, maka perlu dilakukan Orientasi ke tugu KDKN Orde 3
          terdekat dan perlu dilakukan Orientasi Situasi serta Orientasi Batas Bidang Tanah.
        b. Pengikatan KDKN dan Bentang Alam                          
          Titik-titik batas bidang tanah perlu dilakukan pengikatan ke KDKN terdekat sebelum

          dilakukan pengukuran bidang tanah.                         
        c. Pengukuran Batas Bidang Tanah                             
          Pengukuran batas bidang tanah dilakukan untuk menentukan letak geografis bidang
          tanah, untuk menentukan bentuk geometris, luas, situasi bidang tanah, dan terutama
          untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas
          apabila karena sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang. Selain dilakukan
          pengukuran bidang tanah juga dilakukan pembuatan toponimi untuk penamaan situasi
          pada bidang tanah tersebut seperti detil alam, dll. Pada tahapan ini juga dilakukan
          pengolahan data sementara dalam rangka pembuatan Gambar Ukur.

        d. Pembaruan Bidang Tanah Terdaftar belum Terpetakan         
          Dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap pada Pendaftaran
          Tanah Sistematik Lengkap perlu dilakukan Pembaruan Bidang Tanah Terdaftar belum

          Terpetakan dalam satu desa/kelurahan yang menjadi obyek pengukuran dan/atau
          pemetaan bidang tanah sistematik lengkap.                  
          Kegiatan Pembaruan Bidang Tanah Terdaftar belum Terpetakan berlaku untuk bidang
          tanah yang sudah bersertipikat maupun bidang tanah yang belum bersertipikat.
          Pembaruan data dilakukan sebagai kegiatan peningkatan kualitas data untuk mendukung
          pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematik lengkap. Kegiatan
          pengumpulan informasi tersebut diantaranya meliputi :      

          1) Informasi toponimi (nama-nama obyek penting di lapangan seperti tempat ibadah,
            perkantoran, sekolahan, pasar, obyek wisata dll)         
          2) Informasi nama jalan, RT/RW, sungai, saluran            
          3) Informasi penggunaan tanah dan atau pemanfaatan tanah   
          4) Informasi NIB terhadap bidang tanah sertipikat yang belum mempunyai NIB
          5) Informasi peta koordinat TM30 terhadap bidang tanah sertipikat yang masih
            berkoordinat lokal                                       
          6) Informasi nama desa/kelurahan yang baru apabila ada pemekaran wilayah

            desa/kelurahan lama                                      
          7) Informasi nilai tanah dan/atau informasi tambahan lain yang diperlukan.

        e. Pembuatan Gambar Ukur                                     
          ⮚ Gambar ukur (DI. 107) pada prinsipnya adalah dokumen yang memuat data hasil
            pengukuran bidang tanah yang berupa jarak, sudut, azimuth, nilai koordinat maupun
            gambar bidang tanah dan situasi sekitarnya. Selain data-data tersebut di atas juga
            dicantumkan keterangan-keterangan lain yang mendukung untuk memudahkan dalam
            penatausahaan gambar ukur. Catatan-catatan pada gambar ukur harus dapat

            digunakan sebagai data rekonstruksi batas bidang tanah apabila karena sesuatu hal
            titik-titik batas yang ada di lapangan hilang. Penggunaan gambar ukur tidak terbatas
            pada satu bidang tanah saja, tetapi dapat sekaligus beberapa bidang tanah dalam satu
            formulir gambar ukur (khusus dalam rangka pendaftaran sistematik atau massal).
          ⮚ Gambar Ukur dapat dibuat sesuai dengan format kertas standar A4, A3, A0 atau
            dengan format lainnya yang dapat memuat beberapa bidang tanah dengan ketebalan
            seperti karton manila.                                   

          ⮚ Batas-batas bidang tanah harus dipetakan/digambarkan pada gambar ukur.
          ⮚ Gambar Ukur yang dihasilkan dengan metode terestris harus mencantumkan panjang
            sisi, sudut, dan/atau koordinat bidang tanah hasil ukuran di lapangan. Sedangkan
            Gambar Ukur yang dihasilkan dari metode fotogrametris dengan deliniasi harus
            mencantumkan koordinat titik batasnya dan/atau ukuran panjangan sisi bidang tanah
            hasil pengukuran di lapangan dan hasil deliniasi.        
          ⮚ Gambar ukur hasil pengukuran fotogrametris terdiri dari formulir gambar ukur dan
            peta kerja hasil deliniasi yang telah ditandatangai oleh Petugas Ukur atau oleh
            Surveyor Kadaster Berlisensi.                            

          ⮚ Gambar ukur yang dihasilkan dengan cara pengukuran teristris dan atau pengamatan
            satelit yang data ukurannya dalam bentuk digital (GPS, dll ), terdiri dari formulir
            gambar ukur dan print out hasil hitungan dan hasil plotting bidang tanah.
          ⮚ Gambar Ukur hasil dari kegiatan pengukuran dan/atau pemetaan bidang tanah
            sistematik lengkap harus dilengkapi dengan tanda tangan dari pemilik/kuasa sebagai

            penunjuk batas dan diketahui oleh aparat Desa/Kelurahan untuk memenuhi azas
            kontradiktur delimitasi.                                 
          ⮚ Tanggal Pengukuran diisi dengan tanggal pada saat pengukuran.

        2. Pemetaan Bidang Tanah                                     
          Pada tahapan ini dilaksanakan di kantor oleh Petugas Ukur. Adapun alat yang dibutuhkan
          adalah :                                                   
          a. Software Pengukuran dan pemetaan                        
          b. Komputer                                                

          Pemetaan bidang tanah adalah proses pengolahan data dan penggambaran bidang tanah
          yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk keperluan
          pendaftaran tanah. Proses pemetaan bidang tanah dilakukan secara digital menggunakan
          aplikasi Autodesk Map (AutoCAD) dan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
          Setiap bidang tanah yang dipetakan harus diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
          Pemberian NIB dilakukan pada saat bidang-bidang tanah tersebut diplot di atas Peta Dasar
          Pendaftaran secara digital.                                

          Kegiatan Pemetaan Bidang-bidang Tanah meliputi:            
          a. Pembuatan Peta Bidang Tanah.                            
            1) Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada
             lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan
             dan digunakan untuk pengumuman data fisik bidang tanah. 
            2) Peta Bidang Tanah dibuat untuk setiap satuan wilayah desa/kelurahan (satu RT atau
             beberapa RT). Gambar bidang-bidang tanah harus menggambarkan seluruh bidang-
             bidang tanah pada satuan wilayah yang telah ditentukan dengan menyesuaikan
             data geografis yang ada (misalnya jalan, sungai dan lain-lain ) dan disertai NIB.

            3) Peta Bidang Tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah
             di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak
             batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau
             yang dikuasakan pada saat dilakukan pengukuran pengukuran.
            4) Peta Bidang Tanah bukan merupakan tanda bukti/alas hak bidang tanah seseorang,
             hanya digunakan untuk bahan pengumuman dalam rangka penerbitan sertipikat
             hak atas tanah. Peta Bidang Tanah masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
             oleh panitia pemeriksa tanah dalam rangka penerbitan sertipikat hak katas tanah.

          b. Pembuatan Peta Pendaftaran.                             
          c. Pembuatan Daftar Peta Pendaftaran ( DI. 311 A ).        
          d. Pembuatan Surat Ukur ( DI. 207 ).                       
          e. Pembuatan Daftar Tanah ( DI. 203 ).                     
          f. Pembuatan Daftar Surat Ukur ( DI. 311B ).               
          g. Kendali Mutu                                            
            Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematik lengkap
            meliputi;                                                

            ⮚ Kendali mutu peta dasar pendaftaran                    
             Kendali mutu peta dasar pendaftaran mengacu kepada toleransi peta dasar;

             1) Daerah pemukiman, komersial dan/atau industri, ketelitian yang digunakan
               adalah 0,3mm x skala peta;                            
             2) Daerah non-pemukiman, non-komersial, non-industri adalah 0,5mm x skala
               peta.                                                 
            ⮚ Kendali mutu pengelolaan data pada aplikasi KKP        
             1) Validasi data spasial                                
             2) Validasi data tekstual                               

    Output dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah Gambar Ukur dan Peta Bidang
    Tanah.                                                           

D. Identifikasi Tanah Terdaftar dan Belum Terdaftar                  

     1. Tanah belum terdaftar                                        
       Terhadap tanah belum terdaftar, setelah dilaksanakan proses pengukuran dan pemetaan di
       lapangan dilaksanakan proses pengecekan unsur kadastral. Unsur-unsur yang dilakukan

       pengecekan termasuk tidak terbatas pada patok batas terpasang, pemohon bidang tanah,
       surat persetujuan tetangga berbatasan dan surat pernyataan penguasaan fisik. Apabila unsur

       tersebut terpenuhi, maka bidang tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai Calon Sertipikat
       dan dapat dilanjutkan prosesnya dalam rangka penerbitan sertipikat. Apabila unsur kadastral

       tidak terpenuhi maka dilaksanakan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan ,Penggunaan dan
       Pemanfataan Bidang Tanah (P4T) pada lokasi yang dimohon. Peta bidang yang dapat

       dilanjutkan sertipikat maupun hasil kegiatan P4T akan disatukan menjadi Peta Bidang Tanah
       Lengkap dalam area penetapan lokasi.                          

     2. Tanah terdaftar                                              
       Hasil dari pengukuran dan pemetaan pada tanah terdaftar digunakan sebagai dasar melakukan

       updating peta pendaftaran. Untuk bidang tanah KW1, KW2, dan KW3 dilakukan reposisi bidang
       hasil sesuai dengan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan. Terhadap bidang KW4, KW5,
       dan KW6 dilakukan proses pemetaan bidang tanah tersebut pada peta pendaftaran sesuai

       dengan hasil pengukuran yang dilaksanakan. Hasil dari reposisi dan pemetaan ulang bidang
       disatukan menjadi Peta Bidang Tanah Lengkap dalam area penetapan lokasi.

E. Waktu Pencapaian Keluaran (Output)                                

  Keluaran (output) dari kegiatan ini akan dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran dari bulan Februari
  sampai dengan Oktober.                                             

F. Biaya Yang Diperlukan                                             
  Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini meliputi pengeluaran untuk :
  1. Belanja Bahan                                                   
  2. Biaya Pembantu Ukur                                             
  3. Transport dan Uang saku Koordinator                             

  4. Transport dan Uang Saku Petugas Ukur                            

  Kondisi geografis dan luasan rata-rata per desa untuk jawa dan luar jawa relative sangat berbeda oleh
  karena itu sehingga dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) dibedakan ke dalam beberapa
  kategori yaitu kategori Jawa Bali, Kategori Luar Jawa dan Kategori Kepulauan.

  Adapun biaya rangkaian kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah antara lain :

  a. Kategori Luar Jawa : Rp. 120.480,- untuk 1 hektar luasan tanah, mencakup wilayah provinsi di luar
    Pulau Jawad an Pulau Bali.                                       
  b. Kategori Jawa Bali : Rp. 433.529,- untuk 1 hektar luasan tanah, mencakup wilayah provinsi di Pulau
    Jawad an Pulau Bali.                                             
  c. Kategori Kepulauan : Rp. 406.000,- untuk 1 bidang tanah untuk wilayah kepulauan. Suatu wilayah
    termasuk kategori Kepulauan apabila wilayah tersebut merupakan wilayah kepulauan dan menuju
    lokasi harus menyeberangi lautan dan memerlukan transportasi khusus untuk menuju lokasi.

                                       Bangkinang, 30 September 2022 
                                       KEPALA KANTOR PERTANAHAN      
                                          KABUPATEN KAMPAR           

                                       DEDI KURNIAWAN, S.T., S.S., M.Si.
                                        NIP. 19660722 199503 1 001