Belanja Jasa Lainnya Pemotretan Drone Pbt Ptsl Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Tahun 2024 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                     

                             PASAL l                                      

                         KETENTUAN UMUM                                   

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :         
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa dari
    Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

    jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor     
    Pertanahan Kabupaten Sarolangun).                                     
b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
    untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat      

    mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya 
    memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.                          
c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit
    kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang
    menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                       

d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber
    daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
    Penyedia.                                                             
e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku

    Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.               
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk   
    melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat 
    keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun serta bertanggung

    jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun .          
g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
    metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang
    telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
    barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                 
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan
    pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
    Barang/Jasa secara elektronik.                                        

j.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
    Konstruksi/Jasa Lainnya.                                              
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh
    orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
    bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

    langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
    memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
    tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                             
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
    dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/

    lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,  
    penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
    Indonesia.                                                            

m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak
    (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan anggaran
    sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).                     

                              Pasal 2                                     

                        PEKERJAAN PERSIAPAN                               

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat
    Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun dan

    pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan
    dari penyedia.                                                        
2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten
    Sarolangun melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan

    Kerja.                                                                
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,
    termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara mandiri atau
    ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan menandatangani

    kontrak.                                                              

                             PASAL 3                                      
         KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA                 

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                      
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh
    Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                        
                             PASAL 4                                      
                             JAMINAN                                      

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan
    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021 tentang
    Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :
    a. Jaminan Pelaksanaan                                                
    b. Jaminan Uang Muka                                                  

    c. Jaminan Pemeliharaan                                               
2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai kontrak.
3.  Pengembalian uang muka  harus diperhitungkan berangsur-angsur secara  
    proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas

    pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)           
4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia tercatat
    sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh
    Pejabat Pembuat Komitmen.                                             

                             PASAL 5                                      
                        PERUBAHAN KONTRAK                                 

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang

    meliputi :                                                            
    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                       
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;        

    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                       
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak terbatas
    pada:                                                                 
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan               

    b. Ketentuan lainnya.                                                 
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                         
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan
    termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                         

                             PASAL 6                                      
            MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                  

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terhitung

serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.
                             PASAL 7                                      
                            LAIN-LAIN                                     

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi
    (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                      
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta
    foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at cost sesuai Standart Biaya

    dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia dan tidak termasuk dalam penawaran.

                             PASAL 8                                      
                             PENUTUP                                      

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan,
pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh
Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.                 

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk
didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS ini,
haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .