Pembuatan Peta Foto Menggunakan Pesawat Udara Nirawak (Puna) Dalam Rangka Ptsl Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

RENCANA KERJA, SYARAT DAN SPESIFIKASI                    

                            PASAL l                                     

                       KETENTUAN UMUM                                   

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :       
a.  Kuasa Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang memperoleh kuasa dari
    Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan   

    tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga  
    (Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun).                           
b.  Pejabat Pernbuat Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
    KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat

    mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara termasuk didalamnya
    memeriksa fisik hasil pelaksanaan pekerjaan.                        
c.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit
    kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang

    menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.                     
d.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
    sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
    pemilihan Penyedia.                                                 
e.  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah

    Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.      
f.  Penanggung Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk 
    melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn DIPA dan surat
    keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun serta bertanggung

    jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun .        
g.  Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
    metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan dalam suatu sistem tata kelola yang
    telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

h.  Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga
    barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                               
i.  Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah layanan
    pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
    Barang/Jasa secara elektronik.                                      

j.  Tender adalah  metode  pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia        
    Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                           

k.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan

    oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak    
    perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
    bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha
    Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

    Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.             
l.  Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang
    dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/
    lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,

    penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan 
    ekspor Indonesia.                                                   
m.  Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat udara nirawak
    (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan

    anggaran sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).          

                             Pasal 2                                    
                       PEKERJAAN PERSIAPAN                              

1.  Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara Pejabat
    Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun
    dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan pemeriksaan personil dan

    peralatan dari penyedia.                                            
2.  Penyedia dan Pejabat Pelaksana yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten
    Sarolangun melakukan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Kerangka Acuan
    Kerja.                                                              
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan        

    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan listrik secara
    mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama pada saat rapat persiapan
    menandatangani kontrak.                                             

                            PASAL 3                                     
        KELUARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UTAMA                

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                    

2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control, sehingga
    ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan secara digital oleh
    Pengawas Lapang/PPK/Penanggung Jawab Kegiatan.                      

                            PASAL 4                                     

                            JAMINAN                                     

1.  Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam Peraturan
    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 12 Tahun 2021

    tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang terdiri
    dari :                                                              
    a. Jaminan Pelaksanaan                                              
    b. Jaminan Uang Muka                                                
    c. Jaminan Pemeliharaan                                             
2.  Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai kontrak.
3.  Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara 
    proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

    lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)   
4.  Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana Penyedia
    tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut sebagai tujuan
    pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen.                           

                            PASAL 5                                     
                       PERUBAHAN KONTRAK                                

1.  Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak,

    yang meliputi :                                                     
    a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;    
    b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                     
    c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;      

    d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                     
2.  Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tidak
    terbatas pada:                                                      
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan             
    b. Ketentuan lainnya.                                               

3.  Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                       
4.  Pemutusan kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang telah dilakukan
    termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.                       

                            PASAL 6                                     
           MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN                 

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terhitung

serah terima pekerjaan, dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir.

                            PASAL 7                                     
                           LAIN-LAIN                                    

1.  Penyedia jasa wajib menyampaikan Service level Agreement (SLA) yang berisi resolusi
    (GSD) dan hasil uji ketelitian (CE90) peta foto.                    
2.  Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi pembuatan

    peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar at cost sesuai
    Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia..           
                            PASAL 8                                     
                            PENUTUP                                     

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian bahan-bahan,
pekerjaan pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau kalimat "diselenggarakan oleh
Penyedia" maka hal ini harus dianggap seperti disebutkan.               

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang nyata

termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau disebut kata demi kata
dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh Penyedia dan diterima sebagai "hal"
yang disebutkan.                                                        

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan dalam RKS ini .