Pekerjaan Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar

RENCANA   KERJA, SYARAT  DAN  SPESIFIKASI                   

                           PASAL  l                                   
                      KETENTUAN   UMUM                                

Pengertian / istilah yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah :      
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang memperoleh     
    kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian     
    kewenangan  dan  tanggung jawab  penggunaan  anggaran pada        

    Kementerian Negara/Lembaga   (Kantor Pertanahan  Kabupaten        
    Blitar).                                                          
b.  Pejabat Pembuat Kornitmen  (PPK) adalah pejabat yang diberi       
    kewenangan  oleh KPA  untuk  mengambil keputusan  dan/atau        

    melakukan  tindakan yang  dapat  mengakibatkan  pengeluaran       
    anggaran belanja negara termasuk didalamnya memeriksa fisik hasil 
    pelaksanaan pekerjaan.                                            
c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  yang selanjutnya disingkat      

    UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /   
    Badan  Pertanahan Nasional yang  menjadi  pusat keunggulan        
    Pengadaan Barang/Jasa.                                            
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan 
    adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ    

    untuk mengelola pemilihan Penyedia.                               
e.  Penyedia Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya disebut       
    Penyedia adalah Pelaku Usaha  yang menyediakan  barang/jasa       
    berdasarkan kontrak.                                              

f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk     
    untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam       
    DIPA dan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten       
    Blitar serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan    

    Kabupaten Blitar.                                                 
g.  Jasa Lainnya  adalah  jasa non-konsultansi atau  jasa yang        
    membutuhkan    peralatan, metodologi  khusus,   dan/  atau        
    keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas
    di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.               

h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah     
    perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.             
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE      
    adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi

    pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.              
j.  Tender adalah metode pemilihan untuk  mendapatkan  Penyedia       
    Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                         
k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
    dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan       
    merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang       
    dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

    langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi       
    kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang     
    tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                         
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan     
    tertulis yang dikeluarkan  oleh Bank   Umum/    Perusahaan        

    Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang     
    menjalankan usaha  di  bidang pembiayaan,  penjaminan, dan        
    asuransi untuk  mendorong  ekspor  Indonesia sesuai dengan        
    ketentuan peraturan perundang-undangan  di  bidang lembaga        

    pembiayaan ekspor Indonesia.                                      
m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat      
    udara nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis    
    lengkap menggunakan anggaran sumber  dana Penerimaan Negara       

    bukan Pajak (PNBP).                                               

                            Pasal 2                                   
                    PEKERJAAN   PERSIAPAN                             

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan       
    antara Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor       
    Pertanahan Kabupaten Blitar dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus
    melakukan pemeriksaan personil dan peralatan dari penyedia.       

2.  Penyedia dan  Pejabat Pelaksana yang  ditunjuk pada  Kantor       
    Pertanahan Kabupaten Blitar melakukan persiapan sebagaimana       
    ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja.                             
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan      

    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan   
    listrik secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama
    pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.                 

                           PASAL  3                                   

  KELUARAN   DAN  TAHAPAN  PELAKSANAAN   PEKERJAAN   UTAMA            

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                  
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, 

    sehingga ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan  
    secara digital oleh Pengawas Lapang/PPK/Penanggung   Jawab        
    Kegiatan.                                                         
                           PASAL  4                                   
                           JAMINAN                                    

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam  

    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah      
    nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan       
    Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri dari :                 
    a. Jaminan Pelaksanaan                                            
    b. Jaminan Uang Muka                                              

    c. Jaminan Pemeliharaan                                           
2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20% (dua puluh) persen dari  
    nilai kontrak.                                                    
3.  Pengembalian uang muka  harus diperhitungkan berangsur-angsur     

    secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan 
    paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi   
    100% (seratus persen)                                             
4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana  

    Penyedia tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut
    sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen.          

                           PASAL  5                                   
                    PERUBAHAN   KONTRAK                               

1.  Pejabat Pembuat Komitmen  bersama penyedia dapat melakukan        
    perubahan kontrak, yang meliputi :                                
    a. Menambah  atau  mengurangi volume  yang tercantum dalam        

        Kontrak;                                                      
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                   
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;    
    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                   

2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1   
    diatas, tidak terbatas pada:                                      
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan           
    b. Ketentuan lainnya.                                             
3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                     

4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang    
    telah dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.     

                           PASAL  6                                   

     MASA  PEMELIHARAAN   DAN  SERAH  TERIMA  PEKERJAAN               

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender     
sejak terhitung serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa   

pemeliharaan berakhir.                                                
                           PASAL  7                                   
                          LAIN-LAIN                                   

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang

    berisi resolusi (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.  
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi
    pembuatan peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen   
    sebesar at cost sesuai Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber 

    Daya Manusia..                                                    

                           PASAL  8                                   
                           PENUTUP                                    

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian  
bahan-bahan, pekerjaan pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau   
kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap   
seperti disebutkan.                                                   

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang   
nyata termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau    
disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh   

Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.                  

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut
oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan      

dalam RKS ini .