Pembuatan Foto Tegak Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                   

                              PASAL l                                     
                          KETENTUAN UMUM                                  

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :         

a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa dari Pengguna
    Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
    penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor Pertanahan Kabupaten
    Ngada).                                                               

b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk
    mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
    pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya memeriksa fisik hasil
    pelaksanaanpekerjaan.                                                 

c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang menjadi pusat
    keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                                     
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya

    manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha
    yang menyediakan barang/jasa berdasarkankontrak.                      
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
    kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat keputusan Kepala Kantor

    Pertanahan Kabupaten Ngada serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan
    Kabupaten Ngada.                                                      
g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
    metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah

    dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatupekerjaan.       
h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
    barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                 
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan pengelolaan

    teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
    elektronik.                                                           
j.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
    Konstruksi/Jasa Lainnya.                                              

k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang
    perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
    perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
    langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

    sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan
    oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan
    khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
    mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

    bidang lembaga pembiayaan eksporIndonesia.                            
m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak (PUNA)
    dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan anggaran sumber dana
    Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).                                 
                               Pasal 2                                    
                         PEKERJAAN PERSIAPAN                              

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat Pembuat
    Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dan pejabat terkait
    lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari penyedia.

2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada
    melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka AcuanKerja.  
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,
    termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara mandiri atau ditentukan lain

    dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.

                              PASAL 3                                     
           KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA               

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja pada lampiran HPS                    
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallitycontrol, sehingga ketentuan
    angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh Pengawas

    Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                                 

                              PASAL 4                                     
                         PERUBAHAN KONTRAK                                

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang
    meliputi :                                                            
    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                       

    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;        
    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                       
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak terbatas
    pada:                                                                 

    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan               
    b. Ketentuan lainnya.                                                 
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                         
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan

    termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                         

                              PASAL 5                                     
              MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terhitung serah
terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.      

                              PASAL 6                                     

                              LAIN-LAIN                                   

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi (GSD)
    dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                            
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta foto,
    ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar atcost sesuai Standart Biaya dan

    jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia.                                 
3.  Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp ataupun kebutuhan
    operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen karena sudah masuk
    dalam analisa harga perkiraan sendiri.                                

                              PASAL 7                                     
                              PENUTUP                                     

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan,
pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia"
maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.                           

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk didalam
pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah
diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan. 

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .