Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung

Applicants

				Administrative Score (SA)	Reason
CV Denmass	0019915909323000	Rp 120,768,000	87.82	90.26	-
CV Carika Artasa Consultant	0021407465322000	Rp 138,569,000	83.47	84.21	-
CV Cipta Bangun Consultant	0814157772307000	Rp 144,100,200	83.32	83.42	-
Teslamika Reka Utama	0409*230	-	-	-	-
CV Archigrav Design Consultant	0811420751331000	-	66.86	-	Tidak Memenuhi Ambang Batas Nilai Kualifikasi tenaga ahli.
Viandra Wasthu Bhumi	0634122147322000	-	71.39	-	Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas Kualifikasi tenaga ahli.
CV Vernakular	0024301657655000	-	-	-	Sertifikat standar belum terverifikasi
PT Hokindo Arcita Nusantara	0840153993331000	-	-	-	Tidak memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
CV Tiara Indah Konsultan	0026455923322000	-	-	-	-
CV Rekayasa Bangun Jaya	0033095522323000	-	59.53	-	Tidak Memenuhi Ambang batas Nilai Kualifikasi tenaga ahli.
CV Trijaya Engineering	0750435398323000	-	-	-	-
Sangklat Matas Pratomo	0699*030	-	-	-	-
Tunas Nusantara Konsultan	0636131781323000	-	-	-	sertifikat standar blm terverifikasi
PT Ramu Prima Persada	0317980225428000	-	-	-	-
Zalary Consultant	0802986539307000	-	-	-	-
PT Aksa Karya Satria Angkasa	0651895237543000	-	-	-	-
PT Anugrah Putra Kuwarasan Properti	0940508039323000	-	-	-	-
PT Tujuh Puluh Kendali	0603*710	-	-	-	-
CV Laskar Utama	0032664674323000	-	-	-	-
PT Anugrah Jaya Industri Perkasa	0401609649422000	-	-	-	-
CV Seno Surabaya	0928*150	-	-	-	-
CV Hujan Anugerah Kreasindo	0661584383323000	-	-	-	-
PT Berdikari Karyatama Engineering	0539598318004000	-	-	-	-
CV Astama Billitone Engineering	0902261619305000	-	-	-	-

Attachment

URAIAN      SINGKAT                                      

                Konsultan      Pengawas      Pembangunan                 
                Gedung     Kantor     Pertanahan      Kabupaten          

                Tulang    Bawang      Barat                              

                                     Kantor Pertanahan                   

                               Kabupaten  Tulang Bawang  Barat           
                                    Tahun  Anggaran 2024                 
                          URAIAN SINGKAT                                 

           KONSULTAN PENGAWAS  PEMBANGUNAN  GEDUNG                       

      KANTOR PERTANAHAN  KABUPATEN TULANG BAWANG  BARAT                  
                     TAHUN ANGGARAN 2024                                 

  KEMENTERIAN                : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
  NEGARA/LEMBAGA               Pertanahan Nasional                       

  UNIT ORGANISASI            : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang 

                               Barat                                     

  PROGRAM/KEGIATAN           : Dukungan Manajemen/Layanan Sarana dan     
                               Prasarana Internal                        

  SASARAN PROGRAM            : Tercapainya dokumen pengawasan  teknis    

                               Pembangunan  Gedung Kantor Pertanahan     
                               Kabupaten Tulang Bawang Barat             

  RINCIAN KEGIATAN           : KONSULTAN   PENGAWAS    PEMBANGUNAN       

                               GEDUNG KANTOR                             

                                              Kerangka Acuan Kerja 1     
                               Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung     
                         Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat 
1. Latar Belakang                                                        

   a. Dasar Hukum                                                        
     Kegiatan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan    

     Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang berfokus pada pengawasan pekerjaan
     kontruksi Pembangunan Gedung, didasarkan pada peraturan perundang-  

     undangan sebagai berikut:                                           
     1) Undang-Undang Bangunan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan      

        Gedung;                                                          
     2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005  tentang Peraturan      

        Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan   
        Gedung;                                                          

     3) Peraturan Presiden No. 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan
        Gedung Negara;                                                   

     4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
        Pemerintah;                                                      

     5) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan 
        Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

        Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;                                
     6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29 Tahun 2006 tentang       

        Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;                              
     7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman

        Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;                       
     8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang       

        Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung
        dan Lingkungan;                                                  

     9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun
        2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;              

     10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor     
        22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;        

     11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14  
        Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi 

        Melalui Penyedia;                                                
     12) Normalisasi Teknis yang Berlaku (SNI, SKSNI, SKBI, dll);        

   b. Gambaran Umum                                                      

          Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
     Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

     Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kantor     
     Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan unit tugas dari  

     Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di     
     Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kantor serta bertanggungjawab kepada

     Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Kepala
     Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas dalam

     melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata
     Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

          Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan  
     Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan

     teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan   
     pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan       

     bangunan gedung yang                                                
          Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan

     tugas, sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
     Pertanahan Nasional, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya, telah

     ditetapkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/
     Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

     Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan      
     Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebagai

     pedoman dalam penataan standardisasi sarana dan prasarana kerja di  
     lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

   c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan                                       

          Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kantor
     perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

     Nasional, yang dimana pada saat ini gedung kantor Pertanahan masih  
     menggunakan/menyewa rumah penduduk untuk menjalankan tugas dan      

     fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana gedung dan
     prasarana lainnya sangat penting dan mutlak diperlukan dalam menunjang

     kelancaran kegiatan pemerintahan.                                   
          Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang   

     Barat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada     
     masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tahapan Kegiatan Perencanaan

     Pembangunan Gedung Kantor sudah selesai dilaksanakan sehingga dalam 
     Kegiatan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor diperlukan Kegiatan    

     Konsultan Pengawas.                                                 
2. Maksud dan Tujuan                                                     

   a. Maksud Kegiatan                                                    
     Sebagai petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, 

     kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan, selanjutnya akan
     diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pengawasan   

     pelaksanaan konstruksi.                                             
   b. Tujuan Kegiatan                                                    

     Tujuan pekerjaan ini adalah sebagai guideline bagi konsultan pengawas untuk
     melakukan pekerjaan pengawasan pelaksanaan konstruksi dengan uraian 

     sebagaimana tercantum dalam RKS, risalah aanwijzing, gambar perencanaan,
     dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum      

     No:45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan        
     Gedung Negara, serta untuk Menyusun pengawasan teknis dalam rangka  

     Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, 
     yang berfokus pada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan    

     renovasi ruang kerja yang sesuai dengan kontrak kerja pelaksana     
     konstruksinya. Persyaratan bangunan gedung yang dimaksud di atas antara

     lain:                                                               
     1) Persyaratan teknis yang meliputi:                                

        a) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan;                     
        b) Persyaratan keandalan bangunan; dan                           

        c) Persyaratan bahan bangunan.                                   
     2) Persyaratan administrasi yang meliputi:                          

        a) Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak
          atas tanah;                                                    

        b) Status kepemilikan bangunan gedung; dan                       
        c) Izin mendirikan bangunan gedung, termasuk dokumen analisis    

          dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
          undangan.                                                      

3. Target/ Sasaran                                                       
   Tercapainya Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang     

   Bawang Barat, secara baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-
   undangan yang berlaku. Sasaran dari pengawasan teknis ruang kerja ini adalah:

   a. Terarahnya pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan
     Kabupaten Tulang Bawang Barat, secara berkualitas, tepat waktu, dalam

     batas biaya yang tersedia, serta diselenggarakan secara tertib; dan 
   b. Konsultan pengawas konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya 

     dengan baik dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan  
     Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk menghasilkan keluaran yakni    

     dokumen pengawas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
     kebutuhan riil organisasi.                                          

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan                                            

   a. Uraian Kegiatan                                                    
     Kegiatan yang dilakukan, meliputi:                                  

     1) Melakukan persiapan, pemahaman/pendalaman KAK, jadwal kerja dan  
        target capaian, serta rapat koordinasi tim;                      

     2) Menyelenggarakan pembahasan atas laporan mingguan, bulanan, dan  
        laporan akhir pengawasan.                                        

   b. Lingkup Substansi                                                  
     Tersusunnya produk akhir berupa laporan-laporan mingguan, bulanan dan

     laporan akhir pengawasan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor        
     Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.                           

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya                                       

   a. Sumber Dana                                                        
     Biaya pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor        

     Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dibebankan pada DIPA Kantor
     Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 dengan akun     

     5527.EBB.971.051.A.533115 yang bersumber dari PNBP dengan pagu sebesar
     Rp171.949.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh

     sembilan ribu rupiah).                                              

   b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                                      
     Besaran biaya jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor     

     Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi biaya langsung personil
     (remuneration/billing rate) dan biaya langsung non personil (direct cost) dan

     merupakan kontrak lumpsum. HPS untuk pekerjaan ini adalah sebesar   
     Rp171.949.000,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh

     sembilan ribu rupiah).

Tenders also won by CV Denmass

		Authority
16 June 2023	Perencanaan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung 15 Pbg	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Rp 1,000,000,000
31 May 2022	Pengadaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Baru Pa Mukomuko	Mahkamah Agung	Rp 881,183,000
15 January 2021	Pengawasan Pembangunan Gedung Fak. Teknik Unila	Kota Bandar Lampung	Rp 780,000,000
23 June 2023	Pengawasan Rehabilitasi Gedung I Fkip Universitas Lampung	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 758,137,000
30 January 2024	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Akademik Center Kampus II Iain Metro Lanjutan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 746,200,000
12 May 2023	Pengawasan Renovasi/Penambahan Luas Lantai Aula Poltekkes Tanjungkarang	Kementerian Kesehatan	Rp 717,742,000
14 October 2024	Perencanaan Revitalisasi Rsud Mayjend Hm Ryacudu	Kab. Lampung Utara	Rp 700,000,000
10 July 2024	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium Pendidikan Karakter (Al-Wasii) Universitas Lampung Tahun 2024	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 682,070,525
18 June 2025	Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi Gedung Layanan Umum Itera Tahap 2	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Rp 600,000,000
8 February 2023	Pengawasan Pembangunan Gedung 1 Atap Lanjutan	Kota Bandar Lampung	Rp 600,000,000