Pembuatan Peta Foto Tegak Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (Puna) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo

RENCANA  KERJA,  SYARAT DAN  SPESIFIKASI                     

                           PASAL  l                                     
                      KETENTUAN   UMUM                                  

Pengertian / istilah yang digunakan dalarn pekerjaan ini adalah :       
a. Kuasa  Pengguna Anggaran disingkat KPA pejabat yang rnemperoleh      
   kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian        
   kewenangan   dan  tanggung jawab  penggunaan  anggaran pada          
   Kementerian Negara/Lembaga (Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo).      

b. Pejabat Pernbuat  Kornitmen (PPK) adalah pejabat yang  diberi        
   kewenangan   oleh KPA  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau         
   melakukan   tindakan yang  dapat  mengakibatkan  pengeluaran         
   anggaran belanja negara termasuk didalamnya memeriksa fisik hasil    
   pelaksanaan pekerjaan.                                               

c. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ    
   adalah unit kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan      
   Pertanahan Nasional yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan          
   Barang/Jasa.                                                         
d. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan    

   adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ       
   untuk mengelola pemilihan Penyedia.                                  
e. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia    
   adalah Pelaku Usaha yang menyediakan  barang/jasa berdasarkan        
   kontrak.                                                             

f. Penanggung  Jawab Teknis Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk       
   untuk  melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalarn        
   DIPA  dan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten         
   Bungo  serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan       
   Kabupaten Bungo .                                                    

g. Jasa  Lainnya  adalah  jasa non-konsultansi atau  jasa  yang         
   membutuhkan  peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterarnpilan   
   dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
   untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.                                 
h. Harga  Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah       

   perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.                
i. Layanan  Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE        
   adalah layanan pengelolaan teknologi infonnasi untuk memfasilitasi   
   pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.                 
j. Tender  adalah metode  pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia         

   Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.                            
k. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan  
   dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan          
   merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang         
   dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak    

   langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi          
   kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang        
   tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.                            
l. Surat Jaminan  yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan       
   tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/     

   Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan        
   usaha  di bidang pembiayaan, penjaminan, dan  asuransi untuk         
   mendorong  ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan        
   perundang-undangan   di  bidang lembaga   pembiayaan  ekspor         
   Indonesia.                                                           

m. Pelaksanaan kegiatan pembuatan peta foto menggunakan pesawat         
   udara nirawak (PUNA) dalam rangka pendaftaran tanah sistematis       
   lengkap menggunakan  anggaran sumber  dana Penerimaan Negara         
   bukan Pajak (PNBP).                                                  

                            Pasal 2                                     
                    PEKERJAAN   PERSIAPAN                               

1. Sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan dilakukan pertemuan antara   

   Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia dan Kepala Kantor Pertanahan      
   Kabupaten Bungo dan pejabat terkait lainnya dan sekaligus melakukan  
   pemeriksaan personil dan peralatan dari penyedia.                    
2. Penyedia  dan  Pejabat Pelaksana yang  ditunjuk pada  Kantor         
    Pertanahan Kabupaten Bungo melakukan  persiapan sebagaimana         

    ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja.                               
3.  Selain melaksanakan angka 2 diatas penyedia wajib menyiapkan        
    tempat/ruangan, termasuk juga ketersedian jaringan internet dan     
    listrik secara mandiri atau ditentukan lain dan ditetapkan bersama  
    pada saat rapat persiapan menandatangani kontrak.                   
                           PASAL  3                                     

   KELUARAN   DAN TAHAPAN  PELAKSANAAN   PEKERJAAN   UTAMA              

1.  Sebagaimana Kerangka Acuan Kerja                                    
2.  Seluruh pelaksanaan pihak ketiga harus memenuhi quallity control,   
    sehingga ketentuan angka l dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan    

    secara digital oleh Pengawas  Lapang/PPK/Penanggung  Jawab          
    Kegiatan.                                                           

                           PASAL  4                                     

                           JAMINAN                                      

1. Jaminan dalam pelaksanaan kontrak secara umum telah diatur dalam     
   Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor   
   : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa    

   Melalui Penyedia, yang terdiri dari :                                
   a. Jaminan Pelaksanaan                                               
   b. Jaminan Uang Muka                                                 
   c. Jaminan Pemeliharaan                                              
2. Jaminan Uang Muka ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari nilai

   kontrak.                                                             
3. Pengembalian uang  muka   harus diperhitungkan berangsur-angsur      
   secara  proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan   
   paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% 
   (seratus persen)                                                     

4. Jaminan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank yang mana     
   Penyedia tercatat sebagai Nasabah untuk selanjutnya Rekening tersebut
   sebagai tujuan pembayaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen.             

                           PASAL  5                                     
                     PERUBAHAN  KONTRAK                                 

1. Pejabat Pembuat  Komitmen  bersama penyedia dapat  melakukan         

   perubahan kontrak, yang meliputi :                                   
   a. Menambah   atau  mengurangi volume  yang tercantum  dalam         
       Kontrak;                                                         
   b. Menambah  dan/atau mengurangi jenis kegiatan;                     
   c. Mengubah  spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;      

   d. Mengubah jadwal pelaksanaan.                                      
2. Pelaksanaan perubahan kontrak sebagaimana tersebut pada angka 1      
   diatas, tidak terbatas pada:                                         
    a. Kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi pekerjaan             
    b. Ketentuan lainnya.                                               

3. Terhadap angka 2 dilakukan pemutusan kontrak.                        
4. Pemutusan  kontrak dilakukan setelah menghitung pembayaran yang      
   telah dilakukan termasuk uang muka terhadap volume pekerjaan.        

                           PASAL  6                                     
      MASA PEMELIHARAAN   DAN  SERAH  TERIMA PEKERJAAN                  

Masa pemeliharaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak 
terhitung serah terima pekerjaan, dan  dibayarkan setelah masa          

pemeliharaan berakhir.                                                  

                           PASAL  7                                     
                           LAIN-LAIN                                    

1. Penyedia jasa wajib melaksanakan uji akurasi dan kontrol kualitas hasil
   perbandingan koordinat titik uji (ICP) di lapangan dengan koordinat titik
   pada peta foto dalam bentuk Service Level Agreement (SLA) dan hasil uji

   ketelitian (CE90) peta foto. Uji akurasi dan kontrol kualitas tersebut
   dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :                      
   a. Uji akurasi disaksikan oleh Kasi Survei Pemetaan dan atau Pejabat 
      Fungsional yang ditunjuk ; dan                                    

   b. Jumlah titik uji mengikuti ketentuan dalam SNI 8202:2019          
2. Terhadap biaya transport personel dari Kantor Penyedia Jasa ke lokasi
   pembuatan  peta foto, ditagihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen     
   sebesar at cost sesuai Standart Biaya dan jumlah kebutuhan Sumber    

   Daya Manusia.                                                        
3. Harga  Satuan diatas sudah termasuk kebutuhan transportasi dan       
   akomodasi yang diperlukan di lokasi pembuatan peta foto.             
                           PASAL  8                                     

                           PENUTUP                                      

Apabila dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) ini untuk uraian    
bahan-bahan, pekerjaan-pekerjaan, yang tidak disebut perkataan atau     
kalimat "diselenggarakan oleh Penyedia" maka hal ini harus dianggap     

seperti disebutkan.                                                     

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, maka bagian-bagian yang     
nyata termasuk didalam pekerjaan ini, tetapi tidak dimasukkan atau      
disebut kata demi kata dalam RKS ini, haruslah diselenggarakan oleh     

Penyedia dan diterima sebagai "hal" yang disebutkan.                    

Hal-hal yang tidak tercanturn dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut
oleh Pejabat Pembuat Komitmen, bilamana perlu diadakan perbaikan        
dalam RKS ini .