Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nirawak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (Ptsl) Kantor Pertanahan Kab. Mamuju T.A 2024

RENCANA   KERJA, SYARAT  DAN  SPESIFIKASI                     

                             BAB I                                      
                       RENCANA   KERJA                                  

                           PASAL  l                                     
                       KETENTUAN  UMUM                                  

Pengertian / istilah yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah :        

a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang memperoleh       
    kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian       
    kewenangan  dan  tanggung jawab  penggunaan  anggaran pada          
    Kementerian  Negara/Lembaga  (Kantor  Pertanahan Kabupaten          

    Mamuju).                                                            
b.  Pejabat Pembuat Kornitmen  (PPK) adalah pejabat yang diberi         
    kewenangan  oleh KPA  untuk  mengambil  keputusan dan/atau          
    melakukan  tindakan  yang  dapat mengakibatkan  pengeluaran         

    anggaran belanja negara termasuk didalamnya memeriksa fisik hasil   
    pelaksanaan pekerjaan.                                              
c.  Unit Kerja Pengadaan  Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat        
    UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /     
    Badan  Pertanahan Nasional  yang menjadi  pusat keunggulan          

    Pengadaan Barang/Jasa.                                              
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan   
    adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ      
    untuk mengelola pemilihan Penyedia.                                 

e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia   
    adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan        
    kontrak.                                                            
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk       

    untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam         
    DIPA dan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten         
    Mamuju   serta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Kantor          
    Pertanahan Kabupaten Mamuju .                                       
g.  Jasa Lainnya  adalah  jasa non-konsultansi atau  jasa yang          

    membutuhkan    peralatan, metodologi   khusus, dan/    atau         
    keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
    di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.                 
h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah       

    perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.               
i.  Layanan Pengadaan  Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE       
    adalah layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi  
    pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.                

j.  Tender adalah metode  pemilihan untuk mendapatkan Penyedia          
    Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                           
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
    dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan         
    merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang         
    dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak   

    langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi         
    kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang       
    tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                           
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan       
    tertulis yang  dikeluarkan oleh  Bank  Umum/    Perusahaan          

    Penjaminan/ Perusahaan  Asuransi/ lembaga keuangan  khusus          
    yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan        
    asuransi untuk  mendorong   ekspor Indonesia sesuai dengan          
    ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang lembaga          

    pembiayaan ekspor Indonesia.                                        
m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara  
    nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap    
    menggunakan anggaran sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak      

    (PNBP).                                                             

                            Pasal 2                                     
                     PEKERJAAN  PERSIAPAN                               

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan         
    antara Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor         
    Pertanahan Kabupaten Mamuju  dan pejabat terkait lainnya dan        
    sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari penyedia.

2.  Penyedia dan  Pejabat Pelaksana yang  ditunjuk pada Kantor          
    Pertanahan Kabupaten Mamuju melakukan persiapan sebagaimana         
    ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja.                               
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan        

    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan     
    listrik secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama  
    pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.                   

                           PASAL  3                                     

    KELUARAN  DAN  TAHAPAN  PELAKSANAAN  PEKERJAAN  UTAMA               

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                    
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control,   

    sehingga ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan    
    secara digital oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung   Jawab          
    Kegiatan.                                                           
                           PASAL  4                                     
                           JAMINAN                                      

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam    

    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        
    nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan         
    Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :                   
    a. Jaminan Pelaksanaan                                              
    b. Jaminan Uang Muka                                                

    c. Jaminan Pemeliharaan                                             
2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai
    kontrak.                                                            
3.  Pengembalian uang muka  harus diperhitungkan berangsur-angsur       

    secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan   
    paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%
    (seratus persen)                                                    
4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana    

    Penyedia tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening        
    tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen    
    atau oleh Asuransi Umum yang terdaftar pada Lembaga OJK.            

                           PASAL 5                                      

                     PERUBAHAN  KONTRAK                                 

1.  Pejabat Pembuat Komitmen  bersama penyedia dapat melakukan          
    perubahan kontrak, yang meliputi :                                  

    a. Menambah  atau  mengurangi volume  yang tercantum dalam          
        Kontrak;                                                        
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                     
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;      
    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                     

2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1     
    diatas, tidak terbatas pada:                                        
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan             
    b. Ketentuan lainnya.                                               

3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                       
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang      
    telah dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.       

                           PASAL  6                                     
      MASA  PEMELIHARAAN   DAN SERAH  TERIMA  PEKERJAAN                 

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak 
terhitung serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan

berakhir.                                                               
                           PASAL  7                                     
                           LAIN-LAIN                                    

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang 

    berisi resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.    
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi
    pembuatan peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen     
    sebesar at cost sesuai Standar Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya

    Manusia.                                                            
3.  Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp     
    ataupun kebutuhan operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat       
    Pembuat  Komitmen  karena sudah  masuk dalam  analisa harga         

    perkiraan sendiri.                                                  
4.  Diutamakan yang mengenal kondisi wilayah Kabupaten Mamuju atau      
    pernah melakukan  pengambilan foto udara di wilayah Provinsi        
    Sulawesi Barat.                                                     

                            PASAL 8                                     
                           PENUTUP                                      

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian    

bahan-bahan, pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau     
kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap     
seperti disebutkan.                                                     
Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang     

nyata termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau      
disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh     
Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.                    
Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut

oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan        
dalam RKS ini .                                                         

                              Ditetapkan di : Mamuju                    
                              Pada Tanggal  : 1 April 2024              

                                Pejabat Pembuat Komitmen                

                                   NURAENI NUR,S.Sos                    

                                NIP 19830117 200604 2 004