Pembuatan Foto Tegak Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Kantor Pertanahan Kab. Lampung Utara Ta 2023

RENCANA  KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                      

                          PASAL l                                      
                     KETENTUAN  UMUM                                   

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :      

a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang memperoleh kuasa
    dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
    dan tanggung jawab  penggunaan anggaran pada Kementerian           
    Negara/Lembaga (Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara).        

b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan
    oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan     
    yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara       
    termasuk didalamnya memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.   

c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ  
    adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan    
    Pertanahan Nasional yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan        
    Barang/Jasa.                                                       

d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan  
    adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ     
    untuk mengelola pemilihan Penyedia.                                

e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia  
    adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan       
    kontrak.                                                           

f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk
    melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan    
    surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara   
    serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  

    Lampung Utara.                                                     
g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
    peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu  
    sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk    

    menyelesaikan suatu pekerjaan.                                     
h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
    harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                        

i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah
    layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan
    Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.                           

j.  Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia          
    Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                          
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
    dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan        
    merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang        

    dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak  
    langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi        
    kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang      
    tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                          

l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis
    yang dikeluarkan oleh Bank Umum/  Perusahaan Penjaminan/           
    Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan      
    usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk         
    mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan       
    perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.  

m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara 
   nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap    
   menggunakan anggaran sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak      
   (PNBP).                                                             

                          Pasal 2                                      
                    PEKERJAAN PERSIAPAN                                

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara 
    Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan    
    Kabupaten Lampung Utara dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus  
    melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari penyedia.        

2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan
    Kabupaten Lampung Utara melakukan persiapan sebagaimana ketentuan  
    dalam Kerangka Acuan Kerja.                                        

3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan       
    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik
    secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat
    rapat persiapan menandatangani kontrak.                            

                          PASAL 3                                      
    KELUARAN  DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA                  

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                   

2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control,  
    sehingga ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan   
    secara digital oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan. 

                          PASAL 4                                      
                         JAMINAN                                       

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam   
    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12
    Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
    Penyedia, yang terdiri dari :                                      

    a. Jaminan Pelaksanaan                                             
    b. Jaminan Uang Muka                                               

    c. Jaminan Pemeliharaan                                            

2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai
    kontrak.                                                           
3.  Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara
    proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat

    harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)
4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana   
    Penyedia tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut

    sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen.           

                          PASAL 5                                      
                    PERUBAHAN KONTRAK                                  

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan
    kontrak, yang meliputi :                                           

    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;   

    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                    
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;     

    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                    
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas,

    tidak terbatas pada:                                               
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan            

    b. Ketentuan lainnya.                                              
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                      

4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah
    dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.            
                          PASAL 6                                      
       MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                    

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak
terhitung serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan
berakhir.                                                              

                          PASAL 7                                      
                         LAIN-LAIN                                     

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi
    resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.          
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi

    pembuatan peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar
    at cost sesuai Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia..

                          PASAL 8                                      
                          PENUTUP                                      

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-
bahan, pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat  
"diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti    
disebutkan.                                                            

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata
termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata
demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan    
diterima sebagai "hal" yang disebutkan.                                

Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh

Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS  
ini .