Penyusunan Matek Dan Ranperkada Rdtr Di Kabupaten Wajo

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN                          
        PENYUSUNAN MATEK DAN RANPERKADA RDTR DI KABUPATEN WAJO          

 Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 dijelaskan bahwa rencana rinci diperlukan apabila rencana umum tata ruang, dalam hal ini
 RTRW Kabupaten/Kota, belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang
 dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang memiliki peran yang sangat
 strategis dalam mendukung kemudahan perizinan dan pelaksanaan pembangunan karena
 menjadi satu-satunya dasar yang digunakan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan
 Pemanfaatan Ruang (KKPR).                                              

 Bagi daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, KKPR ditetapkan
 melalui mekanisme Konfirmasi KKPR, paling lama 1 (satu) hari. Sedangkan bagi daerah yang
 belum memiliki RDTR, KKPR ditetapkan melalui mekanisme Persetujuan KKPR, paling lama 20
 (dua puluh) hari, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
 Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
 Oleh karena itu, penyelesaian RDTR menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi
 investasi karena dapat mempersingkat waktu penerbitan KKPR. Namun demikian, dari 514
 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru 407 RDTR yang telah ditetapkan. Pelaksanaan

 penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian) di daerah banyak yang tidak
 berjalan efektif dan optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya
 manusia (minimnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah
 di bidang penataan ruang).                                             
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
 Ruang, dalam Pasal 224, Pemerintah Pusat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan
 perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan/atau
 pengawasan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah. Guna mempercepat proses

 penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, maka Direktorat Jenderal Tata Ruang melakukan kegiatan
 Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR.                          
 Lokasi yang akan disusun rencana detail tata ruangnya adalah Kecamatan Tempe di Kabupaten
 Wajo. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Kabupaten Wajo termasuk dalam koridor
 pertumbuhan. Berdasarkan data investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
 Kecamatan Tempe masuk urutan investasi ke 964 dengan potensi investasi sebesar Rp.
 944.434.752.754 Guna mendorong peningkatan investasi, ekonomi wilayah serta daya saing
 kawasan maka perlu disusun RDTR di kecamatan tersebut.                 
1. Lingkup Pekerjaan                                                    

 Pekerjaan dilakukan secara kontraktual, dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:
•  Melakukan kajian aspek hukum/peraturan perundang-undangan dan administrasi, kajian
   aspek perencanaan wilayah dan aspek kelembagaan, serta aspek sosial; dan
•  Melakukan pembahasan-pembahasan di Pusat dan daerah serta perjalanan dinas ke daerah
   dalam rangka penjaringan isu dan permasalahan, pengumpulan data sekaligus untuk
   menyusun Materi teknis dan Ranperkada RDTR beserta dokumen-dokumen pendukung
   dalam penyusunan RDTR.                                               
•  Melakukan penyusunan:                                                
    a.  Materi teknis (fakta analisis dan buku rencana) RDTR;           
    b.  Rancangan Peraturan Kepala Daerah;                              
    c.  Kajian Kebijakan tentang RDTR;                                  
    d.  Peta digital Rencana Detail Tata Ruang skala 1:5000;            
    e.  Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan           
    f.  Database peraturan zonasi (DBPZ) serta pelaksanaan uji titik.   

 2. Lingkup Wilayah                                                     
 Lingkup wilayah perencanaan berada di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi
 Selatan yang akan ditetapkan berdasarkan kajian delineasi dan/atau kesepakatan para
 pemangku kepentingan.