Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                     

                             PASAL l                                      

                         KETENTUAN UMUM                                   

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :         
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa dari
    Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

    jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor     
    Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya).                               
b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
    untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat      

    mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya 
    memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.                          
c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja
    di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi

    pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                               
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber
    daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
    Penyedia.                                                             
e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku

    Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.               
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk   
    melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat keputusan
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan serta bertanggung jawab

    kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan.       
g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
    metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
    dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.      

h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
    barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                 
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan
    pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
    Barang/Jasa secara elektronik.                                        

j.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
    Konstruksi/Jasa Lainnya.                                              
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh
    orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
    bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung

    maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
    kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
    Mikro, Kecil, dan Menengah.                                           
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
    dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/

    lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,  
    penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor
    Indonesia.                                                            

m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak
    (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan anggaran
    sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).                     

                              Pasal 2                                     
                        PEKERJAAN PERSIAPAN                               

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat Pembuat
    Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dan

    pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari
    penyedia.                                                             
2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten
    Sumba Barat Daya melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka

    Acuan Kerja.                                                          
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,
    termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara mandiri atau
    ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan menandatangani

    kontrak.                                                              

                             PASAL 3                                      
         KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA                 

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja pada lampiran HPS                    
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh
    Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan                         
                             PASAL 4                                      
                             JAMINAN                                      

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan Lembaga
    Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
    Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :
    a. Jaminan Pelaksanaan                                                
    b. Jaminan Uang Muka                                                  

    c. Jaminan Pemeliharaan                                               
2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai kontrak.
3.  Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional
    pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat

    pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)                     
4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia tercatat
    sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh
    Pejabat Pembuat Komitmen atau oleh Asuranasi Umum yang terdaftar pada Lembaga OJK.

                             PASAL 5                                      
                        PERUBAHAN KONTRAK                                 

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang

    meliputi :                                                            
    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                       
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;        

    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                       
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak terbatas
    pada:                                                                 
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan               

    b. Ketentuan lainnya.                                                 
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                         
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan
    termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                         
                             PASAL 6                                      
            MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                  

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terhitung serah
terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.      
                             PASAL 7                                      
                            LAIN-LAIN                                     

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi
    (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                      

2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta
    foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at cost sesuai Standart Biaya
    dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia.                             
3.  Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp ataupun kebutuhan
    operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen karena sudah masuk

    dalam analisa harga perkiraan sendiri.                                

                             PASAL 8                                      
                             PENUTUP                                      

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan,
pekerjaan pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh
Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.                 

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk
didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS ini,
haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .