Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojegoro Tahun Anggaran 2024

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                      

                             PASAL l                                      

                        KETENTUAN  UMUM                                   

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :         
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa dari
    Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan     

    tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga    
    (Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro).                             
b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
    KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat  

    mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya 
    memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.                          
c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit
    kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang

    menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                       
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
    sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
    pemilihan Penyedia.                                                   
e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah

    Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.        
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk   
    melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat 
    keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro serta bertanggung

    jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.           
g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
    metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang
    telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
    barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                 
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan
    pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
    Barang/Jasa secara elektronik.                                        

j.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
    Konstruksi/Jasa Lainnya.                                              
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan
    oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

    atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik
    langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
    memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
    tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                             

l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
    dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/
    lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,  
    penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor

    Indonesia.                                                            
m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak
    (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan  
    anggaran sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).            

                             Pasal 2                                      
                       PEKERJAAN PERSIAPAN                                

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat

    Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro
    dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan
    peralatan dari penyedia.                                              
2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten

    Bojonegoro melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan
    Kerja.                                                                
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,
    termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara mandiri atau

    ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan      
    menandatangani kontrak.                                               

                             PASAL 3                                      
       KELUARAN  DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA                  

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                      
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh

    Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                        

                             PASAL 4                                      
                             JAMINAN                                      

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan
    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021
    tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri
    dari :                                                                

    a. Jaminan Pelaksanaan                                                
    b. Jaminan Uang Muka                                                  
    c. Jaminan Pemeliharaan                                               
2.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia tercatat

    sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh
    Pejabat Pembuat Komitmen atau oleh Asuranasi Umum yang terdaftar pada Lembaga
    OJK.                                                                  

                             PASAL 5                                      
                       PERUBAHAN KONTRAK                                  

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak,
    yang meliputi :                                                       

    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                       
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;        
    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                       
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak

    terbatas pada:                                                        
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan               
    b. Ketentuan lainnya.                                                 
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                         
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan

    termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                         

                             PASAL 6                                      
          MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                    

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terhitung
serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.

                             PASAL 7                                      
                            LAIN-LAIN                                     

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi

    (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                      
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan
    peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at cost sesuai
    Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia.              

3.  Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp ataupun
    kebutuhan operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
    karena sudah masuk dalam analisa harga perkiraan sendiri.             

                             PASAL 8                                      

                            PENUTUP                                       

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan,
pekerjaan pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh

Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.                 

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk
didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS

ini, haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .