Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nirawak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                   

                            PASAL l                                     
                        KETENTUAN UMUM                                  

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :       

a. Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh kuasa dari
   Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
   jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (Kantor    
   Pertanahan Kabupaten Kediri).                                        
b. Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA

   untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat     
   mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya
   memeriksa fisik hasil pelaksanaanpekerjaan.                          
c. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit
   kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang

   menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                      
d. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber
   daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan
   Penyedia.                                                            
e. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku

   Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkankontrak.               
f. Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk  
   melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat
   keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri serta bertanggung jawab
   kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.                    

g. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
   metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang
   telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatupekerjaan.
h. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
   barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                                

i. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan
   pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
   Barang/Jasa secara elektronik.                                       
j. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
   Konstruksi/Jasa Lainnya.                                             
k. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh

   orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
   bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik
   langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
   memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
   tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                            

l. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
   dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/
   lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, 
   penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor

   Indonesia.                                                           
m. Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak
   (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan anggaran
   sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).                    

                             Pasal 2                                    
                       PEKERJAAN PERSIAPAN                              

1. Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat
   Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan

   pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan peralatan
   dari penyedia.                                                       
2. Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten
    Kediri melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka AcuanKerja.
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan tempat/ruangan,

    termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara mandiri atau
    ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan menandatangani
    kontrak.                                                            

                            PASAL 3                                     

         KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA               

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                    
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh

    Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                      
                            PASAL 4                                     

                            JAMINAN                                     

1. Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan
   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021 tentang
   Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :

   a. Jaminan Pelaksanaan                                               
   b. Jaminan Uang Muka                                                 
   c. JaminanPemeliharaan                                               
2. Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai kontrak.
3. Pengembalian uang muka  harus diperhitungkan berangsur-angsur secara 

   proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas
   pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)          
4. Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia tercatat
   sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan pembayaran oleh
   Pejabat Pembuat Komitmen atau oleh Asuranasi Umum yang terdaftar pada Lembaga

   OJK.                                                                 

                            PASAL 5                                     
                       PERUBAHAN KONTRAK                                

1. Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang
   meliputi :                                                           
   a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;     
   b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                      
   c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;       

   d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                      
2. Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak terbatas
   pada:                                                                
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan             
    b. Ketentuan lainnya.                                               

3. Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                        
4. Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan
   termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                        

                            PASAL 6                                     

           MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                 

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terhitung
serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.
                            PASAL 7                                     

                           LAIN-LAIN                                    

1. Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi
   (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                     

2. Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan peta
   foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at costsesuai Standart Biaya
   dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia.                            
3. Terhadap kebutuhan transportasi lokal/sewa kendaraan, base camp ataupun
   kebutuhan operasional tidak ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen karena

   sudah masuk dalam analisa harga perkiraan sendiri.                   

                            PASAL 8                                     
                            PENUTUP                                     

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan,
pekerjaan­pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh
Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.               

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata termasuk

didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata dalam RKS ini,
haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .